Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Cina dengan Pemerintah Indonesia. Prabowo dan Xi Jinping menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama itu.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan MoU bertajuk “Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia”.

“Ya, mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya dilansir CNN Indonesia.

Namun, pemerintah tidak merinci berapa pendanaan yang diberikan Cina serta bentuk dukungannya.

Sebelumnya, Prabowo menyiapkan pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis. Makan Bergizi Gratis menjadi program unggulannya pada Pilpres 2024.

Prabowo menginginkan pemerintah menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Dirinya menjamin ada perbaikan gizi bagi masyarakat demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.

Prabowo akan mengimplementasikan program ini secara bertahap hingga bisa mencapai target 82,9 juta orang anak. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut ditaksir mencapai Rp400 triliun per tahun.

Tahap pertama akan dilaksanakan pada awal 2025 dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah menargetkan 3 juta anak sebagai penerima makan bergizi gratis.

[red]

The post Cawe-Cawe Cina di Program Makan Gratis Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Bahlil duduk di kursi barisan paling depan bersisian dengan Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Soesatyo. Nama Bahlil Lahadalia keluar menjadi calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar periode 2024-2029. Selangkah lagi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik Presiden Jokowi itu akan menjadi nakhoda baru di partai berlambang pohon beringin.

Nama Bahlil dikukuhkan oleh Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Baik Bahlil, Agus, maupun Bamsoet merupakan politisi yang digadang-gadang sebagai kandidat Ketum Golkar berikutnya setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur.

Namun, Agus Gumiwang usai terpilih menjadi Plt Ketua Umum menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. Sementara, Bamsoet menyatakan hal serupa dan menyatakan mendukung Bahlil sebagai calon ketua umum.

Sepanjang proses pendaftaran bursa Ketum Golkar, terdapat dua politisi Golkar yang mendaftarkan diri, yakni Ridwan Hisjam dan Bahlil Lahadalia. Namun dari verifikasi berkas yang dilakukan Steering Committee (SC), Ridwan tidak lolos. Dengan demikian, hanya Bahlil yang dinyatakan sah sebagai Caketum Golkar.

Diketahui, Munas Golkar digelar selama dua hari pada 20-21 Agustus 2024. Pada puncak Munas di Rabu (21/8) akan diselenggarakan pemilihan ketua umum serta penetapan ketua umum.

Ketua Penyelenggara Munas Golkar, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Bahlil Lahadalia akan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Hal tersebut mengingat hanya ada satu calon yang diajukan dalam Munas.

Usai penetapan, Bahlil akan diminta menyampaikan visi misinya sebagai Ketum Golkar yang baru. “Pemilihan ketua umum tidak ada lagi. Karena sudah hanya tunggal satu calon ketum. Sehingga mudah-mudahan malam ini (20/8) bisa kita bungkus semua. Dan besok (21/8) kita tinggal pelantikan. Kalau memungkinkan,” ujar Bamsoet.

Plt Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia akan disahkan sebagai ketua umum jika menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Munas XI Partai Golkar.

“Ya kalau hanya satu kader partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau dianggap memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan segera kita tetapkan dalam Munas ini,” ucap Agus.

Waketum Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, Golkar sudah terbiasa menghadapi turbulensi seperti suksesi kepemimpinan singkat yang terjadi akhir-akhir ini. Nurdin menyebut, meski Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketum Golkar pada 11 Agustus 2024, dua hari kemudian partai berlambang pohon beringin sudah memiliki penggantinya, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum.

Setelahnya Golkar langsung bergerak cepat menyelenggarakan Rapimnas dan Munas di momen yang bersamaan. Dari hasil Munas dipastikan Golkar akan memiliki Ketum baru pengganti Airlangga.

Nurdin membantah turbulensi yang terjadi di Partai Golkar sebagai bentuk “cawe-cawe” dari pemerintah khususnya presiden karena dirinya mengaku sudah memimpin Munas Partai Golkar selama tiga kali dan tidak ada intervensi tersebut.

“Karena kita punya mekanisme dan sistem tersendiri,” kata Nurdin saat menghadiri kegiatan Kementerian Pertahanan di Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Dirinya mengaku mendukung Bahlil Lahadalia untuk memimpin Golkar ke depan. Elite Golkar lainnya, lanjut Nurdin, dipastikan memiliki pemikiran yang sama untuk mendukung langkah Menteri ESDM itu membesarkan Golkar.

