Gekanas menggugat Bahlil karena mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Kepmen ESDM No. 188.K/TL.03/MEM.L/2025. Beleid ini mengatur tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034.

Sebelumnya, Gekanas juga sudah mengirimkan surat keberatan dan penolakan atas Kepmen ESDM No.188 tersebut kepada Menteri ESDM pada tanggal 16 Agustus 2025.

Menurut Presidium Gekanas, Abdul Hakim, kebijakan Bahlil tersebut berbahaya, karena memberikan porsi pembangunan dan pengelolaan pembangkitan tenaga listrik kurang lebih 73% dari total penambahan 69,5 GW. Durasinya hingga 10 tahun kepada pihak Independen Power Producer (IPP).

Menurutnya, pemberian porsi ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 39/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan bahwa sistem pemisahan atau unbundling usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan sebagai inkonstitusional.

Kebijakan Bahlil tersebut dapat menyebabkan pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP), semakin meningkat. Pada tahun 2024 secara total Pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi listrik sebesarlebih dari 177 Triliun rupiah.

Karena itu, menurut Abdul, kebijakan Bahlil hanya akan meningkatkan beban negara yang semakin berat karena pemberian subsidi dan kompensasi kepada PT PLN (Persero) yang semakin tinggi. Ini menambah tren pemberian “uang segar” untuk listrik naik dari tahun ke tahun.

Menurut Abdul, tenaga listrik telah secara konsisten dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusasi hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu kemandirian dan kedaulatan bangsa, khususnya dalam energi, oleh karena itu pengelolaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terdiri dari Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik haruslah tetap dilaksanakan secara terintegrasi dan dikuasai oleh Negara.

Gekanas menilai bahwa Kepmen ESDM No. 188/2025 adalah bentuk nyata pembangkangan konstitusi oleh Pejabat Negara karena bertentangan dengan Putusan MK perkara nomor 39/PUU-XXI/2023.

Aturan yang dibuat Bahlil juga bertentangan dengan setidaknya 4 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan.

“Kepmen tersebut berpotensi menaikan tarif listrik kepada masyarakat atau setidaknya berpotensi makin meningkatnya subsidi dan kompensasi dari APBN,” ujar Abdul, dalam keterangan resminya, (03/09).

Gekanas sendiri adalah aliansi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja, Advokat, Praktisi dan Peneliti Perburuhan yang bertujuan untuk memastikan kebijakan-kebijakan Pemerintah berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Gekanas adalah satu-satunya pihak yang menjadi pemohon Judicial Review untuk pengajuan Materiil Pasal 42 dalam UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan nomor perkara 39/PUU-XXI/2023.

[red]

The post Gekanas Gugat Bahlil Lahadalia karena RUPTL PLN 2025-2034 appeared first on INDONESIAWATCH.

Mantan Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, yang juga konseptor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Simon F. Sembiring menilai, Bahlil tidak paham tentang Minerba. Menurutnya, Bahlil kebanyakan omon-omon saja lantaran tidak mengerti seluk beluk persoalan Minerba.

“Semestinya Dia (Bahlil) baca isi amanah UU Nomor 4/2009 juncto UU Nomor 3/2020 Pasal 169 A ayat (4) yang menyatakan, Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan,” kata Simon.

Karena itu, lanjut Simon, perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK operasi produksi mendapatkan mandatori untuk nilai tambah tersebut. Bahkan harus terintegrasi sejak diberikan perpanjangan.

“Sekarang malah bukan menjadi kewajiban ke perusahaan tersebut, tapi akan dilakukan oleh Pemerintah, ini sangat aneh?” ungkap Simon, Kamis (6/3).

Sebaliknya menurut Simon, pemegang izin batu bara semestinya kena penalti, mengingat batu bara tersebut tidak dimanfaatkan di dalam negeri sebagai peningkatan nilai tambah, sejak diperpanjang izinnya.

Para pemain batu bara malah mengekspor dengan harga pasar yang cukup besar. Diduga ini ada lobi besar oleh perusahaan-perusahaan ex PKP2B Generasi-1 yang saat ini sudah mendapatkan IUPK operasi produksi.

