Oleh:

Prof. Alexander William Salter dan Dr Carmelo Ferlito*

“Para ekonom tidak dapat menjelaskan mengapa popcorn sangat mahal di bioskop, bagaimana kita tahu harga minyak yang tinggi bukanlah akibat dari penimbunan harga, atau—yang paling mengkhawatirkan—apa yang membuat beberapa negara kaya dan yang lainnya miskin”.

Asia Tenggara sangat membutuhkan pusat baru untuk mengajarkan ekonomi dengan cara baru, melawan kecenderungan dominan dalam ekonomi untuk meniru ilmu “keras”, sementara semakin banyak ekonom cenderung memandang ekonomi sebagai mesin yang dapat diperbaiki oleh para ahli ketika tidak berfungsi. Bahwa mereka—ekonom— adalah para ahli yang dapat memperbaikinya (Daou dan Marciano). Kita perlu mengikuti ekonom politik klasik yang dianut para sarjana, menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memahami kompleksitas masyarakat di mana ekonomi menjadi bagiannya (Daou dan Marciano).

Perspektif seperti itu memiliki dua implikasi utama, keduanya terkait dengan kompleksitas:

1. Dalam ekonomi kita tidak dapat menemukan hubungan sebab-akibat yang “keras”: ketidakpastian sejati, yang berkaitan dengan berlalunya waktu, adalah satu-satunya elemen yang tetap konstan;
2. Sifat manusia bukanlah sifat robotik: “perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kendala eksternal yang mungkin tidak dipahami atau diakui oleh individu”. Karena itu, perlu untuk mengakui bahwa individu memiliki agensi dan berusaha untuk membentuk takdir mereka sendiri daripada menerima keadaan mereka secara pasif (Daou dan Marciano).

Ini menyiratkan bahwa masa depan bersifat terbuka. Namun, juga berarti bahwa fakta sejarah – atau data– tidak cukup untuk memahami realitas, yang sebaliknya harus dibaca melalui lensa interpretasi yang disediakan teori.

Apakah mungkin di Indonesia, muncul lembaga pendidikan yang siap untuk mengajarkan dan menyebarkan ekonomi dengan pendekatan baru seperti itu?

Mengajarkan Ekonomi

Pengajaran disiplin ilmu ini, pada kenyataannya, telah lama menderita; khususnya, kurikulum ekonomi tidak menanamkan apresiasi—atau bahkan keakraban dengan—apa yang dapat disebut sebagai cara berpikir ekonomi. Kelas teori membatasi kekuatan analisis ekonomi dengan mereduksi pasar menjadi latihan dalam “persaingan sempurna” atau mensubordinasikan ilmu sosial pada kontrol sosial dengan terobsesi pada “kegagalan pasar”. Kelas empiris membekali siswa dengan perangkat statistik yang canggih tetapi dengan mengorbankan ekonomi terapan menjadi pengumpulan data. Teori tampaknya mati, atau berstatus zombi; jika kita melihat bagaimana ekonomi telah berubah sejak 1950-an, seperti yang ditunjukkan oleh kata-kata yang digunakan dalam judul makalah di American Economic Review, Journal of Political Economy, dan Quarterly Journal of Economics, kita melihat bahwa teori dunia telah digantikan oleh bukti: tetapi bukti, tanpa lensa interpretatif, tidak ada.

Hasil yang tidak diharapkan adalah bahwa para sarjana ekonomi hampir selalu berpendidikan setengah-setengah dan berpendidikan seperempatnya. Mereka dapat menghafal model dan menjalankan regresi. Mereka akan dengan percaya diri membuat pernyataan tentang perlunya pajak dan peraturan korektif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Para ekonom muda percaya bahwa mereka dapat mengendalikan realitas: mereka merancang kebijakan x dan secara otomatis memperoleh y. Namun, tidak ada mekanisme otomatis dalam sistem ekonomi dan oleh karena itu kita tidak dapat mengharapkan kebijakan a untuk memberikan hasil yang tepat b dalam kerangka waktu x. Singkatnya, kita tidak dapat mengendalikan atau memperbaiki realitas, yang terus muncul dan berkembang. Jadi, para ekonom tidak dapat menjelaskan mengapa popcorn sangat mahal di bioskop, bagaimana kita tahu harga minyak yang tinggi bukanlah akibat dari penimbunan harga, atau—yang paling mengkhawatirkan—apa yang membuat beberapa negara kaya dan yang lainnya miskin. Situasinya suram.

