Jakarta, Indonesiawatch.id – Persoalan damai Aceh kembali terusik, setelah Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 yang terbit pada 25 April 2025. Isinya tentang kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, adalah masuk dalam wilayah Sumatra Utara.

Keputusan tersebut bagi rakyat Aceh bak petir disiang bolong dan dipandang pemerintah pusat, tidak memahami suasana kebatinan rakyat Aceh, menyangkut soal territorial Aceh yang diyakini oleh rakyat aceh sebagai tanah Indatu.

Reaksi rakyat Aceh atas keputusan Mendagri, tidak semata-mata merupakan persoalan administrasi batas wilayah provinsi atau soal rebutan kekayaan alam yang ada di 4 pulau tersebut, tetapi telah menggugah memori kolektif masa lalu Aceh. ,Karena kerapkali mendapat perlakuan tidak adil oleh pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas wilayah Aceh.

Dalam perspektif sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan di era kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan memiliki hubungan yang luas dengan kerajaan-kerajaan disekitarnya hingga ke eropa. Kerajaan Aceh Darussalam mengklaim sebagai wilayah berdaulat yang diakui oleh kerajaan besar di wilayah melayu hingga Eropa.

Perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dengan Aceh, dalam melihat latar belakang konflik Aceh, kerap menjadi pemicu kerawanan terhadap kesepakatan damai Aceh yang ditanda tangani di Helsinki 15 Agustus 2005. Terlebih lagi persoalan damai Aceh difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang didirikan oleh Martti Ahtisaari mantan presiden Finlandia, masih menyisakan benih perlawanan separatism di luar negeri.

Mengingat tetap eksisnya organisasi perlawanan kemerdekaan Aceh dengan nama Atjeh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), dipimpin oleh ketua Presidium ASNLF Ariffadhillah berkedudukan di Jerman.

Dalam sidang Presidium UNPO ke 17 yang berlangsung di Munich, Jerman 27 – 29 Juni 2014, dengan suara mayoritas seluruh anggota Presidum Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) menerima permohonan Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) untuk kembali menjadi anggota tetap. Status anggota tetap ASNLF dalam UNPO, ditandatangani oleh Sekretaris Jendral UNPO Marino Busdachin.

Terkait melihat latar belakang konflik Aceh, kiranya pemerintah pusat perlu memahami sisi pandang sejarah Aceh yang diklaim oleh tokoh sentral perlawanan Aceh Hasan Tiro. Mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui tentang landasan ideologi Hasan Tiro, dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh, dikenal dengan nama “successor states” (negara sambungan).

Oleh sebab itu Hasan Tiro, selalu mempedomani perjuangannya memerangi Indonesia, adalah bukan semata-mata sebagai perlawanan separatime atau sebagai perjuangan untuk memisahkan diri dari republik Indonesia, tetapi perjuangan untuk menentukan nasib sendiri sebagai negara Aceh berdaulat.

Hal ihwal tuntunan kedaulatan Aceh, berawal pada tanggal 25 Desember 1873, Belanda dibawah pimpinan Jenderal Van Swieten melakukan serangan kedua terhadap Aceh, kemudian belanda mengklaim telah menganeksasi Aceh dan memasukannya ke dalam wilayah Hindia Belanda alias Indonesia.

Hal inilah menurut Hasan Tiro dituding, telah melanggar hukum internasional dan hukum dekolonisasi PBB, sebagaimana tertuang dalam Keputusan PBB 1514-XV:

1. Kedaulatan atas wilayah-wilayah jajahan ada dalam tangan penduduk wilayah itu sendiri, bukan dalam tangan penjajah atau pemerintahan asing.
2. Kedaulatan atas setiap tanah jajahan tidak boleh diserahkan oleh penjajah kepada penguasa yang lain.
3. Semua kekuasaan wajib dikembalikan oleh penjajah kepada bangsa asli.

Terkait dengan Successor State sebagai landasan ideology perjuangan Hasan Tiro menjadi jelas, bahwa gerakan perlawanan Aceh merdeka, menuntut dikembalikannya wilayah Aceh yang berdaulat.

