Hotel Arus didirikan oleh PT ‎Arta Jaya Putra (PT AJP) yang menerima dana hasil dari platform judol Dafabet, agen 138, dan judi bola.

Baca juga:
Polri Sita Uang Rp103 Miliar‎ terkait Pencucian Uang Hasil Judol

Dirtipideksus Bareskrim Polri, ‎Brigjen. Pol. Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, (15/1), mengatakan, ‎PT AJP didirikan pada tahun 2007.

Awalnya, PT AJP bergerak di bidang property. Namun, tahun 2020‎–2022, PT AJP menerima aliran dana dari hasil platform judol. Awalnya uang-uang dari hasil judol itu ditampung di 5 rekening bank.

Adapun kelima rekening tersebut, kata Helfi, yakni masing-masing 1 rekening bank atas nama OR, RF, dan MG serta 2 rekening bank atas nama KB. Rekening-rekening ini lalu mentransfer uang kepada FH, Komisaris PT AJP.

“Ini merupakan rekening penampungan yang mentransfer ke rekening FH maupun PT AJP,” ujarnya.‎

‎Bukanya hanya melalui transfer ke rekening bank milik FH, ada juga uang yang ditarik dari rekening penampungan lalu disetorkan oleh kurir ke rekening bank milik FH.

“Total sekitar Rp40.560.000.000 dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss, Semarang,” ujar Helfi.

FH setelah menerima setoran dana hasil platform judol, kemudia mentransfernya ke PT AJP. Adanya dana yang masuk cukup besar dan ke rekening bank milik PT ‎AJP ini mencurigakan dan diendus PPATK.

‎“PPATK memberikan informasi kepada kita dan kita langsung melakukan proses penyelidikan,” ujarnya.

Polri menemukan bukti ada tindak pidana di balik transfer uang ke PT AJP yang digunakan untuk membangun Hoter Aruss di Semarang tersebut.

‎“Setelah kita cukup barang bukti, cukup saksi, baru kita lihat bahwa ada perbuatan melawan hukum, maka kita tingkatkan menjadi penyelidikan. Selanjutnya kita lakukan proses penyidikan,” ujarnya.

Polri kemudian menetapkan PT AJP dan komisarisnya, FH, sebagai tersangka pencucian uang hasil judol. Bukan hanya itu, juga menyita Hotel Aruss dan uang sejumlah Rp103.270.715.104 (Rp103,‎2 miliar).

Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah, yang dibangun dari hasil uang situs judol. (Indonesiawatch.id/dok Hotel Aruss)

“Kita lakukan upaya paksa, di antaranya yaitu penyitaan terhadap aset tersebut dan kita lakukan penetapan tersangka terhadap FH maupun korporasi,” ujarnya.

‎“Penyitaan kita minta penetapan dari pengadilan, semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan,” katanya.

‎Hotel Aruss

Hotel Arrus yang berlokasi di Jalan dr. Wahidin Nomor 116 adalah hotel bintang empat yang menyuguhkan 360 derajat pemandangan Kota Semarang. ‎Demikian dilansir laman Pemerintah Kota Semaran, semarangkota.go.id.

Hotel Aruss juga menyediakan sejumlah fasilitas lengkap seperti Sarajoe All Day Dining Restaurant, Vue Resto dan Lounge, Juwana Jogging Track, Kapuas Grand Ballroom, ruang meeting, kolam renang, gym, sauna, dan kids club.

Lantas bagaimana perizinannya sehingga Hotel Aruss dapat dibangun meskipin dananya hasil dari pengelolaan platform judul? Helfi mengatakan, tentunya hotel tersebut bisa berdiri karena telah mengantongi izin membangun hingga usaha.

“Kalau perizinan, tentunya kalau usaha, pasti diproses perizinannya ada sebuah tidak ada masalah,” katanya.

Menurut dia, proses usaha untuk pembangunan Hotel Aruss itu juga sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tentunya melalui tahap-tahap yang seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kemudian terkait masalah FH sebagai komisaris, tentunya dia juga ikut bertanggung jawab atas semua pengelolaan di situ,” katanya.

Selaku komisaris PT AJP yang membawahi Hotel Aruss, FH juga mengelola hasil dari hotel tersebut. Pendapatan Hotel Aruss masuk ke PT AJP dan PT AJP memberikan keuntungan kepada FH.

Dalam kasus pencucian uang dari hasil mengelola platform judol, ‎Bareskrim Polri menetapkan PT AJP dan komisarisnya, FH, sebagai tersangka.