“Negeri ini sudah semakin dicengkram oleh pengusaha-pengusaha oligarki. Satu-satunya yang bisa memberantas ini, kembalikan UU Minerba ke Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan penyesuaian Amandemen UU Otonomi Daerah, dimana pasal kewenangan pemerintah kabupaten/kota dihilangkan. Peran BUMN akan lebih besar dan dapat mengontrol semua tingkah laku oligarki. Pemerintah otomatis ongkang-ongkang kaki, konsentrasi ke hal penting lainnya,” ungkap Simon.

Simon juga menambahkan, menurut UU Nomor 4 Tahun 2009, pejabat yang memberikan IUP dan bertentangan dengan peraturan perundangan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

“Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal ini dihapus. Karena para pejabat Pemda ketakutan, dimana era otonomi daerah pertama, Pejabat Daerah memberikan IUP seenaknya sehingga banyak yang tumpang tindih, yang merugikan para pengusaha,” ungkap Simon.

[red]

The post Pernyataan Menteri ESDM Blunder Lagi, Eks Dirjen Minerba: Bahlil Omon-omon Saja karena Nggak Ngerti appeared first on INDONESIAWATCH.

Sri Mulyani mengatakan realisasi produksi minyak nasional hanya sebesar 571,7 ribu barel per hari (update di November). Angka tersebut lebih rendah dari target APBN yang diasumsikan 635 ribu BPH. “Produksi minyak di bawah asumsi,” ujarnya.

Baca juga:
Menteri ESDM Klaim Produksi Minyak Meningkat dalam 2 Bulan

Kondisi ini menambah rapor gagal target pemerintah dalam produksi minyak. Pasalnya kinerja lifting nasional di 2023 juga gagal target.

Realisasi produksi minyak pada 2023 hanya 605,5 ribu barel per hari. Capaian tahun lalu tersebut masih di bawah target lifting dalam APBN 2023 sebesar 660 ribu BPH.

Mundur lagi ke 2022, juga sama. realisasi lifting minyak di hanya 612,3 ribu BPH. Gagal target dari yang direncanakan sebesar 703 ribu BPH.

Lalu di 2021, capaian lifting minyak sebesar 660,3 ribu BPH. Tahun 2021 juga gagal target, karena diasumsikan lifting minyak 2021 dipatok sebesar 705 ribu BPH.

Baru-baru ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim selama 2 bulan terakhir, lifting dalam negeri meningkat. Bahkan kata Bahlil, mencapai 600 ribu barel per hari (bph).

“Kami juga laporan kepada teman-teman bahwa lifting kita 2 bulan terakhir, lifting kita 2 bulan terakhir ini sudah naik di angka 600 ribu barel per day, 2 bulan terakhir ya,” jelas Bahlil dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Anehnya, klaim Bahlil berbeda dengan data realisasi Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan lifiting minyak cuma 517,7 ribu BPH.

[red]

The post Beda dengan Klaim Bahlil, Menkeu Sebut Produksi Minyak Gagal Target APBN 2024, Cuma 517,7 Ribu BPH appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami juga laporan kepada teman-teman bahwa lifting kita 2 bulan terakhir, lifting kita 2 bulan terakhir ini sudah naik di angka 600 ribu barel per day, 2 bulan terakhir ya,” jelas Bahlil dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Bahlil mengatakan, kondisi produksi minyak ini menunjukkan perbaikan dari sebelumnya produksi minyak harian dalam negeri hanya mencapai 575 ribu bph.

“Jadi waktu saya masuk di bulan Agustus (2024), kemudian kita melakukan beberapa perubahan. September (2024) itu kita melakukan penyesuaian, itu produksi kita per hari itu kurang lebih sekitar 575 ribu (bph) sampai 580 ribu barel per day lebih,” katanya.

Dengan begitu, dia berharap lonjakan signifikan tersebut bisa menjadi angin segar bagi Indonesia untuk terus optimistis meningkatkan jumlah produksi minyak dalam negeri.