“Saya pribadi juga mendukung Pak Bahlil karena dia adalah kader Golkar yang potensial, track record-nya juga sangat memadai untuk memimpin Golkar ke depan,” ucap Nurdin.

Mantan Ketum PSSI itu memastikan Bahlil layak menjadi Ketum Golkar. Terlebih, Bahlil pernah mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang membuktikan bahwa dirinya merupakan kader Partai Golkar.

“Dia pernah menjadi pengurus Golkar, dan persyaratannya minimal 5 tahun dan satu periode itu sudah cukup, dan Pak Bahlil memenuhi syarat itu. Jadi, tidak perlu mengubah anggaran dasar,” Nurdin.

Ia juga tak melihat mundurnya Airlangga dari kursi Ketum Golkar dikarenakan tekanan politik dari luar atau karena kasus hukum yang membelitnya. Menurutnya, Airlangga mundur karena alasan pribadi juga kecintaan dan kebanggaannya membangun Golkar. “Pak Airlangga mundur itu alasan yang sangat pribadi. Kita tidak melihat ada tekanan dari kekuasaan, ada persoalan hukum, karena beliau selama ini tidak ada persoalan hukum,” tutur Nurdin.

Nurdin menyampaikan Airlangga memang pernah dipanggil pihak penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.

Namun, menurutnya, tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan terkait pemanggilan Kejagung tersebut. “Pernah dipanggil tapi hanya sebagai saksi, itu juga tidak ada perkembangan kasus yang mengkhawatirkan,” ujar Nurdin.

[red]

The post Bahlil Pimpin Beringin, Didukung Elite, Turbulensi Golkar Mereda appeared first on INDONESIAWATCH.

Mereka di antaranya Mohammad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisyam, Musfihin Dahlan, Agusman Effendi, Riswan Tony. Dalam pengantar surat disebutkan bahwa dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, dengan pernyataan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024, segenap aktivis dan pelaku sejarah perubahan Golkar menggelar rapat pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Rapat yang digelar pada malam hari itu didasarkan pada semangat partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai partai terbuka dan sesuai tuntutan reformasi. “Dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi partai Golkar, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai Golkar akhir-akhir ini,” tulis para aktivis dalam unggahan surat yang diterima Indonesiawatch.id.

Diketahui, sesuai keputusan dan kesepakatan rapat Pleno DPP Partai Golkar pada 13 Agustus 2024, telah ditetapkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Jakarta.

Aktivis Golkar yang diwakili Mohammad Aly Yahya dkk dalam surat tersebut meminta kesediaan Presiden Jokowi memimpin partai pemenang kedua Pemilu 2024 tersebut. “Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029, yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” ucap aktivis.

[red]

The post Detik-detik Munaslub Golkar, Jokowi Diminta Pimpin Beringin! appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Ray Rangkuti*

Keinginan berkuasa terus inilah yang membuat berbagai langkah menuju ke arah personal, bukan kebaikan bangsa dan negara. Aturan disiasati, yang menghadang digembosi, dan yang menantang tunggu bagian dikriminalisasi.

Panik. Satu kata untuk menggambarkan langkah politik Jokowi di ujung kekuasaannya. Analisis pertama yang terbaca adalah Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI ini, terlalu sering mengumbar kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN). Seolah ingin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa IKN bukan produk gagal sebaliknya mendorong persepsi IKN eksis dan menjadi sorot perhatian. Maka muncul sejumlah langkah. Mulai dari pergantian pejabat pengelola, kebijakan pengelolaan ratusan tahun bagi investor asing, rapat menteri, perayaan 17 Agustus, menginap, menghadirkan influencer, makan-makan menteri, video para taipan di IKN, dan sebagainya. Ada nuansa galau di sini. Nuansa seolah khawatir IKN akan ditinggalkan. Maka perlu diyakinkan seluruh warga Indonesia. Padahal pokok  utama IKN ini bukan meyakinkan warga, tapi meyakinkan dua orang. Pertama, Pak Prabowo untuk berkenan mendiami IKN. Kedua, investor asing menanam sahamnya di IKN.

