“Kami sudah memberikan waktu yang kami pandang cukup dan cara yang menurut kami sangat terhormat kepada manajemen Telkomsel untuk memberikan keterangan mengenai dugaan KTP ganda salah seorang Direksi mereka. Tapi tidak ada keterangan apa pun hingga saat ini, itu hak dan pilihan mereka mau jawab atau tidak, tapi kami pun punya hak untuk melaporkannya,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, kata Yusri, pihaknya segera akan membuat laporan secara resmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana KTP ganda tersebut.

“Pekan depan kami akan laporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya, biar Polda yang menyelidiki dan menyidiknya atas bukti-bukti yang kami akan sampaikan,” ungkap Yusri.

Pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) ganda menurut Yusri jelas melanggar Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 25 juta.

Selain itu menurut Yusri, CERI akan meminta Polda Metro mengusut kebocoran data nomor ponsel pelanggan Telkomsel kepada pengelola Pinjaman Online (Pinjol), sebab banyak konsumen merasa diteror sepanjang hari dan sepanjang bulan ditawarkan pinjol, ini bentuk teror terselubung akibat ada oknum di Telkomsel menjual nomor ponsel pelanggannya, sangat merusak privasi pelanggan.

Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Tender SIM Card

Sementara itu, kata Yusri, ada dugaan kejanggalan pelaksanaan tender pengadaan SIM Card Tahun 2025. General Manager Commerce, General Procurement and PO Management Telkomsel Nur Yunianto melalui surat tertanggal 20 Maret 2025 menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan proses tender sesuai ketentuan GCG.

Selain itu, Nur juga menyatakan bahwa hasil evaluasi administrasi dan teknis telah disampaikan kepada masing masing peserta tender pada tanggal 14 Maret 2025.

Nur juga mengaku, pada tanggal 19 Maret 2025 telah dilakukan pertemuan antara PT Telekomunikasi Selular dan perwakilan peserta tender yang belum memenuhi persyaratan teknis Telkomsel pada tahap evaluasi teknis guna menjelaskan dasar dan penilaian di tahapan ini.

“Adapun berkenaan dengan permintaan informasi mengenai proses tender lebih mendalam, mohon maaf dikarenakan proses tender sedang berlangsung dan adanya klausul kerahasiaan (NDA) antar peserta tender maka Telkomsel tidak dapat
menyampaikan informasi lebih mendetail. Hal mana, klausul kerahasiaan ini juga mengikat dan mandatory bagi para peserta tender sedari awal mengikuti proses tender,” tutup Nur.

Yusri menyatakan CERI menghormati dan mengapresiasi atas penjelasan normatif pihak Telkomsel, namun CERI memiliki fakta-fakta yang bertolak belakang.

“Jadi terkait proses tender ini kami dalam posisi wait and see, jika tender ulang maka kami balik kanan, namun jika diteruskan tahapannya maka kami segera akan gelar bukti-bukti ke penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kami sudah kordinasi dengan Ketuanya,” tutup Yusri.

[red]

The post Direksi Telkomsel Mau Dipolisikan Pekan Depan, karena KTP Ganda & Kebocoran Data appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara PSSI untuk menjadi juara membutuhkan bantuan negara mantan penjajah, itupun masih jauh dari harapan. Erick Thohir hanya berbekal sukses menjadi even organizer (EO) pada acara pesta kemenangan Jokowi sebagai presiden.

Kemudian karirnya melejit memegang jabatan menteri BUMN sejak 2019 dan jabatan lainnya. Hanya berbekal pengalaman yang seadanya, maka tidak heran jika dikalkulasi kasus korupsi di BUMN sepanjang kepemimpinan Erick Thohir.

Diperkirakan kerugian negara akibat perampokan oleh pejabat BUMN sekitar lebih dari Rp. 1000 Triliun. Mengakibatkan IPK Indonesia 34 di bawah Timor Leste yaitu 43.

Ternyata apa yang terjadi di BUMN tidak paralel dengan semboyan “BUMN hadir untuk negeri”. Karena faktanya “BUMN hadir merongrong negeri”.

