Jakarta, Indonesiawatch.id – Selama menjadi pejabat publik, Eks Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhumkam) Mahfud MD pernah menerima 7 kali gratifikasi. Semuanya dilaporkan ke KPK.

Ketujuh gratifikasi tersebut, menurut Mahfud MD, yaitu pertama hadiah Hari Raya dalam bentuk honor. Hadiah tersebut berasal dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Baca juga:
Roy Suryo: Pemilik Jet Pribadi yang Dipakai Bobby Nasution, Terlibat Konsorsium 303

“Saya pernah dapat honor, hadiah hari raya dari Pak Sutiyoso. Pak Sutiyoso waktu itu dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Lalu datang stafnya. Pak ini THR dari dari asosiasi. Loh kenapa THR? Saya serahkan ke KPK,” katanya dalam kanal youtube Mahfud MD Official.

Kedua, pada 2010 ketika Mahfud menjadi Ketua MK, pernah terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Harian Republika. Mahfud mendapat trofi dan uang puluhan juta.

“Terus saya lapor ke KPK. KPK ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu, KPK jawab suratnya, itu uang Bapak. Hak bapak. Kata KPK. Ada suratnya,” kata Mahfud.

Ketiga, Mahfud juga pernah mendapat hadiah kurma yang banyak dari Kedutaan Arab Saudi. Saat itu Mahfud masih Ketua MK. Hadiah itu pun langsung dibawa Mahfud ke KPK.

“Lalu KPK menyurati, Pak kalau begini dimakan aja, dibagi-bagi. Lah tapi ini nilainya mahal begini. Pak ini dibagi aja ke karyawanlah. Kalau di sini, mau diletakkan di mana. Sejak itu, KPK buat edaran, kalau ada parsel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Itu karena saya melapor,” ujarnya.

Keempat, hadiah dari tokoh PKB Riau, KH Badar Ali Majid. Saat itu Badar mengunjungi Mahfud. Dalam kunjungannya Badar memberikan hadiah emas kepada Mahfud.

“Pak ini souvenir. Karena bilang souvenir, saya kira kan gantungan kunci atau apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh emas. Ada tanda belinya itu loh. Saya serahkan emas itu ke KPK. Diambil KPK, lalu dilelang oleh KPK,” katanya.

Baca juga:
Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution

Kelima, ketika Mahfud MD acara pernikahan anaknya. Menurut Mahfud, saat itu banyak undangan yang memberikan hadiah.

“Saya serahkan ke KPK. Pak ini ada orang ngasih uang. Ini hak bapak, yang ini hak bapak. Kalau ini kelebihan. Ini milik negara. Satu-satu diteliti oleh KPK. Lalu dipotong, Rp160 juta kembalikan ke KPK, diambil. Padahal itu orang datang ngasih salaman, saya laporkan,” ujarnya.

Keenam, ketika Mahfud menjadi Menkopolhumkam. Seorang staf Mahfud memberikan hadiah tas mewah untuk istri Mahfud.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini 7 Gratifikasi yang Pernah Diterima Mahfud MD, Semua Dilapor ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Presiden Indonesia versi hasil KPU RI, Prabowo Subianto, membocorkan, beberapa menteri Presiden Jokowi yang akan masuk kabinetnya. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.

Prabowo menilai selama bekerja sebagai Menteri Pertahanan, kinerja jajaran menteri Jokowi sudah baik. “Karena Bapak Jokowi milih orang-orang hebat maka sebagian dari mereka di kabinet saya nanti ini,” kata Prabowo sambil melihat ke arah menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir di acara tersebut.

Baca juga:
Pengamat: Kabinet Prabowo Bakal Diisi Loyalis, Keluarga Dekat, dan Orang Gerindra

Menurut Prabowo, meskipun Menteri-menteri Jokowi hebat, tetap ternyata banyak akalnya. Seringkali, kata Prabowo, para menteri menghindar jika diajak presiden untuk kunjungan kerja.

“Tapi saya sudah tahu akal kalian (Menteri Kabinet Indonesia Maju). Kalau diajak Pak Jokowi. Kami mendahului pak. Kami akan jemput bapak. Bukan jemput bapak, dia takut diajak (bareng),” ujar Prabowo.

Baca juga:
Waspada Pilkada 2024 Rawan Bentrok dan Penolakan Hasil Suara

Pada Rampimnas itu, beberapa Menteri yang hadir seperti Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Hadi Tjahjanto.

Lalu ada Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu sakti Trenggono.

