Oleh:

Carmelo Ferlito dan Chandra Rambey*

Rencana Pemerintahan Prabowo untuk menyediakan perumahan terjangkau kepada rakyat disambut harap-harap cemas oleh berbagai pihak—tidak hanya masyarakat yang berharap (konsumen) akan tetapi juga pelaku industri perumahan (real estate developer). Prabowo merencanakan akan membangun 3 juta unit rumah terjangkau per tahun selama masa jabatannya. Di mana 2 juta rumah akan di bangun di daerah pedesaan dan 1 juta unit akan dibangun perkotaan. Dari perspektif industri perumahan (real estate) program ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan Indonesia yang berada pada kisaran 12,7 juta rumah.

Sejatinya, Program Pembangunan Rumah Nasional atau sering disebut National Housing Program (NHP) bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di negara lain, sebut saja Malaysia dan Singapura misalnya. Malaysia, pada 2018 berencana membangun 1 juta rumah terjangkau sebagai janji kampanye Koalisi Malaysia. Program-program seperti ini pada dasarnya baik, namun program seperti ini lebih sering tidak tercapai kalau tidak elok dikatakan pasti gagal. Hal ini terjadi tentu dengan beberbagai alasan, tulisan ini mencoba memberikan pandangan pengembangan NHP dari dua perspektif, yaitu;

1. Kepemilikan Rumah karena Ketidakmampuan (“kemiskinan”)
2. Pasokan Rumah (supply side)

Mari kita mulai dengan ketidakmampuan masyarakat memiliki rumah yang disebakan oleh tingkat kemiskinan. Proyek-proyek ambisius untuk perumahan terjangkau (affordable house) pada umumnya diluncurkan untuk memberikan solusi mengatasi ketidakmampuan masyarakat memiliki rumah, akan tetapi hanya dengan mengidentifikasi kepemilikan rumah dan dengan mengetahui tingkat kemiskinan serta mengestimasi alokasi cicilan untuk menyicil asuran kredit perumahan seolah-olah sudah mempunyai perencanaan untuk mengatasi kemampuan masyarakat untuk membeli rumah dan turut mengentasi masalah kemiskinan itu sendiri.

Hal seperti ini hanya bisa dianggap sebagian benar, tanpa pendekatan yang lebih umum dan komprehensif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara yang berkelanjutan bukan hanya melalui subsidi, namun meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang terbuka, merata, dinamis, dan berorientasi pasar diperkirakan Penyediaan Rumah Terjangkau (affordable house) atau NHP akan sulit untuk sustain dan pada akhirnya akan menjadi komoditas politik musiman untuk mencari popularitas semata.

Membangun perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin tidak berarti memberikan penyelesaikan kemiskinan itu sendiri atau seolah membuat mereka terlihat tidak terlalu miskin, namun kenyataannya hanya mengubah mereka menjadi miskin dengan batas di atas kepala mereka saja.

Tujuan sebenarnya dari pengentasan kemiskinan bukanlah transfer barang modal atau pendapatan, melainkan mendorong mobilitas sosial atau lapangan kerja melalui peningkatan aktivitas perekonomian atau membiarkan perekonomian bertumbuh sehingga pendapatan meningkat dan dengan pendapatan yang lebih tinggi masyarakat dapat memutuskan apakah mereka ingin membeli rumah atau tidak.

Yang menarik adalah secara data statistik, rasio kepemilikan rumah di Indonsia dibandingkan dengan negara lain cukup baik, menurut statistika, pada tahun 2023, sekitar 79 persen rumah tangga perkotaan di Indonesia tinggal di unit rumah yang mereka miliki, sementara sekitar 92 persen rumah tangga pedesaan di Indonesia tinggal di unit rumah yang mereka miliki.

Oleh karena itu, rencana ambisius tersebut perlu disinkronisasi dengan data yang ada jangan sampai nanti rencana Pembangunan rumah terjangkau (affordable house) salah sasaran secara konseptual, karena tidak didukung oleh data yang baik.

Poin kedua adalah ketersediaan perumahan terjangkau atau kemampuan melakukan pembangunan dari rencana NHP Presiden Prabowo. Biasanya ada dua hal yang sering menjadi perdebatan atau diskusi dalam hal penyediaan rumah terjangkau, yaitu: (pertama) antara mereka yang menganggap pemerintah tidak mampu membangun rumah dalam jumlah besar dan (kedua) mereka yang berpendapat bahwa Pemerintah perlu melakukan Pembangunan Rumah Terjangkau karena sektor swasta tidak mau dan mampu melakukannya.

Kedua pendapat tersebut dinilai kurang tepat, secara teknis di sisi penyediaan rumah (supply side) pada dasarnya tidak pernah menjadi masalah, karena kapasitas tambahan selalu bisa dilakukan, masalahnya bukan pada pembangunan 3 juta rumah, melainkan apakah pasar membutuhkan rumah dalam jumlah sebesar itu, dengan fitur-fitur yang direncanakan dan ditawarkan pada harga tertentu, serta dengan lokasi-lokasi tertentu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumen.

Pada hakikatnya pengembangan perumahan dilihat dari lokasi, tipe dan harga adalah lebih menjadi pengetahuan pengembang atau pelaku industri (developer). Pengetahuan seperti ini bisa dikatakan tidak dimiliki oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia bahkan pemerintah mana pun. Hal ini karena memahami kondisi pasar adalah jenis pengetahuan yang muncul dari pasar itu sendiri yang diperoleh pengusaha real estate atau pengembang perumahan melalui pengalaman panjang di industri real estate. Pada akhirnya mengetahui apa yang diinginkan, dibutuhkan dan kesesuaian serta kemampuan konsumen (pasar) adalah keahlian dan kompetensi dari wirausahawan di bidang perumahan. Secara alamiah penciuman dan sensitivitas pengembang akan lebih tajam melihat kemauan dan kemampuan pasar dari pada pihak mana pun yang tidak pernah beroperasi pasar perumahan (real estate market).