Namun, ini bukan tanpa harapan. Semua materi yang dibutuhkan profesor untuk melatih para ekonom dengan baik sudah tersedia. Ada banyak cara untuk merestrukturisasi kurikulum guna menghasilkan pemikir ekonomi yang kompeten. Semuanya memerlukan banyak bacaan dan pemikiran yang mendalam. Siswa yang rentang perhatiannya hanya mencapai 280 karakter tidak memiliki tempat dalam program ekonomi.

Apa pun teks dan rangkaian kelasnya, program ekonomi yang serius seharusnya hanya meluluskan siswa yang menunjukkan kemahiran dalam setiap bidang berikut:

Pertama: Sifat dan Ruang Lingkup Ekonomi

Ekonomi didefinisikan bukan oleh perilaku apa yang dipelajarinya, tetapi bagaimana ia mempelajari perilaku tersebut. Cara berpikir ekonomi dimulai dengan tujuan: semua tindakan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan sendiri. Lebih jauh, bertindak berarti memilih, yang berarti bahwa pilihan tidak dapat dihindari. Kebermaknaan pada dasarnya terkait dengan penghematan. Rasionalitas dan kelangkaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Apa pun yang kita terapkan pada paradigma ini menjadi ilmu ekonomi.

Kedua: Pemodelan Ekonomi

Mempelajari ilmu ekonomi memerlukan pemikiran dalam bentuk model. Model adalah penyederhanaan realitas yang disengaja yang dirancang untuk mengisolasi beberapa variabel kunci (harga pasar, tingkat produksi, laba, dll.) sehingga kita dapat mengeksplorasi hubungan kausal di antara variabel-variabel tersebut. Meskipun konten model harus bervariasi tergantung pada skenarionya, model tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar pilihan rasional. Kita tidak lagi mempelajari ilmu ekonomi jika model tersebut bertentangan.

Mahasiswa harus belajar bekerja dengan beberapa model andalan dalam ilmu ekonomi, khususnya penawaran dan permintaan, perusahaan yang mengambil harga (bukan persaingan sempurna), dan perusahaan yang mencari harga (bukan monopoli). Kurikulum ekonomi sudah mencakup model-model ini. Masalahnya adalah mahasiswa tidak belajar cara menerapkannya secara efektif. Misalnya, hampir setiap jurusan ekonomi dapat menggunakan model pencari harga untuk membuat prediksi tentang kekuatan pasar dan kerugian ekonomi yang terkait dengan “produksi yang kurang” dan “penetapan harga yang berlebihan.” Namun, sangat sedikit yang akan melihat bahwa argumen mereka menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak menghasilkan cukup uang. Bisnis memiliki banyak strategi penetapan harga, pemasaran, dan kontrak untuk memperoleh keuntungan tambahan dari perdagangan, sehingga menciptakan lebih banyak nilai bagi konsumen.

Ketiga: Kelangkaan dan Persaingan

Sumber daya langka setiap kali ada biaya peluang yang terkait dengan penggunaannya. Selalu dan di mana-mana, kita harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sarana yang terbatas di antara tujuan yang bersaing. Memilih satu pola penggunaan sumber daya tentu berarti mengabaikan yang lain. Biaya dan pilihan selalu berjalan beriringan.

Kelangkaan memerlukan persaingan, namun tidak semua bentuk persaingan diciptakan sama. Perang, penjarahan, dan penjarahan adalah bentuk persaingan yang paling umum dalam sejarah manusia. Mekanisme penjatahan ini menciptakan kesengsaraan dan kemiskinan yang meluas (kecuali di antara para pemenang). Sebaliknya, persaingan pasar di bawah aturan hukum relatif baru dan jarang terjadi. Mekanisme penjatahan ini menciptakan kepuasan dan kekayaan yang meluas (bahkan bagi yang kalah). Salah satu tugas ekonomi yang paling penting adalah menemukan bentuk persaingan mana yang sesuai dengan kemakmuran sosial dan mana yang tidak.

