Jakarta, Indonesiawatch.id – Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto) sebesar US$ 4.580 per kapita. Dengan tolok ukur di atas, mengacu pada pengeluaran US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia setara 60,3% dari total penduduk atau setara dengan 171,91 juta jiwa.

Persoalan kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar Bank Dunia, seyogianya menjadi perhatian pemerintahan presiden Prabowo, bukan ditepis dengan berbagai narasi pembelaan oleh institusi pemerintah. Ketika berbicara soal kemiskinan di Indonesia, lebih tepatnya jika menggunakan diksi dimiskinkan.

Hal ini akan memberi gambaran yang lebih komprehensif soal kemiskinan di Indonesia. Indonesia adalah sebuah wilayah, ibarat surga yang diturunkan Tuhan ke dunia, tidak berlebihan jika kekayaan alam Indonesia disebut sebagai untaian ratna mutu manikam.

Di saat menyongsong kemerdekaan Indonesia ke 80, satu hal yang tidak berubah sejak Indonesia merdeka yaitu kemiskinan dan rakyat semakin tersisih, hanya sebagai objek dari proses pembangunan. Ironinya pemerintah yang berkuasa lebih nyaman menjadi kacung asing, oligarki dan taipan, penegakan hukum menjadi alat represif untuk kepentingan politik dan profit, korupsi tidak sekedar menjadi budaya, tapi sudah dijadikan ibadah fardu ain oleh para pemangku kebijakan dari tingkat daerah sampai pusat.

Fenomena kemiskinan di Indonesia, bukan semata-mata sebagai lemahnya usaha rakyat sebagai individu, untuk merubah nasibnya, tetapi akibat buruknya kualitas mental para pemangku kebijakan yang mengumbar syahwat duniawi. Kondisi faktual selama periode 10 tahun kekuasaan Jokowi, nawacita cuma slogan kosong dan tipu muslihat politik yang berakhir menjadi dukacita.

Rakyat tidak hanya kehilangan akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga akses layanan kesehatan, pendidikan dan hukum yang berkeadilan. Kekayaan alam Indonesia telah dijadikan bancakan oleh pejabat negara berkolaborasi dengan oligarki tambang. Itulah sebabnya di wilayah-wilayah dengan kekayaan alam melimpah, dapat dipastikan rakyatnya melarat dan rusaknya lingkungan, akibat regulasi pertambangan disiasati.

Kasus kemiskinan di Indonesia adalah potret tata kelola negara yang salah urus. Oleh sebab itu, kemiskinan struktural yang diderita rakyat dihadapkan oleh kekayaan alam yang melimpah, patut disebut sebagai kejahatan negara terhadap rakyatnya. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas anak bangsa yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, agar dapat merubah nasibnya.

Selain didera oleh kemiskinan, rakyat kecil harus menerima nasib tersisih secara hukum, akibat mahalnya keadilan bagi rakyat. Disisi lain, rakyat selalu dieksploitasi demi kepentingan penguasa, seperti program ambisius swasembada pangan, sementara nasib para petani terus tergerus menjadi kelompok termarjinalkan dalam struktur sosial. Hari ini tidak satupun anak-anak Indonesia yang bercita-cita menjadi petani, alasannya cukup rasional karena tidak ingin miskin.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Kemiskinan yang Dimiskinkan appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, BPS sedang meramu data tersebut, yang disesuaikan dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca juga:
BPS Sebut Tren Deflasi Berakhir, Ekonom: Daya Beli Masyarakat Belum Membaik

“Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (16/12/2024).

Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

“Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung. “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang Insyaallah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya.

[red]

The post Data Penerima Subsidi BBM dan BLT Diramu BPS, Bakal Tepat Sasaran? appeared first on INDONESIAWATCH.

Meski demikian, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mencermati laporan BPS terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 yang dinilai lebih rendah dari Triwulan-II 2024 yang tumbuh sebesar 5,05 persen.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan II saat ini melambat, tentu dampak dari lesunya perekonomian nasional,” kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama Triwulan III-2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, di antaranya Jasa Lainnya sebesar 9,95 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,64 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,33 persen.

“Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia hanya tumbuh mampu sebesar 4,72 persen, artinya manufaktur sudah melambat sepanjang triwulan ini,” ujar Anis.

Doktor Ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini menyebut dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,69 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen; Komponen PMTB sebesar 5,15 persen. Akan tetapi Anis mengingatkan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Triwulan-III mengalami perlambatan.

“Hal ini tergambar dari  sisi komponen konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh sebesar 4,91 persen jika dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,93 persen dan 5,05 persen,” katanya.

