Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, negara terpuruk hampir menyentuh titik terendah. Euforia rakyat dengan cara-cara vulgar, menyambut lengsernya kekuasaan Jokowi, sebagai bentuk kemarahan politik rakyat, terhadap gaya kepemimpinan Jokowi.

Kebijakan Jokowi merefleksikan politik multi tafsir, sehingga Jokowi terjerat oleh label pemimpin pura-pura demokrasi, tapi sesungguhnya penuh dengan cita rasa otoriter. Dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, mengakibatkan kerusakan multi dimensional, terhadap tata kelola kenegaraan.

Rentang waktu 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, merujuk pada tradisi politik, dipandang perlu untuk memberikan penilaian kinerja, guna menganalisa arah kebijakan Presiden Prabowo kedepan.

Tidak dapat dipungkiri, Presiden Prabowo telah mengedepankan skala prioritas kebijakan, untuk mendongkrak kepercayaan publik, melalui pembatalan penerapan PPN 12%, implementasi makan bergizi gratis, subsidi energi dengan skema BLT, penghematan anggaran belanja negara, kebijakan luar negeri yang berorientasi meningkatkan kewibawaan dan citra Indonesia.

Namun demikian Presiden Prabowo, dinilai masih belum focus untuk mengerjakan PR penegakan hukum dan bersih-bersih di internal institusi hukum, mengingat akibat dari praktek penegakan hukum yang amburadul, semakin lengkap derita rakyat kecil.

Tanpa mengurangi torehan nilai positif kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo, tetapi akan lebih bijak, jika penilaian tersebut, tidak mengabaikan tuntutan mendesak rakyat yang mengemuka menjadi isu nasional, menyangkut komitmen dan sikap tegas Presiden Prabowo, untuk menghentikan penetrasi politik Jokowi ke dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Presiden Prabowo mengemban kekuasaan tertinggi, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab konstitusional melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan menjadi perpanjangan tangan kelompok tertentu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post 100 Hari Kinerja Presiden Prabowo Masih Menyisakan Cengkraman Tangan Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari,‎ pada Kamis, (12/12), menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca pada hari pertama dilakukan di atas wilayah Sukabumi dan Dianjur pada Rabu, (11/12).

Baca juga:

Dua Pesawat Dikerahkan Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca di Sukabumi

Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan BNPB bersama ‎Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI Angkatan Udara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

“Ini untuk mendukung penanganan darurat bencana hidrometeorologi basah di wilayah Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat,” ujarnya.

Abdul Muhari menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca ini dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M., saat meninjau wilayah lokasi terdampak di Kabupaten Sukabumi pada Jumat, (6/12).

Selain itu, Kepala BNPB juga menyampaikan arahan tersebut pada saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dihelat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa, (10/12).

Ia menjelaskan,‎ Operasi Modifikasi Cuaca di langit Jabar ini menggunakan pesawat Cessna Caravan 208/208B dengan registrasi pesawat PK-SNP dan PK-SNN.

Adapun‎ personel yang sudah disiapkan untuk OMC Jabar dan sekitarnya ini terdiri enam set crew, 12 Flight Scientist, dua Ground Supervisor, dan 15 Ground Crew serta 50.000 kg (50 ton) bahan semai NaCl powder.

“OMC telah dilakukan sebanyak tiga sorti pada hari Rabu, (11/12), menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B (PK-SNN) dan telah menyemai tiga ton NaCl powder di langit Jawa Barat,” katanya.

Adapun sorti pertama dilakukan pada pukul 12.04–‎14.46 WIB dengan target penyemaian awan potensi hujan di bagian barat daya Jabar pada ketinggian 10.000– 11.000 kaki dan menghabiskan bahan semai NaCl powder sebanyak 1.000 kg.

Selanjutnya, pada sorti kedua dilaksanakan pada pukul 16.17‎–‎ 19.18 WIB dengan target penyemaian awan potensi hujan di bagian barat daya Jabar dengan ketinggian 10.000 kaki dan menghabiskan bahan semai NaCl powder sebanyak 1.000 kg.

