“Saya sampai saat ini belum melihat, belum melihat bahwa ada etika yang dilanggar,” kata Emrus dihubungi pada Selasa, (31/12).

Baca juga:
Pengamat: Pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD soal Kenaikan PPN, Aneh

Karena itu, Emrus mempertanyakan apakah sikap dari anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan ini haruskah dilaporkan ke MKD DPR, terlebih banyak juga masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

‎“Apakah perlu dilaporkan ke MKD? Nah, jadi pelaporan ini bisa saja bernuansa politik toh,” ucapnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, sikap atau pandangan tersebut meski UU atau aturan kenaikan PPN ini sudah disahkan, tidak serta merta membungkam untuk berpendapat di negara demokrasi.

“Tidak serta-merta kita melihat semata-mata melanggar undang-undang atau tidak melanggar. Justru substansinya adalah untuk kepentingan rakyat atau tidak,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Emrus, kalau demi kepentingan rakyat, suatu aturan atau perundang-undangan yang telah disahkan pun direvisi atau dibatalkan dan sudah ada mekanismenya.

“Jangankan undang-undang, konstitusi bisa kita ubah kalau memang yang terbaik adalah untuk rakyat, tidak menaikkan pajak undang-undangnya yang diubah,” ucapnya.

“Konsep berpikirnya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa diubah di republik ini, di dunia ini kecuali kitab suci,” tandasnya.

Lebih ‎lanjut Emrus menyampaikan, UU yang telah disahkan bisa merevisi atau bahkan dibatalkan karena tidak berpihak kepada rakyat selaku pemilik kekuasaan tertinggi.

Terlebih lagi, perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga menaikkan PPN akan membebani rakyat. Meskipun tarif PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah, namun Emrus berpendapat, ini akan berdampak pada harga barang-barang lainnya.

Selain itu, kata Emrus, Prabowo Subianto dalam kampanyenya politiknya sebagai capres beberapa waktu lalu, berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak.

“Ketika kampanye, itu suatu hal yang positif bagi rakyat. Artinya apa, Prabowo ketika campaign ada di pihak rakyat,” katanya.

‎Rieke diadukan ke MKD DPR oleh Alfajri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024. Dia menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataanya yang bermuatan provokasi di media sosial.
[red]

The post Pengamat: Sikap Rieke Tolak Kenaikan PPN Belum Ada Usur Langgar Etik appeared first on INDONESIAWATCH.

Mencermati sesi debat paslon terakhir, Emrus berkeyakinan pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan memenangkan kontestasi melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

“Saya berhipotesa Pramono-Rano akan memenangkan Pilkada dalam satu putaran. Hal ini melihat bahwa elektabilitas Pramono-Rano terus mengalami kenaikan atau peningkatan. Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono elektabilitasnya sempat naik lalu stagnan beberapa pekan terakhir,” kata Emrus Sihombing kepada Indonesiawatch.id.

Selain memiliki keunggulan elektoral, Pramono-Rano juga memiliki program kerja yang dianggap rasional bagi masyarakat Jakarta. “Pramono-Rano juga dirasa unggul dan kompetitif dalam menawarkan program dan visi bagi rakyat Jakarta terutama program mengatasi kemacetan dan penanggulangan banjir,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya menyebut masih ada waktu bagi paslon RK-Suswono mengejar ketertinggalan elektabilitas. “Meski waktunya sempit tapi masih ada waktu (paslon lain) untuk mengejar. Mumpung sekarang masih masa kampanye,” pungkasnya.

[red]

The post Emrus Sihombing: Pramono-Rano Diyakini Menang Satu Putaran appeared first on INDONESIAWATCH.

Presiden Prabowo Subianto disebut kembali memakai taktik diplomasi peci hitam ala Sukarno. Istilah ini muncul karena kebiasaan Sukarno atau Bung Karno memakai peci hitam dalam sejumlah kesempatan, termasuk acara penting kenegaraan dan bertemu dengan tokoh penting dunia.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengapresiasi langkah Prabowo dan rombongan memakai peci hitam dalam pertemuan resmi dengan negara lain dalam lawatan perdananya.

“Kita lihat peci ini sebagai simbol nasional Indonesia. Prabowo sangat menghormati budaya Indonesia dan Bung Karno sebagai pendiri bangsa. Peci hitam juga dipakai tokoh nasional, Bung Karno, dan pejuang kita,” kata Emrus Sihombing dilansir dari TribunNews.

Melalui peci hitam, Prabowo dinilai turut mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Emrus juga mendorong para pejabat di Indonesia membudayakan penggunaan peci hitam saat bertugas.

“Para pejabat kita, dari tingkat kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai menteri dan presiden-wakil presiden idealnya memakai peci saat melaksanakan tugas,” kata Emrus.