Bagaimana tidak, BUMN itu ibarat manusia yang dilahirkan dengan berbagai fasilitas mewah, penyertaan modal negara yang digelontorkan kepada BUMN sangat fantastis, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat keuangan negara.

BUMN yang dilahirkan sebagai anak yang dibesarkan dengan berbagai fasilitas kemewahan, ternyata memiliki tabiat lebih jahat dari malin kundang, tidak saja mendurhakai ibu pertiwi tapi menjarah warisan ibu pertiwi milik anak cucu bangsa ini.

Mencermati sepak terjang BUMN dibawah nakhoda Erick Thohir, apakah Erick Thohir yang layak menyandang predikat sebagai malin kundang, tetap bercokol di atas singgasana BUMN.

Pertanyaan yang menggelitik, namun tidak mengedepankan akal sehat. Jika realitas BUMN sudah hancur lebur, bukan lagi pertanyaan yang diajukan, tapi lebih tepat adalah sebuah pernyataan “Ganti Erick Thohir dan bertanggung jawab secara hukum”. Sejatinya penghianatan terhadap bangsa dan negara, adalah perbuatan paling nista dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Erick Thohir Bawa BUMN Peringkat Pertama Liga Korupsi Internasional appeared first on INDONESIAWATCH.

Kasus import minyak oleh Pertamina Group, dapat dikategorikan kejahatan terorganisasi yang diduga tidak hanya melibatkan pejabat di lingkungan Pertamina, tapi juga pejabat negara terkait.

Tim Pidsus Kejagung sejak awal Oktober 2024 sudah mulai menggeledah kantor dan rumah-rumah Direksi Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina International Shipping (PIS), Kilang Pertamina International (KPI) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Tapi anehnya Erick Tohir baru memberikan keterangan pada 1 Maret 2025, mengatakan akan mengevaluasi dan mengganti direksi subholding yang sudah jadi tersangka, setelah sehari sebelumnya bertemu dengan Jaksa Agung sekitar jam 11.00 malam.

Kasus kejahatan terorganisasi impor minyak oleh Pertamina Group, menurut mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bahwa setelah dia menggebrak dugaan penyimpangan proses bisnis di Pertamina, sekitar 7 bulan dia memohon bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan apa yang terjadi di Pertamina.

Tapi sayang entah alasan apa Presiden Jokowi mengabaikannya. Keterangan Ahok tersebut, memperkuat indikasi kejahatan terorganisasi import minyak oleh Pertamina Group, merupakan korupsi sistemik yang melibatkan para pejabat negara.

Kerugian negara yang fantastis ini, tentunya menuntut tanggung jawab Erick Tohir dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Mengingat pengangkatan anggota direksi Pertamina (Persero) hingga Subholding merupakan kewenangan Dirut Pertamina dengan keputusan Menteri BUMN.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN tugas dan fungsinya membina dan mengawasi semua proses bisnis BUMN hingga mengevaluasi kinerja anggota direksi terkait key performace indikator (KPI) direksi secara kolegial sesuai tugas dan fungsi dan tanggungjawab masing-masing anggota direksi dan KPI direksi secara individual merupakan penjabaran KPI itu sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan atau direksi.

Kementerian BUMN setiap tahunnya mengevaluasi usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) hingga memberikan persetujuannya.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Mananti Tanggung Jawab Erick Thohir Atas Kejahatan Terorganisasi Impor Minyak Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Wamildan merupakan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama atau Chief Executive Officer (CEO) maskapai penerbangan Lion Air. Jebolan SMA Taruna Nusantara ini dikabarkan menjadi salah satu kandidat Direktur Utama Garuda Indonesia.

Baac juga:
Irfan Setiaputra: Alhamdulillah Diganti sebagai Dirut Garuda Indonesia

Dikutip dari akun Instagramnya, @wamildan.tsani, Wamildan bertemu Erick kemarin siang. Dia mengaku menghadiri rapat dengan Erick Thohir.

