Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusbang SDM BSSN, Brigjen TNI Rory Ojak Halomoan Sitorus, S.I.P., M.Si. (Han), M.H.I., Dalam sambutannya, Kepala Pusbang SDM BSSN, menekankan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia keamanan siber yang kompeten di berbagai sektor.

Para peserta dipersiapkan untuk menjalankan peran strategis sebagai Asisten Auditor Keamanan Informasi, Junior Penetration Tester, dan Level 1 Security Operations Center Analyst di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN.

BSSN melalui Pusat Pengembangan SDM, menunjukan komitmen untuk terus mencetak tenaga ahli keamanan siber yang andal dan berdaya saing.

Keamanan siber merupakan aspek krusial dalam ketahanan nasional, dan pelatihan semacam ini menjadi wujud nyata kontribusi BSSN dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Perlu dibangun kesadaran kolektif, bahwa keamanan siber bukan semata-mata menjadi tanggung jawab BSSN, tapi seluruh institusi negara di pusat maupun didaerah, harus menjadi bagian yang terintegral, membangun ketahanan siber dalam rangka mengawal kedaulatan digital Indonesia.

[red]

The post Komitmen BSSN Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, aplikasi yang rentan itu kan disisipin, menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa Siburian dalam keterangannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024.

Hinsa menyebut, sisipan tersebut lantaran adanya standar-standar operasi yang tidak dijalankan. Hal tersebut memudahkan pihak-pihak untuk menyisipi atau mempromosikan judi online di sistem pemerintah.

“Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.

Menurutnya, BSSN sudah memiliki pengalaman melakukan perbaikan terhadap sistem operasi pemerintah yang disusupin judi online.

“Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya. Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” sambungnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan 15 tersangka di kasus judi online ini. Dari 15 tersangka ini, 11 pegawai Komdigi dan tiga lainnya adalah warga sipil.

Dari 15 tersangka, terungkap peran 3 tersangka di antaranya, yakni AK, AJ, dan A, adalah sebagai pengendali. Tersangka AK pernah seleksi di Komdigi tetapi tak lolos, namun dipekerjakan dan memiliki kewenangan untuk buka-tutup blokir website judi online.

Dari hasil penyidikan polisi, terungkap ada standard operating procedure (SOP) baru yang mengatur kewenangan AK dalam membuka blokir situs judol.

“Pendalaman ternyata terdapat SOP baru, memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Pihak kepolisian, lanjut Ade Ary, akan mendalami adanya faktor kesengajaan dalam penerbitan SOP baru tersebut.

“Terkait temuan ini masih terus pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan,” tuturnya.

[red]

The post BSSN Nilai Ada Kerentanan di Sistem Informasi Pemerintah, Kerap Disisipi Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Kegiatan bertemakan “Memperkuat komitmen dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) dan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN)” tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) melalui Kick Off Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN KS) agar dapat berjalan optimal.

Kegiatan Kick Off bertujuan untuk membangun komitmen bersama untuk melaksanakan RAN KS, mewujudkan kesatuan pandangan dan saling dukung antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PIIV dan RAN KS, serta sosialisasi Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2024 tentang RAN KS 2025-2028.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala BSSN, Waka BSSN, Deputi Bidkor Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Pejabat Tinggi Madya/Pratama BSSN, perwakilan instansi penanggung jawab RAN KS, dan perwakilan instansi pembina sektor PIIV.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dalam membangun komitmen keamanan siber nasional.

“Presiden telah menetapkan suatu Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) serta Pelindungan IIV melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber serta Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV). SKSN hadir sebagai panduan strategis dalam mengawal keamanan siber untuk mendukung semangat pemerintah dalam menjalankan transformasi digital nasional,” ucap Hinsa.

Kepala BSSN menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam RAN KS dan PIIV ini atas dukungan dan komitmennya.

“Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang sudah turut serta memberikan komitmen serta langkah nyata dalam mendukung perkuatan dan percepatan implementasi ketahanan dan keamanan siber di Indonesia di antaranya dengan menjalankan amanat yang tertuang dalam SKSN termasuk penyelenggaraan perlindungan IIV,” pungkas Hinsa.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menyampaikan bahwa Menko Polhukam mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersatu padu dalam menjaga ketahanan siber nasional.

Selanjutnya dilaksanakan seremoni pelaksanaan komitmen bersama RAN KS, BSSN beserta kementerian dan lembaga penanggung jawab RAN KS, dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Sesi siang dilangsungkan Rakornas PIIV yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN R. Tjahjo Khurniawan.