Kemudian ada Menteri Perhubunga, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Beberapa nama di atas berpeluang menjadi menteri kembali di kabinet Prabowo. Sejauh ini, telah beredar uji tes susunan kabinet Prabowo di media sosial. Beberapa nama yang mencuat seperti, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, AHY, Wahyu sakti Trenggono, dan Budi Sadikin.

Baca juga:
Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Warisan Utang Jumbo Jokowi

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Prabowo akan melibatkan semua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menggodok kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini partai parlemen yang bergabung ke dalam KIM Plus, adalah, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PKS, PKB, dan NasDem.

[red]

The post Beberapa Menteri Jokowi akan Masuk Kabinet Prabowo, Nama-nama Ini Mencuat appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Indonesia Police Watch (IPW) menduga telah terjadi pemerasan dan pungutan liar (pungli) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri. Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dugaan perputaran uang praktik pungli mencapai Rp 240 miliar.

Menurut Sugeng, pihak Paminal Mabes Polri sudah menyita uang tunai sebesar Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga merupakan hasil pungldari siswa Setukpa gelombang pertama angkatan 2024, yang dikumpulkan dari iuran siswa selama masa pendidikan.

Baca juga:
Ditembak Gas Air Mata, Dipukul! Amnesty Kecam Tindakan Represif Polisi

Sugeng menjelaskan, Setukpa adalah lembaga kedinasan Polri yang bertugas membentuk perwira dari bintara Polri. Pada gelombang pertama tahun 2024, terdapat 2.000 siswa yang mengikuti pendidikan di Setukpa.

Terdiri dari 1.900 polisi laki-laki (Polki) dan 100 polisi wanita (Polwan). Dari jumlah tersebut, 1.200 siswa diterima melalui jalur kuota khusus dan penghargaan, sedangkan 800 siswa lainnya diterima melalui seleksi reguler.

IPW mencurigai adanya praktik pungli dalam proses seleksi. Pungli itu untuk mendapatkan kuota khusus atau penghargaan. Siswa diduga harus mengeluarkan uang antara Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Dilansir dari tempo.co, selama tiga bulan masa pendidikan, para siswa juga diduga mengeluarkan sekitar Rp 100 juta per orang untuk berbagai keperluan. Termasuk iuran menembak, iuran judo, dan sumbangan untuk tenaga pendidik.

Baca juga:
Kontras Sororti Kekerasan Polisi terhadap Peserta Demo Darurat Indonesia

Kemudian ada pungutan lainnya seperti biaya pola pengasuhan Rp 200 ribu, sumbangan pendamping Rp 1,3 juta per siswa, iuran gladi wirottama Rp 1 juta, iuran batalyon Rp 1 juta, iuran resimen Rp 17 juta, iuran koperasi Rp 14 juta, dan pembayaran produk karya perorangan Rp 20 juta.

Menurut Sugeng praktik pungli ini, menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan integritas di Setukpa Polri. IPW mendesak Kapolri untuk membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini.

Sugeng juga meminta agar Kapolri mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan institusi penegak hukum tersebut dari praktik pungli yang merusak citra Polri.

Menurutnya, kasus ini segera ditangani untuk memastikan bahwa para perwira yang dihasilkan dari Setukpa memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. “Serta tidak terlibat dalam praktik pemerasan dan pungutan liar terhadap masyaraka,” ujar Sugeng.

[red]

The post IPW Sebut Ada Dugaan Pungli di Setukpa Polri, Perputaran Uang Capai Rp 240 Miliar appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – PDI Perjuangan resmi mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten pada Pilkada 2024, (26/08). Pada acara tersebut ada agenda pidato dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Nah, pada pidatonya Megawati menantang Airin. Megawati beberapa kali menyebut namanya sambil menunjuk-nunjuk Airin di depan ratusan kader PDIP.

“Kalau tidak bisa jawab berapa banyak anak yatim piatu, kalau nggak bisa jawab, [Airin] out,” ujar Megawati.

Megawati juga menyampaikan, jika Airin nanti masuk sebagai kader PDIP, harus tetap menghormati partai. Airin harus memahami dinamika dan budaya PDIP.

“Kalau lo udah masuk PDIP lho, awas lho ya. Saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai nggak abal-abal, kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju, ingat. Jangan dipikir kalian ini elitis, gitu lho. Saya ini yang milih sopo, sampai akar rumput, ini aja saya disuruh lagi,” ujar Megawati.

[red]

The post Airin Ditunjuk-tunjuk Megawati di Depan Ratusan Kader PDIP appeared first on INDONESIAWATCH.