“Semangat untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia dan selalu memotivasi saya untuk terus berprestasi dan berkontribusi lebih untuk Indonesia,” tulisnya dalam keterangan foto.

Baca juga:
Petinggi Lion Air Ini Dirumorkan jadi Kandidat Baru Direksi Garuda

Selain Wamildan, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo juga dikabarkan menjadi kandidat potensial menggantikan Irfan Setiaputra. Selain itu, muncul nama Rusdi Kirana, pendiri maskapai Lion Air.

Sebelumnya kepada Indonesiawatch.id, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa dirinya akan dicopot sebagai Dirut Garuda Indonesia. “Diganti, Alhamdulillah. Terus alhamdulillah,” ujarnya, (15/11).

[red]

The post Menjelang RUPSLB Garuda Indonesia, Erick Thohir & Wamildan Panjaitan Bertemu Kemarin appeared first on INDONESIAWATCH.

Darmadi menegaskan agar pejabat tidak hanya mengejar jabatan. Ia mencontohkan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Saya menyoroti ketaatan kita sama hukum. Sebetulnya saya ingin Kementerian BUMN taat sama hukum dalam upaya GCG (Good Corporate Governance). Ini kan ada larangan Wamen itu kan enggak boleh rangkap jabatan,” kata Darmadi Durianto.

Dirinya menyinggung terdapat sejumlah aturan yang dilabrak dengan penunjukan Wakil Menteri sebagai pengurus BUMN. Di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan lain lewat putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, lalu pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beserta TAP MPR No. 6. Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Darmadi mengaku heran apa lagi yang dikejar oleh para wakil menteri ini. “Tapi kok ini enggak memberikan contoh. Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda? Mari kita bersama-sama kita ikutin instruksi Pak Presiden betul-betul kita menghormati proses hukum, pemerintahan yang bersih, ini yang kita harapkan,” ujar Darmadi.

Dirinya meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan ke publik dan DPR terkait pengangkatan Dony Askaria sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Kita minta ini jadi contoh, belum apa-apa pagi-pagi saya sudah lihat [nama] Pak Dony jadi Komisaris. Kalau hukumnya terjemahannya enggak bener, coba sosialisasi kepada kami,” kata Darmadi.

Ia meminta Erick Thohir berhati-hati dalam penempatan posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah di tengah kinerja BUMN yang naik-turun. “Orang luar menganggap kita enggak efisien, GCG jelek, sinergi enggak tercapai, paling jeleknya dianggap penuh dengan intervensi politik,” pungkasnya.

[red]

The post Langgar Aturan! Legislator PDIP ‘Skakmat’ Wamen BUMN jadi Komisaris Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Di hadapan Erick Thohir dan sejumlah pejabat Kementerian BUMN yang hadir, Sadarestuwati marah-marah terkait kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Dengan nada tinggi, pandangan tajam, dan muka memerah, legislator PDIP menggedor meja di hadapan Menteri Erick. Ia menekankan perlu adanya pembenahan dalam kinerja BUMN khususnya pertanian.

Pada awal paparannya, Sadarestuwati menyinggung terkait kehadiran gagasan pemerintah membentuk holding BUMN pangan yang dipimpin PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) atau dikenal dengan nama ID Food. Atas dasar itu, pemerintah melakukan penggabungan atau merger dua perusahaan pertanian, yakni PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Sayangnya, merger tersebut menurutnya tidak membawa dampak kepada petani di mana proyek pemerintah terkait pengadaan benih atau bibit belum memenuhi ekspektasi. “Akhir-akhir ini di pemerintahan Pak Jokowi kita melihat betapa besarnya project pemerintah berkaitan dengan pengadaan benih maupun bibit yang melibatkan BUMN Pangan, dalam hal ini PT Pertani dan PT Shyang Hyang Seri. Saya sebenarnya merindukan PT Pertani dan PT Shyang Hyang Seri bisa seperti era 80-an, 90-an, yang mereka ini bisa menjadi sandaran bagi petani,” kata Sadarestuwati.