Sebelum Indonesia menjadi sebagai negara berdaulat, melalui mekanisme negara sambungan yang sudah dipersiapkan oleh Hasan Tiro dalam bentuk monarki yang dipimpin oleh kepala negara dengan nama Wali Nanggroe. Mencermati persoalan konflik Aceh, sesungguhnya dapat diibaratkan telur diujung tanduk, karena memiliki potensi kerawanan yang amat tinggi.

Oleh sebab itu, perlu mendapat apresiasi yang tinggi kepada Muzakir Manaf dan elite GAM yang dengan jiwa besar menerima skema perdamaian Aceh dalam koridor NKRI. Lebih dari pada itu, pemerintah pusat dipandang perlu mempertimbangkan, untuk menganugrahkan bintang jasa atau predikat pahlawan nasional atas jasa-jasa Muzakir Manaf, dalam mempertahankan keutuhan kedaulatan Indonesia.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Krikil dalam Sepatu Damai Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalan amburadul tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), terus menerus terjadi, bahkan dijadikan modus operandi korupsi melalui praktik monopoli proyek APBA oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif Aceh.

Tidak heran jika begitu besar gelontoran dana otonomi khusus Aceh, tidak mampu mengangkat Aceh keluar dari peringkat pertama provinsi termiskin di Sumatera.

Aroma tidak sedap pengelolaan APBA, dengan modus monopoli lelang proyek di dinas-dinas Provinsi, kembali tercium di awal kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hari ini mulai berseliweran pencatutan nama Gubernur, Kapolda, Kajati, bahkan anggota DPR RI asal Aceh, untuk memenangkan lelang proyek di lingkungan dinas-dinas.

Misalnya pada lelang paket katering di RS Jiwa Aceh, Hanif selaku direktur RS Jiwa Aceh, tersandera akibat adanya “pesanan” dari oknum ULP yang mencatut nama Mualem, untuk memenangkan perusahaan yang dibawanya.

Berdasarkan sumber terpercaya Indonesiawatch.id, oknum ULP tersebut berkeliling di dinas di lingkungan Provinsi Aceh, untuk mengkoordinir lelang paket proyek yang saat ini mulai diumumkan.

Menurut pemerhati Aceh, Sri Radjasa, monopoli proyek APBA yang dilakukan oleh oligarki domestik sangat berpotensi sebagai tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, institusi hukum di Aceh maupun nasional.

“Sudah saatnya pemberantasan korupsi di Aceh, menjadi prioritas presiden Prabowo, dalam rangka mengangkat taraf hidup rakyat Aceh untuk keluar dari kemiskinan. Korupsi di Aceh tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara,” ujarnya, (14/03).

Redaksi Indonesiawatch.id sudah berupaya beberapa kali mengkonfirmasi Direktur RSJ Aceh, Hanif. Sayangnya, dia tak merespon surat dan konfirmasi tersebut.

[red]

The post Oknum Lelang Katering RS Jiwa Aceh Diduga Catut Nama Gubernur Mualem appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti peringatan Milad FORHATI Nasional yang ke 26 Tahun dan Talkshow Peringatan Hari Ibu Nasional dengan tema Solusi Mengatasi Pelecehan Seksual & Pemerkosaan Terhadap Remaja, Masa Kini dan Mendatang yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) di Jakarta.

Baca juga:
Welcome Back Exxon di Aceh

“Kegiatan itu mengupas tentang darurat kekerasan seksual secara nasional, Indonesia masih berada dalam status tersebut, kondisi itu sungguh sangat prihatin terhadap generasi penerus,” ungkapnya dalam keterangannya, (22/12).

Menurutnya, momentum Hari Ibu Nasional 2024 harus dirayakan dengan upaya serius melawan kekerasan seksual yang menimpa para remaja laki-laki dan dominannya kalangan perempuan sebagai korban.