Todung Mulya Lubis menilai Karen tidak bisa dipidana. “Karena Karen itu bertindak dalam kapasitas dia sebagai presiden direktur BUMN, yang membuat putusan-putusan bisnis melalui tanda tangan kontrak. Kontrak itu kan bagian dari Business judgement rule,” ujar Todung Mulya Lubis kepada Indonesiawatch.id, (25/08).

Business judgement rule semacam konsep dimana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya.

Meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, apalagi secara kumulatif Pertamina untung sekitar USD 91 juta diakhir tahun 2023. Rugi sesaat akibat pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021. Namun sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan penuh kehati-hatian.

Menurut profesor Universitas Melbourne itu, tidak semua putusan bisnis berhasil. “Ada juga yang gagal. Tapi bisnis kan selalu begitu, tidak ada yang menjamin bisnis pasti untung. Jadi itu yang disebut Business judgement rule,” katanya.

Todung mengatakan jika setiap direksi dipidanakan dan dikriminalkan hanya karena putusan-putusan bisnis yang dia buat, maka seluruh direksi BUMN akan diterpa ketakutan setiap kali memutuskan kebijakan.

“Siapa yang mau jadi presiden direktur, atau menjadi direksi. Apalagi perusahaan BUMN yang sangat sarat dengan keuangan negara. Jadi pastilah, tuduhan akan ada korupsi, akan penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan itu dengan gampang dijatuhkan. Mudah-mudahan majelis hakim tinggi dengan jernih melihat hal ini,” ujarnya.

Menurut Todung, kasus Karen sangat berpotensi terulang lagi kepada direksi BUMN lain, jika majelis hakim salah memberi putusan.

“Karena memang BUMN itu kan dalam perspektif hukum seharusnya kan dianggap sebagai badan hukum yang merdeka, yang independen dari negara. Tetapi dalam praktiknya selalu dikaitkan dengan kepanjangan negara,” katanya.

Karena itu, setiap kerugian yang ditimbulkan oleh BUMN, selalu ditafsirkan sebagai kerugian negara. “Jadi di sini persoalannya,” ujarnya.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post Pengacara Kondang Todung Lubis Harap Karen Bebas di Tingkat Banding appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kita kan nggak bisa milih, jadi anak siapa. Apa bisa milih,” ujarnya ketika berpidato di Muktamar PKB.

Menurutnya, jika setiap orang bisa memilih, maka akan memilih menjadi anak presiden. “Kalau bisa milih, tentu semua orang pilih jadi anak presiden, semua. Tapi kan nggak bisa milih,” kata Wapres singgung anak presiden, disambut riuh peserta Muktamar.

Kata Ma’ruf, setiap orang juga ingin memiliki rupa yang bagus. “Rupa kita apa cantik apa buruk, hitam apa putih. Mancung apa pesek, nggak bisa milih. kalau boleh milih, semua pengen jadi, ibu-ibu pilihannya cantik semua. tapi nggak bisa milih,” katanya.

Dalam Muktamar PKB tersebut juga, Ma’ruf Amin resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029. Menurut Ma’ruf, jabatan Ketua Dewan Syuro sudah dua kali dijabatnya.

Sebelumnya, kata Ma’ruf, dirinya pernah menjadi sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB pada tahun 1998. “Jadi kalau saya sekarang Dewan Syuro lagi, berarti Dewan Syuro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor MURI ini kayaknya,” katanya.

Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa juga menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai ketua umum. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB.

Cak Imin aklamasi usai 38 dewan pimpinan wilayah meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2. Cak Imin pun bersedia memimpin kembali partai tersebut.“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” kata Cak Imin.

@indonesiawatch.id

Di Akhir Jabatan, Wapres Singgung Anak Presiden di Pidato Mukhtamar PKB. #wapresRI Ma’rufAmin #MuktamarPKB #bali #jokowi

♬ suara asli – indonesiawatch.id – indonesiawatch.id

[red]

The post Wapres Singgung Anak Presiden di Pidato Muktamar PKB appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id –  Sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ternyata jago melontarkan gombal. Pada kegiatan penutupan Munas Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta (21/08), Jokowi beberapa kali ‘ngegombalin’ Partai Golkar.

Sontak gombalan Jokowi disambut riuh dan tepuk tangan para kader serta pimpinan Partai Golkar. Dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata, adem, sejuk, teduh dan nyaman sebagai ungkapan terhadap partai Golkar.

“Kalau melihat pohon beringin bawaannya adem gitu, bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon peringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk berada di dekat pohon beringin,” ujar Jokowi disambut keriuahan peserta.

