Dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%. Artinya, sejak 2022 – 2024, pertumbuhan ekonomi nasional konsisten melambat.

Baca juga:
Ekonomi Lesu, Prabowo Diminta Benahi Manufaktur sebagai Lokomotif Pertumbuhan

Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional gagal target ABPN 2024 yaitu sebesar 5,2% year on year. “Target Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yoy dan outlooknya 5,0% yoy,” ujarnya, (06/01).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa di Kuartal I tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 5,11%. Kemudian di Kuartal II ekonomi tumbuh 5,05%.

Lalu di Kuartal III pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95%. “Di kuartal IV tumbuh sekitar 5%. Sehingga keseluruhan tahun, untuk pertumbuhan ekonomi, kita perkirakan masih ada di 5%,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan untuk target nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga meleset dari target ABPN 2024. Realisasi nilai tukar Rupiah misalnya, berada di level Rp16.162 per US dolar.

Sementara target di APBN, ditahan di level Rp15 ribu US dolar. “Nilai tukar terus mengalami tekanan karena berbagai faktor global termasuk policy dari fed fund rate, penguatan dolar, capital outflow. Tadinya kita asumsikan Rp15 ribu per dolar, realisasinya di Rp16.162 per US dolar,” ujarnya.

Sedangkan target Yield SBN 10 tahun, ditargetkan hanya 6,7%. Realisasinya ternyata lebih tinggi di angka 7%. Jika yield SBN semakin tinggi, maka pengembalian investasi oleh negara ke investor semakin besar.

“Lebih tinggi, namun pembiayaan tetap prudent, aman dan terkendali. Yield SBN 10 tahun, yang sempat mengalami tekanan di atas 7% pada pertengahan tahun 2024, kembali bisa distabilkan meskipun di atas asumsi. Asumsinya, 6,7% yieldnya per tahun, untuk realisasinya yiled mencapai 7% untuk SBN 10 tahun,” ujarnya.

[red]

The post Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi di 2024 Cuma 5%, Melambat Sejak 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

“Untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Kunjungan beliau [Presiden Prabowo] itu luar biasa, karena itu adalah kunjungan kerja. Bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup Tahun Anggaran,” ujarnya.

Baca juga:
Gawat! APBN Defisit Rp309 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

Menurut Sri Mulyani, kedatangan Prabowo ke Kemenkeu untuk memastikan kondisi anggaran di akhir tahun. “Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana,” ujarnya.

Kedatangan Prabowo, kata Sri Mulyani, berlangsung sekitar jam empat sore sampai ba’da Maghrib. “Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya diminta Presiden untuk menyampaikan kondisi APBN kepada masyarakat.

“Agar kabar yang saya sampaikan kepada presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden, bisa di-share sedikit, karena kabarnya baik. APBN Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di cabinet,” pungkasnya.

[red]

The post Prabowo Sidak Kemenkeu Sore Hingga Maghrib, Sri Mulyani: Pertama Kali Presiden Datang ke Kementerian Keuangan appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) seperti angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan semakin terpuruk. Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum.

Dari 38 ibukota provinsi, baru 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi. Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri karena APBD-nya mencukupi.

Selebihnya Pemda masih tergantung bantuan APBN (mendapat stimulus), seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot). Lalu ada Pemkab. Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot. Bandung (Trans Metro Pasundan), dan Pemkot. Palembang (Trans Musi Jaya).

Namun ada pula Pemda yang sudah mengalokasikan APBD untuk membenahi angkutan umum. Bahkan ada yang menggratiskan tarif layanan, seperti Trans Koetaradja (Banda Aceh) dan Trans Banjarmasin (Kota Banjarmasin).

Sementara itu pemerintah kota yang sudah menyelenggarakan angkutan umum, seperti Trans Padang (Pemkot. Padang), Trans Metro Pekanbaru (Pemkot. Pekanbaru), Trans Batam (Pemkot. Batam). Lalu, Tayo (Pemkot. Tangerang), Trans Semarang (Pemkot Semarang), Suroboyo Bus dan Bus Wira Wiri (Pemkot. Surabaya), dan Trans Banjarmasin (Pemkot. Banjarmasin).

Di samping itu, ada beberapa daerah mulai memberikan layanan angkutan pelajar (bus sekolah), seperti di Kab. Pakpak Barat, Kab. Wonogiri dan Kab. Tanah Laut (Lakatan/Layanan Angkutan Tanah Laut). Lalu ada, Kab. Sragen, Kota Banjarbaru, Kab. Kutai Kartanegara (Bus Sekolah Idamanku).

Kemudian, Kab. Kebumen (Trans Kebumen), Kota Kediri (Bus Satria/Sarana Transportasi Kediri Bahagia), Kab. Gunung Kidul (Sibona/Sistem Transportasi Bus Ramah Anak), Kab. Bantul (Pangkas/Pelayanan Angkutan Anak Sekolah). Serta ada, Kota Padang Panjang (Transiswa), Kab. Tuban (Si Mas Ganteng), Kota Madiun, Kab. Musi Banyuasin (Trans Muba), Kab. Bangka Selatan.

Porsi anggaran subsidi transportasi tahun 2024 melalui DIPA Kementerian Perhubungan sebesar Rp 4,39 trilun (35,7 persen). Sedangkan melalui DIPA Kementerian Keuangan sebesar Rp 7,9 triliun (64,3 persen), meliputi public service obligation (PSO) Perkeretaapian Rp 4,7 triliun (59,4 persen) dan PSO Transportasi Laut Rp 3,2 triliun (40,6 persen).

Adapun subsidi transportasi di dalam DIPA Kemenhub termasuk dalam kategori kegiatan, sehingga sulit untuk dibesarkan anggarannya. Maka dari itu, menambah subsidi transportasi khususnya angkutan umum dalam DIPA Kementerian Keuangan lebih memungkinkan. Subsidi BBM dapat dikurangi dan hanya diperuntukkan angkutan umum (penumpang dan barang).

Sekarang ini sudah ada PSO Perkeretaapian dan PSO Angkutan Laut. Meskipun demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembiayaan Angkutan Umum dapat dimasukkan dalam DIPA Kementerian Keuangan. DAK ini nantinya dapat diberikan ke Pemda yang sudah mulai membenahi angkutan umum dengan APBD, namun masih kurang disebabkan fiskal rendah.

Selain itu, perlu ada kegiatan pemberian stimulus Program Buy the Service ke sejumlah daerah secara bergiliran dalam kurun waktu tertentu dialihkan ke pemda dalam pengelolaan dan pembiayaan operasional. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menambah kegiatan pembelian sejumlah bus untuk dibagikan ke sejumlah daerah yang mulai merintis Program Bus Sekolah.

Djoko Setijowarno
-Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

[red]

The post Indonesia Darurat Transportasi Umum appeared first on INDONESIAWATCH.