Padahal sektor perhotelan dan restoran salah satu industri yang menggunakan tenaga kerja banyak untuk operasionalnya. Karena pemasukan seret, banyak hotel akhirnya menghentikan penggunaan jasa pekerja harian (daily worker).

“Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil,” kata Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Indonesiawatch, (22/08).

Pada kesempatan wawancara khusus dengan Indonesiawatch, Hariyadi juga memprediksi bahwa belanja pemerintah di sektor perhotelan dan restoran di semester 2, juga tidak akan memuaskan. “Dan akan berlanjut di tahun depan,” ujarnya.

Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap, wawancara dengan Hariyadi, berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana dampak efisiensi anggaran pemerintah di tahun ini terhadap sektor perhotelan dan restoran?
Kita di semester 1, drop sekali. Boleh dibilang sangat minim karena pemerintah sedikit sekali melakukan pembelajaan. Goverment spending sedikit sekali, tidak signifikan. Itu di semester 1. Secara nasional sebelum efisiensi, pangsa pasar dari pemerintah itu kira-kiranya 40% per tahun. Jadi kalau kita bagi dua per semester jadinya 20% di semester 1 dan 20% semester 2. Di semester 1 itu sama sekali kecil belanjanya. Di semester 2 ini agak mendingan. Kemungkinan lebih besar dari semester 1, spendingnya dari anggaran pemerintah. Tapi tetap saja tidak lebih dari 10%nya.

Kok jadi 10%, bukannya tadi setiap semester itu 20% pangsa pasar dari pemerintah?
Gini, Pemerintah kan bilang, anggaran perjalanan dinas, akomodasi, segala macam, mau dipotong 50%. Sementara, pangsa pasar 40% tadi di kondisi normal. Dengan adanya efisiensi hingga 50%, jadinya pangsa pasar dari pemerintah turun jadi 20%. Nah, harusnya itu akan dibelanjakan kurang lebihnya 10% di semester 1 dan 10% di semester 2. Karena sudah dipotong nih anggaran pemerintah untuk itu 50%.

Jadi semester 2 ini juga, pangsa pasar pemerintah yang 10% tadi, setelah efisiensi, bakal tidak tercapai juga?
Semester 2 itu kemungkinan besar itu juga tidak akan lebih dari 10%. Artinya pemotongan itu kalau kita rasakan itu lebih dari 50%, anggaran pemerinta sebenarnya sepanjang tahun ini. Karena balik lagi, kalau normal spending pemerintah 40% dari pangsa pasar kita. Sri Mulyani [Menteri Keuangan] bilang, pokoknya ini dipotong 50% anggaran pemerintah untuk pos akomodasi, rapat dinas, dll. Jadinya pangsa pasar kita tinggal 20% dari pemerintah. Kalau dibagi dua per semester, harusnya 10% dan 10%.

Anda mengatakan pangsa pasar dari pemerintah semester 1 sangat kecil?
Nah, selama semester 1, even 10%nya itu, kecil sekalilah. Sangat-sangat minim. Boleh kita anggap, nggak ada [pemasukan dari pengeluaran anggaran pemerintah]. Kalaupun ada, mungkin cuma 0,5% lah dari yang harusnya 10% pasca efisiensi. Kira-kira gitu. Jadi boleh dibilang semester 1 itu sudah hilang 9,5%.

Kan bisa saja yang 9,5% sisanya itu dibelanjakan di semester 2?
Nah harusnya begitu, sisanya itu, kan harusnya di semester 2 kalau memang dipotong 0,5% semester 1, harusnya dibelanjain di semester 2 nya. Berarti 10% ditambah 9,5%, sisa dari semester 1. Harusnya belanjanya sekitar 19,5% di semester 2. Masalahnya, itu tidak akan terjadi, menurut saya, kalau melihat trennya. Bahkan, even itu 10%, yang berdasarkan kalkulasi pangsa pasar tadi setelah efisiensi, yang harusnya secara hitung-hitungan dibelanjakan di semester 2, itu nggak sampai. Jadi kalau ditanya, dampaknya itu gimana di sektor perhotelan dan restoran, yah memang sangat-sangat berpengaruh sekali.