Jokowi mengatakan bahwa jika berada di bawah pohon beringin, dirinya merasa lebih teduh. “Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Partai Golkar merupakan partai terbuka. “Dan yang saya senang Partai Golkar itu terbuka untuk [Tepuk tangan] siapapun. Kalau di bisnis ini istilahnya [parta] Tbk [terbuka],” ujar Jokowi.

Pada penutupan Munas Golkar, Jokowi tiba di JCC Senayan sekitar 19.30 WIB. Selama 10 menit, Jokowi memberikan pidato sekaligus menutup rangkaian kegiatan Munas Golkar.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah Ketua Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sampai Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Hadir juga Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

[red]

The post Sederet Gombal Jokowi untuk Partai Golkar di Penutupan Munas appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang hilirisasi LPG pada saat pidato acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM Selasa (20/8), menurut Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) membuat bingung semua pihak. Pasalnya, Bahlil mau menghilirisasi LPG.

“LPG mana bisa lagi dihilirisasi, LPG itu hanya tinggal digunakan untuk memasak saja, apa dia gak paham apa itu konsep hilirisasi?” ujar Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi dalam keterangan resminya, (21/08).

Dalam pidatonya, Bahlil juga meminta kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto untuk menyampaikan data terkait impor gas yang banyak mengandung C3-C4 untuk bisa segera dibangun hilirisasi LPG. “Tampaknya Bahlil gak paham konsep hulu dan hilir dari tata kelola migas,” kata Hengki.

Menurut Hengki, urusan impor gas merupakan bagian dari urusan Pertamina dan bukan SKK Migas. “Mengapa pula dia menanyakan soal impor gas harus mengandung C3 dan C4 kepada kepala SKK Migas, sebab urusan impor LNG itu urusan Pertamina dengan Dirjen Migas sebagai pemberi rekomendasi apakah boleh impor atau ekspor,” katanya.

Karena itu, bagi Hengki, kehadiran Bahlil sebagai Menteri ESDM pada dua bulan lagi jelang berakhirnya Pemerintah Jokowi, tidak akan banyak menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM.

“Bisa jadi akan semakin rumit, sebab masalahnya mulai di hulu terkait anjloknya lifting minyak yang sudah sangat parah seiring meningkatnya konsumsi BBM masyarakat tentu sangat berkorelasi dengan semakin meningkatnya impor minyak mentah dan BBM setiap harinya oleh Pertamina,” ungkap Hengki.

Apalagi, lanjut Hengki, saat ini semakin meningkatnya impor LPG juga diperparah akibat kurangnya pembangunan jaringan gas (Jargas). Di sisi lain, lambatnya proses transisi energi fosil ke energi terbarukan, ikut menguras naiknya nilai subsidi energi di APBN setiap tahunnya.

“Belum lagi soal kebijikan pengelolaan mineral dan batubara yang masih banyak terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba, contohnya seperti kasus tata niaga tambang timah di PT Timah Tbk di Bangka Belitung, penambangan nikel dan batubara koridor masih banyak terjadi di berbagai daerah,” kata Hengki.

Hal ini diperparah dengan posisi Dirjen Minerba dan Dirjen Migas yang terlalu lama kosong. Saat ini dua kursi penting tersebut masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.). “Ini tentu merupakan beban tersendiri yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi diujung akan berakhir jabatannya,” ujarnya.

Lebih khusus, ungkap Hengki, pemberian IUPK batubara bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bagi Ormas keagamaan adalah pelanggaran nyata. “Isi PP nomor 25 tahun 2024 yang nyata bertentangan dengan UU Minerba nomor 3 tahun 2020,” katanya.

Kebijakan tersebut akan meningkatkan produksi batubara nasional pada tahun 2025 hingga 2026. Akibatnya produksi bisa tembus 1 miliar metrik ton per tahun. “Kebijakan itu tentunya bertentangan dengan Kebijakan Energi Nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Kedua Dewan Energi Nasional,” ujarnya.

Menurut Hengki, semua kegiatan pengurasan sumber daya alam yang sangat berpotensi merusak lingkungan. “Tentu kebijakan ini jauh dari komitmen kita mengurangi emisi yang berakibat ikut menyumbang kerusakan iklim dunia,” ungkap Hengki.

Tak kalah mengherankan, kata Hengki, seharusnya jabatan Menteri ESDM itu bukan diisi oleh orang yang berlatar belakang ketua umum partai politik. “Sebab sangat bisa berpotensi terjadi proses kongkalikong dalam penerbitan dan memperpanjang izin-izin tambang dan WK Migas, jika ini terjadi dampak negatifnya jangka Panjang,” pungkas Hengki.

[red]

The post Salah Kaprah Isi Pidato Perdana Bahlil Jadi Menteri ESDM appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya sudah menolak uji materi (judicial review) yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Maret lalu. PT GKP menguji UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014.

