Jakarta, Indonesiawatch.id – Setelah penunjukan Fransjono Lazarus sebagai Project Expert pada 17 Maret 2025 kemarin disorot, kini Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim kembali mengusulkan Fransjono jadi Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) PT PHE.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Menurutnya, Chalid begitu mendorong Lazarus agar bisa mengurus tentang SCM.
“Lazimnya penugasan penting mengevaluasi bagian dari organisasi korporasi dilakukan oleh konsultan independen, bukan oleh seorang yang diduga malah bermasalah,” ungkap Yusri Usman, (30/6) di Medan.
Hal itu, lanjut Yusri, tentu memancing banyak orang curiga ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengusaan proyek ratusan triliun di group PHE. “Informasi yang kami peroleh dari sumber yang sangat kredibel, Dirut PHE telah mengirim dua kali surat ke Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri agar Fransjono Lazarus mengisi jabatan VP SCM PT Pertamina Hulu Energi,” ungkap Yusri.
Kenapa Harus Fransjono Lazarus?
Menurut Yusri, VP SCM PT PHE saat ini, Bongbongan Tampubolon. Bongbongan, kata Yusri, menolak ajakan mister Nz untuk melakukan praktek pelanggaran GCG terhadap proses tender-tender di PHE maupun di puluhan anak dan cucu usahanya.
“Mister Nz ini seteru lama Mister James dalam penempatan jabatan dan penguasaan proyek-proyek di Pertamina. Bahkan Chalid Said Salim sempat diusir dalam RDP DPR Komisi VII (sekarang Komisi XII) pada 10 April 2023, saat itu dia masih menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) untuk promosi jadi Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR),” beber Yusri.
Menurut Yusri, posisi VP SCM PHE ini sangat vital dan strategis dalam pengelolaan dan penggendalian anggaran pengadaan. PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN telah menyetujui belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) PT PHE dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) 2025 hingga 2029 sebesar USD 67,4 miliar atau setara Rp 1.112 triliun.
“Untuk meningkatkan produksi (lifting) minyak dan gas nasional, total anggaran tersebut dikelola di 5 regional Pertamina Hulu Energi. Kegiatannya meliputi, survei seismik, persiapan lahan, pengadaan rig dan unit penunjang proses pemboran, pemasangan instalasi produksi di darat dan laut dan biaya pemulihan lingkungan atau ASR serta EOR (Enhanced Oil Recovery),” jelas Yusri.
Lima Regional PT PHE
Yusri mengatakan untuk regional 1 Sumatera dikelola di bawah PT Pertamina Hulu Rokan dan Regional 2 di Jawa, di bawah PT Pertamina Explorasi dan Produksi (PEP). Sedangkan Regional 3, dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membawahi PT PHM dan PT PKT. Regional 4 untuk Indonesia bagian Timur dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC).
“Regional 5 mengurus blok PI Pertamina di 13 negara di bawah PT Pertamina EP International, mantan Dirutnya Jaffee Arizona Suardin (Buyung Jafee) sejak 13 Juni 2025 telah menempati pos baru sebagai Direktur Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero) Holding,” ungkap Yusri.
Dikatakan Yusri, selain mengelola anak usaha dengan skema cost recovery dan gross split, mereka mengelola cucu usaha seperti PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI).
“Buyung Jaffee dan Franjono Lazarus dengan mister Nz adalah kawan lama di Blok Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 2023 yang menjadi buah bibir vendor-vendor soal penguasaan proyek proyeknya,” ungkap Yusri.
Bos Pertamina Disarankan Evaluasi Usulan Dirut PHE
Diungkapkan Yusri, bagi Simon sebagai Dirut Pertamina sangat mudah mengevaluasi usulan Dirut PHE tersebut.
“Selain dari APH di Riau dan jejak digital yang berserak, minta Komite Audit Pertamina Pusat paparkan apa yang telah terjadi di PT PHR periode 2022 hingga 2023 agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Yusri.
Selain itu, lanjut Yusri, harus diingat juga, aktifitas PT PHE yang mengelola minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina dari hasil produksinya yang tidak dipasok ke kilang Pertamina yang berlandasan PTK SKK Migas nomor 065/2017, diduga bermasalah dan rawan disalah gunakan telah merugikan negara puluhan triliun masih dalam radar penyidikan Kejaksaan Agung.
“Kemudian yang paling penting lagi, tugas Simon adalah melindungi semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai kasus Wisma Atlit terulang yang telah merusak citra Pak SBY dan partainya,” pungkas Yusri.
[red]
