MOU baru ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk secara kolaboratif memajukan penelitian klinis, tujuan kesehatan masyarakat, dan sistem layanan kesehatan untuk mengatasi kondisi kesehatan yang baru muncul dan kronis, serta penyakit menular, termasuk tuberkulosis.

Baca juga:
Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental, Memahami Depresi

Sebelumnya, AS dan Indonesia telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. Pada 12 November 2024, Presiden Joseph R. Biden, Jr. dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan bersama.

Pernyataan tersebut lalu diteruskan dengan penandatanganan MOU yang menggarisbawahi komitmen kuat kedua negara untuk bekerja sama mewujudkan tujuan transformasi kesehatan Indonesia.

“MOU ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memajukan Kemitraan Strategis Komprehensif dan memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan penelitian dan kolaborasi teknis, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan berbagi praktik terbaik,” kata Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, dikutip dari keterangan resmi, (22/11).

Berlandaskan perjanjian bilateral sebelumnya dan kemitraan jangka panjang kedua negara dalam memerangi penyakit menular dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, MOU ini akan mendukung dan meningkatkan prioritas kesehatan masyarakat.

Seperti kesiapsiagaan dan tanggap darurat dan ketahanan kesehatan, termasuk dampak iklim terhadap kesehatan manusia. Lalu pengawasan terhadap penyakit, pencegahan, dan pengendalian penyakit.

MOU ini juga mencakup penelitian dan pengembangan Kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, termasuk tenaga kesehatan dan kepemimpinan, teknologi kesehatan, termasuk layanan kesehatan digital dan bioteknologi, dan bidang kerja sama lainnya.

Lebih lanjut, MOU ini akan membina kerja sama melalui penelitian klinis bersama, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan bentuk pertukaran informasi lainnya.

The post AS dan Indonesia Semakin Akrab di Bidang Kesehatan appeared first on INDONESIAWATCH.

INL bekerja sama dengan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC). Kenneth Zurcher, Direktur INL Kedutaan Besar AS di Jakarta, menandatangani perjanjian serah terima dengan Agus Irianto, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, dan M. Rizki Baidillah, Wakil Direktur DJBC.

Alat deteksi narkotika ini diklaim mampu memindai wadah plastik dan kaca serta mengidentifikasi lebih dari 530 zat terlarang. Karena memungkinkan pengujian tanpa kontak langsung, alat ini meminimalkan kontaminasi, mengurangi paparan, dan mengawetkan barang bukti.

DJBC berencana menempatkan dua alat deteksi narkotika di Kalimantan Barat. Sementara BNN akan menempatkan tiga alat deteksi di Papua, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Menurut Erik Van der Veen, Kepala Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, kepentingan kasih alat di atas untuk pengendalian narkotika. “Pengendalian yang efektif adalah kemampuan untuk melakukan identifikasi zat-zat terlarang secara cepat dan andal,” katanya dalam keterangan resmi, (02/08).

Erik meyakini lima hibah perangkat deteksi narkotika tersebut akan membantu petugas mengidentifikasi dan menganalisis narkotika dan bahan kimia prekursor.

Duta Besar Terpilih Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdhir menambahkan bahwa berinvestasi dalam infrastruktur anti-penyelundupan di Indonesia, membantu masyarakat berkembang. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan para mitra untuk mencegah perdagangan narkotika lintas batas,” ujarnya.
[red]

The post AS Pasok Perangkat Digital untuk Lawan Perdagangan Narkotika di Perbatasan Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Baginya, penempatan pangkalan militer AS di Filipina menjadi isu yang berkaitan dengan memanasnya situasi Laut China Selatan (LCS). Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT) dan Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (EDCA) antara AS dengan Filipina, menurut Simbulan bisa melemahkan kedaulatan bangsanya.

Dia menilai, pangkalan-pangkalan AS ini telah mengubah Filipina menjadi pangkalan terdepan bagi Amerika, yang secara khusus menargetkan Tiongkok. Pangkalan EDCA baru, yang sebagian besar berlokasi di Taiwan, akan menarik Filipina ke dalam lingkaran ketegangan AS-Tiongkok.

Dalam pidatonya, Simbulan menekankan bahwa pangkalan militer asing di Filipina mempunyai risiko yang signifikan. Termasuk keterlibatan Filipina dalam konflik yang semakin tinggi antar negara adidaya seperti AS, Tiongkok, dan Rusia.

“Pangkalan EDCA akan membahayakan kedaulatan nasional Filipina dan menjadikan target serangan dalam persaingan geopolitik,” ujarnya.

Simbulan juga mengutip keluhan dan peringatan publik Presiden Rusia Putin baru-baru ini bahwa kehadiran rudal jarak menengah AS di Filipina akan menimbulkan respons. Hal itu akan menimbulkan bahaya besar bagi keselamatan negara dan warga Filipina.

Dia juga menceritakan bahwa seorang pejabat Vietnam yang berbicara di Universitas Filipina mengatakan selama Perang Vietnam, AS telah menggunakan pangkalan militer mereka di Filipina untuk terus membom Vietnam dan negara-negara Indo-China lainnya.

“Jika Vietkong kemudian mempunyai kekuatan militer yang memadai, mereka bisa menyerang balik pangkalan di Filipina atau menjadikan (Filipina) sasaran,” kata Simbulan.

Menanggapi hal tersebut, pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto menyatakan dalam konteks pangkalan militer di Filipina, banyak pihak merasa kehadiran militer asing, terutama Amerika Serikat, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.

“Sebab, kedaulatan negara merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki kendali penuh atas wilayah dan urusannya tanpa campur tangan dari pihak luar,” kata Rasminto dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sejarah hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, yang mencakup masa kolonial hingga kemerdekaan, menambah sensitivitas terhadap isu ini. Terlebih kedua negara memiliki Perjanjian Pertahanan.

“Hubungan AS dan Filipina sering diperdebatkan oleh akademisi dan aktivis manusia di Filipina, karena dianggap memberikan terlalu banyak pengaruh kepada AS atas urusan pertahanan Filipina,” jelasnya.

Baginya, persoalan ini juga memicu keresahan rakyat Filipina terkait bahwa keberadaan pangkalan militer asing dapat mengundang potensi konflik dan membuat wilayah di sekitar pangkalan menjadi target dalam situasi perang.

“Ada isu sensitif keberadaan pangkalan militer AS ini memicu keresahan rakyat Filipina, selain itu memicu isu sosial dan lingkungan, seperti dampak negatif terhadap komunitas lokal, potensi kerusakan lingkungan, serta peningkatan kejahatan dan prostitusi yang sering dikaitkan dengan kehadiran militer asing,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute ini juga mengungkapkan analisisnya terkait adanya pergeseran hegemoni global di kawasan Asia Pasifik berdampak pada keberadaan pangkalan militer di Filipina.

“Kawasan ini telah menjadi medan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. AS telah lama memegang posisi dominan di Asia Pasifik dan mempertahankan kehadiran militernya sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan kepentingannya dan mempertahankan pengaruhnya,” bebernya.
[red]

The post Pangkalan Militer AS di Filipina Ancam Kedaulatan Negara dan Keselamatan Warga appeared first on INDONESIAWATCH.