Gugatan terdaftar dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023. Tujuan GKP melakukan uji materi, demi kepentingan bisnis, agar bisa menambang di pulau kecil, seperti Pulau Wawonii. Adapun yang diuji PT GKP adalah pasal 35 huruf k.

Di dalam pasal itu memang tertulis, bahwa tidak boleh melakukan penambangan mineral, termasuk nikel di pulau kecil dan wilayah pesisir. Nah, beleid ini yang mau diubah oleh PT GKP agar bisa menambang di pulau Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Ternyata, hakim MK menolak gugatan PT GKP. Itu artinya, putusan MK menguatkan larangan agar PT GKP tidak boleh melanjutkan penambangan nikel di pulau Wawonii.

Apalagi, dua putusan Mahkamah Agung sebelumnya menjelaskan bahwa praktik penambangan harus dihapus dari wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Meskipun sudah dilarang oleh dua Mahkamah tertinggi di Indonesia, perusahaan Harita Grup itu terus saja mengeruk dan menjual hasil kerukan ore nikelnya. Aktivitas ini berjalan tanpa ada penindakan dari Pemerintah Pusat, Pemda dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan video warga yang dikirim ke redaksi Indonesiawatch.id, sejak putusan MK tadi keluar pada Maret 2024, PT GKP diduga terus melakukan aktivitas penambangan. Misalnya pada 25 April 2024. Tampak tongkang mengangkut ore nikel PT GKP.

Lalu pada 14 Agustus 2024, PT GKP diduga terlihat tampak melakukan pemuatan ore nikel di jetty miliknya. Kemudian dari hasil pantauan pada 18 Agustus 2024, PT GKP juga diduga terus melakukan pemuatan ke kapal tongkang, hasil kerukan ore nikel dari pulau Wawonii.

Aktivitas pertambangan PT GKP sebenarnya telah banyak mendapat protes keras dari Masyarakat dan penggiat lingkungan. Akan tetapi, sampai sekarang PT GKP terus mengeruk ore nikel dan menjualnya.

Berapa banyak kerugian negara yang hilang akibat dugaan praktik tambang nikel ilegal ini? Berikut video lengkap hasil pantauan, pemuatan ore nikel yang diduga milik PT GKP ke tongkang:

[red]

The post Skandal Dugaan Tambang Ilegal Kasat Mata Anak Usaha Harita, Tapi Tak Ditindak appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sejumlah ibu-ibu menghadang para penambang dan pihak PT Gema Kreasi Perdana (GKP) ketika memasuki lahan perkebunan cengkeh masyarakat lokal. “Tidak boleh, dilarang kalian,” teriak warga lokal kepada penambang PT GKP.

Dari video yang diterima redaksi Indonesiawatch.id, ada beberapa penambang PT GKP yang menggunakan helm proyek berlogo PT GKP. Kemudian ada beberapa orang yang menggunakan pakaian bertuliskan HUMAS PT Gema Kreasi Perdana.

Para pihak PT GKP tampak adu mulut dengan Masyarakat lokal. Pertikaian tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian dari satuan Polres Kendari yang berada di Lokasi.

Pihak PT GKP ngotot bahwa lahan yang mereka mau tambang sudah diganti rugi. Sementara Masyarakat mengatakan bahwa PT GKP tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan. Dan tidak ada Masyarakat lokal yang menerima uang ganti rugi.

“Kalau yang terima uang pengganti adalah pemilik lahan, fine fine saja pak. Ini bukan. Ini kan mereka mencuri. Bagaimana kalau kita curi kamu punya kebun. Marah tidak,” kata seorang warga lokal kepada pihak PT GKP.

Kejadian tersebut terjadi pada 24 Juli 2024 di atas Gunung Desa Sinaulu Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra). Pihak PT GKP diduga kembali melakukan penambangan secara ilegal.

Padahal PT GKP sudah banyak mendapat protes karena dianggap tidak sesuai aturan, menambang di pulau-pulau kecil. Di Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018 –2038 (Perda RZWP3K) Sultra, juga tidak terdapat alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

IPPKH PT GKP juga dianggap sudah kedaluwarsa. Karena itu masyarakat setempat menilai, PT GKP tidak boleh melakukan penambangan. Masyarakat juga sering melakukan aksi demonstrasi, tetapi tidak pernah dihiraukan oleh PT GKP.

Berikut video lengkapnya:

[red]

The post Emak-Emak Hadang Penambang Perusahaan Grup Harita di Sultra, Teriak Penambang Ilegal appeared first on INDONESIAWATCH.