Menyadari hal seperti ini berarti mengakui ketidak mungkinan (aprioritas) bagi pemerintah untuk berhasil dalam proyek penyediaan rumah terjangkau (affordable house). Lebih jauh lagi, keputusan untuk melanjutkan pembangunan akan membawa kita ke poin berikutnya, yaitu fakta bahwa sektor swasta tidak akan menyediakan rumah-rumah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah membatasi pasokan swasta melalui intervensi langsung atau melalui peraturan yang berlebihan misalnya harga yang dibatasi, lokasi atau kawasan yang diberikan ijin yang mengakibatkan terkendalanya swasta memberikan pasokan ke pasar.

Hal lain yang ingin disampaikan pada tulisan ini adalah mengajak semua stakeholder perumahan untuk memperluas refleksi mengenai keterjangkauan rumah di luar kriteria finansial saja; pada kenyataannya, keterjangkauan finansial bisa menjadi pertanda adanya kesulitan di suatu wilayah. Baru-baru ini, Pusat Pendidikan Pasar (Center for Market Education/CME) mengeluarkan indeks baru yang memasukkan unsur-unsur sosial seperti kesempatan kerja dan konektivitas ke dalam penghitungan keterjangkauan. (https://marketedu.me/cme-cme-researchers-developed-a-new-index-to-measure-home-affordability/).

Kesimpulannya adalah, kita percaya bahwa tugas utama pemerintah bukanlah mengubah dirinya menjadi penyedia perumahan (real estate developer), namun menjadi perancang kebijakan dan pelaksana serangkaian peraturan yang tepat yang akan memungkinkan perekonomian berkembang secara berkelanjutan – mendorong kewirausahaan dan kekuatan pasar.

Dengan demikian diharapkan akan memberikan dampak yang bermanfaat kepada semua masyarakat dan secara umum dapat membantu rumah tangga Indonesia memiliki rumah. Tentu dengan kebijakan Pemerintah yang tepat kita berharap Rumah Tangga Indonesia dapat memutuskan apakah mereka ingin menjadi pemilik rumah atau tidak, dan juga dapat memutuskan waktu yang sesuai untuk melakukan pembelian rumah sesuai dengan kemampuannya.

*Carmelo Ferlito merupakan CEO of the Center for Market Education (CME) dan Faculty Member at Universitas Prasetiya Mulya

*Chandra Rambey merupakan Vice-President of Real Estate Indonesia (REI) & President Center for Market Education Indonesia (CME–ID)

The post Mengkaji Penyediaan Tiga Juta Rumah Program Unggulan Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Saat ini, Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Dalam pidato perdananya, presiden menegaskan, “Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar”.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Meskipun visi ini sangat mulia, ada baiknya kita imbangi dengan realitas, mengingat tantangan mendesak seperti malnutrisi dan tingginya konversi lahan.

Saat ini, Indonesia memproduksi sekitar 90-93% kebutuhan beras domestik. Di luar itu, Indonesia masih mengimpor antara 1,5 hingga 2 juta ton setiap tahun untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan. Jika kita menengok negara tetangga, kita dapat menjumpai Thailand yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang melebihi 150%, dan menjadikannya salah satu eksportir beras utama global.

Mungkin sebagian dari kita akan menganggap perbandingan dengan Thailand tidak apple to apple mengingat perbedaan kondisi geografis dan demografis kedua negara. Namun, justru karena hal inilah kita perlu berpikir lebih serius. Kinerja pangan baik Indonesia maupun Thailand seolah menegaskan kompleksitas yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mencapai ketahanan pangan.

Sebetulnya, mencapai angka kecukupan (sufficiency) 90% adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Tidak mudah mencapai dan mempertahankan pencapaian ini. Oleh karenanya, kita perlu berhati-hati di tengah desakan agar ngotot harus swasembada 100% dengan cara apapun juga. Apa pasal? Hal ini dapat membuat pembuat kebijakan terjebak dalam fokus pada produksi domestik tanpa mempertimbangkan kemungkinan strategi lain yang lebih pragmatis.

Indonesia juga dapat melihat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sebagai model alternatif. Singapura, dengan lahan pertanian yang terbatas (kalau tidak mau dibilang tidak ada), mengimpor lebih dari 90% kebutuhan pangannya, sementara Malaysia menyeimbangkan perdagangan pertanian dengan mengekspor minyak sawit dan mengimpor bahan makanan pokok.

Kedua negara jiran kita mengadopsi pendekatan pragmatis, dan memilih untuk menjalin kerja sama perdagangan yang erat dan mendiversifikasi sumber pangannya. Hasilnya, skor ketahanan pangan baik Singapura maupun Malaysia malah lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ironis bukan?

Mengejar gap 10% untuk menuju swasembada 100% akan memakan biaya tinggi yang boleh jadi hasilnya tidak sepadan (diminishing returns). Dengan anggaran ketahanan pangan tahunan yang melebihi Rp124 triliun—yang sebagian besar dipakai untuk menambal harga beras— sudah saatnya kita membuka mata dan bersikap realistis. Extra effort untuk mencapai swasembada akan memerlukan investasi yang lebih besar, terutama jika melibatkan perluasan infrastruktur ke daerah terpencil atau kurang subur, padahal prioritas kita bukan swasembada semata.

Salah satu prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda adalah malnutrisi. Bayangkan, 30% anak-anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi—masalah ini serius karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan potensi ekonomi. Alih-alih terobsesi pada target produksi domestik, pemerintah bisa memperluas strategi pangan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi yang beraneka ragam sekaligus bergizi tinggi.

Realistis sajalah. Harga beras di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga; laporan dari Bank Dunia bahkan memperkirakan bahwa masyarakat Indonesia membayar sekitar 20% lebih untuk beras dibandingkan konsumen lain di ASEAN. Sudah begitu, saat ini hanya kurang dari 20% dari angkatan kerja kita yang bekerja di sektor pertanian (angka inipun sebetulnya terus menurun). Boleh jadi, sumber daya kita sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pokok lain seperti: jagung, kedelai, dan singkong—di mana Indonesia juga sebetulnya memiliki ketergantungan pada impor.

Untuk mencapai visi ketahanan pangan yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengadopsi perspektif yang memprioritaskan keluwesan dan kecermatan daripada idealisme swasembada yang saklek. Pengelolaan sumber daya secara pragmatis yang kita lakukan hari ini justru memastikan bahwa generasi anak cucu kita kelak dapat berkembang dengan gizi baik. Sejatinya, pragmatisme pangan adalah praktik patriotisme.