Anis menjelaskan, mesin utama perekonomian Indonesia yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar selama ini, seperti konsumsi rumah tangga dan industri manufaktur, melambat secara signifikan sepanjang triwulan III tahun 2024.

“Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut semenjak bulan Mei 2024, diduga disebabkan oleh melorotnya daya beli masyarakat yang cukup signifikan dan tergerusnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi,” katanya.

Tercatat, kinerja industri manufaktur juga mengalami perlambatan selama empat bulan berturut-turut, dimulai sejak Juli 2024 dan berlanjut hingga Oktober 2024. Terakhir, pada Oktober, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada pada level 49,2 alias posisi kontraksi. Perlambatan itu disebabkan oleh turunnya permintaan yang akhirnya menyebabkan penurunan produksi industri pengolahan.

Anis mengatakan, sepanjang triwulan III-2024, pelemahan juga terjadi pada konsumsi rumah tangga selaku kontributor utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indikasi melemahnya daya beli dan konsumsi itu terlihat dari deflasi yang terjadi hingga lima bulan berturut-turut sejak Mei sampai September 2024. Hal ini tidak bisa dilepaskan absennya faktor musiman seperti hari raya, selesainya proses pemilu (Pileg dan Pilpres). Sementara itu, belanja Pilkada baru akan terasa pada Triwulan IV-2024,” ujarnya.

Anis menilai melambatnya perekonomian Triwulan III-2024 menjadi signal kuat bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk segera menata kembali sektor industri manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melakukan pendalaman industri, terutama hilirisasi yang tidak hanya bertumpu pada sektor mineral, tetapi juga sektor lainnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan,” pungkasnya.

[red]

The post Ekonomi Lesu, Prabowo Diminta Benahi Manufaktur sebagai Lokomotif Pertumbuhan appeared first on INDONESIAWATCH.

“Belum ada tanda membaik. Karena PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur yang masih di bawah level ekspansi 50, menunjukkan permintaan industri domestik masih lesu,” ujarnya kepada indonesiawatch.id, (01/11).

Baca juga:
Lampu Kuning Manufaktur Indonesia

Menurut Bhima, pendorong inflasi bulan Oktober 2024, karena bersumber dari komoditas perhiasan emas. “Dan harga emas ditentukan pasar internasional bukan semata cerminan ada perbaikan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Bhima mengatakan, pembalikan kondisi tren deflasi ke inflasi saat ini tidak bisa dijadikan indikator membaiknya permintaan. “Masih terlalu dini mengambil kesimpulan perubahan dari deflasi ke inflasi merupakan pertanda sisi permintaan membaik,” katanya.

Menurutnya, inflasi umum secara tahunan pada Oktober 2024 juga terpantau rendah hanya 1,71%. Angka terakhir tersebut lebih rendah dibandingkan pada September yaitu sebesar 1,84%.

“Sisi permintaan masih memerlukan bantuan stimulus pemerintah khususnya melalui penetapan upah minimum yang kenaikannya lebih tinggi pada 2025 mendatang. Dalam jangka pendek perluasan bansos ke kelas menengah rentan bisa dijalankan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024 telah berakhir. Pada Oktober 2024, terjadi inflasi sebesar 0,08% month to month (mtm).

Hal ini, menurut BPS, karena terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 di Oktober 2024.

Baca juga:
Deflasi 4 Bulan Beruntun, INDEF: Daya Beli Masyarakat Turun Signifikan

Seperti diketahui, sejak Mei – September 2024, ekonomi nasional mengalam tren deflasi. Tercatat, pada Mei terjadi deflasi sebesar 0,03%, pada Juni sebesar 0,08%, pada Juli deflasi sebesar 0,18%, pada Agustus deflasi sebesar 0,03% dan September deflasi naik menjadi 0,12%.

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat konferensi pers di Jakarta, (01/11).

[red]

The post BPS Sebut Tren Deflasi Berakhir, Ekonom: Daya Beli Masyarakat Belum Membaik appeared first on INDONESIAWATCH.

Secara tahunan, kinerja ekspor migas di Agustus 2024 juga turun 8,73% dibandingkan Agustus 2023. Tadinya USD 1,32 miliar menjadi USD 1,2 miliar.

Baca juga:
Sesama Negara Mayoritas Islam, Ekspor Indonesia ke Negara Teluk Masih Rendah

Penyebab ekspor migas anjlok, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), karena kinerja hulu migas di Agustus loyo. Ekspor minyak mentah turun sebesar 41,95% menjadi USD121,0 juta dan ekspor gas alam turun 17,35% menjadi USD 723,7 juta.

