‎Presiden IFRC, Kate Forbes, menyampaikan ucapan selamat kepada JK melalui surat setelah Pemerintah Indonesia (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan PMI JK.

Baca juga:

Dualisme PMI JK Vs Agung Laksono, Pemerintah Nyatakan Kepengurusan Ini yang Sah

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas menyatakan bahwa ‎kepengurusan PMI di bawah Ketum JK periode 2024-2029 merupakan kepengurusan yang sah.

“Kami ingin menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Anda sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI),” kata Kate dikutip pada Sabtu, (21/12).

IFRC menilai PMI mempunyai komitmen dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, menumbuhkan ketahanan, dan memperluas jangkauan kolaborasi regional telah menjadi sumber kekuatan dalam jaringan IFRC dan masyarakat ASEAN.

“Kami melihat PMI sebagai bagian integral dalam mendorong kerja sama antarrekan dan membangun kawasan kapasitas untuk melakukan aksi kemanusiaan, tidak hanya pada jaringan IFRC namun juga pada jaringan gabungan kami kontribusinya terhadap ASEAN,” katanya.

‎IFRC atau Bulan Sabit Merah optimistis PMI dapat menjadi acuan utama dalam membangun ketahanan komunitas di Asia Tenggara Dengan meningkatnya pengaruh, positioning, dan keterlibatan aktif Indonesia dan PMI di kawasan dan lanskap global.

“Kami sangat menantikan untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang terus berkembang untuk memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

The post Bulan Sabit Merah Ucapkan Selamat kepada JK Kembali Pimpin PMI appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Hukum (Menhum), Supratman Andi Atgas, ‎di Jakarta, Jumat, (20/12), menyampaikan, keputusan tersebut setelah melakukan kajian terjadinya dualisme kepemimpinan PMI.

Baca juga:

Palang Merah Indonesia Pecah, JK Polisikan Agung Laksono

Ia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Kemenkum melakukan kajian terhadap ‎Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI.

“Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,” katanya.

Supratman menyampaikan, ini merupakan jawaban pemerintah atas dualisme kepemimpinan PMI. Pihaknya juga telah melayangkan surat balasan kepada PMI JK.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum memberi pengakuan kepada kepengurusan PMI yang dipimpin oleh JK. Ia menyebutkan, AD/ART kelompok JK adalah sah, maka kepengurusan PMI pun mengikuti AD/ART tersebut.

‎Terkait keputusan tersebut, JK mengatakan, pengakuan dari Kemenkum ini sekaligus mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang beredar belakangan ini.

“Maka isu-isu tentang adanya pengurus baru [di luar kepengurusan JK] bisa dijelaskan, prinsip PMI internasional adalah hanya satu PMI di setiap negara. Saya kira persoalannya [dualisme kepemimpinan] telah selesai,” katanya.

Untuk diketahui, kemunculan dualisme kepemimpinan PMI dimulai sejak Munas PMI ke-22. Dalam Munas itu, JK terpilih sebagai ketua PMI untuk ketiga kalinya.

Kelompok Agung Laksono kemudian menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan untuk menetapkan pemimpin baru. Perkara ini kemudian dimediasi oleh Kemenkum.

[red]

The post Dualisme PMI JK Vs Agung Laksono, Pemerintah Nyatakan Kepengurusan Ini yang Sah appeared first on INDONESIAWATCH.