*Penulis Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Kebijakan Swasembada Pangan Prabowo, Pragmatisme Pangan yang Patriotik appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Ramai pemberitaan mengenai indikasi impor ilegal dan “bobolnya” bea cukai sebagai biang keroknya. Meski demikian, hendaknya kita tetap fokus dengan deindustrialisasi sebagai “penyakit” utamanya.

Indonesia benar-benar tengah menghadapi darurat deindustrialisasi. Sudah empat bulan berturut-turut Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia mandek di bawah angka 50. Hal ini mengindikasikan lesunya permintaan dan aktivitas manufaktur. Bayangkan, sektor manufaktur hanya menyumbang 18,25% dari total PDB pada kuartal kedua 2023, merosot dari 27,8% pada 2008.

Berita bangkrutnya raksasa tekstil Sritex yang mewarnai media massa belakangan seolah menegaskan hal ini. Ramai pemberitaan mengenai indikasi impor ilegal dan “bobolnya” bea cukai sebagai biang keroknya. Meski demikian, hendaknya kita tetap fokus dengan deindustrialisasi sebagai “penyakit” utamanya.

Memang, isu deindustrialisasi sejatinya sudah ramai diperbincangkan masyarakat. Pemerintah pun sudah mengakui adanya fenomena deindustrialisasi ini. Pertanyaannya, adakah pemerintah mau berbenah? Lebih lanjut, apakah solusi yang diambil efektif atau malahan kontraproduktif? Kebijakan pemerintah memberdayakan industri Indonesia hendaknya tidak menambah beban yang menghambat inovasi dan daya saing.

Ambil contoh barang modal impor. Proses manufaktur modern tentu membutuhkan komponen canggih yang kemungkinan besar tidak diproduksi di dalam negeri. Sementara kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengharuskan persentase tertentu dari komponen lokal. Meskipun tujuannya untuk membangun industri dalam negeri, kebijakan ini seringkali meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kesulitan menemukan komponen lokal berkualitas tinggi.

Hal ini menjadi paradoks: demi memberdayakan industri dalam negeri, kita malah justru mengebiri kesempatan untuk transfer teknologi dan pengembangan skill.

Lebih lanjut, kebijakan perdagangan kita terlihat penuh kontradiksi. Kita ingin menggenjot ekspor tapi di waktu yang bersamaan mempersulit impor, termasuk tadi – barang modal. Betapa tidak, pengenaan tarif/bea dan instrumen Non Tariff Measure (NTM) lain demi melindungi produsen dalam negeri justru berisiko mengisolasi Indonesia dari pasar global. Memangnya negara-negara yang kita halangi impornya akan diam saja? Contohlah negara tetangga seperti Vietnam yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam global value chain (GVC) malah mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Dampak nyata dari kebijakan ini terlihat jelas di sektor-sektor yang padat karya, yang terpinggirkan oleh industri padat modal. Industri tekstil, yang pernah mempekerjakan jutaan orang, kini menyusut dari 3,5 juta pekerja pada 2019 menjadi diperkirakan 3 juta pada 2024. Terlepas dari tuduhan dumping produk tekstil Tiongkok (yang tidak boleh sembarangan dituduhkan dan harus dibuktikan), bukankah hal ini menunjukkan bahwa produk tekstil Indonesia kesulitan bersaing?

Jika Indonesia ingin “mengobati” deindustrialisasi dini dan menjadi nehara berpendapatan tinggi di tahun 2045, maka langkah-langkah nyata harus segera diambil. Pertama, pemerintah perlu fokus pada revitalisasi sektor manufaktur dengan mendorong investasi yang lebih besar, terutama dalam industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kedua, kebijakan yang diambil harus mendukung inovasi dan daya saing tanpa menambah beban bagi produsen. Misalnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu ditinjau agar tidak menghambat akses terhadap barang modal impor yang dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas dan inovasi industri domestik. Tanpa komponen yang tepat, industri tidak akan mampu bersaing di pasar global.

Ketiga, penting bagi Indonesia untuk memperkuat integrasi ke dalam rantai nilai global (GVC). Negara-negara seperti Vietnam telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam GVC dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perdagangan internasional, Indonesia dapat memanfaatkan potensinya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak pelak, Indonesia harus berani merombak kebijakan yang ada dan beradaptasi dengan dinamika pasar global agar tidak terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Darurat Deindustrialisasi: Antara Idealisme dan Pragmatisme Kebijakan appeared first on INDONESIAWATCH.

Di tingkat regional, Indonesia tetap stabil di posisi ke-11. Center for Market Education Indonesia (CME ID) bermitra dengan Property Rights Alliance berkontribusi pada laporan tahunan dengan analisis Indonesia.

Laporan IPRI 2024 secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara berpendapatan tinggi memiliki perlindungan hak kepemilikan yang lebih kuat, sementara negara-negara berpendapatan menengah ke bawah seringkali membatasi secara signifikan kepemilikan asing atas kekayaan intelektual dan investasi.

Ketimpangan ini menegaskan pentingnya peran hak kepemilikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lima negara dengan skor tertinggi adalah Finlandia (8,1), Singapura (7,94), Denmark (7,774), Belanda (7,773), dan Selandia Baru (7,66). Negara-negara ini memberi contoh bagaimana kerangka hukum yang kuat dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Di sisi lain, lima negara dengan skor terendah di antaranya Venezuela (1,9), Yaman (2,4), Haiti (2,6), Republik Demokratik Kongo (3,0), dan Chad (3,0). Negara-negara ini menghadapi tantangan serius, seperti ketidakstabilan politik dan lemahnya sistem hukum, yang menghambat hak kepemilikan dan membatasi peluang ekonomi.

Indonesia menunjukkan kinerja terbaiknya pada sub-indeks perlindungan hak atas kepemilikan fisik dengan skor 5,631. Dalam kategori ini, Indonesia menempati peringkat ke-43 dunia dan ke-8 di tingkat regional, naik satu peringkat dalam skala global.

Meski demikian, sub-indeks lingkungan hukum dan politik serta perlindungan hak kekayaan intelektual masih menjadi titik lemah Indonesia. Skor untuk lingkungan hukum dan politik berada di angka 4,402, dengan peringkat ke-67 dunia (naik dari peringkat ke-69 pada 2023).