Prabowo memakai peci hitam saat bertemu Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS, Joe Biden. Prabowo dan para menteri juga kompak memakai peci hitam saat menghadiri KTT APEC 2024 di Peru.

Termasuk saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 17 November 2024.

“Menurut saya, penggunaan peci dapat menegaskan simbol ke-Indonesiaan kita. Bukankah Jepang pakai simbol negaranya juga dengan kimono? Bukankah India juga pakai pakaian khas mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Emrus menilai penggunaan peci hitam bisa terus diterapkan Prabowo dan para pejabat negara di setiap tugas kenegaraan. Baik saat pertemuan bilateral antarnegara maupun tugas dalam negeri.

“Apa yang dilakukan Prabowo baik sekali, saya apresiasi, sehingga nilai kita, budaya kita, tercermin dari pemakaian peci Pak Prabowo di setiap kunjungan ke luar negeri maupun di dalam negeri,” tutur Emrus.

Selain itu, menurutnya peci hitam sebagai identitas nasional bisa diterapkan di setiap kalangan. Ia menegaskan, peci hitam bukan simbol agama tertentu. “Peci untuk pluralitas, tidak untuk suatu agama tertentu. Tapi simbol keindonesiaan baik latar belakang suku maupun agama yang berbeda,” pungkasnya.

[red]

The post Prabowo Adopsi Diplomasi Peci Hitam ala Bung Karno, Pengamat Komunikasi Politik Beri Pujian appeared first on INDONESIAWATCH.

Rekomendasi nama Andika-Hendrar disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawatisoekarnoputri dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Gelombang Tiga di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan secara resmi pengusungan tersebut di hadapan kader partai dan awak media. “Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi,” ujar Hasto Kristiyanto.

Sinyal Andika bakal diusung partai banteng moncong putih di Pilkada Jateng sebelumnya sempat disampaikan sejumlah elite PDIP, termasuk Hasto hingga Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan, peluang Andika diusung PDIP terbuka lebar karena ia saat ini merupakan kader PDIP.

Alasan lain, Andika memiliki latar belakang militer sehingga berpotensi disiapkan untuk menantang Ahmad Luthfi yang berlatar belakang polisi dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Bahwa ada background itu mungkin bisa menjadi pertimbangan tapi yang utama bukan itu, karena Pak Andika sekarang masuk PDIP, dia anggota,” kata Ganjar.

Andika merupakan mantan Panglima TNI yang pada Pilpres 2024 lalu resmi bergabung dengan PDIP. Di Pilpres 2024, ia didapuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Di Pilgub Jateng, menantu dari mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono itu akan bertarung dengan Ahmad Luthfi yang diusung Partai Gerindra.

Gerindra memasangkan Komjen Ahmad Luthfi dengan politikus PPP Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng. Keputusan Gerindra tersebut menggugurkan rencana mereka mengusung putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Cawagub Jateng karena belum cukup umur untuk ikut melenggang di Pilkada 2024.

Pemerhati Politik Emrus Sihombing menyatakan, keputusan PDIP mengusung Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa di Pilkada Jateng sebagai keputusan yang tepat. Menurutnya, Andika sudah memiliki popularitas dan tingkat keterkenalan yang baik di publik mengingat posisinya yang pernah menjabat Panglima TNI.

“Ini juga suatu kejutan dari sisi kepangkatan, biasanya para kandidat calon kepala daerah provinsi biasanya pensiunan bintang dua atau bintang tiga, ini [Jenderal] bintang empat, yang pernah memimpin nomor satu di TNI, menjadi kandidat di Jawa Tengah,” ujar Emrus Sihombing ketika dihubungi Indonesiawatch.id.

Ia mencatat preseden di mana Letjen TNI (Purn.) Edy Rahmayadi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2018-2023 yang waktu itu diusung Partai Gerindra. Andika memiliki tiket maju di Pilgub Jateng karena ia sudah tercatat sebagai kader partai. Hal ini berbeda dengan Anies Baswedan yang dikabarkan akan diusung PDIP tapi belum berstatus sebagai kader partai.

“Andika Perkasa sudah jadi kader di PDI Perjuangan, sudah punya KTA (Kartu Tanda Anggota). Artinya, bahwa PDI Perjuangan mencalonkan beliau di kandang banteng. Maknanya adalah PDI Perjuangan mengirim kader terbaik untuk bisa bertarung di sana untuk memenangkan Pilkada,” kata Emrus.

Founder Gogo Bangun Negeri (Gobari), Lembaga Survey & Konsultan Komunikasi Politik memprediksi, KIM yang mengusung Ahmad Luthfi akan mengalami penurunan elektoral setelah Jenderal Polisi bintang tiga batal berduet dengan Kaesang Pangarep.