Ia mengkritik proyek pengadaan benih yang dimotori BUMN pertanian hanya sebatas program di atas kertas yang manfaatnya tidak dirasakan petani. Pemerintah mengklaim melakukan pengadaan benih dan bibit ribuan ton. Hanya saya benih tersebut dinilai tidak memenuhi kualitas yang diharapkan serta tidak jelas proyeksi lahan dari penanaman bibit tersebut.

“Karena itu saya menyarankan manusianya (yang menjabat di BUMN Pertanian) harus dirombak dan direstrukturisasi,” tegas Sadarestuwati.

Dirinya menyebut, konsep swasembada pangan yang digaungkan pemerintah hanya akan menjadi slogan belaka. Sebab sejumlah komoditas pertanian kini dibanjiri impor yang difasilitasi pemerintah.

“Kapan kita akan menjadi negara swasembada pangan? Hanya mimpi, kemudian kedelai, kita hari ini hanya mengandalkan kedelai impor karena di benak pemerintah hanya impor, impor, impor, dan impor itu sebagai penyelesaian masalah dan tidak bisa memberdayakan petani. Inilah tugasnya BUMN Pangan yang harusnya bisa menyelesaikan ini,” pesannya kepada Erick Thohir.

Sadarestuwati meminta agar pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan kerja nyata. “Bukan sekadar omon-omon seperti yang dikatakan Pak Prabowo, tetapi yang diperlukan adalah kerja nyata dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terutama kita bicara kesejahteraan petani, makanya saya minta ada action dari Kementerian BUMN untuk membenahi ini semua,” pungkasnya.

[red]

The post Ngegas! Legislator PDIP Semprot Erick Thohir soal Impor Komoditas appeared first on INDONESIAWATCH.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang digelar pada Senin, 4 November 2024. Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar dalam keterangan resminya.

Diketahui, Simon sudah 4 bulan belakangan ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhenti sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024.

Sebelum menjabat Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bahkan, Simon Aloyisus sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masuknya nama Simon di dalam jajaran Direksi Pertamina memantik kontroversi tersendiri. Pasalnya, pemerintah melalui ketentuan yang ada melarang anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya.

“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan penelusuran Indonesiawatch.id, Simon Aloyisus saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Hal ini merujuk pada salinan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi juru bicara hingga politisi Gerindra untuk mengkonfirmasi apakah saat ini Simon Aloyisus masih aktif di kepengurusan Gerindra. Sayangnya pengurus Gerindra mulai dari Habiburrokhman, Ahmad Riza Patria, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak yang dihubungi tidak merespons hingga berita ini ditulis.

[red]

The post Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari pemaparan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR (09/09), tercatat bahwa total laba bersih BUMN di tahun 2023 turun Rp19 triliun atau 5,47% dibandingkan tahun 2022. Tercatat laba bersih BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp347 triliun turun menjadi Rp328 triliun di 2023.

Hal ini disebabkan pendapatan menurun di tahun 2023 sebesar Rp52,8 triliun atau 1,7% dibandingkan tahun 2022. Tercatat total pendapatan BUMN di tahun 2022 sebesar Rp3.106,8 turun menjadi Rp3.054 triliun di 2023.

Baca juga:
Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso

Sementara kewajiban atau liabilitas 75 BUMN tersebut, terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, liabilitas BUMN membengkak Rp363 triliun atau 4,6% dibandingkan tahun 2022. Di 2022 liabilitas BUMN sebesar Rp7.879 triliun, naik menjadi Rp8.242 triliun di 2023.

Bahkan jika diakumulasi dari tahun 2019 – 2023, liabilitas BUMN meningkat sebesar Rp2.115 triliun atau 34,5%. Padahal jumlah BUMN di 2019 sebanyak 117 BUMN, sudah berkurang menjadi 75 BUMN. Toh liabilitas BUMN naik terus.