BSSN berharap dengan upaya tersebut dapat mewujudkan ketahanan siber nasional yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

[red]

The post BSSN Gelar Kick Off Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Dugaan bocornya data NPWP membawa ancaman nyata terhadap keamanan finansial dan identitas para korban. NPWP, sebagai identifikasi unik wajib pajak, kerap digunakan sebagai syarat dalam berbagai transaksi keuangan dan administratif.

Pengamat Kebijakan Publik Wibisono mengatakan, kebocoran data sangat membahayakan masyarakat Indonesia. Terlebih apabila data tersebut dijual di Breach Forum.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email dan lain-lain,” ujar Wibisono.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) itu menyebut, kuat dugaan data NPWP yang bocor dijual di Breach Forum. Indikasi kebocoran data NPWP terlihat dari sejumlah informasi sensitif yang diungkap hacker, meski insiden kebocoran tersebut lagi-lagi disanggah pemerintah.

Ilustrasi Hacker (Shutterstock)

“Kenapa kita tahu kalau data dijual ke Breach Forum? Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” papar Wibisono.

Pihaknya juga sempat melakukan pengecekan terhadap keabsahan data yang bocor ke publik tersebut. “Kami cek datanya, karena ada NIK dan NPWP. Kami cek NIK-nya, datanya valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor,” ucapnya.

Wibisono mengimbau pemerintah untuk segera menyusun langkah mitigasi untuk menangkal penyalahgunaan data masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Bahayanya data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak,” katanya.

Ia kembali menyentil peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang seolah-olah kewalahan dan tidak fokus memproteksi data masyarakat yang tersimpan di fasilitas pemerintah.

“Persoalan bocornya data yang berulangkali kali ini, wujud pemerintah tidak serius dan abai terhadap pengamanan database yang dikelola Kominfo. Saya tanya fungsi BSSN mana? Saya pikir Indonesia sudah darurat cyber security,” pungkasnya.

[red]

The post Data NPWP Diduga Bocor, Pengamat: Indonesia Sudah Darurat Ancaman Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

“Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Agus mengatakan TNI sudah memiliki satuan siber. Menurutnya, satuan tersebut sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia. TNI baru berencana membuat pusat siber di markas besar (Mabes) TNI dan juga setiap matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Menurutnya, rekrutmen personelnya berasal dari lulusan SMA hingga universitas. Agus menyebut, satuan siber tersebut bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi personel sipil. Selain itu, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

“Memang kalau [kesatuan] siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” ujar Agus.

Meski demikian, Panglima TNI mengaku belum melakukan pembicaraan khusus dengan DPR RI, karena kehadirannya di DPR pada Selasa lalu (3/9) hanya membahas soal anggaran pertahanan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mendukung pembentukan Angkatan Siber atau matra keempat untuk TNI. Menurutnya, kehadiran Angkatan Siber positif untuk memperkuat pertahanan TNI menghadapi dinamika ancaman yang berasal dari perang udara atau serangan informasi.

Hinsa menyebut, keberadaan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI tidak bertabrakan dengan fungsi BSSN. Hal itu disebabkan karena masing-masing memiliki tugas, pokok, dan fungsinya sendiri.

“Prinsipnya, BSSN sama-lah, kita mendukung kebijakan pemerintah,” kata Hinsa Siburian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9).

Dirinya menilai gagasan tersebut ideal karena untuk menjawab tantangan yang ada saat ini. Menurutnya, di dunia internasional, tantangan di bidang siber menjadi perbincangan serius di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi yang terus berkembang.

“Tantangan itu kan berkembang terus, harus kita bisa mampu adaptif menyesuaikannya dengan perkembangan,” kata Hinsa.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat TNI atau Angkatan Siber. Terlebih tugas pokok dan fungsinya tidak akan bertabrakan dengan unit siber dari instansi lainnya.

“Bahkan, keberadaannya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama dalam keterangannya dilansir Antara.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu mengatakan, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tupoksi setiap instansi. “Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnya,” ucap Pratama.

Dengan demikian, masing-masing institusi dan lembaga siber saling bersinergi dan menguatkan untuk menghadapi tantangan keamanan siber di Tanah Air yang tidak ringan. Pratama mengungkap, Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi yang memiliki perhatian di dunia siber seperti BIN, Polri, BSSN, dan Kominfo.

Namun, dirinya menilai instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda dan tidak ada yang betul-betul fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan perang siber pihak lain. Dengan pembentukan matra keempat TNI, lanjut Pratama, ada instansi yang betul-betul memiliki kewaspadaan penuh terhadap percobaan serangan siber dari pihak lain.

[red]

The post Panglima TNI Jalankan Perintah Presiden Bentuk Angkatan Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengatakan instansinya telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi untuk mengamankan kedua agenda penting tersebut. Seluruh personel gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik, itu akan disebar di sejumlah titik di Jakarta.