“Karena itu, Andika Perkasa berpeluang menang di sana, karena Luthfi tidak lagi full team, karena full team-nya Kaesang. Itu pasti mempengaruhi elektabilitas. Dengan dikirimnya kader luar biasa dari PDIP saya melihat kandang banteng tetap akan menjadi kandang banteng di Pilkada Jawa Tengah,” pungkasnya.

[red]

The post Adu Tarung Andika Perkasa-Ahmad Luthfi di Pilkada Jawa Tengah appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga Hartarto. Mereka di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar.

“Ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo, yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby (Bobby Adhityo Rizaldi), ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus,” kata Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Terlepas dari usulan tersebut, Agus menegaskan semua tergantung pada pilihan yang disepakati kader saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Diketahui, Golkar baru akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) untuk menentukan jadwal munas atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

“Itu terserah nanti di Munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang,” ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Sementara untuk nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang masuk dalam bursa Ketum Golkar, Agung mengaku belum mendengar hal tersebut. “Saya belum tahu. Kita lihat ke depan,” tutur Agung Laksono.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto tak mengungkap jelas alasan pengunduran dirinya. Secara normatif ia membeber dua alasan, yakni ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Agung memastikan keputusan mundur Airlangga murni sikap pribadi. Ia membantah ada tekanan partai atau faksi di Golkar yang mendesak Airlangga turun jabatan. “Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung.

Menurutnya, keputusan tersebut juga tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar. “Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada,” ucapnya.

**

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai peristiwa mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Airlangga bukanlah sesuatu yang spontan tetapi lebih kepada fenomena by design. “Saya melihatnya mastermind-nya bukan Airlangga Hartarto. Masak dia (Airlangga) mundur sebelum habis masa jabatan. Berarti kan dia enggak bertanggung jawab,” kata Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Emrus menduga dalang atau pengatur skenario mundurnya Airlangga berkaitan dengan relasi kuasa atau tokoh yang punya kuasa. “Mundur sebelum habis masa jabatan berarti ada kekuatan kuasa, ada relasi kuasa di situ. Golkar adalah partai yang tidak ada tokoh sentral sehingga terbuka peluang menerima kekuatan kuasa dari luar. Kenapa ada kuasa dari eksternal karena partai ini tidak ada [tokoh] yang powerful,” tuturnya.

Founder Lembaga Konsultan dan Survei Gogo Bangun Negeri itu menyatakan, mundurnya Airlangga disinyalir akan mempercepat suksesi di tubuh Golkar. Sehingga, Airlangga berperan “memukul gong” untuk adanya suksesi Ketua Umum Golkar. “Saya kira secara akal sehat bisa diterima ini untuk mempercepat suksesi karena di ruang publik sudah diwacanakan bermacam tokoh,” ujar Emrus.

Menurutnya, kandidat Ketum Golkar berasal dari internal dan eksternal partai. “Ada dua sosok yang disebut-sebut dari internal Golkar, yakni AG (Agus Gumiwang Kartasasmita) dan B (Bahlil Lahadalia). Juga ada yang diwacanakan dari luar partai. Ada yang senior, ada yang yunior. Di mana senior dan yunior ini punya relasi keluarga,” ucap Emrus.

Emrus tak membeber relasi kuasa yang dimaksud. Namun, di publik bermunculan nama tokoh elite yang digadang berpotensi memegang tampuk pimpinan Golkar. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga putra sulungnya sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. “Yang jelas nama yang saya sebut itu berasal dari mekanisme Top Down, bukan Bottom Up,” singkatnya.

Menurutnya, jika Golkar ingin tetap besar dan eksis maka pimpinannya harus berasal dari bawah atau kadernya sendiri. “Maka dengan demikian Golkar akan semakin solid ke depan, Golkar akan semakin ideologis. Kalau semakin solid dan ideologis, Golkar akan sulit diintervensi oleh kekuasaan,” Emrus menjelaskan.

Ia menyarankan agar Ketum Golkar berasal dari struktural partai serta menjabat sebagai pengurus DPP partai. “Kalau Golkar ingin solid dan ideologis harus berbasis kepada konstitusi mereka, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tetapi ketika tidak sesuai konstitusi dan dipaksakan karena pengaruh kuasa dan relasi kuasa dari luar, konsekuensinya maka Golkar akan semakin pragmatis dan menurun ideologisnya,” papar Emrus.

**

Terpisah, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah adanya intervensi dari luar partai di balik pengunduran diri Airlangga. “Pak Airlangga itu manusia yang mandiri. Pak Airlangga tentu mempunyai pertimbangan yang matang sampai mengambil keputusan yang sepenting itu,” kata Ahmad Doli dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Minggu (11/8).

Menurut Doli, mundurnya Airlangga dari tampuk ketua umum sudah dipertimbangkan secara matang. “Pak Airlangga sudah memikirkan bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar, kebaikan bangsa dan negara,” tutur Doli.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan campur tangan Istana atau Presiden Jokowi. “Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari Dwipayana.