Sorti ketiga dilakukan pada pukul21.31‎–‎23.12 WIB dengan target awan potensi hujan di bagian barat daya hingga barat laut Jawa Barat di ketinggian 10.000 kaki menggunakan 1.000 kg NaCl powder.

“Tim operasi OMC akan terus berada di lokasi untuk mempersiapkan penyemaian di beberapa lokasi yang berpotensi terjadinya turun hujan, sesuai dengan pantauan satelit cuaca,” ujarnya.

Pengurangan curah hujan ini, lanjut Abdul Muhari, dilaksanakan dengan melakukan penyemaian kepada awan awan potensial yang akan bergerak menuju daerah target agar bisa mengurangi suplly hujan di wilayah tersebut.

Menurutnya, dengan penyemaian yang intens melalui metode Jumping Process di wilayah terdampak dapat diantisipasi curah hujan dengan redistribusi pada area lain melalui pemanfaatan awan potensial yang dapat memicu hujan dan mengancam area target.

“Rencananya OMC dimulai hari Rabu, (11/12), dan akan dilakukan operasi penerbangan selama 24 jam (siang dan malam) dengan total bahan semai 50 ton NaCl powder dan Posko OMC didirikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta,” ujarnya.‎
[red]

The post Ini Hari Pertama Operasi Modifikasi ‎Cuaca di Sukabumi dan Cianjur appeared first on INDONESIAWATCH.

Ilustrasi pekerja sedang mencatat semen. Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, kalau terjadi impor semen maka diduga ada mafia semen.(Indonesiawatch.id/Ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, akan menelisik Permendag tentang impor untuk memastikan penyebab melimpahnya semen.

‎“Komisi VI [DPR mohon] diberi tahu bagaimana tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 7  ahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,” kata Rieke.

Meskipun sejumlah pemberitaan menginformasikan bahwa tidak ada impor semen, kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), ini harus dicek lebih lanjut.

“Apakah kalau dari beberapa pemberitaan dikatakan tidak ada impor di tahun 2023, benarkah?” ucapnya.

Sedangkan jika sebaliknya, yakni ada impor semen, lanjut Rieke, apakah jumlahnya banyak sehingga semen menjadi melimpah di pasaran dan semen produksi nasional tidak terserap.

‎“Kalau terjadi impor semen yang banyak, berarti ada [impor], bolehlah kita katakan, ada mafia semen di sini,” ujarnya.

‎Selain soal impor, Rieke juga mendesak pemerintah melakukan moratorium bahkan penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen baru.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[red]

The post DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia‎ Semen appeared first on INDONESIAWATCH.

INL bekerja sama dengan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC). Kenneth Zurcher, Direktur INL Kedutaan Besar AS di Jakarta, menandatangani perjanjian serah terima dengan Agus Irianto, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, dan M. Rizki Baidillah, Wakil Direktur DJBC.

Alat deteksi narkotika ini diklaim mampu memindai wadah plastik dan kaca serta mengidentifikasi lebih dari 530 zat terlarang. Karena memungkinkan pengujian tanpa kontak langsung, alat ini meminimalkan kontaminasi, mengurangi paparan, dan mengawetkan barang bukti.

DJBC berencana menempatkan dua alat deteksi narkotika di Kalimantan Barat. Sementara BNN akan menempatkan tiga alat deteksi di Papua, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Menurut Erik Van der Veen, Kepala Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, kepentingan kasih alat di atas untuk pengendalian narkotika. “Pengendalian yang efektif adalah kemampuan untuk melakukan identifikasi zat-zat terlarang secara cepat dan andal,” katanya dalam keterangan resmi, (02/08).

Erik meyakini lima hibah perangkat deteksi narkotika tersebut akan membantu petugas mengidentifikasi dan menganalisis narkotika dan bahan kimia prekursor.

Duta Besar Terpilih Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdhir menambahkan bahwa berinvestasi dalam infrastruktur anti-penyelundupan di Indonesia, membantu masyarakat berkembang. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan para mitra untuk mencegah perdagangan narkotika lintas batas,” ujarnya.
[red]

The post AS Pasok Perangkat Digital untuk Lawan Perdagangan Narkotika di Perbatasan Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.