Berarti kondisi ini juga berpengaruh di daerah-daerah?
Hotel-hotel di daerah itu, khususnya di luar Jakarta, yah meskipun di luar jakarta juga kena. Nah kalau di luar Jakarta itu, seperti di Kalimantan, di luar Balikpapan dan Banjarmasin yah. Memang kalau Banjarmasin sama Balikpapan, memang agak bagusan. Karena memang kalau di Banjarmasin, didukung sama pertambangan, kalau di Balikpapan, kebetulan ada IKN, dan lainnya. Mereka masih agak lumayan. Kalau diluar itu semua, yah susah. Kayak di Palangkaraya itu turun 70% tamunya dari pemerintah. Sulawesi Selatan juga kira-kira secara provinsi juga, itu turun 70an%. Makassar sendiri mungkin itu sekitar 50% pangsa pasar dari anggaran pemeirntah turun. Jadi signifikan. Jadi begitu drop, yah pengaruhnya besar.

Kondisi saat ini sangat siginifikan mempengaruhi pendapatan. Sudah terasa efek lanjutanmya, seperti efisiensi, lay off, dan lainnya?
Sudah, sudah. Kalau di perhotelan dan restoran itu, karyawannya kan memang banyak daily worker, pekerja harian. Kalau ramai dipanggil, kalau nggak ramai, nggak dipanggil. Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil. Hanya memang beberapa restoran tertentu masih oke. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, yang tamunya bukan favorit gitu, atau hotelnya itu bukan hotel favorit gitu, itu terasa sekali penurunannya. Untuk penggunaan tenaga kerja hariannya berkurangnya banyak.

PHRI beberapa kali menyuarakan agar pajak penggunaan minuman beralkohol bisa turun, sebagai alternatif peningkatan pendapatan. Bagaimana dorongan itu sampai sekarang? Sudah diakomodir pemerintah?
Nggak bakal. Hahahaha. Nggak bakal diakomodir. Boro-boro pajak minuman, wong PBB saja dinaikkin 1000% itu di Cirebon. Kalau cukai susah. Boro-boro alkohol, rokok aja lihat itu. Kayak begitu. Itu memang dengan cukai yang tinggi itu, akibatnya ilegalnya banyak, minuman beralkohol dan roko. Pengaruhnya ke sana. Jadi memang seperti itu situasinya.

Apa persoalan lain yang menghambat geliat industri ini sekarang?
Keberpihakan negara pada pariwisata, termasuk di perhotelan dan restoran, itu nggak ada. Kita dihajar dengan pajak hiburan, royalti musik, dihajar dengan sertifikasi layak fungsi. Segala macam. Air tanah juga. Semuanya! Jadi memang keberpihakannya nggak ada. Labuhan Bajo tiba-tiba, Bupatinya ngeluarin peraturan garis sempadan pantainya dimundurin. Akhirnya kena pinalti semua. Padahal sudah puluhan tahun ada di situ. Jadi memang kita itu cuma tier 3, dianggap nggak penting.

Sudah koordinasi dengan Menteri Pariwisata?
Menteri pariwisata nggak bisa disalahin, menurut saya. Karena dia hanya asesoris. Kewenangannya terbatas, anggarannya terbatas. Akar masalahnya di sana. Tanpa ada komitmen dari presiden, karena negara ini semua tergantung presiden. Jadi memang situasinya secara overall, dari ketatanegaraannya, pariwisata itu lemah, nggak dianggap sebagai hal yang penting. Lalu otomatis, kebijakan-kebijakan yang ada juga menjadi tidak bersahabat bagi pariwisata.

Bagaimana strategi PHRI dan pengusaha di sektor perhotelan dan pariwisata untuk menyikapi tantangan efisiensi anggaran ke depan. Karena bisa jadi tahun depan akan efisiensi lagi, dan bahkan lebih parah?
Memang tahun depan berlanjut, sudah disampaikan Sri Mulyani. Pokoknya penghematan sampai 2026. Sekarang antisipasinya kita harus bisa mencari pangsa pasar yang lain. Tentunya tidak mudah mengganti 40% itu. Nggak gampang! Caranya, misalnya mendorong kunjungan wisata mancanegara. Gimana kita melakukan promosi, semaksimal kita mampu, untuk mendatangkan mereka. Lalu juga, market-market yang terkait dengan kegiatan masyarakat, apa itu komunitas, apakah itu terkait dengan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi, dan lainnya. Pokoknya terkait dengan kegiatan masyarakat, itu kita dorong juga.

[red]

The post Wawancara Ketua PHRI: Efek Efisiensi APBN, Jasa Pekerja Harian Hotel & Restoran Banyak Diputus appeared first on INDONESIAWATCH.

Penurunan ini terjadi karena anggaran negara ternyata tidak mencukupi. Ruang fiskal APBN terbatas, sehingga anggarannya pun diturunkan.

Baca juga:
Cawe-Cawe Cina di Program Makan Gratis Prabowo

“Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Bila dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta per keluarga.

“Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” ujarnya.

Nah bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh. “Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” sebut Prabowo.

Persoalannya dengan penurunan anggaran tersebut, menu dan kandungan konsumsi gizi anak juga berpotensi berkurang. Sebelumnya menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ada beberapa menu dalam makan bergizi gratis dengan anggaran Rp15 ribu per anak.

“Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari,” kata Dadan baru-baru ini.

[red]

The post Fiskal Mepet, Prabowo Turunkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10 Ribu per Anak appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

Sri Mulyani menilai volatilitas harga komoditas untuk energi dan pangan akan menjadi ancaman besar bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki proporsi impor atau ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas.

“Volatilitas komoditas masih akan kita expect (harapkan) berlangsung sampai 2025,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Belakangan konflik Gaza meluas ke Iran dan Lebanon dan dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia. Keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS juga diprediksi memacu tensi perdagangan yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani banyak negara akan mengambil langkah proteksionis terhadap berbagai komoditas untuk menjaga pasokan dan inflasi. “Perdagangan akan alami ketegangan proteksionis atau trade war yang mungkin akan meningkat tinggi dan ini memengaruhi dari industri manufaktur termasuk supply chain (rantai pasok),” ujar Sri Mulyani.

Ia turut membeberkan, tekanan fiskal pada beberapa negara pasca pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang masih melanjutkan tren kontraksi. Hal ini dipacu oleh penurunan harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) maupun batubara.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif karena tadi harga-harga dari CPO tadinya, kemudian juga dari batubara mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Di hadapan anggota parlemen, Sri membeberkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang sudah mencapai Rp1.517,5 triliun. Realisasi tersebut baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% year on year (YoY) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.523,9 triliun. “Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif, meskipun sangat kecil yaitu 0,4% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Karena itu, pemerintah harus memacu penerimaan sebesar Rp471,4 triliun di sisa dua bulan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

[red]

The post Waspada! Sri Mulyani Ungkap 2024 Tahun yang Berat, Mulai dari Pajak hingga Perang Dagang appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Agusto Sulistio*

Di pengujung masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2024, satu isu besar yang tidak bisa diabaikan adalah peningkatan utang negara yang mencapai angka fantastis. Laporan per Agustus 2024 menunjukkan bahwa utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.502 triliun, sementara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2023 mencatat total utang menembus Rp9.600 triliun.

Selisih utang Rp1.098 triliun tersebut menimbulkan kekhawatiran akan transparansi laporan keuangan pemerintah. Tanpa klarifikasi resmi, ketidakakuratan data ini memicu tuduhan adanya kebohongan publik, mengingat sejumlah pakar ekonomi juga menilai pernyataan Sri Mulyani keliru.

Di sisi lain, lonjakan utang berasal dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga, yang terus meningkat sejak awal pemerintahan Jokowi pada 2014.

Banyak yang bertanya, apakah utang sebesar ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah selanjutnya? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat?

Beban Berat Bagi APBN

Salah satu dampak langsung dari utang besar adalah beban anggaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Pada 2024, pemerintah harus menyisihkan Rp500 triliun hanya untuk membayar utang, dan angka ini diperkirakan membengkak hingga Rp800 triliun pada 2025. Beban ini jelas akan mengurangi dana untuk sektor penting lain seperti: pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, paada 2022, pembayaran bunga utang Indonesia mencapai Rp405 triliun, memaksa pemerintah memotong anggaran untuk program-program kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global, situasi ini mirip dengan krisis utang di Argentina, yang memicu krisis ekonomi besar karena gagal bayar utang. Pemotongan anggaran publik di Argentina memperburuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah sering mengklaim bahwa rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman. Namun, beberapa ahli ekonomi menilai bahwa rasio utang lebih tepat dihitung dari pendapatan negara, bukan dari PDB, karena PDB mencampurkan pendapatan sektor swasta yang tidak bisa dipakai pemerintah untuk membayar utang.

Jika rasio utang diukur dari pendapatan negara, pada 2014 (awal pemerintahan Jokowi) rasio ini berada di angka 168%, dan melonjak menjadi 315% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa utang tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan negara, yang menjadi sinyal resiko fiskal yang tinggi.

Sebagai ilustrasi negara Jepang memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, tetapi bisa mengelola utangnya karena pendapatan negara sangat besar dan bunga pinjaman rendah. Berbeda dengan Indonesia, di mana pendapatan negara terbatas dan biaya pinjaman terus meningkat, menambah beban fiskal.