Sementara itu, perlindungan hak kekayaan intelektual mencatat skor 4,966, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 global, sedikit turun dibandingkan peringkat ke-71 tahun sebelumnya.

Skor Indonesia dan Peringkatnya dalam IPRI 2024 (Doc. CME-ID)

Meski demikian, perlindungan atas hak kepemilikan fisik—seperti disebutkan di atas—lebih baik dibandingkan sub-indeks lainnya, performa sub-indeks ini terus menurun sejak 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya skor pada kategori proses registrasi hak kepemilikan fisik.

Direktur Eksekutif Property Rights Alliance dan editor IPRI, Lorenzo Montanari menyatakan, di tengah tantangan ekonomi global, penguatan perlindungan atas kepemilikan fisik dan kekayaan intelektual menjadi kunci bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kerangka hukum dan politik yang kokoh melindungi aset para penemu dan mendorong inovasi dari para kreator, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dan aman. Selain itu, kerangka ini memberikan rasa aman bagi investor untuk mendukung usaha baru, sehingga memacu inovasi dan kemajuan ekonomi,” ujar Lorenzo Montanari,

Country Manager CME ID, Alfian Banjaransari menekankan perlunya mempermudah proses registrasi hak kepemilikan di Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya mempertahankan tren positif dalam perlindungan lingkungan hukum dan politik selama periode transisi ke pemerintahan yang baru.

“Indonesia setahun belakangan cukup aktif dalam mengadopsi dan meratifikasi sejumlah kesepakatan terkait perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah yang baru perlu melanjutkan tren positif ini agar Indonesia semakin terintegrasi dengan norma-norma internasional,” kata Alfian.

[red]

The post CME-ID: Indonesia Peringkat ke-62 dalam International Property Rights Index 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Data Purchasing Manager’s Index (PMI) yang dirilis S&P Global pada Jumat (1/11) menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke-49,2 pada Oktober 2024. Angka ini tidak berubah dibandingkan September 2024. Tekanan sudah terjadi selama empat bulan, yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2).

Kontraksi empat bulan beruntun ini mempertegas fakta bahwa kondisi manufaktur RI kini sangat buruk. Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama empat bulan beruntun pada awal pandemi Covid-19 pada April-Juli 2020 di mana aktivitas ekonomi dipaksa berhenti karena kebijakan lockdown untuk mengurangi penyebaran virus.

Kontraksi PMI Manufaktur selama empat bulan beruntun pada Juli-Oktober 2024 juga menjadi awal berat bagi Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 20 Oktober. Diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, berarti dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara level di bawah itu berarti kontraksi.

“Manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang lesu pada Oktober, dengan produksi, pesanan baru, dan lapangan pekerjaan semuanya mengalami penurunan marginal sejak September,” tutur Direktur Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, Paul Smith dilansir dari CNBC.

S&P mengungkap manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal dan tidak berubah angkanya karena melemahnya output, pesanan baru, dan tambahan lapangan pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan lesunya pasar manufaktur serta tenaga kerja.

Tumpukan pekerjaan berkurang karena beban perusahaan dalam produksi berkurang menyusul berkurangnya pesanan. Stok barang pun jadi meningkat selama empat bulan beruntun.Yang mengkhawatirkan, keyakinan terhadap prospek ekonomi ke depan juga turun ke level terendah dalam empat bulan.

Paul menambahkan, pelaku bisnis melihat aktivitas pasar tidak memuaskan terutama karena ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan kewaspadaan dan ketidakaktifan di antara klien. Inflasi biaya perusahaan mengecil bahkan di bawah tren historisnya karena kondisi pasar yang lesu.

“Perusahaan berharap bahwa kondisi operasional akan membaik di tahun mendatang dan berharap mendapatkan manfaat dari lingkungan makroekonomi yang lebih stabil untuk membantu memperluas aktivitas bisnis mereka dalam beberapa bulan mendatang,” imbuh Paul.

Dalam catatan S&P, produksi dan pesanan baru turun pada Oktober sehingga memperpanjang tren penurunan menjadi empat bulan. Permintaan pasar yang lesu juga menjadi catatan khusus bagi pelaku usaha. Mereka juga melaporkan daya beli klien lebih rendah. “Hal ini umum terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang dilaporkan menyebabkan penurunan pesanan ekspor baru selama delapan bulan berturut-turut,” tulis S&P dalam laporannya.

Bisnis yang lesu menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja di pabrik mereka. Ini adalah ketiga kalinya dalam empat bulan terakhir perusahaan melakukan layoff atau mengurangi karyawan.

Meski ada penurunan tenaga kerja, tumpukan pekerjaan menurun untuk bulan kelima berturut-turut, bahkan menjadi yang tercepat sejak Januari 2021. Perusahaan bisa mengelola beban kerja dengan baik.

Aktivitas pembelian juga terus menurun untuk empat bulan beruntun karena lemahnya pesanan. Sejalan dengan menurunnya permintaan, ketersediaan stok meningkat di pemasok dan perputaran pesanan lebih cepat selama Oktober.

Inflasi biaya sementara melandai selama Oktober ke level terendah sejak Agustus 2023. Namun, ada kenaikan harga sejumlah bahan makanan karena persoalan panen yang terganggu. “Tingkat inflasi secara keseluruhan tetap signifikan dan menyebabkan beberapa produsen menaikkan tarif mereka meskipun hanya marginal dan di bawah rata-rata,” tulis S&P.

Pelaku bisnis melihat prospek tetap positif meskipun turun secara signifikan. Keyakinan bisnis kini dalam tingkat terendah dalam empat bulan serta di bawah historisnya. “Perusahaan berharap akan stabilisasi kondisi pasar dan pengurangan ketidakpastian geopolitik dalam beberapa bulan mendatang,” S&P mengungkapkan.

Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID) Alfian Banjaransari mengungkapkan, sektor manufaktur Indonesia mengalami tekanan berat empat bulan terakhir yang tercermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang turun.

“Hal ini mengindikasikan menunjukkan penurunan aktivitas produksi dan permintaan. Dibanding dengan kompetitor regional seperti Thailand, Vietnam, dan India, agaknya Indonesia tertinggal karena masalah struktural seperti produktivitas rendah, hambatan regulasi, dan minimnya investasi teknologi,” kata Alfian kepada Indonesiawatch.id.