Keempat: Tugas Sistem Ekonomi

Kelangkaan yang ada di mana-mana berarti setiap sistem ekonomi—kapitalis, komunis, atau apa pun di antaranya—harus menentukan:

– Apa yang diproduksi?

– Bagaimana cara produksinya?

– Siapa yang mendapatkan produk yang dihasilkan?

Ekonomi pasar terutama bergantung pada sistem harga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. “Harga adalah sinyal yang dibungkus dengan insentif”, Alex Tabarrok dan Tyler Cowen mencatat dengan cermat. Harga menyampaikan informasi tentang nilai sumber daya dalam berbagai lini produksi. Dan harga memberi pembeli dan penjual alasan untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Salah satu tugas terpenting ekonomi adalah menemukan bentuk persaingan mana yang sesuai dengan kemakmuran sosial. Kelima: Hak milik pasar bergantung pada hak milik. Ketika hak milik tidak aman, produksi dan pertukaran bersifat sporadis dan langka. Sebaliknya, hak milik yang kuat membuat spesialisasi dan perdagangan meluas. Harga paling efektif dalam mengomunikasikan pengetahuan dan menyelaraskan insentif ketika sistem hukum bebas dan adil. Terkait hal ini, penting untuk melihat Indeks Hak Milik Internasional yang dikembangkan oleh Property Rights Alliance (https://internationalpropertyrightsindex.org/). Ketika kita berdagang satu sama lain, kita bertukar hak milik. Membeli apel berarti membeli hak hukum untuk membuang apel tersebut sebagaimana saya anggap tepat, berdasarkan hukum perdata dan undang-undang pidana. Dalam kasus produk segar, perbedaan antara sumber daya fisik dan hak atas sumber daya tersebut biasanya tidak relevan. Namun, untuk mobil, rumah, kontrak berjangka untuk perdagangan daging babi, atau saham perusahaan, klaim hukum sering kali lebih penting daripada kepemilikan fisik. (Faktanya, untuk dua item terakhir pada daftar tersebut, tindakan yang paling menguntungkan mungkin tidak pernah memerlukan kepemilikan yang sebenarnya.)

Hak milik memaksa kita untuk menghadapi biaya dan manfaat dari pilihan kita.

Keenam: Lembaga Perbandingan dan “Tangan Tak Terlihat”

Hak milik adalah contoh penting dari apa yang disebut oleh para ekonom sebagai lembaga: kendala yang dirancang manusia (tetapi tidak mesti dirancang oleh manusia) yang membuat perilaku kita dapat diprediksi, atau dipahami, dengan menjadikannya tunduk pada suatu aturan. Semua aktivitas, komersial dan nonkomersial, diatur oleh lembaga. Salah satu tugas terpenting ekonomi adalah mempelajari mengapa lembaga terbentuk, bagaimana mereka bekerja, dan perilaku apa yang mereka promosikan.

Kita memerlukan upaya bersama untuk mengembalikan cara berpikir ekonomi ke dalam ekonomi utama.

Proses pasar adalah sistem—bukan dirancang—yang mencakup banyak lembaga formal dan informal. Pasar menyalurkan kepentingan pribadi dan memanfaatkan pengetahuan yang tersebar untuk menghasilkan kemakmuran material yang meluas. Tidak seorang pun yang bertindak dalam pasar bermaksud melakukan ini. Rumah tangga ingin mengonsumsi sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin; bisnis ingin memproduksi sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Dipandu oleh sistem harga, rencana yang rumit dan sering kali bertentangan dari para peminta dan pemasok dapat didamaikan dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh semua orang. Ini adalah dugaan “Tangan Tak Terlihat” yang dikemukakan oleh Adam Smith pada 1776: “Setiap individu … tidak bermaksud untuk memajukan kepentingan publik, atau mengetahui seberapa besar ia memajukannya … ia hanya menginginkan keuntungannya sendiri, dan dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lainnya, ia dituntun oleh tangan tak terlihat untuk memajukan tujuan yang bukan merupakan bagian dari niatnya.”