Lanjutnya, di Pidie angka kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan angka yang terus meningkat tiap tahun. “Pada tahun 2023 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4 kasus, 8 kasus pada tahun 2024,” ungkap Cut Farhani.

Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2022 terjadi sebanyak 40 kasus, 2023 sebanyak 29 kasus dan 26 kasus pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan, angka kekerasan seksual terhadap malah kian meningkat.

Menurutnya, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan yang tak jadi dilaporkan ke pihak Polres Pidie atau ke Dinas P3AKB Pidie atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pidie bersama aparat penegak hukum, Polres Pidie dan pegiat sosial untuk bersama melaporkan segala yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Butuh kerjasama semua elemen melawan darurat kekerasan seksual, ayuk ambil bagian menyelamatkan anak bangsa. Selamat Hari Ibu Nasional 2024,” tutupnya.

[red]

The post Hari Ibu, Aktivis Aceh Ini Keluhkan Kekerasan Anak dan Perempuan di Pidie Memprihatinkan. appeared first on INDONESIAWATCH.

Memahami landscape kebudayaan aceh yang merupakan bagian penting dari peradaban Aceh, dipengaruhi dari letak geografi Orang Aceh yang tinggal di tepi sungai, memiliki budaya yang berbeda dengan orang Aceh yang tinggal di pesisir. sehingga karakteristik orang aceh amat kompleks dan memiliki budaya yang cosmopolitan.

Cara berpikir orang aceh yang merefleksikan format anomaly, karena ada pertarungan antara tradisi dan modernisasi. Cara berfikir orang aceh dibentuk oleh pengalaman lama berkonflik, sering dikecewakan dan kerap menjadi korban adu domba, sehingga orang aceh tidak cepat percaya akan hakekat sebuah keadaan.

Di sisi lain orang Aceh kerapkali mengedepankan respons kreatif terhadap hal-hal keseharian. Hal ini dapat diamati di kedai kopi, ketika orang Aceh nonton acara berita, selalu terjadi respons kreatif atas berita yang sedang ditonton. Perlu juga dipahami basis tingkah laku orang Aceh yang mengedepankan aspek spiritual, intelektual dan amal.

MoU Helsinki sebagai momentum sejarah berakhirnya konflik aceh yang berlangsung puluhan tahun dan memasuki era baru Aceh hidup tanpa musuh bersama. UUPA sebagai implementasi MoU Helsinki, lahir sebagai variable baru dalam ketata negaraan Indonesia dan menjadi bukti legal kekhususan Aceh yang harus dikawal sebagai reprentasi budaya, adat istiadat, kekayaan alam dan kedaulatan rakyat Aceh.

Kebudayaan sebagai pondasi peradaban Aceh, seyogyanya harus mendapat ruang dalam UUPA, mengingat perannya sangat strategis dalam membangun karakter sebuah entitas. Tetapi hari ini, perdamaian Aceh telah melahirkan budaya materialistic, kemudian memberi kontribusi lahirnya kesenjangan yang tajam dalam strata social masyarakat Aceh.

Fenomena budaya materialistik yang sebelumnya tidak dikenal dalam peradaban Aceh, memberi implikasi terhadap prilaku pemimpin Aceh yang korup dan menggerus tradisi Aceh yang sacral.

Guna menyikap kerawanan terhadap masa depan Aceh, Budayawan Aceh Din Saja, mendesak Gubernur Aceh terpilih Mualem, untuk merumuskan konsepsi “membangun akal dan hati rakyat aceh yang inovatif, produktif, kosmopolit, transformative dan humanis” dalam rangka menjaga peradaban aceh yang bermartabat, sebagai warisan indatu.

Kebudayaan adalah nilai fundamental untuk membangun identitas rakyat aceh yang saat ini sedang dihadapkan oleh perang melawan diri sendiri. Mengutip kalimat teladan DR Teungku Hasan Muhammad Di Tiro “senjata itu perkara kecil bagi suatu gerakan kemerdekaan. Jika kemerdekaan itu tidak jua dimiliki aceh, maka bukan karena senjata, tapi karena orang aceh tidak paham sejarah dan budaya mereka.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Kepada Pemimpin Aceh, Jangan Sekali-kali Tinggalkan Kebudayaan Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

ExxonMobil kembali untuk memulai eksplorasi migas di Wilayah Kerja West Andaman I dan Andaman II. Terakhir Exxon beroperasi di Aceh pada 2014 karena penurunan cadangan gas di Blok Arun.