Polri menyangka PT AJP melanggar Pasal 6 juncto Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan atau Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHP. Atas sangkaan tersebut, PT AJP terancam hukuman pidana denda paling banyak Rp100 miliar.‎

Adapun tersangka FH disangka melanggar Pasal 4 juncto Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan atau Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 303 KUHP.
[red]

The post ‎Polri Sita Hotel Aruss Semarang Hasil Cuci Uang Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Direktur Tindak Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, (16/1), mengatakan, pihaknya menetapkan kedua tersangka itu setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

Baca juga:
Terkuak! Bandar Judol Setor Rp24 Juta Per Bulan Agar Tak Diblokir

“Cukup bukti artinya memenuhi dua alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka,” kata dia.

Helfi menjelaskan, PT AJP berkantor di ‎Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Hotel ini beralamat di Jlm dr. Wahidin 116, Jatingeleh, Candisari.

Ia mengungkapkan, Hotel Aruss dibangun menggunakan uang hasil dari platform judol Dafabet, agen 138, dan judi bola‎. ‎Pembangunan hotel ini diduga untuk mencuci uang hasil judol.

FH mentransfer dana dari hasil flatform judol ke rekening PT AJP yang di antaranya digunakan untuk membangun Hotel Aruss di Semarang, Jateng.

Pengiriman uang tersebut menggunakan 5 rekening, di antaranya masing-masing 1 rekening OR, RF, dan MD. Sedangkan 2 rekening lainnya adalah atas nama KB.

Selain itu, FH juga melakukan penyetoran tunai yang dilakukan ‎dua orang kurir, yakni GR dan AS. Uang itu awalnya ditarik tunai dari rekening kemudian disetor tunai ke rekening perusahaan tersebut.

“Ditemukan juga setoran tunai yang dilakukan oleh kurir dengan total sekitar Rp40.560.000.000 dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss, Semarang,” ujar Helfi.

Ia mengungkapkan, rekening-rekening tersebut ‎diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judol Dafabet, agen 138, dan judi bola.

Penyidik Bareskrim Polri telah menyita Hotel Arusss. Selain itu, juga menyita uang diduga hasil dari tindak pidana perjudian sejumlah Rp103,2 miliar.

Atas perbuatan tersebut‎, Bareskrim Polri menyangka PT AJP melanggar Pasal 6 juncto Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan atau Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHP. Atas sangkaan tersebut, PT AJP terancam hukuman pidana denda paling banyak Rp100 miliar.

Adapun tersangka FH disangka melanggar Pasal 4 juncto Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan atau Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 303 KUHP.
[red]

The post Bareskrim Polri Tetapkan PT AJP dan Komisarisnya FH Tersangka Pencucian Uang appeared first on INDONESIAWATCH.

Adapun rumah mewah yang disita Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tersebut di Perumahan Narada, Alam Sutera, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), ‎Banten.

Baca juga:
VIDA: 100% Bisnis di Indonesia Khawatir Penipuan Berbasis AI

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Helfi Assegaf‎, melalui Kasubdit 2 Perbankan Kombes. Pol. Agus Waluyo‎, menyampaikan, ‎rumah mewah tersebut ditaksir senilai Rp 15 miliar.

“Itu dibangun oleh tersangka kasus robot trading Net89 sejak 2021 dan masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya dalam keterangan dikutip pada Rabu, (1/1).

Ia menjelaskan, bangunan atau rumah mewah empat lantai yang disita penyidik pada Senin, (30/12), tersebut dibangun ‎di tanah seluas luas kurang lebih 642 M2.

Sedangkan mobil mewah Porche dan BMW tersebut, kata Agus Waluyo, nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. ‎‎Aset yang disita diduga hasil kejahatan dari investasi bodong robot trading Net89.

‎Selain rumah mewah dan dua mobil mewah, lanjut dia, Bareskrim Polri juga elah menyita tanah dan bangunan yang merupakan kantor PT SMI di Gedung Soho Capital.

Kantor tersebut berada di lantai 31 Unit 06 Podomoro City, Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar). Bangunan itu diperkirakan senilai Rp30 miliar.

Selanjutnya, satu unit Ruko PT Simbiotik Multitalenta Indonesia di Jalan Tanjung Duren Utara, Blok B No.20, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakbar, sekitar Rp4 miliar.

Semua aset tersangka ditaksir nilainya mencapai Rp1,5 triliun. Aset yang disita tersebar di Bali, Kalimantan, dan Tangerang Selatan.

“Kini penyidik masih terus mengembangkan kasus robot trading Net89 dan menelusuri lagi aliran dana tersangka Andreas Andrianto,” ujarnya.

Dalam kasus ini, ‎Bareskrim Polri telah menetapkan 14 orang tersangka. Teranyar adalah istri dari pendiri PT Simbiotik Multimedia Indonesia (SMI), Theresia Lauren (TL).

Theresia Lauren merupakan istri dari tersangka Andreas Andreyanto yang juga pendiri PT SMI. Dia juga dijerat pasalTindak Pidana Pencucian Uang (‎UU TPPU).