Kerendahhatian di Antara Para Ekonom

Konsekuensi langsungnya adalah perlunya kerendahan hati dalam pembuatan kebijakan. Menggemakan Keynes, Leijonhufvud mengakui bahwa ekonomi modern adalah “mesin yang rumit, yang cara kerjanya tidak kita pahami” dan bahwa “kesalahan” dalam mengendalikannya dapat mendatangkan kesengsaraan bagi jutaan orang dan membahayakan tatanan sosial. Dalam lingkungan ekonomi politik saat ini, perjuangan untuk kerendahan hati mungkin merupakan medan pertempuran paling signifikan antara mereka yang percaya pada target kebijakan yang terukur dan dapat dicapai dalam skala besar (pura-pura berpengetahuan) dan mereka yang percaya bahwa ada lebih banyak hal di surga dan bumi, Horatio, / Daripada yang diimpikan dalam filsafat Anda (W. Shakespeare, Hamlet) (batas pengetahuan). Saat ini, perbedaan ini lebih penting daripada batasan tradisional apa pun di antara sekolah-sekolah dalam ilmu ekonomi.

Ini berarti bahwa saran kebijakan harus bertujuan meningkatkan evolusi spontan sistem ekonomi menuju apa yang paling dapat dicapai dengan kekuatan internalnya, daripada mengarahkannya secara eksogen.

Kesimpulan

Banyak dari kebijaksanaan ekonomi yang terkumpul tidak ada dalam mata kuliah sarjana saat ini. Kita memerlukan upaya bersama untuk mengembalikan cara berpikir ekonomi ke dalam jurusan ekonomi. Merombak inti jurusan, yang berarti ekonomi mikro pengantar dan menengah, adalah tugas paling penting. Memperkuat ekonomi makro dan kursus spesialisasi lanjutan (seperti ekonometrika atau ekonomi publik) juga bermanfaat, tetapi bukan prioritas. Jika kita tidak mulai memperbaikinya sekarang, tidak akan lama lagi ekonomi akan mendapatkan reputasi buruknya sebagai “ilmu yang suram”—dan itu akan menjadi kesalahan kita sendiri.

*Prof Alexander William Salter merupakan Georgie G. Snyder Associate Professor of Economics di Rawls College of Business di Texas Tech University dan Comparative Economics Research Fellow di Free Market Institute TTU.

*Dr. Carmelo Ferlito merupakan CEO dari Center for Market Education dan Anggota Fakultas di Universitas Prasetiya Mulya.

The post Membentuk Ulang Pengajaran Ekonomi appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Tanpa kebijakan yang tepat, sektor manufaktur akan menghadapi penurunan produksi lebih lanjut, dan perusahaan akan menanggung beban utang yang meningkat akibat deflasi yang berujung pada PHK.

Dalam beberapa bulan terakhir, sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang semakin besar. Gelombang PHK yang melanda pabrik-pabrik di seantero negeri mewarnai berita sehari-hari. Apa pasal?

Dalam beberapa bulan terakhir, sektor manufaktur Indonesia mengalami tekanan berat yang tercermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang turun menjadi 49,3. Ha ini mengindikasikan menunjukkan penurunan aktivitas produksi dan permintaan. Dibanding dengan kompetitor regional seperti Thailand, Vietnam, dan India, agaknya Indonesia tertinggal karena masalah struktural seperti produktivitas rendah, hambatan regulasi, dan minimnya investasi teknologi.

Selain itu, deflasi ditengarai tengah melanda pasar. Menurut BPS, Consumer Price Index (CPI) turun berturut-turut pada Mei hingga Juli 2024, yang mengindikasikan lemahnya daya beli dan permintaan domestik. Deflasi rentan memengaruhi kinerja sektor manufaktur jika tidak diatasi. Dengan berkurangnya permintaan domestik, produsen akan kesulitan menjual barang mereka, yang dapat memicu penurunan volume produksi dan margin keuntungan yang lebih kecil.