Baca juga:
Ini Cara Hitung Nilai Akuisisi Aset Lapangan Migas Versi Arcandra Tahar

Kini, ExxonMobil melanjutkan aktivitas eksplorasinya dengan melakukan survei seismik untuk menilai potensi cadangan migas di wilayah lepas pantai Aceh.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dian Budi Dharma, menuturkan bahwa ExxonMobil sedang melakukan joint study dengan pihak terkait di wilayah West Andaman.

“ExxonMobil saat ini tengah melakukan survei seismik di Wilayah Kerja West Andaman I dan Andaman II. Mereka tengah melakukan survei seismik di wilayah tersebut,” ujarnya, (10/12).

Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Radhi Darmansyah, menyatakan bahwa kembalinya ExxonMobil merupakan perkembangan positif bagi industri migas di Aceh.

“Saat ini West Andaman sedang beroperasi, dan ExxonMobil is coming back. Kehadiran mereka merupakan berita baik, bukan berita buruk seperti yang pernah kita dengar sebelumnya. Kita berharap ke depannya ada pencerahan secara ekonomi,” ujar Radhi Darmansyah.

Sebelum ExxonMobil kembali, Radhi mengatakan, perusahaan asing Repsol juga sempat masuk ke Aceh dengan niat besar untuk mengeksplorasi potensi migas di wilayah tersebut.

Repsol menginvestasikan sekitar Rp 1,2 triliun dan melakukan pengeboran satu sumur di Wilayah Kerja Andaman III. Meskipun usaha mereka tidak berhasil menemukan cadangan yang menguntungkan, kehadiran Repsol memberikan dampak positif dengan membuka peluang bagi investor lain untuk masuk.

“Saat ini, yang telah terbukti adalah proven discovery sebesar 9 trillion cubic feet (TCF)” sebut Radhi.

Seperti diketahui, ExxonMobil memiliki sejarah panjang di Aceh, yang dimulai sejak 1970-an melalui operasinya di Blok Arun, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat penghasil gas alam terbesar di dunia.

Meskipun perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Aceh dan Indonesia, operasinya selama era konflik Aceh kerap diwarnai ketegangan, dengan sejumlah dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pada 2014, setelah cadangan gas di Blok Arun menurun, ExxonMobil memutuskan untuk menghentikan operasinya dan meninggalkan Aceh.

Namun, meskipun sempat meninggalkan Aceh, potensi migas yang besar di wilayah lepas pantai Aceh, khususnya di West Andaman, tetap menarik perhatian investor besar, termasuk ExxonMobil.

Kini, ExxonMobil kembali dengan proyek eksplorasi baru, yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi Aceh. Kehadiran kembali perusahaan ini juga dilihat sebagai langkah penting untuk memperbaiki hubungan antara ExxonMobil dan masyarakat Aceh yang sempat terganggu selama masa lalu.

Kembalinya ExxonMobil, yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan energi besar lainnya, diharapkan akan menjadi katalis bagi tumbuhnya sektor migas di Aceh, serta menarik lebih banyak investasi yang bermanfaat bagi perekonomian lokal.

[red]

The post Welcome Back Exxon di Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurutnya, dengan penetapam itu, maka Aceh proyeksikan menjadi pusat industri gas dan amonium nitrat karena mempunyai potensi yang akan memberikan nilai tambah yang cukup signifikan.

Baca juga:

Ditemukan Cadangan Gas Bumi di Sumur Geng North-1 Kaltim, SKK Migas: Jadi Game Changer

Lebih lanjut Dian dalam Forum diskusi bertajuk “Potensi Migas di Era Energi Terbarukan: Bagaimana Aceh Beradaptasi?” gelaran Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) di Banda Aceh,‎ pada Selasa, (10/12), kita masih menggunakan gas bumi sekitar 4,7%.