Selain itu, deflasi ditengarai tengah melanda pasar. Consumer Price Index (CPI) terus mengalami penurunan yang mengindikasikan lemahnya daya beli dan permintaan domestik. “Deflasi rentan memengaruhi kinerja sektor manufaktur jika tidak diatasi. Dengan berkurangnya permintaan domestik, produsen akan kesulitan menjual barang mereka, yang dapat memicu penurunan volume produksi dan margin keuntungan yang lebih kecil,” ujar Afian.

[red]

The post Tantangan Ekonomi Prabowo, PMI Manufaktur Anjlok, Angka PHK Naik appeared first on INDONESIAWATCH.

Secara keseluruhan, skor Indonesia naik sedikit dari 6,94 menjadi 6,96 dalam skala 0 hingga 10. Peningkatan tersebut didorong oleh kemajuan dua dari lima aspek utama indeks—ukuran pemerintah dan kebebasan perdagangan internasional—yang sayangnya dibarengi oleh penurunan skor pada aspek sistem hukum dan hak kepemilikan, akses terhadap mata uang stabil, serta regulasi.

Dari penilaian skor yang ada, untuk aspek ukuran pemerintah naik dari 8,41 menjadi 8,51. Untuk aspek sistem hukum dan hak kepemilikan (disesuaikan dengan ketimpangan gender) turun dari 4,58 menjadi 4,53. Untuk akses terhadap uang stabil turun dari 9,33 menjadi 8,92. Sementara itu, untuk aspek kebebasan perdagangan internasional naik dari 6,52 menjadi 7,04. Terakhir, aspek regulasi turun dari 5,86 menjadi 5,81.

“Kita patut bangga terhadap kemajuan signifikan yang telah dicapai, tidak hanya dalam peringkat keseluruhan, tetapi terutama dalam ukuran pemerintah dan kebebasan perdagangan internasional. Pemerintah yang baru perlu mempertahankan kinerja yang sudah baik ini,” ujar Country Manager CME ID, Alfian Banjaransari.

“Setelah puluhan tahun mengalami peningkatan yang meski lambat namun stabil, kebebasan ekonomi global mencapai puncaknya pada 2019, untuk kemudian mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Selama lebih dari 25 tahun kami melakukan pengukuran, ini adalah sebuah tren yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata peneliti senior di Fraser Institute dan kontributor laporan, Matthew Mitchell.

Kebebasan ekonomi didefinisikan sebagai sejauh mana individu memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan ekonomi secara mandiri, terhadap apa yang akan dibeli, di mana dan bagaimana mereka akan bekerja, serta bagaimana memulai dan menjalankan bisnis—merupakan fondasi utama bagi terciptanya kemakmuran.

Indeks ini mengukur kebebasan ekonomi melalui keterbukaan perdagangan, beban pajak dan regulasi, pengeluaran pemerintah, perlindungan terhadap individu dan hak milik, serta akses warga terhadap uang yang stabil.

Berdasarkan data terakhir tahun 2022, Hong Kong menjadi wilayah dengan tingkat kebebasan ekonomi tertinggi di dunia, meskipun skornya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Posisi kedua ditempati Singapura, disusul oleh Swiss di peringkat ketiga, Selandia Baru di peringkat keempat, dan Amerika Serikat di peringkat kelima.

Di sisi lain, sepuluh negara dengan peringkat terendah dalam indeks ini adalah Yaman (156), Libya (157), Iran (158), Argentina (159), Myanmar (160), Aljazair (161), Suriah (162), Sudan (163), Zimbabwe (164), dan Venezuela sebagai juru kunci di peringkat ke-165.

Masyarakat di negara dengan kebebasan ekonomi tinggi menikmati kemakmuran lebih besar, kebebasan politik dan sipil lebih luas, serta harapan hidup lebih panjang. Pada 2022, PDB per kapita di kuartil teratas mencapai US$52.877, jauh di atas US$6.968 di kuartil terbawah. Kemiskinan ekstrem juga lebih rendah; hanya 1 persen populasi di kuartil teratas hidup dengan kurang dari US$2,15 per hari, dibandingkan 30 persen di kuartil terbawah.

Lebih lanjut, harapan hidup di negara kuartil teratas mencapai 80,5 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan 64,9 tahun di kuartil terbawah. “Saat orang bebas mengejar peluang dan merdeka membuat pilihan ekonomi sendiri, mereka hidup lebih makmur, bahagia, dan sehat,” pungkas Mitchell.

Fraser Institute menyusun laporan tahunan EFW bekerja sama dengan Economic Freedom Network, jaringan lembaga riset dan pendidikan independen di hampir 100 negara dan wilayah. Laporan ini adalah referensi utama kebebasan ekonomi dunia, dengan lebih dari 14.000 kutipan dan hampir 1.000 studi akademik terpublikasi menggunakan data ini.

Laporan ini ditulis oleh mendiang Profesor James Gwartney dari Florida State University; serta Robert A. Lawson dan Ryan Murphy dari Southern Methodist University. Kontribusi tambahan diberikan oleh Matthew D. Mitchell (Fraser Institute), Kevin Grier dan Robin Grier (Texas Tech University), serta Daniel J. Mitchell dari Center for Freedom and Prosperity.

[red]

The post CME-ID: Indonesia Naik dari Peringkat 66 ke 64 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Media di Indonesia tengah ramai memberitakan mengenai deflasi yang melanda Indonesia dan bahaya yang ditimbulkannya. Tentu timbul pertanyaan, apa betul Indonesia tengah mengalami deflasi? Sejauh mana bahaya yang ditimbulkan?

Sesungguhnya bila kita melihat perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini, yang terjadi bukanlah deflasi dalam pengertian sesungguhnya, namun perlambatan inflasi, di mana harga-harga naik lebih lambat atau bahkan turun di sejumlah komoditas akibat kelebihan pasokan atau menurunnya permintaan. Perlu kita ingat, deflasi adalah turunnya harga-harga barang dan jasa secara umum. Jika dilihat dari tahun ke tahun, harga-harga masih cenderung naik (meski dengan laju yang lebih lambat).