Kedua, peristiwa pengunduran diri Airlangga Hartarto (Disingkat AH). Dalam laporan jurnaslitik Majalah Tempo disebutkan akan adanya “tangan kekuasaan” masuk dan mengintervensi yang menyebabkan cepatnya AH menyatakan mundur dari kursi Ketum Golkar. Ancaman akan dipanggil aparat penegak hukum jadi dalihnya. Hingga sekarang, laporan ini, belum dibantah pihak istana. Karena itu, laporan ini dapat dipercaya kebenarannya.

Ketiga, pergantian menteri kabinet di ujung kuasa. Hanya dua bulan sebelum lengser, Jokowi sempat-sempatnya melakulan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan alasan yang tidak darurat dan urgen. Kecuali karena alasan politik perseteruan.

Ada banyak peristiwa lainnya, dalam bentuk lebih kecil, yang menggambarkan kepanikan itu. Sebahagianya tercapai, sesuai harapan. Tapi lainnya meleset. Salah satunya kepastian Kaesang Pangerang, putra bungsu Jokowi, menjadi calon wakil gubernur (cawagub) Ridwan Kamil di Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) makin menipis.

Mengapa Kepanikan Melanda di Ujung Kuasa?

Ada tiga hal menurut hemat saya,

Pertama, karena hasrat ingin berkuasa terus menerus yang terlalu besar. Dari isu Jokowi tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan berujung munculnya nepotisme Jokowi. Keinginan berkuasa terus inilah yang membuat berbagai langkah menuju ke arah personal, bukan kebaikan bangsa dan negara. Aturan disiasati, yang menghadang digembosi, dan yang menantang tunggu bagian dikriminalisasi. Dalam situasi ini maka tujuanlah yang utama. Bukan cara. Tujuan mengubah cara. Cara ikut tujuan. Padahal, salah satu sebab pentingnya demokrasi adalah mengelola cara untuk berkuasa. Bukan sebaliknya, mengelola tujuan dengan merekayasa cara.

Kedua, khawatir terjadi gugatan hukum atas berbagai kebijakan dan langkah Pak Jokowi selama berkuasa. Termasuk, tentunya, gugatan yang akan menyasar keluarganya. Saat ini saja, ramai perbincangan soal Blok Medan. Satu istilah yang terungkap di pengadilan yang disebut merujuk kepada anak dan menantu Jokowi. Sementara itu, Jokowi tidak memiliki kekuatan yang akan dapat menghindarkannya dari kemungkinan berbagai gugatan itu. Dia, satu-satunya, mantan presiden tanpa partai.

Ketiga sekaligus catatan terakhir, makin banyaknya kelompok masyarakat yang akhirnya menyatakan sikap berbeda dengan Jokowi. Kelompok ini secara massa tidak terlalu besar, tapi secara kualitatif mereka dapat memengaruhi pendapat publik. Selain bekas partainya sendiri, PDI Perjuangan (PDIP), kelompok ilmuwan, cendekiawan dan pegiat demokrasi juga berada di barisan ini. Tentu saja, mereka adalah barisan yang akan tetap eksis kala kekuasaan Jokowi telah berakhir. Jokowi tanpa kekuasaan secara perlahan akan kehilangan kontrol atas politik dan hukum.

Maka, reshuffle bagian dari kepanikan itu. Jokowi ingin kekuasaan yang tetap lebih dekat kepada dirinya. Di bawah kontrolnya, sekalipun di ujung masa kuasanya. Jangan ada yang menghalangi, apalagi mendahuluinya.

Pertanyaan kemudian muncul. Mengapa semua kursi PDIP tak dilepas? Bagian dari strategi Jokowi. Agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Kalau semua kursi dilepas maka akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Tapi, reshuffle ini justru menguntungkan PDIP. Setidaknya dalam tiga hal. Pertama, makin membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat. Kedua, akan terhindar dari catatan sejarah bahwa kemorosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP. Ketiga, membantah pandangan bahwa Ibu Megawati tidak bisa move on dari perpisahan dengan Jokowi. Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya.