Meski demikian sepanjang periode Januari – Agustus 2024, ekspor migas naik 11,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari USD 10,38 miliar menjadi USD 10,52 miliar.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (17/09), BPS mencatat bahwa di Agustus 2024 nilai ekspor naik sebesar 7,13% dibanding Agustus 2023. Ekspor Indonesia pada Agustus 2024 juga naik 5,97% dibanding Juli 2024, yaitu dari 22,24 miliar dolar AS menjadi 23,56 miliar dolar AS.

Baca juga:
Nilai Ekspor Indonesia Anjlok Periode Januari-Mei

Peningkatan ekspor Agustus 2024 dibanding Juli 2024 disebabkan oleh meningkatnya ekspor non migas 7,43 persen dari 20,81 miliar dolar AS menjadi 22,36 miliar dolar AS.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Agustus 2024 mencapai USD 170,89 miliar atau turun 0,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.
[red]

The post Ekspor Migas Bulan Agustus Anjlok Dua Digit Dibanding Bulan Lalu appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Tanpa kebijakan yang tepat, sektor manufaktur akan menghadapi penurunan produksi lebih lanjut, dan perusahaan akan menanggung beban utang yang meningkat akibat deflasi yang berujung pada PHK.

Dalam beberapa bulan terakhir, sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar. Gelombang PHK yang melanda pabrik-pabrik di seantero negeri mewarnai berita sehari-hari. Apa pasal?

Dalam beberapa bulan terakhir, sektor manufaktur Indonesia mengalami tekanan berat yang tercermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang turun menjadi 49,3. Ha ini mengindikasikan menunjukkan penurunan aktivitas produksi dan permintaan. Dibanding dengan kompetitor regional seperti Thailand, Vietnam, dan India, agaknya Indonesia tertinggal karena masalah struktural seperti produktivitas rendah, hambatan regulasi, dan minimnya investasi teknologi.

Selain itu, deflasi ditengarai tengah melanda pasar. Menurut BPS, Consumer Price Index (CPI) turun berturut-turut pada Mei hingga Juli 2024, yang mengindikasikan lemahnya daya beli dan permintaan domestik. Deflasi rentan memengaruhi kinerja sektor manufaktur jika tidak diatasi. Dengan berkurangnya permintaan domestik, produsen akan kesulitan menjual barang mereka, yang dapat memicu penurunan volume produksi dan margin keuntungan yang lebih kecil.

Di sisi lain, rupiah menunjukkan penguatan atas dolar AS. Lho, bukankah ini berita yang menggembirakan? Tunggu dulu. Meski penguatan rupiah membantu mengontrol inflasi, hal ini justru menjadi bumerang, karena malahan membuat ekspor Indonesia lebih mahal dan menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Baca juga:
PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK

Belum lagi produk-produk manufaktur andalan Indonesia seperti tekstil dan alas kaki menghadapi tantangan besar di pasar internasional karena kompetitor seperti Vietnam misalnya, sudah terlebih dahulu menikmati perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, kawasan primadona ekspor kita.

Tanpa kebijakan yang tepat, sektor manufaktur akan menghadapi penurunan produksi lebih lanjut, dan perusahaan akan menanggung beban utang yang meningkat akibat deflasi yang berujung pada PHK atau bahkan penghentian operasi. Ini kan membuat pemulihan sektor manufaktur menjadi semakin sulit?

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis. Fokus pada reformasi regulasi, dan peningkatan investasi di teknologi sangat dibutuhkan untuk mengembalikan daya saing Indonesia di kancah global.

*Penulis Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Lampu Kuning Manufaktur Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Baca juga:
Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan, kondisi deflasi 4 bulan ini menunjukkan penurunan daya beli signifikan.

“Jadi menurun permintaan di pasar yang membuat harga itu turun,” katanya kepada Indonesiawatch.id, beberapa hari lalu.

Abdul mengatakan, jika permintaan melemah maka menurunkan produksi. “Persoalan deflasi ini semakin berat, karena aktivitas produksi terbatas. Tergambar dari kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur,” ujarnya.

Baca juga:
PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK

Penyebab deflasi berkepanjangan ini juga dipengaruhi dengan pengetatan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Karena, kata Abdul, jika BI Rate tinggi, dapat menghambat kredit. “Produksi menurun, penyerapan tenaga kerja bisa menurun,” katanya.

Penurunan daya beli ini diperparah dengan banyaknya kelas menengah jatuh miskin. “Ditambah kelas menengah tidak pernah menjadi perhatian, semakin membuat daya beli turun,” ujarnya.

Belum lagi, aksi PHK pekerja di banyak industri dan badan usaha, yang meningkatkan masyarakat mantab alias makan tabungan.