“Karena target APBN kita di 2025 itu sebesar 605 ribu barel per day. Tapi kami yakin ini akan tercapai karena lifting kita kan turun terus Karena target APBN dengan realisasi kan hampir tidak pernah tercapai,” imbuhnya.

Dia juga akan terus mendorong para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan jumlah lifting minyak di Tanah Air.

“Karena itu kita melakukan reform berbagai langkah-langkah yang saling menguntungkan antara K3S dengan pemerintah. Termasuk pembagian pada pembagian hasil apakah dia Gross Split atau Cost Recovery. Kita cari jalan tengahnya agar teman-teman K3S bisa meningkatkan produksi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi minyak per 28 Desember 2024 tercatat sebesar 601.910 barel per hari (bph), masih di bawah target 2024 sebesar 635 ribu bph.

Namun per 1 Januari 2025, produksi minyak RI tercatat menurun lagi menjadi 574.868 bph, masih lebih rendah dari target lifting pada 2025 sebesar 605 ribu bph, atau tepatnya 604.765 bph.

Berbanding terbalik dengan produksi gas bumi dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat, per 28 Desember 2024, produksi gas RI sudah melampaui target yakni sebesar 7.050 MMSCFD dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 5.785 MMSCFD.

Sementara produksi gas per 1 Januari 2025 tercatat mencapai 6.835 MMSCFD, lebih tinggi dari target produksi gas di 2025 yang sebesar 5.628 MMSCFD.

[red]

The post Menteri ESDM Klaim Produksi Minyak Meningkat dalam 2 Bulan appeared first on INDONESIAWATCH.

Menyikapi kondisi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai, pelemahan Rupiah berdampak pada sektor pertambangan dan energi.

Baca juga:
Alamak! Impor Minyak Mentah Melonjak 61,86% Pada Oktober 2024

Di sektor energi misalnya, kata Bahlil, Pertamina menjadi salah satu BUMN yang terpengaruh dalam pelemahan rupiah. Pasalnya, setiap hari Pertamina mengimpor jutaan barel minyak. Itu belum termasuk impor LPG.

Menurut Bahlil, impor minyak dan LPG dalam jumlah besar tersebut menyedot devisa sekitar Rp500-550 triliun per tahun.

“Nah di sektor ESDM memang salah satu yang membutuhkan dolar paling banyak itu adalah Pertamina. (Alasannya) kita ini mengimpor BBM kita termasuk LPG satu tahun, itu membutuhkan uang sekitar Rp500 triliun sampai Rp 550 triliun devisa kita keluar,” kata Bahlil, Kamis (19/12).

Selain itu, Bahlil juga mengakui nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS memberikan tekanan. Apalagi impor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan energi, seperti Pertamina membutuhkan dolar AS.

“Dan itu pasti kita tukar dengan dolar. Nah terkait dengan urusan bisnis teman-teman ditambang karena spare part-nya kan harganya dolar pasti akan berdampak. Tapi kita lihat mudah-mudahan mampu di-manage dengan baik oleh pelaku usaha,” kata Bahlil.

Bahlil menilai pelemahan nilai tukar rupiah ini tak lepas dari kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Lebih lanjut, Bahlil menekankan pihaknya tengah berupaya menekan impor di sektor energi.

“Sekarang tugas kita itu adalah bagaimana mengurangi impor agar kemudian kebutuhan kita terhadap dolar tidak terlalu banyak. Naik atau turunnya sebuah nilai mata uang itu kan tergantung hukum permintaan sebenarnya,” ujar Bahlil.

[red]

The post Rupiah Semakin Nyungsep, Impor Minyak Jutaan Barel Setiap Hari, Devisa Terus Tergerus appeared first on INDONESIAWATCH.

“No comment,” ujar Bahlil singkat dikonfirmasi wartawan soal sengkarut kedua politisi senior Partai Golkar ‎tersebut di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu, (11/12).