Dan, keuntungan politik PDIP akan makin bertambah jika akhirnya mereka menarik seluruh anggota PDIP yang masih duduk di kabinet. Jika 3 atau 4 kursi kabinet yang diduduki oleh kader PDIP ditinggalkan, tentu akan membuat wajah tegar PDIP menghadapi Jokowi akan makin berbinar.

Beranikah PDIP melakukannya? Kita tunggu.

* Penulis Pemerhati Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia

The post Kepanikan Jokowi di Ujung Jabatan, Sebuah Tafsir Politik appeared first on INDONESIAWATCH.

Sedangkan menurut seorang tokoh parpol, keputusan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar, karena adanya tekanan yang kuat dari istana. Disisipi pesan singkat, agar segera mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, jika tidak ingin statusnya dinaikan menjadi tersangka.

Mencermati fakta di atas, semakin jelaslah bahwa pengelolaan negara ini benar-benar amburadul. Apakah karena Airlangga seorang menteri dan anak mantan menteri, kemudian sejumlah dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, dapat dibarter hanya dengan lengser dari jabatan, tanpa harus menjalani proses hukum.

Apakah Presiden bisa menggunakan hukum sebagai alat bargaining politik, untuk memperkokoh kekuasaannya. Semua ini terjadi di depan mata kita. Nilai moral dan rasa keadilan tidak lagi menjadi parameter, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan telah dijadikan berhala baru yang wajib disembah. Hanya kakap yang mampu berenang mengarungi arus Undang-Undang. Sementara teri tenggelam digerus Undang-Undang .

Di saat bangsa ini sedang memperingati hari kemerdekaan yang sakral, justru para penyelenggara negara tanpa risih memainkan “dagelan politik” yang membuat perut rakyat yang lapar semakin mual. Mungkin hanya terjadi di negeri tercinta ini.

Ketika seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terlibat kasus korupsi, harusnya pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dikejar. Bukannya dipaksa mundur dari jabatan Menko Ekonomi, tapi justru sebagai Ketua Umum Golkar.

Dari kasus Airlangga, dapat ditarik sebuah pelajar, jangan melulu menganggap rakyat bodoh, jika para pemangku kebijakan tidak mawas diri, untuk merenungi bahwa ternyata dirinya dungu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Drama Airlangga: Kakap Berenang, Teri Tenggelam Tergerus Undang-Undang appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga Hartarto. Mereka di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar.

“Ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo, yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby (Bobby Adhityo Rizaldi), ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus,” kata Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Terlepas dari usulan tersebut, Agus menegaskan semua tergantung pada pilihan yang disepakati kader saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Diketahui, Golkar baru akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) untuk menentukan jadwal munas atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

“Itu terserah nanti di Munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang,” ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Sementara untuk nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang masuk dalam bursa Ketum Golkar, Agung mengaku belum mendengar hal tersebut. “Saya belum tahu. Kita lihat ke depan,” tutur Agung Laksono.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto tak mengungkap jelas alasan pengunduran dirinya. Secara normatif ia membeber dua alasan, yakni ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Agung memastikan keputusan mundur Airlangga murni sikap pribadi. Ia membantah ada tekanan partai atau faksi di Golkar yang mendesak Airlangga turun jabatan. “Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung.

Menurutnya, keputusan tersebut juga tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar. “Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada,” ucapnya.

**

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai peristiwa mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Airlangga bukanlah sesuatu yang spontan tetapi lebih kepada fenomena by design. “Saya melihatnya mastermind-nya bukan Airlangga Hartarto. Masak dia (Airlangga) mundur sebelum habis masa jabatan. Berarti kan dia enggak bertanggung jawab,” kata Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Emrus menduga dalang atau pengatur skenario mundurnya Airlangga berkaitan dengan relasi kuasa atau tokoh yang punya kuasa. “Mundur sebelum habis masa jabatan berarti ada kekuatan kuasa, ada relasi kuasa di situ. Golkar adalah partai yang tidak ada tokoh sentral sehingga terbuka peluang menerima kekuatan kuasa dari luar. Kenapa ada kuasa dari eksternal karena partai ini tidak ada [tokoh] yang powerful,” tuturnya.