“Coba cek, peningkatan klaim (JHT) Jaminan Hari Tua. Kalau JHT naik signifikan, berarti daya beli itu turun karena PHK. Karena itu mengindikasikan kalau orang nggak kerja atau di-PHK dia akan mencairkan JHT,” katanya.
[red]

The post Deflasi 4 Bulan Beruntun, INDEF: Daya Beli Masyarakat Turun Signifikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto, pernyataan itu justru mengaburkan masalah utama. “Saya kira pendapat itu hanya untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya (tentang kemiskinan),” ujarnya kepada Indonesiawatch.id.

Baca juga:
Eks Menteri Keuangan Sebut Air Minum Galon Buat Orang Miskin, Masa Iya?

Agus menilai kebiasaan pembelian air kemasan terhadap penurunan daya beli kontribusinya tidak signifikan. Sebaliknya, kata Agus, masalah utama dari menurunnya jumlah kelas menengah dan menjadi miskin adalah karena kinerja perekonomian tidak sedang baik-baik saja.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mercu Buana ini menjelaskan bahwa jumlah pengangguran terbuka memang berkurang tetapi pengangguran terselubung naik. “Jumlah setengah penganggur naik tinggi,” ujarnya.

Merujuk data BPS, kata Agus, jumlah setengah pengangguran naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen. Artinya, sebagian masyarakat saat ini kehilangan sebagian pendapatannya.

“Penjualan kendaraan bermotor juga turun. Itu menjadi bukti bahwa masalah sebenarnya bukan konsumsi masyarakat. Yang menjadi penyebab turunnya jumlah kelas menengah adalah hilangnya pendapatan,” kata Agus.

Baca juga:
Eks Menkeu Jokowi Sebut Air Minum Galon Buat Orang Miskin, Ekonom PEPS: Tidak Masuk Akal!

Agus juga mengatakan bahwa inflasi inti (core inflation) juga mengalami penurunan. “Walaupun harga-harga kebutuhan pokok tidak naik signifikan tapi kalau daya belinya turun, masyarakat menjadi tambah miskin,” ujarnya.

Menurut Agus, fenomena konsumsi air galon lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan. “Di daerah pedesaan tidak ada fenomena ini. Kalaupun ada sangat kecil sekali. Oleh karena itu, pendapat (eks Menkeu Jokowi) tadi sangat bias,” katanya.

Karena itu, Agus menyarankan, agar pemerintah lebih fokus pada masalah-masalah yang menyebabkan penurunan dan kehilangan pendapatan masyarakat. “Masalah berkurangnya pendapatan karena hilangnya pekerjaan dan bergeser dari pekerjaan formal menjadi informal,” pungkas Agus.
[red]

The post Eks Menkeu Jokowi Sebut Air Galon Buat Miskin, INDEF: Mengaburkan Masalah Utama appeared first on INDONESIAWATCH.

Perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2024 atas harga berlaku sebesar Rp5.536 triliun. Sementara ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08% pada Semester I 2024 bila dibandingkan periode sama tahun lalu (c-to-c).

Laju pertumbuhan dan sumber PDRB berdasarkan pulau di Semester I-2024 terhadap Semester I-2023 (C-to-C) paling besar terjadi di Maluku dan Papua sebesar 10,24%. Kedua, Sulawesi dengan pertumbuhan 6,2 (C to C).

Sementara laju pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran (persen), paling tinggi adalah pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yaitu sebesar 16,84% (C to C).

[red]

The post Pertumbuhan Indonesia Melambat di Kuartal II Tahun 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Meskipun turun, tetapi berat bersih impor dari China meningkat 14,25% dari 31.073.656.019 Kg tahun 2022 menjadi 35.419.996.151 Kg di tahun 2023. Hal ini menunjukkan secara kuantitas, barang yang masuk dari China ke Indonesia meningkat.

Badan Pusat Statistik baru saja mempublikasi Laporan tentang Statistik Perdagangan Luar Negeri INdonesia pada 5 Juli 2024. Publikasi tersebut menunjukkan bahwa, barang yang paling banyak diimpor dari China bukanlah barang tambang, energi, sayuran atau buah-buahan, melainkan barang elektronik, komunikasi, serta mesin-mesin kelistrikan.

Nilai barang impor yang paling besar sepanjang 2023, yaitu alat komunikasi dan suku cadangnya. Nilai impornya mencapai USD6 miliar. Angka tersebut turun dari USD6,01 miliar pada tahun 2022.

Berdasarkan Standard International Trade Classification (SITC) 3 digit, ada sekitar 10 barang yang nilai impornya di atas USD1 miliar selama tahun 2023. Jika ditotal, nilai impor 10 barang ini mencapai USD19,37 miliar atau setara dengan 30,8% dari total nilai barang impor dari China.
[red]

The post Ini Produk Impor China yang Paling Besar ke Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.