Baca juga:

Palang Merah Indonesia Pecah, JK Polisikan Agung Laksono

Sebelumnya, JK dan Agung Laksono saling berebut posisi pucuk pimpinan ‎PMI. Pada Munas PMI ke-22, JK dan Agung Laksono maju sebagai calon ketua umum (ketum).

Namun, Agung Laksono belakangan gagal dicalonkan lantaran tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Ketum. Alhasil, JK terpilih secara aklamasi.

‎JK didaulat menjadi Ketum PMI periode 2024-2029. Agung Laksono tidak terima dan menggalang paraa anggota untuk membuat munas tandingan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Alhasil, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketum PMI dalam munas tandinan tersebut. “Iya betul [saya telah terpilih jadi Ketum PMI, kita ada Munas di Hotel Sultan,” ujar Agung.

Ia mengklaim bahwa proses munas tersebut sesuai dengan aturan internal PMI. Munas ini dihelat atas kekecewaan para pengurus terhadap kepemimpinan JK.

Buntut munas tandingan itu, JK melaporkan Agung Laksono ‎ke polisi. Menurutnya, deklarasi Agung Laksono sebagai Ketum PMI adalah ilegal dan penghianatan.

[red]

The post Bahil Respons Ini Soal Seteru JK Vs Agung Laksono terkait PMI appeared first on INDONESIAWATCH.

“Ini kemudian kita butuhkan RDMP-nya. Saya sampaikan ini terkait RDMP di Kaltim untuk kita mengecek. Begitu RDMP gak selesai-selesai impornya naik terus,” katanya, seperti dikutip dari CNBCIndonesia, (11/12).

Baca juga:
Kebijakan Bahlil Mencederai Komitmen Presiden Prabowo

Padahal, biang kerok impor migas tidak tergantung beroperasinya kilang RDMP Balikpapan. Sebaliknya, jika RDMP Balikapan selesai, justru semakin meningkatkan impor minyak mentah nasional.

Karena produksi minyak nasional anjlok terus. Saat ini produksi minyak mentah nasional hanya sekitar 580 ribu barel per hari. Itupun tidak semua minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri bisa masuk semua ke kilang-kilang pertamina. Sebagian diekspor karena masalah spesifikasi crude, jarak dari sumur ke kilang serta keekonomiannya.

Lagi pula hingga hari ini kita belum menemukan cadangan besar minyak mentah (giant discovery), hanya cadangan gas yang berhasil ditemukan.

Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, jika diasumsikan produksi dari 580 ribu barel tadi, sekitar 500 ribu barel yang bisa diolah masuk ke kilang-kilang pertamina. Sementara kapasitas kilang nasional sebelum RDMP Balikpapan beroperasi, sebesar 1,05 juta barel per hari.

“Sehingga ada kebutuhan impor minyak mentah sebesar 550 ribu barel per hari,” ujar pengamat energi tersebut ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id, (11/12).

Jika Kilang RDMP Balikpapan beroperasi maka kapasitas kilang nasional naik 100 ribu barel perhari menjadi 1,15 juta barel per hari. Artinya, ada penambahan impor minyak mentah dari 550 ribu barel per hari menjadi 650 ribu barel per hari.

Menurutnya, dengan beropreasinya kilang RDMP Balikpapan, memang ada penurunan impor BBM. Cuma hanya 100 ribu barel per hari dari data impor saat ini sekitar 600 ribu barel per hari. Sehingga impor BBM turun menjadi 500 ribu barel per hari.

“Sebab, biang keroknya adalah persoalan di hulu produksi migas nasional. Pasalnya, kuncinya jika produksi minyak mentah bisa dinaikkan, maka impor minyak bisa turun,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak nasional untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Pertama giat melakukan eksplorasi pada wilayah kerja yang memiliki potensi cadangan hidrokarbon. Kedua, mengakuisisi blok-blok migas produksi di luar negeri.

“Ketiga, K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Dama) serius melakukan secondary recovery atau EOR ( Enhanced Oil Recovery) pada wilayah kerja migas yang sudah terbukti berhasil” pungkasnya.

