Hal tersebut terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili. Dalam kesaksiannya, Suryanto mengakui istilah ‘Blok Medan’ dipakai karena blok tambang dimiliki Bobby Nasution yang juga Wali Kota Medan.

Pernyataan Suryanto dibenarkan Mantan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK). “Milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” kata AGK.

AGK bersama istri dan anaknya bahkan sempat ke Medan menghadiri undangan Bobby. Berdasarkan pengakuan AGK, pernah ada pembahasan tentang ‘Blok Medan’.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, kesaksian AGK dan Suryanto merupakan fakta persidangan. Sebagai saksi, mereka disumpah di bawah kitab suci sesuai keyakinannya.

Yusri mendesak, agar Bobby juga dipanggil ke persidangan untuk dimintai klarifikasinya. “Bobby dihadirkan ke persidangan untuk mengklarifikasi tentang Blok Medan yang membuat keresahan di Masyarakat dan netizen. Bobby harus segera diterbangkan ke di Sidang PN Ternate,” ujar Yusri.

Apalagi saat ini, Bobby digadang-gadang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada November 2024, agar calon pemilihnya paham siapa yang akan dipilih nantinya.

“Sebaiknya Majelis Hakim atau JPU KPK bisa menghadirkan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu dalam persidangan kasus mantan Gub Maluku Utara, agar Bobby dan Kahiyang bisa meluruskan tuduhan yang terlanjur dituduhkan kepada mereka,” ujarnya.

Maklum sejak Jumat kemarin, kesaksian AGK dan Suryanto tentang “Blok Medan” sangat viral di media sosial dan berita di media massa pers.

The post Fakta Sidang Korupsi Tersebut Anak-Mantu Jokowi dan Take Down Berita Blok Medan appeared first on INDONESIAWATCH.

Direktur WALHI Maluku Utara, Faisal Ratuela mengatakan bahwa banyak IUP tambang yang bermasalah di Malut. Kondisi ini diperparah dengan ketertutupan informasi terkait perizinan.

“Ada laporan-laporan perusahaan yang sebenarnya harus dilaporkan, dan itu seharusnya bisa diakses oleh publik itu menjadi susah,” ujar Faisal kepada Indonesiawatch.id (03/07).

Menurutnya, beberapa IUP yang bermasalah salah satunya yaitu karena tidak adanya dokumen izin pengelolaan pesisir laut. Dan itu, kata Faisal, banyak terjadi di perusahaan-perusahaan tambang yang mengeruk sumber daya alam di Malut.

“Sebut saja perusahaan yang saat ini berhubungan dengan Blok Medan. Perusahaan itu di pulau Gebe, Halmahera Tengah. Dia masuk areal pencadangan, yang dilelang Bahlil (Menteri Investasi) kemarin. Dari informasi yang kita temukan, mereka membuat jetty, tidak memiliki izin pengelolaan wilyah pesisir,” ujarnya.

Sementara Pulau Gebe, kata Faisal, sebenarnya masuk ke dalam kategori di bawah 2000 meter persegi. “Artinya dia nggak layak ditambang, tapi malah bisa ditambang,” ujarnya heran.

Faisal mengungkap persoalan izin tambang di Malut kompleks. Mulai dari administrasi hingga tahapan perizinan. “Kalau tidak salah ada 34 IUP yang bermasalah di Malut,” katanya.

Walhi Malut mendesak KPK agar lebih serius lagi menangani persoalan izin tambang dan gratifikasi di sektor pertambangan. Karena ulah oknum, lingkungan di Malut menjadi hancur.

“Membuat lingkungan di Maluku Utara hancur-hancuran yang berdampak buruk pada ekonomi masyarakat. Bukan saja masyarakat yang berada di sekitar wilayah lingkar tambang langsung, tetapi wilayah-wilayah yang berdekatan,” katanya.
[red]

The post Walhi Malut: Ada lagi Izin Tambang di Halmahera Tengah Terkait Blok Medan appeared first on INDONESIAWATCH.