Menurut dia, angka pemakaian bahan bakar itu masih sangat besar atau tinggi untuk energi, terlebih ini bukan untuk bahan baku industri.

“Demikian juga dengan minyak bumi yang masih besar sekali,” ujar Dian.

Ia memperkirakan pada tahun 2050, Aceh masih menggunakan bahan bakar fosil‎. Aceh diharapkan menjadi pusat industri sebagaimana potensi daerah dan dari sebaran potensi hilirisasi yang ditetapkan.

Dian mengungkapkan, industri Urea misalnya, memiliki nilai tambah sebesar 4,3 kali. ‎Dengan demikian, ke depan pemerintah tidak lagi mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurutnya, hilirisasi seperti pabrik urea, metanol, dan amonium nitrat memiliki nilai tambah dan diharapkan dengan adanya hilirisasi gas bumi akan menyerap tenaga kerja cukup signifikan.

Sektor gas bumi ini diharapkan dapat menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja. Dengan demikian, para lulusan baru setidaknya dapat terserap.

Sedangkan untuk ammonia, Aceh dalam peta nasional diharapkan bisa menampung atau menyumbang sekitar 35 persen produksi nasional.

‎“Sedangkan urea, kita bisa menyumbangkan 44 persen produksi nasional. Demikian pula metanol itu dapat diserap 33 persen,” katanya.

Salah satu peluang yang tengah dipertimbangkan adalah hilirisasi gas bumi, mengingat telah beroperasinya kilang Arun.

Hilirisasi gas bumi ini diharapkan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kemakmuran daerah dan masyarakat Aceh di masa mendatang sebagaimana peta jalan industri strategis Indonesia.

[red]

The post Aceh Jadi Pusat Hilirisasi Gas Bumi dan Getah Pinus appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari Komparatif.ID, tahapan verifikasi berkas belum juga dilakukan. Padahal masa kerja Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal sudah berakhir pada 25 November kemarin.

Baca juga:
Eks Petinggi Kilang Sebut Pertamina Masih Sulit Tentukan Harga Flare Gas untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan jadwal seleksi, seharusnya awal Desember 2024 proses verifikasi berkas sudah harus dimulai oleh panitia seleksi. Dan penyerahan berkas dari sekretariat kepada tim pansel sudah harus rampung pada minggu terakhir November.

Hanya saja proses verifikasi belum berjalan. Berdasarkan temuan Komparatif.ID, ada dugaan bahwa ada sejumlah pihak sedang berupaya menganggu proses seleksi. Ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi, supaya proses seleksi dilakukan ulang setelah dilantiknya gubernur definitif di Aceh.

Menurut Plt Sekda Aceh sekaligus Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala BPMA, Muhammad Diwarsyah, ada 40 orang yang mendaftar sebagai calon Kepala BPMA.

“Belum pernah kejadian sebelumnya. Dengan jumlah pendaftar yang begitu banyak, berarti kapasitas dan integritas, serta trust publik kepada pansel sangat besar,” kata Diwarsyah.

Diwarsyah membantah adanya kemoloran jadwal proses verifikasi. Menurutnya sampai saat ini proses seleksi sudah pada tahapan verifikasi berkas pelamar. Sayangnya ketika dikonfirmasi adanya intervensi dari pihak tertentu supaya proses seleksi ditunda sementara waktu, Diwarsyah bungkam.

Salah seorang panitia seleksi Fatar Yani Abdurrahman, yang juga mantan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan sejak diterbitkan SK dan kick off dilakukan, sampai sekarang belum dilakukan pertemuan lanjutan pansel.

“Saya tidak tahu kabar itu [mengenai isu upaya menunda proses seleksi]. Hanya saja sejak kick off dilakukan, sampai sekarang belum ada pertemuan lanjutan,” katanya menjelaskan.