“Untuk Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang dikerahkan pada dua agenda penting merupakan gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik. Seluruhnya akan disebar di sejumlah titik yang menjadi lokasi penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut,” kata Hinsa Siburian usai menggelar rapat koordinasi pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Kantor BSSN, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan pengamanan siber dan sandi diantaranya monitoring, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan ke seluruh infrastruktur dan aset yang digunakan pada dua agenda tersebut. BSSN juga akan melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media online terkait isu-isu keamanan siber yang bersifat sosial, serta melakukan kontra atau penguatan narasi selama pelaksanaan kedua agenda itu di Jakarta.

“Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan melakukan kontra penginderaan, pengamanan dan pemetaan sinyal, serta gelar jaring komunikasi yang aman untuk suksesnya kedua acara tersebut,” ujar Hinsa.

Lebih lanjut, peraih Adhi Makayasa sekaligus Tri Sakti Wiratama Akademi Militer 1986, itu mengungkap satgas siber dan sandi yang dikerahkan BSSN akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mengamankan kegiatan tersebut dari potensi-potensi serangan siber bersifat teknis. Seperti Web Defacement, Malware Stealer dan Ransomware, Cyber Threat Base Artificial Intelligent, Internet of Things Attack, Phising, dan Distributed Denial of Service (DDoS).

“Kami tidak sendiri, untuk operasi pengamanan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024 ini akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait agar kedua kegiatan tersebut berjalan aman, lancar dan sukses,” ucap Hinsa.

Hinsa menerangkan, pengamanan siber dan sandi yang dilakukan oleh BSSN juga dilakukan untuk mencegah potensi-potensi cyber attack yang bersifat sosial. Yaitu, dengan menyerang siber personal melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk memengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini dan motivasi, yang dapat merubah cara berpikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia.

Selain itu, BSSN juga akan melakukan pengamanan pada transmisi komunikasi dari berbagai potensi ancaman. “Seperti pencurian informasi melalui transmitter gelombang radio, pencurian informasi melalui spy cam di tempat kegiatan, pencurian informasi melalui BTS dan router, ancaman keamanan parimeter fisik dari detonator dari seluler, dan ancaman keamanan parimeter fisik dari drone,” pungkas Hinsa.

[red]

The post BSSN Kerahkan Satgas Pengamanan Siber Saat Kunjungan Paus Fransiskus appeared first on INDONESIAWATCH.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menyatakan, BSSN berkolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengamankan seluruh sistem elektronik seperti tugas dan fungsi yang diemban BSSN.

“Kami telah menurunkan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN sejak 27 Juli 2024 lalu, berkolaborasi dengan OIKN untuk mengamankan semua sistem elektronik yang ada di OIKN demi kelancaran dan suksesnya perayaan HUT ke-79 RI,” kata Ariandi Putra dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.

Ariandi menuturkan, OIKN karena di desain sebagai kota modern yang pintar, keamanan siber di IKN menjadi perhatian utama BSSN. Mulai dari perencanaan sampai penyiapan sumber daya manusia untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang dimiliki di IKN.

“BSSN telah mendukung OIKN sejak perencanaan hingga penyiapan sumber daya manusia untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang digunakan di IKN,” ujar Ariandi.

Di kesempatan terpisah, Direktur Data dan Kecerdasan Buatan Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Adhiguna Mahendra menambahkan, pihaknya sejak awal telah berkolaborasi sangat erat dengan BSSN.

“Kami sudah melibatkan BSSN untuk membantu kami dalam membuat framework yang sangat secure, mulai dari pengembangan sistem aplikasi hingga integrasi aplikasi di setiap perangkat,” ujarnya.

Menurutnya, security saat ini sangat penting lantaran konsep IKN adalah kota cerdas. Karena semuanya akan dibantu oleh perangkat Internet of Things (IoT). Seperti IoT sensor kemudian juga CCTV, beserta perangkat aplikasi itu sendiri yang akan membantu untuk pemantauan maupun pengontrolan seluruh aspek operasionalisasi kota.

“Dengan sistem digital seperti itu bagus. Karena lebih mudah untuk melakukan pemantauan, lebih mudah untuk pengambilan keputusan maupun respon terhadap emergency,” kata Adhiguna.

Di samping itu, ada aspek lain yang menurutnya harus mendapat perhatian serius, yakni adanya serangan siber. Karena itu, sejak awal aspek keamanan siber tersebut dibarengi dengan analisis yang mendalam terhadap potensi-potensi terjadinya ancaman siber serta recovery-nya.

“Untuk itu, tidak saja dalam momentum Perayaan HUT ke-79 RI, tapi sedari awal lalu implementasi hingga maintenance kami melibatkan BSSN,” pungkasnya.