[red]

The post Airlangga Mundur, Suksesi Golkar Dipercepat, Kandidat Pengganti Menguat appeared first on INDONESIAWATCH.

Banyak daerah saat ini berpotensi hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada di antaranya pada Pilkada Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, partai politik saat ini sudah mengedepankan pragmatisme. Yakni, terfokus memenangkan kontestasi semata dengan memborong dukungan dari banyak partai. “Bahkan, di suatu daerah tertentu selain di Jakarta bisa saja mereka (parpol) merangkul semua partai politik sehingga tidak ada kandidat sebagai kompetitor yang dikenal sebagai kotak kosong,” ujar Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Menurut Founder Lembaga Konsultan dan Survei Gogo Bangun Negeri itu, dalam konteks demokrasi substansial atau Demokrasi Pancasila, fenomena kotak kosong harus ditiadakan. “Saya mendorong Bapak Presiden (Jokowi) untuk membuat Perppu bahwa tidak dibolehkan dalam satu kontestasi politik di daerah, kandidat berhadapan dengan kotak kosong. Sebab, indikasi itu ada kalau kita melihat KIM Plus. Karena KIM Plus itu kan berpotensi berhadapan dengan kotak kosong,” katanya.

Dirinya membeberkan alasan kenapa fenomena kotak kosong haram dalam demokrasi. Pertama, dalam demokrasi substansial, rakyat merupakan penentu kemenangan. “Kalau rakyat memilih, masak milih kotak kosong, kan benda mati, sementara kita berasaskan Pancasila kemanusiaan. Yang paling penting dalam demokrasi adalah bagaimana menumbuhkan demokrasi dan memenangkan hati rakyat,” ujarnya.

Kedua, kotak kosong bukan tradisi yang baik bagi negara besar dan beradab seperti Indonesia. “Memborong partai adalah suatu tindakan yang tujuannya adalah bagaimana supaya bisa menang, berarti orientasinya kekuasaan, berarti Machiavellian, menghalalkan segala cara buat menang. Itu bukan semangat yang dibangun oleh Founding Father,” katanya.

Emrus menyatakan setidaknya harus ada dua paslon yang bertarung dalam Pilkada. “Harus dua paslon atau tiga paslon, tapi jangan dibuat juga dua paslon, tapi yang satu boneka. Jadi pura-pura demokrasi, karena dalam politik itu bisa disiapkan calon buat kalah, bisa begitu,” tuturnya.

Karena itu, Emrus mendukung kemunculan sejumlah tokoh dalam pentas Pilkada. Jakarta sebagai episentrum politik nasional sejatinya memunculkan banyak nama atau tokoh yang bertarung. “Ada yang mengusung Anies, ada yang mengusung Ridwan Kamil, ada yang mengusung Ahok itu justru baik buat rakyat. Kotak kosong itu yang justru memalukan bagi demokrasi kita,” ucap komunikolog Indonesia itu.

Meski demikian, Emrus membubuhkan sedikit catatan terkait kemunculan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Menurutnya, RK lebih cocok bertarung di kontestasi politik Jawa Barat melihat DNA politiknya. Bahkan, RK juga bisa menjadi tokoh yang layak dimajukan dalam Pilpres mendatang.

“Saya kira Ridwan Kamil harus punya sikap ke DPP Golkar karena dia sudah merawat suara di lumbung suara nasional, yakni Jawa Barat. Dia sebaiknya tetap di Jawa Barat. Tetapi ini ada bargaining politik supaya Ridwan Kamil bisa berpasangan dengan calon wakil gubernur tertentu untuk kepentingan pragmatis, jangan demikian,” katanya.

Menurutnya, kabar RK bakal maju di Pilkada Jakarta memunculkan fenomena tersendiri khususnya di kalangan analis politik. “Jadi, saya menyarankan Ridwan Kamil sebagai tokoh ideologis, tetap di Jawa Barat. Kalau bisa dari Jawa Barat langsung menjadi calon presiden, jangan menjadi gubernur lagi,” ucapnya.

Emrus juga menyayangkan adanya fenomena menjadikan PDIP sebagai musuh bersama, sehingga partai besutan Megawati Sukarnoputri itu kesulitan mencari teman koalisi di pilkada 2024. Menurutnya, doktrin politik Marchiavellli tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya melalui calon yang diusung partai politik lain karena adanya aksi borong partai.

“Jangan sampai salah satu paslon melakukan aksi borong partai dan menjadikan partai lain sebagai musuh bersama, itu namanya politik Marchiavelli,” pungkasnya.

[red]

The post Kotak Kosong Pilkada, Aksi Borong Partai, Pengamat: Kita Butuh Perppu! appeared first on INDONESIAWATCH.