Fatar Yani yang pernah bekerja di ConocoPillips Indonesia sebagai Block B Natuna Western Hub Field Operations Manager, menjelaskan bila merujuk pada kondisi ideal, proses seleksi calon kepala BPMA harus dimulai pada pertengahan tahun ini.

Supaya mendapatkan calon yang bagus, penjaringan harus dibuka seluas-luasnya. Tujuannya, supaya bisa mendapatkan calon yang memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya di BPMA.“Calon yang kompeten tentu harus memiliki banyak pengalaman tentang hulu migas.

Proses penjaringannya tidak boleh buru-buru. Setidaknya membutuhkan waktu pendaftaran sebulan untuk menjaring calon-calon berkualitas,” kata Fatar Yani.

Fatar Yani belum mendapatkan laporan berapa jumlah calon yang telah mendaftar. Tapi ia mendapatkan kabar bila jumlahnya mencapai puluhan.Fatar Yani menjelaskan lagi, setelah proses penjaringan, ada proses seleksi administratif.

Dokumen yang dimasukkan oleh pelamar, diperiksa satu persatu. Selain diperiksa kelengkapannya, juga diuji kebenarannya.

“Dokumen-dokumen itu diperiksa keotentikannya. Semuanya dicek ke lapangan. Baik itu dokumen administrasi umum maupun yang bersifat khusus. Ini membutuhkan waktu yang lumayan,” kata Fatar Yani.

Kemudian ada tes bahasa Inggris, dan psikotes. Proses tes tersebut tidak mungkin selesai dalam satu hari.Setelah itu pansel mengusulkan nama tiga besar yang dianggap layak. Gubernur melakukan konsultasi dengan stakeholder, dan kemudian mengusulkannya ke kementerian.

Di tingkat kementerian tidak langsung diterima. Tapi dilakukan fit and proper test terlebih dahulu. Baru kemudian diambil kesimpulan.

Pria lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989 tersebut mengatakan, bila merujuk pada kondisi ideal, setidaknya proses seleksi calon kepala BPMA membutuhkan waktu empat bulan.

“Kewenangan Gubernur Aceh mengusulkan, bukan menetapkan. Bila usulan tidak lulus fit and proper test di tingkat kementerian, pihak kementerian dapat menolaknya. Makanya saya sampaikan, proses seleksinya tidak boleh main-main,” kata Fatar Yani.

Demi Aceh, Fatar Yani berharap proses seleksi calon kepala BPMA tidak mengalami kendala. Bilapun ada perbedaan di sana sini, ia berharap semuanya berpikir dan bertindak demi kepentingan Aceh.

The post Dugaan Cawe-cawe Dalam Seleksi Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebesar 53% suara rakyat Aceh diamanahkan untuk Mualem – Dek Fadh. Hal itu disampaikan oleh Cut Farhani selaku Ketua Sahabat Mualem (SM) Pidie kepada awak media. Jumat, 29 November 2024.

“Sembari menunggu keputusan resmi dari KIP Aceh, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Mualem – Dek Fadh sudah dapat dikatakan menang,” ungkapnya.

Menurutnya, kemenangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh adalah amanah rakyat Aceh yang diraih dengan susah payah.

“Kita menyadari sulitnya menembus stigma negatif yang telah disematkan kepada Mualem – Dek Fadh. Berkat keteguhan sikap dalam bersosialisasi dan pendekatan persuasif langsung dengan masyarakat, Insyaallah kita menang bersama rakyat,” jelas Cut Farhani, aktivis perempuan Aceh.

Lanjutnya, terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada Mualem – Dek Fadh. “Semoga visi dan misi Aceh Maju ngon Meuseuraya dapat dilaksanakan dengan tuntas. Jaga amanah rakyat Aceh,” tutupnya.

[red]

The post Aktivis Aceh Cut Farhani Ucapkan Selamat atas Keunggulan Mualem – Dek Fadh, Jaga Amanah Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami menyarankan bahwa segera meletakkan letter of intent, untuk bekerja bersama di KIA Ladong,” kata Almer dalam kegiatan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) di Banda Aceh, Rabu, 13 November 2024.