Yang perlu digarisbawahi: jika berbicara tentang sejumlah barang yang harganya turun (seperti bahan pangan), boleh jadi itu bukan deflasi, melainkan koreksi pasar karena kelebihan produksi atau menurunnya permintaan; ini disebut sebagai pergerakan harga relatif. Deflasi mengacu pada penurunan harga yang lebih luas di seluruh ekonomi, yang secara teori malah meningkatkan daya beli dengan membuat barang-barang lebih terjangkau; deflasi juga bisa terjadi akibat produktivitas yang meningkat, di mana output tumbuh lebih cepat daripada jumlah uang beredar — kebalikan dari apa yang terjadi saat lockdown selama pandemi.

Lantas, jika demikian apakah hal ini mengindikasikan ekonomi kita baik-baik saja? Tunggu dulu, stagnasi upah dan penurunan lapangan kerja yang dirasakan sebagian besar masyarakat merupakan pertanda masalah yang lebih serius.

Dalam kasus Indonesia, di mana inflasi terus membayangi dari tahun ke tahun, penurunan daya beli kelas menengah tidak bisa serta-merta dijelaskan hanya oleh penurunan harga yang terisolasi (sebagaimana yang ramai diberitakan sebagai deflasi). Inflasi —meski dengan laju yang melambat— secara terus menerus menggerus pendapatan riil masyarakat. Seiring waktu, karena upah tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup, masyarakat menghadapi penurunan kondisi finansial dan daya beli.

Inilah alasan paling masuk akal mengapa konsumen kelas menengah semakin kepepet. Jadi, masalahnya bukan deflasi, melainkan penyesuaian (dan dalam banyak hal penurunan) gaya hidup dan konsumsi rumah tangga akibat inflasi.

Karenanya, sebelum buru-buru mendesak pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat, kita harus sangat berhati-hati: Mendorong konsumsi tanpa mengatasi masalah utama —seperti tekanan inflasi dan distorsi pasar— bisa memperburuk situasi dengan menggerus tabungan masyarakat.

Hal ini karenanya sejatinya inflasi mengurangi daya beli, membuat harga barang semakin mahal, sehingga masyarakat mau tidak mau harus menggunakan tabungan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setelah kebijakan fiskal jor-joran selama era pandemi, deflasi harga pasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan perlu didorong sebagai bentuk koreksi alami.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Pengamat: Bukan Deflasi Yang Harus Kita Waspadai, Melainkan Inflasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Alfian Banjaransari

Country Manager Center for Market Education Indonesia

Indonesia Menghadapi Tantangan Ekonomi Jangka Panjang yang Serius

Sejumlah tantangan ekonomi dihadapi Indonesia sepanjang 2024 mulai dari inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, sulitnya lapangan kerja, dan sempitnya kemudahan berusaha. Selain itu, tingkat produktivitas Indonesia masih perlu diperbaiki terutama di tiga sumber produksi, yakni kapital, tenaga kerja, dan total factory productivity. Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan upaya cerdas dari pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi dan menstimulus investasi. Guna mengupas lebih lanjut terkait tantangan ekonomi Indonesia menjelang transisi pemerintahan baru, Redaksi Indonesiawatch.id mewawancarai Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID), Alfian Banjaransari. Berikut petikan wawancara dengan lelaki alumnus Manajemen Inovasi di University of Manchester, Inggris ini:

Menurut Anda, apakah ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi?

Di atas kertas Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi, tahun ini saja ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5%. Meski demikian, ada sejumlah pertanda bahwa ekonomi kita menghadapi tantangan jangka panjang yang serius. Agar kita memiliki gambaran yang jelas ada baiknya kita mundur dulu sejenak.

Selama periode booming komoditas sumber daya alam (SDA) di dekade pertama tahun 2000-an, Indonesia tumbuh dengan pesat. Sayangnya, kita terlena dan mengabaikan pentingnya diversifikasi ekonomi, terutama pengembangan sektor industri manufaktur. Ketika negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand memperkuat basis industrinya, Indonesia malah mengalami “premature deindustrialization” di mana kontribusi sektor manufaktur kita merosot sebelum sempat berkembang dengan optimal.

Dari data, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang semula berada di kisaran 28% pada awal 2000-an, kini hanya menjadi 19% pada 2020. Hal ini dibarengi dengan kurangnya investasi di sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Betapa tidak, hanya sekitar 10% tenaga kerja kita yang memiliki pendidikan tinggi pada 2019, jauh di bawah standar negara tetangga seperti Malaysia yang hampir 30%.

Akibatnya, saat harga komoditas mulai turun pada pertengahan 2010-an, ekonomi kita terseok-seok. Tingkat pengangguran naik (terlebih selama pandemi Covid-19), sementara kesempatan kerja di sektor manufaktur semakin sedikit. Banyak tenaga kerja kita terpaksa beralih ke sektor informal atau jasa dengan upah rendah, yang akhirnya menekan daya beli masyarakat. Kalau tidak salah, 45% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan miskin.

Masalah ini semakin jelas terlihat dengan pertumbuhan upah yang stagnan, rata-rata hanya tumbuh 1,5% per tahun antara 2015 dan 2020, sangat tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup yang tergerus inflasi. Pada akhirnya, deindustrialisasi dini ini mengakibatkan kesulitan lapangan kerja yang akhirnya menekan kelas menengah.

Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, apakah salah jika Indonesia bergantung ke ekspor komoditas?

Tidak salah jika Indonesia memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki—itu adalah salah satu anugerah Tuhan. Namun, terlalu bergantung pada ekspor komoditas tanpa diversifikasi akan menjadi bumerang, dan inilah yang kita alami saat ini. Sebagai negara yang kaya SDA, kita memang diuntungkan selama harga komoditas tinggi. Saat itu, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat berkat lonjakan ekspor sawit dan minerba (mineral dan batu bara). Namun, ekonomi berbasis komoditas ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ketika harga komoditas turun, ekonomi kita pun ikut tertekan. Permintaan global terhadap komoditas bisa berubah drastis akibat berbagai faktor, seperti inovasi teknologi, perubahan kebijakan lingkungan, atau bahkan ketidakpastian geopolitik. Ketergantungan semacam ini membuat ekonomi kita kurang stabil dan sulit untuk berkembang secara berkelanjutan.

Bagaimana dampaknya terhadap makro ekonomi?

