Setelah pertemuan itu, Indonesia dan Cina mengeluarkan Joint Statement. Terdapat 14 poin di mana poin ke-9 menjadi sorotan terkait dengan batas Laut Cina Selatan (LCS). Dalam poin 9 disebutkan kedua pihak sepakat menciptakan kerja sama maritim.

Disebutkan, RI-Cina mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di area-area yang memiliki klaim yang tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah untuk menjajaki dan memajukan kerja sama yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, fleksibilitas, pragmatisme, dan membangun konsensus, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Menanggapi polemik pernyataan bersama yang menuai reaksi khususnya di Indonesia, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina, Lin Jian turut memberikan tanggapan.

“Cina telah lama mengejar pembangunan bersama sambil mengesampingkan perselisihan (Laut Cina Selatan). Kami siap bekerja sama dengan Indonesia untuk secara aktif mengeksplorasi peluang ini dan kerja sama maritim lainnya,” kata Lin Jian dikutip dari akun X Spokesperson@MFA_China.

Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga turut memberikan komentar terkait Joint Statement antara Indonesia dan Cina. “Kami terus mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan para ahli hukum mereka untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan (Republik Rakyat Cina) sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dalam sesi jumpa pers.

[red]

The post Polemik Joint Statement, Ini Komentar Pejabat Amerika dan Tiongkok appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Kontroversi mengenai joint statement antara Republik Rakyat Tiongkok (PRC) dan Indonesia seringkali berpusat pada sejumlah isu geopolitik dan ekonomi yang melibatkan kepentingan kedua negara di Asia Tenggara, terutama terkait dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) dan hubungan bilateral kita.

Dalam butir 9 dengan judul “The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation” disebutkan bahwa “The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims“.

Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak Cina atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan.

Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS di mana Indonesia dan Cina adalah negara peserta.

Beberapa aspek yang kerap memicu kontroversi dalam joint statement ini adalah:

Isu Laut Cina Selatan (LCS):

Cina memiliki klaim teritorial yang luas di Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan klaim dari beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pada beberapa kesempatan, Indonesia menegaskan bahwa kawasan Natuna, yang terletak di Laut Cina Selatan, adalah bagian dari wilayahnya. Jika dalam joint statement tersebut ada pernyataan yang dianggap mendukung klaim Cina atau kurang mendukung posisi Indonesia, hal ini bisa menimbulkan kontroversi domestik di Indonesia (Meski ini sudah diklarifikasi Kemlu tanggal 11 November 2024).

Kepentingan Ekonomi:

Indonesia dan Cina memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Namun, ada ketegangan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Cina, seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina. Beberapa pihak di Indonesia mengkhawatirkan adanya potensi dominasi ekonomi yang bisa merugikan kepentingan nasional (banyak sekali contoh negara yang pailit dan berkegantungan dengan Cina untuk keberlangsungan negaranya).

Pernyataan Bersama yang Umum:

Kadang-kadang, pernyataan bersama semacam itu dianggap terlalu diplomatis dan tidak cukup mencerminkan posisi tegas Indonesia, terutama dalam hal masalah-masalah yang sangat sensitif seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, atau kebijakan luar negeri.

Pengaruh Politik Dalam Negeri:

Dalam beberapa kasus, pernyataan bersama dapat dipolitisasi oleh oposisi dalam negeri. Kelompok yang mengkritik pemerintahan Indonesia mungkin akan menilai pernyataan tersebut sebagai tanda ketergantungan terhadap negara besar seperti Cina, yang bisa merugikan kedaulatan Indonesia.

Meskipun demikian, banyak pihak yang menganggap bahwa hubungan Indonesia dengan Cina harus dijaga dan dipertahankan dengan bijaksana, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Kesimpulan menurut saya, walau memang jelas mengganggu bahkan mengusik kedaulatan negara kita (terutama kedaulatan di laut), pada kenyataannya kita sangat membutuhkan peran Cina untuk perkembangan negara kita sehingga kita harus jujur bahwa tekanan dari Cina terlalu kuat untuk mengguncang stabilitas nasional sehingga tanpa disadari kita tidak bisa berbuat banyak.

*Penulis Pengamat Militer dan Pertahanan

The post Menyoal Kontroversi Joint Statement RI-Cina appeared first on INDONESIAWATCH.