Baca juga:
Tantiem Mantan Dirut BUMD Aceh ini Tak Dibayar, Direksi PT PEMA Berpotensi Dipidanakan

Menurut Almer, KIA Ladong memiliki area yang sangat menarik untuk membangun industri. Lokasinya sangat strategis, karena terletak di Pulau Sumatera berdekatan dengan Selat Malaka.

“Lokasi tersebut merupakan jalur perdagangan tersibuk di Asia. Sekitar 90.000-an kapal melintas setiap tahunnya,” sebut Almer.

KIA Ladong, kata Almer, memiliki luas lahan sekitar 71 hektare dengan potensi perluasan hingga 250 hektare. Di mana saat ini sekitar 40 hektare lahan siap pakai yang terbuka bagi para investor.

“Selanjutnya, KIA Ladong memiliki area pesisir yang sudah selesai, kita membangun manajemen air, sampah, jalan, dan lainnya,” kata dia. “Sebagian besar daerah yang telah kami promosi adalah untuk industri pesisir, agrikultur, dan untuk industri proses makanan.”

Selain infrastruktur dasar, kata Almer, KIA Ladong juga menawarkan energi hijau melalui potensi sumber daya geotermal di Seulawah. Areanya sekitar 30 kilometer dari daerah tersebut.

Artinya, perusahaan yang berinvestasi akan mendapatkan energi hijau yang lebih insentif, dan keuangan yang lebih rendah.“Geotermal itu sedang dieksplorasi. Selain itu, juga memiliki industri kreatif amanah, yang baru saja diintegrasikan oleh Presiden Joko Widodo, pada bulan September lalu,” ucapnya.

[red]

The post Kawasan Industri Aceh Diminati 20 Investor appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Baru masuk kabinet, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pernah menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) mengundang perangkat desa di Kabupaten Serang.

Tujuannya untuk kepentingan yang beraroma politik, mengingat istri Yandri adalah Cabub Kabupaten Serang pada Pilkada Serang 2024. Belum selesai masalah tersebut, kali ini Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) atau pendamping desa diundang oleh salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Amiruddin dan Anwar Husen.

Baca juga:
Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024

Pasangan Calon Bupati Pidie, Amiruddin/Anwar yang diusung oleh Partai PAN, melayangkan undangan silaturahmi kepada seluruh jajaran pendamping desa atau TPPI P3MD Kabupaten Pidie. Surat Undangan itu ditandatangani langsung oleh Cabub/Cawabub Pidie bernomor: 58/AMAN/IX/2024 tanggal 11 Nopember 2024.

Amat terang benderang terkait dengan dukungan politik, terhadap pasangan Cabub/Cawabub Pidie yang diusung oleh PAN. Tarik menarik dukungan politik dari TPPI P3MD Pidie, telah menjadi ironi politik ketika Pemilu 2024 yang lalu, jajaran TPPI P3MD Pidie yang tidak mendukung Capres Anis/Cak Imin, mendapat sanksi dipindah ke daerah terpencil.

Kasus ini menimpa Cut Farhani, Irwan Alwizar dan Yusaini anggota TPPI P3MD Pidie, karena memilih Prabowo/Gibran, nasibnya harus pindah ke Kabupaten Bener Meriah, Singkil dan Aceh Barat.

Fenomena kentalnya politik kekuasaan untuk cawe-cawe pada Pilkada 2024, tidak saja merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Pilkada, tapi berakibat buruk bagi pembangunan demokrasi di Aceh, sebagai wilayah yang rentan konflik.

Modus politik dengan mengeksploitasi jajaran TPPI P3MD, nampaknya menjadi trend politik Pilkada, dalam rangka memobilisasi masyarakat desa, untuk memenangkan Pilkada.

The post Calon Bupati di Aceh Undang Pendamping Desa, Arahan Kemendes? appeared first on INDONESIAWATCH.