Salah satu dampak langsung dari ketergantungan pada komoditas adalah pada nilai tukar rupiah kita, yang merupakan mata uang yang sangat bergantung pada komoditas (commodities currency). Fluktuasi dalam neraca perdagangan—yaitu selisih antara ekspor dan impor—akan sangat memengaruhi kinerja rupiah. Ketika harga komoditas turun, pendapatan dari ekspor berkurang, yang dapat mengakibatkan defisit neraca perdagangan yang menyebabkan permintaan untuk rupiah menurun sehingga rupiahpun terdepresiasi. Saat ini, kita melihat rupiah melemah hingga mencapai kisaran Rp15.000 hingga 16.000 per USD (dibandingkan dengan akhir era kepemimpinan presiden SBY dimana rupiah berada di kisaran Rp9.000 per USD), yang mencerminkan kerentanan terhadap fluktuasi global.

Masalah lainnya adalah SDA seperti minyak, gas, dan kelapa sawit, cenderung menghasilkan pekerjaan bernilai tambah rendah. Sektor ini tidak menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar atau menciptakan inovasi yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara yang telah berhasil “naik kelas” seperti Korea Selatan dan Taiwan, fokus pada industri bernilai tinggi seperti teknologi, manufaktur, dan jasa. Mereka tidak lagi bergantung pada sumber daya alam tetapi beralih menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis inovasi dan keterampilan.

Memang, terlalu bergantung pada SDA juga menyebabkan kita melupakan investasi di sektor-sektor strategis lainnya, seperti manufaktur dan pendidikan. Tanpa pengembangan sektor industri yang kuat dan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita tidak memiliki fondasi yang kokoh saat siklus harga komoditas menurun.

Lantas sebaiknya bagaimana peran pemerintah? Apakah Indonesia butuh keterlibatan pemerintah yang lebih aktif?

Dalam konteks tantangan ekonomi Indonesia saat ini, penting bagi kita untuk melihat peran dan kedudukan pemerintah. Di satu sisi, kita sebagai rakyat dan pelaku ekonomi memiliki kemampuan unik untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi kebijakan ramah pasar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Misalnya, berdasarkan data Bank Dunia, selama periode 2000 hingga 2019, negara-negara yang menerapkan reformasi ekonomi berbasis pasar, seperti Vietnam, mencatat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata di atas 6%.

Namun, pasar juga memiliki keterbatasan, dan di sinilah peran pemerintah selaku regulator. Pemerintah perlu fokus pada menciptakan aturan main yang memungkinkan pasar berfungsi dengan baik, termasuk menjaga persaingan sehat, memastikan transparansi dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak kepemilikan.

Bagaimana tantangan Indonesia dalam hal daya saing?

Kalau kita boleh jujur, Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam hal daya saing. Menurut Laporan Daya Saing Global 2019 oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 51 dari 141 negara, jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Kelemahan dalam infrastruktur, sistem pendidikan, dan iklim investasi menunjukkan bahwa pasar memerlukan dukungan yang tepat dari pemerintah untuk berkembang secara optimal. Pemerintah juga harus menjaga agar semua pelaku pasar memiliki kesempatan yang sama. Dengan menciptakan level playing field, seperti memangkas birokrasi yang menghambat usaha kecil, pemerintah dapat membiarkan inovasi dan persaingan berkembang. Alih-alih, intervensi yang tidak perlu dapat menciptakan distorsi pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap bijak dan berfokus pada perannya sebagai regulator yang mendorong inovasi dan pertumbuhan.

[red]

The post Indonesia Menghadapi Tantangan Ekonomi Jangka Panjang yang Serius appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Dengan kebijakan QE Tiongkok, dana segar yang mendadak berlimpah dapat memicu investasi yang salah sasaran di Indonesia.

Tiongkok akhirnya melonggarkan likuiditas perbankannya melalui kebijakan quantitative easing (QE) untuk menghidupkan ekonomi nasional Tiongkok. Akses permodalan yang melimpah ini tentu akan berdampak kepada Indonesia yang sangat tergantung kepada Tiongkok sebagai mitra dagang utamanya. Betapa tidak, peningkatan permintaan dari Tiongkok dapat mendorong ekspor komoditas Indonesia seperti: batu bara, minyak kelapa sawit, karet, dan lainnya.

Di sisi lain, aliran investasi asing (foreign direct investment/FDI) dari Tiongkok tak pelak akan memberi stimulus ekonomi dalam negeri. Namun, kita jangan sampai lengah dan menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dengan ketahanan ekonomi jangka panjang. Pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto perlu fokus memperkuat ekonomi nasional agar tidak terlalu mengandalkan faktor eksternal seperti komoditas dan likuiditas asing, yang sangat rentan pasang surut.

Inflasi Mengintai

Meski peningkatan ekspor perlu disambut gembira, ada risiko inflasi yang perlu diwaspadai. Lonjakan permintaan global (dalam hal ini dari Tiongkok) dapat membuat harga komoditas seperti makanan dan bahan bakar melonjak, yang akhirnya membebani konsumen dalam negeri.

Hal ini terjadi karena saat permintaan global naik, produsen cenderung lebih memilih pasar ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi, sehingga pasokan untuk pasar domestik berkurang. Tahun 2022 inflasi Indonesia mencapai 5,51%, sebagian besar karena faktor eksternal seperti kenaikan harga pangan dan energi global, ditambah dengan kebijakan fiskal yang jor-joran pasca pandemi.

Dengan kebijakan QE Tiongkok, dana segar yang mendadak berlimpah dapat memicu investasi yang salah sasaran di Indonesia. Proyek-proyek boleh jadi akan lebih banyak didorong oleh ketersediaan modal yang melimpah ruah ketimbang permintaan pasar yang riil. Walaupun lapangan kerja mungkin meningkat dalam jangka pendek, risiko besar muncul ketika dana ini habis. Indonesia akan terancam krisis, terutama di tengah tekanan inflasi yang semakin berat.

Bank Indonesia perlu berhati-hati menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menaikkan suku bunga secara bertahap sesuai kondisi pasar, untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mematikan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, reformasi subsidi—khususnya di sektor bahan bakar—dapat menjadi tameng untuk melawan guncangan inflasi yang lebih besar. Ini bisa jadi kesempatan bagi pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunjukkan kesungguhannya dalam menjaga stabilitas fiskal.