Di sisi lain, rupiah menunjukkan penguatan atas dolar AS. Lho, bukankah ini berita yang menggembirakan? Tunggu dulu. Meski penguatan rupiah membantu mengontrol inflasi, hal ini justru menjadi bumerang, karena malahan membuat ekspor Indonesia lebih mahal dan menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Baca juga:
PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK

Belum lagi produk-produk manufaktur andalan Indonesia seperti tekstil dan alas kaki menghadapi tantangan besar di pasar internasional karena kompetitor seperti Vietnam misalnya, sudah terlebih dahulu menikmati perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, kawasan primadona ekspor kita.

Tanpa kebijakan yang tepat, sektor manufaktur akan menghadapi penurunan produksi lebih lanjut, dan perusahaan akan menanggung beban utang yang meningkat akibat deflasi yang berujung pada PHK atau bahkan penghentian operasi. Ini kan membuat pemulihan sektor manufaktur menjadi semakin sulit?

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis. Fokus pada reformasi regulasi, dan peningkatan investasi di teknologi sangat dibutuhkan untuk mengembalikan daya saing Indonesia di kancah global.

*Penulis Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Lampu Kuning Manufaktur Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang baru saja dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa prevalensi perokok dewasa di Indonesia masih tetap tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Meski pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok, prevalensi merokok tetap di masyarakat tetap tinggi. Pertanyaannya, apakah pendekatan yang diambil kurang efektif?

Sebagai contoh, kebijakan cukai yang menarget konsumen rokok. Betapa tidak, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan cukai tembakau di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Sayangnya, peningkatan penerimaan ini tidak dibarengi dengan penurunan angka perokok yang signifikan.

Belum lama ini, Center for Market Education (CME) meluncurkan laporan bertajuk “Sebuah Agenda Inovasi Untuk Pemerintah Indonesia”. Salah satu isi dari laporan mengungkap fakta, meski penerimaan cukai tembakau meningkat rata-rata 5,4% per tahun selama delapan tahun terakhir, volume penjualan rokok hanya turun sebesar 1,1% dalam periode yang sama.

“Ini menunjukkan bahwa mekanisme perpajakan yang mengenakan tarif lebih rendah pada produk tembakau yang lebih murah, tidak efektif mendorong perokok untuk berhenti,” ujar CEO dari Center for Market Education, Carmelo Ferlito.

Ekonom senior itu menyebut, sudah waktunya Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perspektif tobacco harm reduction sebagai bagian dari pengambilan kebijakan. Menurutnya, Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokoknya seperti Inggris, Swedia, bahkan Filipina yang mengenakan kebijakan berbasis risiko.

Di mana produk-produk alternatif di negara tersebut seperti rokok elektrik dan vape dikenakan pajak yang berbeda dengan rokok konvensional, sesuai dengan risiko yang ditimbulkan. Menurut Carmelo, insentif finansial merupakan motivator penting bagi perokok untuk beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko. Indonesia dapat memanfaatkan peluang inovasi yang masih terbuka lebar di sektor ini.

Diketahui, Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar ke-4 di dunia dengan nilai pasar US$34 miliar. Cukai tembakau sekitar 95% dari total pendapatan cukai atau 11% pendapatan pajak. Kenaikan cukai tidak efektif untuk mengurangi tingkat konsumsi. Tingginya insiden penyakit tidak menular dan kematian terkait tembakau.

Biaya terkait merokok bagi pemerintah, ekonomi, dan masyarakat Indonesia mencapai Rp846 triliun atau US$57 miliar setiap tahun, atau setara dengan 4,2% dari PDB Indonesia. Dengan kalkulasi, pengeluaran kesehatan sebesar Rp45 triliun atau US$3 miliar. Kerugian ekonomi akibat kematian dini sebesar Rp694 triliun atau US$47 miliar. Kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas, yaitu absensi, kehadiran, dan istirahat merokok sebesar Rp107 triliun atau US$7 miliar.

CME menggagas lima inovasi pendekatan Harm Reduction.