[red]

The post Otorita IKN Gandeng BSSN dalam Pengamanan HUT ke-79 RI appeared first on INDONESIAWATCH.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Mayjen TNI Dominggus Pakel mengatakan, TFG atau permainan taktis operasional sistem pengamanan diadakan dalam rangka kesiapan menghadapi perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

TFG adalah sebuah pemaparan untuk mensimulasikan pergerakan dari unsur-unsur, pelaku atau orang, melalui sebuah peta yang diletakkan di lantai yang bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran tentang pergerakan pasukan, baik pada saat aman maupun saat terjadi situasi kontijensi.

“Tujuan mengikuti Tactical Floor Game (TFG) dan simulasi pengamanan Ibu Kota Nusantara dalam rangka persiapan pengamanan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, yakni agar Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang terlibat dalam sistem pengamanan di acara tersebut dapat memahami tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing,” ujar Dominggus Pakel dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.

Dalam kesempatan itu, Pakel menegaskan kegiatan TFG tersebut bagi BSSN sebagai langkah pengujian rencana operasi dan juga wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing personel yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Siber dan Sandi mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan direncanakan dalam skenario latihan.

“Tactical Floor Game atau istilah yang dipakai yang oleh kalangan militer sebagai TFG adalah taktik militer yang biasa diterapkan untuk dapat berkoordinasi terkait peran dari setiap pihak selama masa latihan atau manuver lapangan,” tutur Pakel.

Putera asal Ambon yang mahir dalam bidang perhubungan itu berpesan kepada seluruh personel BSSN yang terlibat melaksanakan persiapan secara maksimal, baik personel maupun peralatan, dalam rangka pelaksanaan pengamanan Ibu Kota Nusantara saat berlangsungnya Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Masing-masing penanggung jawab, harus mengetahui dan memahami rangkaian kegiatan, kejadian dan penyelesaian per tahapan. Dan diharapkan dengan dilaksanakan TFG ini dapat mensinergikan dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan,” ujar Pakel.

Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh personel BSSN yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Siber dan Sandi dapat mengetahui cara bertindak dan langkah yang tepat saat terjadi kejadian.

“Diharapkan kerja sama yang baik antara Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN dengan seluruh stakeholder terkait, untuk mengendalikan anggotanya, karena melibatkan personel yang banyak,” pungkas Pakel.

[red]

The post Amankan HUT ke-79 RI di Nusantara, BSSN Ikuti Latihan Tactical Floor Game appeared first on INDONESIAWATCH.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya memiliki strategi backup data yang efektif dan terencana. “Dalam menghadapi kejadian ini, yang terpenting adalah memastikan bahwa semua data yang kita miliki itu harus di-backup, sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap-siap,” ujar Jokowi dalam kunjungannya di Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis, 5 Juli 2024.

Sebelumnya, hacker peretas Brain Chiper dikabarkan meretas PDNS 2 dan meminta tebusan sebesar US$8 juta, yang kemudian secara mendadak menawarkan kunci untuk membuka enkripsi secara gratis. Namun, hacker mengancam sewaktu-waktu bakal membocorkan data yang dicurinya. “Ini adalah kali pertama dan terakhir korban menerima kunci secara gratis,” tulis Brain Cipher.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, PDNS 2 sudah berfungsi seperti semula. Ia menyampaikan bahwa pelayanan publik pada PDNS 2 yang diserang ransomware akan kembali normal pada Juli ini. “Layanan publik menggunakan PDNS 2, per 1 Juli kemarin sudah berjalan nomal,” ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada 5 Juli 2024.

Hadi mengungkapkan, data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam. “Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara ada gangguan, masih ada back-up di DRC atau hot site yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,” ujarnya.

Diketahui, PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya merupakan pusat data sementara yang digunakan Pemerintah sambil menunggu proses pembangunan PDN di tiga lokasi yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Batam dan Cikarang.

Dirinya mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mem-back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. “Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” ucap Hadi.

Hadi menegaskan, untuk meningkatkan keamanan siber di instansi dan lembaga, pihaknya meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memegang kendali termasuk mengaktifkan CSIRT Computer Security Incident Response Team. Ia juga mengimbau kepada user untuk memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan password dan akan dimonitor oleh BSSN.

“Dari hasil forensik BSSN pun kami sudah menerima laporan, bahwa sudah diketahui user mana yang selalu menggunakan password yang sama atau yang lemah hingga kemudian akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujar Hadi.

[red]

The post PDN Dibobol Hacker, Menkopolhukam: Kami Monitor User dan Password Bermasalah appeared first on INDONESIAWATCH.