Dengan beban utang dan cicilan yang besar, kepercayaan investor bisa menurun. Risiko kredit meningkat, yang pada akhirnya dapat membuat biaya pinjaman untuk Indonesia lebih mahal di masa depan.

Seperti yang terjadi di Yunani, krisis utang besar pada 2010, menyebabkan penurunan peringkat kredit dan memaksa pemerintah menerima bailout besar dari Uni Eropa dan IMF. Namun, bailout ini datang dengan syarat pengurangan besar-besaran dalam pengeluaran publik, yang memicu protes rakyat dan memperburuk kondisi sosial di negara itu.

Beban Pemerintahan Prabowo

Pada 2025, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan menghadapi beban utang yang sangat besar. Dengan cicilan utang yang diproyeksikan mencapai Rp800 triliun, pemerintah baru harus mengambil langkah-langkah strategis agar anggaran tidak terpuruk. Pilihan yang dihadapi bisa mencakup pengetatan anggaran, yang mungkin menimbulkan ketidakpuasan publik, atau mencari solusi kreatif lainnya.

Brasil pernah menghadapi krisis fiskal besar pada 2016, di mana Presiden Michel Temer terpaksa menerapkan kebijakan pengetatan anggaran. Pemotongan anggaran sosial yang signifikan menimbulkan protes besar di seluruh negeri, tetapi pemerintah tetap melaksanakan reformasi untuk menstabilkan anggaran.

Selain utang, pemerintah juga harus menghadapi kewajiban jangka panjang terkait program pensiun. Pada 2023, kewajiban pensiun pemerintah mencapai Rp3.120 triliun. Ini terbagi antara kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat (Rp1.202 triliun) dan pegawai daerah (Rp1.917 triliun). Dengan semakin banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, kewajiban ini akan terus membengkak, sementara pendapatan negara tidak bertambah signifikan.

Italia pernah mengalami masalah serupa pada 1990-an. Sistem pensiunnya membengkak hingga tak lagi berkelanjutan, memaksa pemerintah menaikkan usia pensiun dan memangkas manfaat pensiun. Reformasi ini memicu protes besar karena dianggap merugikan pekerja.

Solusi yang Bisa Diterapkan Pemerintah Prabowo

Jerman, salah satu ekonomi terbesar di dunia, juga pernah menghadapi krisis utang besar pada awal 2000-an. Pemerintah Jerman merespons dengan program reformasi yang dikenal sebagai “Agenda 2010” yang diluncurkan oleh Kanselir Gerhard Schroder. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dan mengurangi beban utang jangka panjang. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Jerman, adalah:

Pertama, Reformasi Pasar Tenaga Kerja

Jerman memperkenalkan program pelatihan ulang bagi para pekerja, memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempekerjakan karyawan baru, dan memperkenalkan sistem tunjangan yang lebih ketat agar anggaran sosial tidak terbebani secara berlebihan.

Kedua, Pemangkasan Anggaran dan Pengetatan Fiskal

Pemerintah Jerman secara bertahap mengurangi pengeluaran publik yang tidak produktif dan memberlakukan kebijakan anggaran berimbang untuk mengurangi utang negara.

Ketiga, Reformasi Pensiun

Jerman memperkenalkan reformasi besar dalam sistem pensiun dengan menaikkan usia pensiun dan memperbaiki skema pendanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa kewajiban pensiun bisa dikelola dengan baik.

Program “Agenda 2010” tersebut berhasil menurunkan tingkat pengangguran dan mengembalikan Jerman ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan disiplin fiskal dan reformasi yang mendasar, Jerman mampu mengatasi krisis utang dan mengurangi beban pensiun yang membengkak. Dalam beberapa tahun, utang Jerman berkurang secara signifikan, dan negara ini dikenal sebagai salah satu ekonomi paling stabil di Eropa.

Penutup

Utang besar dan kewajiban pensiun yang dihadapi oleh Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan selanjutnya. Solusi dari pengalaman negara seperti Jerman menunjukkan bahwa dengan reformasi ekonomi yang tepat, disiplin fiskal, dan manajemen keuangan yang efektif, Indonesia bisa keluar dari ancaman krisis utang. Pemerintah perlu berani melakukan reformasi struktural yang mendalam, baik di pasar tenaga kerja, sistem pensiun, maupun dalam pengelolaan anggaran, agar beban ini tidak terus membengkak dan mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.

*Penulis Pengamat Kebijakan Publik dari AstabratA Institute

The post Kebijakan Ekonomi Jokowi Adalah Bom Waktu di Era Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.