Selanjutnya, Lauw Swan Hie Samuel (LHSM), Erwin Saeful Ibrahim (ESI), David (DA), Ferdi Iwan (FI), Alwin Aliwarga (AA), Reza Shahrani alias Reza Paten (RS), YW, AR, MA (putri Andreas), BS, dan Hanny Suteja (HS, meninggal dunia), dan IR.

Andreas Andreyanto merupakan pemilik NET89 sekaligus pendiri PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI), Lauw Swan Hie Samuel alias LSH menjabat direktur PT SMI, dan Erwin Saeful Ibrahim alias ESI sebagai founder dan exchanger Net89.

Sedangkan Reza Shahrani (RS) alias Reza Paten, Alwin Aliwarga alias AAL, Hanny Suteja alias HS, Ferdi Iwan alias FI, serta David alias DA merupakan sub exchanger Net89.

Status tersangka Hanny Suteja gugur karena telah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara Andreas Andreyanto dan Lauw Swan Hie Samuel masuk daftar pencarian orang (DPO).
[red]

The post Polri Sita Rumah Mewah, Mobil Porce dan BMW terkait Kasus Robot Trading Net89 appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi Arie diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024, terkait soal kasus beking judol di Komdigi yang telah melibatkan puluhan pegawai Komdigi.

Baca juga:
Polisi Periksa Menkop Budi Arie Setiadi

Pengungkapan beking judol di jajaran institusi negara harus tuntas, mengingat gurita judol di Indonesia, sangat luas dan melibatkan masyarakat dibawah umur serta berdampak kepada masalah sosial, ekonomi dan keamanan.

Oleh karenanya ancaman judol sudah pada tahapan darurat nasional, sehingga penanganannya harus menggunakan pendekatan tanggap darurat.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, terkait pemeriksaan terhadap Budi Arie, dikatakan bahwa Budi Arie orang baik, profesional dan diharapkan tidak terlibat kasus baking judol, dipandang sebagai upaya membangun opini, untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Mungkin budaya cawe-cawe sedang mewabah dikalangan penyelenggara negara. Rumor adanya aliran dana judol ke ranah pesta demokrasi yang baru saja usai, patut menjadi rangkaian penyidikan polisi.

Terlebih lagi jika mengamati background Budi Arie sebagai ketua Projo, kental dengan kegiatan politik praktis. Bahkan sebelum terungkapnya kasus baking judol yang melibatkan oknum Kemenkomdigi, beredar informasi tentang, adanya pejabat negara yang juga elite parpol papan atas, memiliki situs judol sebagai lahan untuk membiayai kegiatan politik.

Serangan judol yang sangat masif, tentunya tidak hanya Kemenkomdigi yang menjadi target bandar besar judol, tapi perlu ditelusuri mata rantai sasaran mafia judol kepada institusi yang terkait dengan peredaran arus keluar masuk uang melalui transaksi online, seperti OJK, PPATK dan Bank Indonesia.

Salah satu kiat pemberantasan judol, adalah pemberian sanksi hukum yang keras terhadap Bank dan penyelenggara Paymen gateway yang masih memfasilitasi transaksi judol.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Bareskrim Periksa Budi Arie, Pintu Masuk Ungkap Aliran Judol Ke Politik appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi Arie di Jakarta, Kamis, (19/12), menyampaikan, memberikan keterangan sebagai ‎saksi dalam kasus penangan judol di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Baca juga:

Polisi Periksa Menkop Budi Arie Setiadi

“Memberikan keterangan yang diperlukan dalam penuntasan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” ujarnya.

Ia mengatakan, harus memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian guna membantu mereka membongkar pengamanan judol di Komdigi –dulu Kominfo–.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya wajib membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan, pemberantasan judol adalah persoalan kita bersama. Perlu konsistensi dan kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judol.

Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi (Menkop) ini mengaku menjalani pemeriksaan selama dua jam. Menurutnya, para penyidiknya ramah dan sempat berdikusi.

“Ramah dan kooperatif. Kami banyak juga berdiskusi soal upaya pemberantasan judi online,” katanya.

‎Sedangkan soal substansi materi pemeriksaan atau jawban yang disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, Budi Arie enggan menyampaikan.

“Silakan dikonfirmasi kepada pihak penyidik yang berwenang,” katanya.

‎Budi Arie menegaskan, judol harus diberantas dan jangan ada lagi praktik-praktik perjudian, khususnya judol yang membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin.

“Judi online sudah cukuplah. Judi online adalah salah satu sumber kemiskinan baru. Kasihan rakyat ditipu dan dihisap,” tandasnya.

The post Budi Arie Beri Keterangan untuk Bantu Polisi Bongkar Judol appeared first on INDONESIAWATCH.