Founder Lembaga Konsultan dan Survei Gogo Bangun Negeri itu menyatakan, mundurnya Airlangga disinyalir akan mempercepat suksesi di tubuh Golkar. Sehingga, Airlangga berperan “memukul gong” untuk adanya suksesi Ketua Umum Golkar. “Saya kira secara akal sehat bisa diterima ini untuk mempercepat suksesi karena di ruang publik sudah diwacanakan bermacam tokoh,” ujar Emrus.

Menurutnya, kandidat Ketum Golkar berasal dari internal dan eksternal partai. “Ada dua sosok yang disebut-sebut dari internal Golkar, yakni AG (Agus Gumiwang Kartasasmita) dan B (Bahlil Lahadalia). Juga ada yang diwacanakan dari luar partai. Ada yang senior, ada yang yunior. Di mana senior dan yunior ini punya relasi keluarga,” ucap Emrus.

Emrus tak membeber relasi kuasa yang dimaksud. Namun, di publik bermunculan nama tokoh elite yang digadang berpotensi memegang tampuk pimpinan Golkar. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga putra sulungnya sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. “Yang jelas nama yang saya sebut itu berasal dari mekanisme Top Down, bukan Bottom Up,” singkatnya.

Menurutnya, jika Golkar ingin tetap besar dan eksis maka pimpinannya harus berasal dari bawah atau kadernya sendiri. “Maka dengan demikian Golkar akan semakin solid ke depan, Golkar akan semakin ideologis. Kalau semakin solid dan ideologis, Golkar akan sulit diintervensi oleh kekuasaan,” Emrus menjelaskan.

Ia menyarankan agar Ketum Golkar berasal dari struktural partai serta menjabat sebagai pengurus DPP partai. “Kalau Golkar ingin solid dan ideologis harus berbasis kepada konstitusi mereka, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tetapi ketika tidak sesuai konstitusi dan dipaksakan karena pengaruh kuasa dan relasi kuasa dari luar, konsekuensinya maka Golkar akan semakin pragmatis dan menurun ideologisnya,” papar Emrus.

**

Terpisah, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah adanya intervensi dari luar partai di balik pengunduran diri Airlangga. “Pak Airlangga itu manusia yang mandiri. Pak Airlangga tentu mempunyai pertimbangan yang matang sampai mengambil keputusan yang sepenting itu,” kata Ahmad Doli dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Minggu (11/8).

Menurut Doli, mundurnya Airlangga dari tampuk ketua umum sudah dipertimbangkan secara matang. “Pak Airlangga sudah memikirkan bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar, kebaikan bangsa dan negara,” tutur Doli.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan campur tangan Istana atau Presiden Jokowi. “Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari Dwipayana.

[red]

The post Airlangga Mundur, Suksesi Golkar Dipercepat, Kandidat Pengganti Menguat appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sebanyak 28 pertanyaan dari awak media ludes dijawab Jusuf Hamka (Babah Alun) dengan polos dan blak-blakan. Seusai mengantarkan surat pengunduran diri dari pengurus DPP Partai Golkar dan kader Partai Golkar, Jusuf Hamka diwawancara awak media pada Senin (12/08).

Dengan sedikit bercanda, Jusuf Hamka merespon pertanyaan tajam dari wartawan. Dalam tanya jawab, Jusuf meyakini Airlangga Hartarto dimundurkan oleh kekuatan yang lebih besar.

Pengusaha yang pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ini tidak menampik adanya intervensi Istana atas mundurnya Airlangga. Ketika ditanya wartawan, soal intervensi tersebut, Jusuf hamka beranalogi.

“Semilir angin saya dengar (info itu), tapi nggak pasti. Kepastiannya, kalian (wartawan) lebih tahulah. Saya nggak mau ngajarin bebek berenang,” ujarnya kepada awak media.

Pria kelahiran 5 Desember 1957 ini mengaku sedih karena politik sekarang sudah kasar. Dia pun tetap mendukung Airlangga, dan akan terus memberikan penguatan bagi Airlangga. “Pak Airlangga you are not alone,” ujarnya.

Terkait tentang sprindik yang sudah dikeluarkan penegak hukum untuk kasus sawit yang menyeret Airlangga, Jusuf Hamka enggan berkomentar terlalu banyak. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan kembali.