Bukan Sekedar Proyek Mercusuar

Aliran modal dari dari Tiongkok memang memberi keuntungan jangka pendek, tapi Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam investasi besar-besaran yang boleh jadi bermasalah, seperti yang dialami beberapa negara lain, misalnya Sri Lanka.

Alih-alih fokus pada proyek besar yang belum tentu menguntungkan, lebih baik Indonesia fokus pada sektor-sektor yang lebih menjanjikan pekerjaan stabil seperti tekstil dan garmen. Industri ini bersifat padat karya dan cocok untuk Indonesia yang memiliki biaya tenaga kerja yang (relatif) rendah. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekspor alas kaki dan pakaian yang lebih bernilai tinggi.

Memperkuat Ketahanan Domestik

Ke depannya, ketahanan ekonomi Indonesia bergantung pada investasi di sektor pendidikan, infrastruktur, dan inovasi teknologi. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja lewat pendidikan vokasi dan teknis sangat penting untuk memenuhi permintaan industri manufaktur maupun industri baru. Perbaikan infrastruktur pelabuhan dan transportasi juga krusial untuk menarik investor global.

Di sisi lain, reformasi iklim usaha agar lebih ramah bisnis dan akses kredit yang lebih luas untuk UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam, sehingga Indonesia tidak selalu terombang-ambing pada pasang surut permodalan asing.

Ekonomi digital juga punya potensi besar, apalagi dengan banyaknya populasi Indonesia yang muda dan melek teknologi. Investasi strategis di sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Intinya, kita perlu menyeimbangkan antara keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan domestik jangka panjang, agar ekonomi Indonesia lebih tangguh dan tahan guncangan di tengah ketidakpastian global.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Saat Aliran Modal Tiongkok Banjiri Indonesia: Untung atau Buntung? appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Proteksionisme juga menghambat daya saing jangka panjang. Industri dalam negeri cenderung bermain aman dan kurang terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas.

Kinerja manufaktur Indonesia tengah disorot. Berita penutupan pabrik dan PHK karyawan terus mewarnai keseharian kita, seolah meniscayakan senjakala manufaktur Indonesia. Agaknya, sudah waktunya kita bercermin dan berbenah. Dalam kondisi seperti ini, ada baiknya kita menoleh ke negara tetangga sembari mengambil peajaran.

Tengoklah Vietnam, yang dalam dasawarsa terakhir berhasil memanfaatkan peluang perdagangan global dengan bergabung ke dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement atau FTA). Sementara itu, Indonesia terhitung lambat mengadopsi perjanjian-perjanjian tersebut sehingga menghambat daya saing, terutama di sektor manufaktur.

Keikutsertaan Vietnam dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP misalnya, membuka akses ke pasar seperti Jepang, Kanada, dan Australia. Akibatnya, sektor tekstil dan alas kaki yang menjadi andalan Vietnam (sekaligus saingan berat Indonesia) dapat berkembang pesat.

Selain itu, keanggotaan Vietnam dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, blok perdagangan terbesar di dunia, semakin mengintegrasikan ekonominya dalam rantai pasok global. Indonesia sendiri, meski telah tergabung dalam RCEP, belum memanfaatkan keanggotannya secara optimal. Apa pasal?

Kebijakan proteksionis menjadi alasan lambatnya Indonesia dalam meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan bebas. Betapa tidak, kebijakan proteksionis sendiri terwujud dalam kebijakan tarif tinggi, persyaratan kandungan lokal, dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri dari kompetisi. Namun, strategi ini justru malah menjadi bumerang jika tujuan kita meningkatkan ekspor.

Mengapa demikian? Dalam perdagangan global yang diatur oleh prinsip Most Favored Nation (MFN) di bawah WTO, Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota. Ini menghalangi Indonesia menawarkan keuntungan khusus dalam perjanjian perdagangan bilateral dan regional.

Dengan tetap mempertahankan tarif impor tinggi, Indonesia malah meningkatkan biaya bagi eksportir tanah air, terutama mereka yang bergantung pada bahan baku impor, sehingga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional.

Proteksionisme juga menghambat daya saing jangka panjang. Industri dalam negeri cenderung bermain aman dan kurang terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas. Sementara itu, negara seperti Vietnam, yang lebih terbuka pada perdagangan, berhasil mengakses pasar lebih besar dan meningkatkan investasi asing.

Jangan Sampai Lolos

Lambatnya Indonesia dalam meratifikasi perjanjian perdagangan bebas, seperti Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), menghambat daya saing industri nasional. Vietnam, yang sudah menikmati akses bebas tarif ke Uni Eropa melalui EVFTA, unggul dalam pasar tekstil dan alas kaki, sementara eksportir Indonesia masih harus menghadapi tarif tinggi.

Selain itu, birokrasi yang lambat dan hambatan regulasi memperlambat negosiasi perjanjian dagang. IEU-CEPA, yang telah mandek selama delapan tahun (!), terhambat oleh isu akses pasar dan standar lingkungan yang tak kunjung terselesaikan

Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia perlu mempercepat negosiasi perdagangan bebas, terutama IEU-CEPA untuk membuka akses bebas tarif ke pasar utama dunia. Pada saat yang sama, pemerintah harus mengatasi masalah produktivitas rendah dan regulasi yang menghambat potensi industri domestik.

Dengan membuka diri untuk perdagangan bebas, Indonesia akan lebih terintegrasi dalam rantai pasok global, sekaligus menarik investasi asing masuk, yang pada akhirnya akan memperkuat sektor manufaktur.

Sejatinya, Indonesia dapat meneladani strategi perdagangan Vietnam. Dari luar, kebijakan proteksionis berbalut retorika nasionalis mungkin tampak melindungi industri dalam negeri, tetapi justru menghambat pertumbuhan karena mengisolasi ekonomi dari pasar global (yang sebetulnya menjadi tujuan ekspor).

Perubahan strategi penting untuk memastikan kita tidak tertinggal, sementara negara-negara tetangga seperti Vietnam terus melaju ke depan. Dengan mengadopsi strategi perdagangan yang lebih terbuka, Indonesia tidak hanya bisa mengamankan posisi yang lebih baik di pasar global, tetapi juga memperkuat sektor manufakturnya di jangka panjang.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Perkuat Ekspor Manufaktur, Indonesia Perlu Teladani Vietnam appeared first on INDONESIAWATCH.