[red]

The post Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan appeared first on INDONESIAWATCH.

Ada kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo. Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik.

Baca juga:
Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain

Dalam pidato pelantikan, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai Swasembada Energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang meruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun.

Bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan Energi Fosil. Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun. Kebijakan Bahlil justru mendorong Pengusaha Tambang untuk meningkatkan produksi Batubara.

Kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi Batubara. Bahkan Jokowi memberikan kosesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara.

Tidak hanya itu, Bahlil mewacanakan kebijakan Ojol dilarang pakai BBM Subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha. Padahal, pengendara Ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol pakai BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan koomitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik.

Kalau diteruskan kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo. Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut. Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Fahmy Radhi
-Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada)

The post Kebijakan Bahlil Mencederai Komitmen Presiden Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafaril, mengatakan kebijakan tersebut harus paralel dengan kenaikan tarif ojek online. Artinya, tarif ojek online akan lebih mahal.

Baca juga:
Besok Sebagian Ojol Libur, 2.500 Driver Demo Di Depan Kominfo

“Berarti transportasi berbasis aplikasi atau online karena tidak dapat subsidi BBM ya harus mahal tarifnya, jangan sama atau lebih murah dari angkutan umum,” ujar Taha kepada Indonesiawatch.id, (28/11).

Menurutnya, pemerintah harus mengatur tarif ojol yang lebih manusiaswi bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.

“Pemerintah harus mengatur tarif dan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk ‘berani’ mengawasi perusahaan aplikasi yang selama ini melakukan kegiatan dan layanan tanpa UU yang jelas,” kata Taha.

Menurut Taha BBM adalah modal utama dalam bisnis ojek online. “Kalo soal BBM tentu adalah modal utama ojol, taksol dan kurol juga, sama seperti hal penting dalam transportasi umum (plat kuning),” katanya.

Taha mencontohkan, para driver taksi online, sehari-haris rata-rata pembelian BBM sekitar Rp200 ribu. “Untuk Ojol dan Kurol (kurir online) juga cukup banyak minimal sehari harus full tank (sepeda motor),” katanya.

Jika penetapan larangan subsidi BBM bagi Ojol, tidak didukung kebijakan yang melindungi pengemudi daring, Taha mewanti-wanti, akan banyak demonstrasi dari para pengemudi daring.

“Karena saat ini pengemudi daring juga sudah digunakan oleh masyarakat luas, bahkan infonya lebih dari 70% masyarakat perkotaan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi ini. Tentu pemerintah harus siap juga kalo akan banyak demo atau aksi dari para pengemudi platform di seluruh kota di Indonesia,” ujarnya.

The post Menteri Bahlil Larang Ojek Online Pakai BBM Subsidi, Asosiasi Ojol: Ya Jadi Mahal Tarifnya appeared first on INDONESIAWATCH.

“Itu yang terjadi ujian promosi pertengahan Oktober (maka) tidak bisa yudisiumnya November itu harus dihitung dulu. Ya penangguhan yudisium, promosinya yang sudah ya tidak bisa serta merta itu harus ditangguhkan (doktornya), itu yudisiumnya (yang ditangguhkan),” ujar Ketua MWA UI Yahya Staquf dalam keterangannya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024.

Ketua PBNU ini mengatakan isu akademik Menteri Bahlil hanya masalah waktu saja dengan mengikuti aturan yang berlaku di UI. Sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap empat semester penuh.

“Batas semester 4 penuh itu disampaikan karena peraturan menurut Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 itu harus empat semester, ya harus menunggu seluruh masa studi itu berlalu,” katanya.

Sebelumnya, menguat kabar bahwa UI membatalkan kelulusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai doktor. Informasi itu diklarifikasi oleh Yahya Staquf alis Gus Yahya. Kepada awak media, Gus Yahya menyatakan tidak benar gelar doktor Menteri Bahlil dibatalkan UI.

[red]

The post Waduh! Ketua MWA UI Gus Yahya Sebut Gelar Doktor Bahlil Tak Dibatalkan appeared first on INDONESIAWATCH.