Jusuf Hamka pun membandingkan sistem politik Indonesia sekarang dengan rezim-rezim sebelumnya. Menurutnya, cara dan strategi politik dulu lebih malu-malu. “Kalau sekarang tidak tahu malu,” ujarnya.

Wawancara Jusuf Hamka dengan awak media, dapat disaksikan di video ini:

[red]

The post Full Wawancara Jusuf Hamka tentang Dimundurkan Airlangga, Dijawab Polos & Blak-blakan appeared first on INDONESIAWATCH.

Politikus Golkar sekaligus pengusaha jalan tol itu mengaku ihwal pengunduran dirinya tersebut belum diinformasikan ke partai. Meski demikian, Jusuf menyebut akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar. Pengunduran ini cukup mengagetkan sejumlah pihak pasalnya nama Jusuf Hamka digadang-gadang sebagai kader yang akan dimajukan partai beringin dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

“Iya, saya akan ketemu Sekjen. Saya akan sampaikan surat-surat. Jadi, pencalonan saya baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan. Padahal, hasil survei saya lumayan, di bawah Kang Emil (Ridwan Kamil),” ujarnya.

Lelaki yang karib disapa Babah Alun itu mengungkapkan alasan pengunduran dirinya karena politik terlalu keras dan kasar. “Tidak pantas dengan karakter saya, tidak pantas, dan saya lihat dengan Airlangga mundur ini satu momentum karena Airlangga mundur pasti ada satu alasan besar, yang kita enggak tahu. Akan tetapi, buat saya, ya saya cukup tahu dan saya cukup mengerti, saya tidak ingin main kasar dan saya tidak ingin main keras,” paparnya.

Meski demikian, ia menampik momentum mundur yang diambilnya disebabkan pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. “Momentumnya saya pas bersamaan. Akan tetapi, kalau mundurnya niatnya sudah mulai dari Juli kemarin, tetapi pas momentumnya aja,” ujarnya.

Selanjutnya, Jusuf akan fokus kembali pada pekerja sosial dengan membangun masjid sesuai dengan saran istri, anak, dan menantu. “Saran istri dan anak-anak, mantu saya semua juga dari awal. Dari bulan Juli kemarin. Kembali bikin mesjid di 38 provinsi, terus jadi pekerja sosial aja untuk seluruh, wilayah,” ia menambahkan.

Jusuf mengaku keputusan tersebut sudah ia pertimbangkan dengan matang dengan melihat kebutuhan personal dan keluarga. “Kami sebentar lagi punya cucu, September ini. Jadi, kemudian kami tidak bisa ke luar negeri nanti kalau jadi pejabat publik,” pungkasnya.

Momen mundurnya Jusuf Hamka itu berbarengan dengan Airlangga yang menyatakan mundur dari Ketua Umum Golkar. Airlangga menyatakan dirinya sudah mundur dari posisi tersebut per Sabtu malam (10/8). Airlangga menyebut pengunduran dirinya demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru.

[red]

The post Politik Terlampau Keras, Jusuf Hamka Mundur dari Golkar appeared first on INDONESIAWATCH.

Politik hanya dijadikan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan segelintir pihak. Oleh sebab itu pendidikan politik yang dipertontonkan oleh para aktor politik adalah materi pelajaran merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Wajar akhirnya dalam setiap peristiwa politik, selalu diwarnai oleh tragedi berdarah yang mengobankan rakyat dan jatuhnya korban politik.

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, adalah modus pengambilalihan kekuasaan. Sama sekali bukan dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal Golkar.

Tapi lebih disebabkan adanya kekuatan kekuasaan yang menghendaki Golkar dijadikan buffer politik. Untuk melanggengkan kekuasaan dan alat bargaining power menghadapi persoalan hukum. Modus politik penyanderaan telah dijadikan alat efektif untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar.

Hal ini pun dialami oleh Parpol papan atas lain, untuk bertekuk lutut di hadapan penguasa. Politik penyanderaan merupakan fenomena politik yang memiliki implikasi buruk terhadap pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Politik penyanderaan dapat dianalogikan sebagai “perangkap tikus” yang membiarkan terjadinya praktik korupsi oleh pejabat negara. Akibatnya praktik politik penyanderaan, telah menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil.