Inovasi pertama, ekosistem pro-inovasi untuk menciptakan insentif yang mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah positif.

Inovasi kedua, pajak yang proporsional untuk mendorong konsumen beralih ke produk alternatif yang lebih rendah sekaligus mengurangi biaya kesehatan.

Inovasi ketiga, mendorong jika 1% saja perokok beralih ke produk alternatif, maka potensi penghematan total dapat mencapai 0,04% hingga 0,09% PDB Indonesia.

Inovasi keempat, jika semua perokok beralih, kontribusi bagi perekonomian nasional dapat mencapai 3,7% hingga 8,98% PDB Indonesia.

Inovasi terakhir, kebijakan ramah bisnis akan memperkuat posisi Indonesia sebagai sentra R&D dan produksi alternatif di Asia Tenggara.

[red]

The post Prevalensi Perokok Tetap Tinggi, Pemerintah Perlu Adopsi Pendekatan Harm Reduction appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan, kita hendaknya tidak mengabaikan kebutuhan mendesak kawasan metropolitan lain yang sudah lebih dulu ada, semisal: Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Makassar, dan lainnya. Betapa tidak, kawasan-kawasan urban ini merupakan pusat perputaran ekonomi nasional, yang keberlanjutannya sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Sebagai contoh, Jabodetabek dipenuhi dengan setidaknya 23 juta kendaraan milik pribadi. Tentu hal ini menciptakan tantangan serius berupa kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna mobil di kawasan ini menghabiskan rata-rata 225 jam per tahun di jalan, dengan 117 jam di antaranya terjebak dalam kemacetan! Ditengarai, hal ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US$36 triliun setiap tahun—dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Dampak lingkungan dan kesehatan juga sangat memprihatinkan. Kualitas udara di kawasan metropolitan di Indonesia secara rutin melebihi batas aman, yang berkontribusi terhadap ribuan kematian dini setiap tahunnya. Adapun EV (electronic vehicle) yang meskipun penggunaannya mengurangi emisi CO2, malahan meningkatkan polutan lain seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) dibandingkan mobil bensin. Ini menunjukkan bahwa transisi ke EV saja tidak cukup untuk mengatasi masalah polusi perkotaan. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan transportasi umum yang efisien dan perencanaan kota berkelanjutan.

Baru-baru ini laporan “Sebuah Agenda Inovasi Untuk Pemerintah Indonesia” yang dirilis Center for Market Education (CME), yang ditulis bersama dengan Chandra Rambey dari Real Estat Indonesia (REI), menyoroti kompleksitas masalah urban ini sembari mengajukan solusi inovatif.

Tidak seperti IKN yang dibangun dari nol, wilayah-wilayah metropolitan di Indonesia sudah hidup dan bergeliat sejak puluhan tahun silam, dengan berbagai fasilitas penunjang yang sudah ada. Karenanya, laporan CME mengangkat gagasan Smart Transit City (STC) dan Entrepreneurial Rail Model (ERM), yang pada intinya mengintegrasikan transportasi umum dengan pengembangan lahan, didorong oleh investasi sektor swasta.

STC adalah konsep kota yang menggunakan teknologi cerdas untuk mengoptimalkan dan menghubungkan berbagai moda transportasi, seperti kereta api dan bus, untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Sementara itu, ERM adalah pendekatan di mana pengembang swasta tidak hanya mendanai tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur transportasi. Model ini menggunakan keuntungan dari pengembangan lahan di sekitar proyek untuk mendanai infrastruktur, sehingga mengurangi beban finansial pemerintah dan menjadikan pengembang swasta mitra aktif dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap pasar.

Bagi megapolitan seperti Jakarta dan Surabaya, hal ini berarti berkurangnya kemacetan, udara yang lebih bersih, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Model ini tidak hanya mengurangi beban finansial pada pemerintah tetapi juga memastikan bahwa proyek pembangunan responsif terhadap pasar dan memiliki perspektif keberlanjutan.

*Penulis merupakan Country Manager dari Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Meski IKN Bersolek, Jangan Abaikan Metropolitan Lain appeared first on INDONESIAWATCH.