Sebelumnya, DPR mengagendakan pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan KPK serta konsultasi dan pendalaman Calon Dewan Pengawas KPK pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2024. Proses seleksi ditargetkan selesai pada Kamis, 21 November 2024. DPR juga membuka peluang percepatan seleksi apabila dimungkinkan.

Diketahui, proses seleksi disiapkan mulai dari pengambilan nomor urut, pembuatan makalah, pendalaman, hingga tes wawancara. DPR diharapkan menguji kompetensi dan rekam jejak setiap calon agar tak terulang lagi kesalahan seperti saat memilih komisioner KPK periode lalu. DPR juga diminta membuka masukan dari masyarakat selama proses berlangsung.

Terdapat 10 nama Capim KPK yang mengikuti seleksi di DPR. Mereka di antaranya Setyo Budiyanto (Irjen Kementan), Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI), dan Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Selanjutnya, Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024), Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng), Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020), dan Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023).

Dari sejumlah nama yang beredar, Poengky Indarti menjadi nama yang cukup dikenal publik termasuk media massa. Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024, dan anggota Kompolnas pada periode 2016-2020.

Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.

Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang kerap mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya. Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000.

Poengky juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia (HAM).

Kepada Indonesiawatch.id, Poengky menceritakan proses dan pengalamannya mengikuti seleksi Capim KPK di DPR. “Alhamdulillah proses seleksi di Komisi III DPR RI lancar. Proses awal kami diminta untuk membuat makalah. Saya ditugaskan membuat makalah dengan judul Optimalisasi Peran Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi,” kaya Poengky Indarti ketika dihubungi Indonesiawatch.id pada Selasa, 19 November 2024.

Menurutnya, tugas di komisi antirasuah cocok dengan wilayah kompetensi yang ia miliki dengan mengedepankan pencegahan kejahatan korupsi, melalui pelaksanaan tugas KPK berupa monitoring atau pengawasan. “Dari catatan KPK, sepanjang 2004-2024 ada 167 Pemerintah Daerah yang menjadi tersangka korupsi. Hal itu menunjukkan pengawasan internal masih belum berjalan sebagaimana harapan,” kata Poengky.

Karena itu, dirinya menyarankan adanya kontrol dan pengawasan kepada pejabat negara termasuk kepala daerah. “Oleh karena itu, KPK harus memperketat pengawasan, termasuk pasca Pemilu dan Pilkada dengan melakukan pengawasan pada pemimpin-pemimpin daerah yang baru agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Sistem pengawasan juga harus dievaluasi apakah sudah maksimal dalam melaksanakan pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, KPK perlu merangkul masyarakat dan media massa untuk turut membantu mengawasi potensi korupsi hingga ke level daerah.

Terkait kans keterpilihan sebagai pimpinan KPK, Poengky menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Ia berjanji akan menunaikan amanah apabila dipercaya menjabat Pimpinan KPK.

“Untuk kans keterpilihan dan optimisme, saya serahkan pada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang menentukan segalanya. Saya mohon doa dari kawan-kawan media ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya,” pungkasnya.

[red]

The post Seleksi Capim KPK, Poengky Indarti: Perkuat Pengawasan hingga Level Daerah appeared first on INDONESIAWATCH.

Gugatan tersebut mengenai pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dilakukan era Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Menurutnya, pembentukan Pansel Capim KPK, dilakukan pada masa Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai, apapun putusan Pansel Capim KPK bentukan Jokowi, tidak sah.

“Hasil Pansel KPK bentukan Jokowi yang telah diserahkan ke DPR harus dinyatakan tidak sah dan batal,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Indonesiawatch.id, (05/11).

Boyamin berkeyakinan bahwa hanya Presiden Prabowo yang berwenang membentuk Pansel atas dasar Putusan MK Nomor. 112/PUU-XX/2022, yang intinya mengatur masa jabatan pimpinan KPK.

“Hingga saat ini belum ada kepastian dari DPR dan Presiden Prabowo atas permasalahan ini yang menjadikan Saya harus maju ke MK untuk memastikan siapa yang berwenang. Jokowi jelas tidak berwenang namun nyatanya nekat menyerahkan hasil Pansel KPK kepada DPR,” ujarnya.

Uji Materi ini, kata Boyamin, semata-mata untuk menyelamatkan program negara yaitu Pemberantasan Korupsi dan menyelamatkan KPK dari gugatan para Tersangka. “Dengan dalih penetapan tersangka tidak sah karena Pimpinan KPK tidak sah akibat pemilihannya tidak sah,” katanya.

Sebagai informasi, Jokowi membentuk Pansel Capim KPK menjelang akhir masa jabatannya. Pansel tersebut sudah melakukan semua tahapan seleksi.
Hasilnya sudah sempat diserahkan ke Jokowi. Ada 20 nama Capim dan Cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi, berikut nama-namanya:

Nama-nama Capim KPK:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Calon Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

[red]

The post Boyamin Mau Gugat Pansel Capim KPK yang Dibuat Era Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.