Sudah saatnya aktor yang memainkan politik penyanderaan adalah bagian dari tindak pidana, karena membiarkan pelaku tindak pidana dari jeratan hukum.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Airlangga Dimundurkan, Politik Sandera Penguasa Acak-acak Beringin appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Ray Rangkuti*

Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur.

Hanya berbilang satu minggu di Agustus ini, tiga peristiwa mengguncang Golkar. Dan keduanya merupakan peristiwa yang sulit dinalar. Saya jabarkan satu-satu peristiwa dimaksud. Pertama, dukungan Golkar kepada Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Barat di tengah elektabilitas kadernya sendiri, Ridwan Kamil (popular dengan sebutan RK), yang sulit dikejar. Secara nalar, hal ini sulit dipahami.

Kedua, mencalonkan RK sebagai cagub Jakarta dengan elektabilitas yang hanya 10%. Padahal, waktu pencoblosan tinggal dua bulan lagi. Tak terbayangkan, dalam dua bulan ke depan bagaimana mengerek elektabilitas RK untuk melampaui elektabilitas Anies yang sudah mencapai 40%. Ada cara memang, salah satunya memborong partai. Sehingga bakal calon dengan elektabilitas tertinggi tidak dapat mencalonkan diri. Dan situasi ini, mulai terlihat di Jakarta. Hampir semua parpol akan bergabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan hanya menyisakan PDIP di luar yang sudah pasti tidak dapat mencalonkan paslon karena kurang kursi.

Ketiga, sekaligus terakhir. Ini paling hangat: Airlangga Hartarto, Ketua Umum (Ketum) Golkar, menyatakan mundur dari kursi ketum. Pernyataan mundur Airlangga ini jelas sangat mengejutkan alam semesta politik Indonesia. Bukan saja karena ia merupakan ketum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur. Oleh karena itu, pengunduran diri Airlangga itu terdengar aneh, tiba-tiba dan tentu saja mengejutkan.

Selanjutnya, saya membangun analisis, mengapa kita sebut hal ini sulit dinalar?

Pertama, umumnya ketum mundur atau dimundurkan karena tiga hal. Pertama, melakukan tindakan yang melanggar hukum, Kedua, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja, Ketiga, melakukan tindakan yang melanggar aturan partai. Tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

Kedua, alih-alih terjadi seperti di atas, yang ada malah sebaliknya. Airlangga sukses membawa Golkar meningkatkan perolehan suara pada pileg 2024 lalu. Saat yang sama, sukses pula memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden/wakil presiden. Sehingga tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri Airlangga.

Hal ini diperkuat oleh Airlangga dalam pidato pemunduran dirinya seperti dalam rekaman video yang beredar di tengah masyarakat. Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur. Dengan isi pidato seperti itu, sejatinya, kesimpulannya bukanlah mundur tapi tetap terus memimpin Golkar.

Keempat, tidak terdengar suara ingar bingar apapun, di level manapun dari kepengurusan maupun anggota Golkar yang menuntut Airlangga untuk mundur. Sebelumnya, memang ada gerakan menuju Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Saat itu, Airlangga malah bertahan. Tidak ada cerita mundur dan Munaslub.

Terakhir, jadwal untuk munas Golkar juga sudah dekat. Hanya berbilang empat bulan lagi ke depan. Dengan jadwal munas yang begitu dekat, pastilah ada kesabaran untuk menunggunya.

Maka, kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar. Maka, jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat logis dan konstitusional, tentu saja, harus dilihat dari aspek lain. Misalnya dari aspek usia, kesehatan atau ada persoalan hukum. Dan kesemuanya, hanya Airlangga yang tahu.

Hanya saja, pengunduran diri Airlangga Hartarto ini akan berimplikasi terhadap kesiapan Golkar menghadapi pilkada November 2024 yang akan datang. Perlu diketahui, minggu keempat Agustus pendaftaran pasangan calon dibuka. Artinya, paling lambat minggu ketiga Ketum baru Golkar sudah ditetapkan.

Dan, apakah nasib KIM Plus akan terancam? Kita tunggu saja lanjutannya.

*) Penulis Pemerhati Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia

The post Tsunami Golkar, Dinamika Politik Agustusan, Sebuah Peta-Analisis appeared first on INDONESIAWATCH.