Belum optimalnya kinerja BUMN di 2023 juga ditunjukkan dari nilai return of equity (ROE) yang menurun dari 10,8% di tahun 2022, menjadi 9,3% di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai return on assets (ROA), mengalami penurunan. Dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,8% di tahun 2023.

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Sedangkan ROA yaitu, rasio mengukur tingkat profitabilitas perusahaan terhadap total asetnya.

ROA dan ROE BUMN 2019-2023 (Paparan Kemenkeu di Komisi XI DPR, 09/09).

Ketika membacakan paparannya tentang ROA dan ROE BUMN di depan Komisi XI, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara disela Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Menurut Dolfie, seharusnya Kemenkeu juga membuat benchmark ROA dan ROE masing-masing sektor BUMN.

“Pak Sua, sebelum ke slide ini pak, kan itu ada ROA dan ROE, itu mungkin bisa dibagi per sektor. Terus ada benchmarknya, sehingga ROA dan ROE nya ini sudah sesuai dengan industrinya nggak sih? Jangan-jangan kita paling bawah ini.”

Baca juga:
Jabatan Sri Mulyani Mau Habis, Capaian Satgas BLBI Baru Rp38,88 Triliun, Jauh dari Target

Menurut Dolfie, ROE dan ROE penting sebagai indikator umum kinerja BUMN. “Harusnya dikasih benchmark. Supaya kita lihat BUMN kita ini, kinerjanya berada di level mana sebenarnya,” kata Dolfie.

Suahasil pun menanggapi singkat interupsi Dolfie. “Nanti kami buatkan,” kata Suahasil sambil melanjutkan paparannya.

[red]

The post Kinerja BUMN Belum Optimal: Pendapatan & Laba Bersih Turun, Liabilitas Naik Terus appeared first on INDONESIAWATCH.

Erick menyebut akan ada sejumlah perbaikan minor yang dilakukan menjelang pertandingan pertama Jay Idzes dan kolega di kandang. Meski demikian, kondisi fisik lapangan GBK cukup baik untuk menjadi saksi pertandingan bigmatch antara Indonesia vs Australia.

Baca juga:
Tahan Imbang Arab Saudi, Ragnar Oratmangoen Hingga Maartin Paes Tampil Gemilang

“Secara keseluruhan, keadaan stadion cukup baik. Akan ada beberapa improvement, tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan. Kami berkomitmen dalam memastikan ke pengelola GBK semua sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia,” ujar Erick Thohir kepada awak media saat di Stadion GBK, Senayan, Jakarta pada Sabtu, 7 September 2024.

Dalam peninjauan yang didampingi Kepala Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi A. Kusumo, Ketum PSSI mengecek kondisi rumput dan fasilitas pendukung lainnya untuk kedua tim serta penonton yang dipastikan akan membanjiri kawasan Senayan.

Menurut Erick, laga melawan Australia krusial bagi Tim Garuda usai di penampilan perdana berhasil bermain imbang melawan Arab Saudi.

Baca juga:
Tumbangkan Harimau Malaya, Indonesia Melaju ke Final Piala AFF U-19

“Usai kemarin kita mampu mencuri satu poin melawan Arab Saudi, maka laga kandang pertama Timnas melawan Australia menjadi sangat krusial. Jadi kami pastikan kondisi rumput dan stadion benar-benar prima sehingga Timnas bisa meraih hasil maksimal,” ucap Menteri BUMN itu.

[red]

The post Jelang Laga Lawan Australia, Erick Thohir: Sebagai Tuan Rumah Kita Sangat Siap appeared first on INDONESIAWATCH.

Dia mengkritik tentang kegagalan Hendi Prio memimpin beberapa BUMN. Misalnya, pembangunan pabrik semen di Aceh era Hendi, yang tidak berdampak pada perbaikan taraf hidup Masyarakat.

“Kepemimpinannya di PT Semen Indonesia, telah gagal membangun pabrik semen di Aceh yang menjadi harapan rakyat Aceh untuk memperbaiki taraf hidupnya,” ujar Radjasa.

Radjasa mempertanyakan pemberian gelar The Best CEO BUMN 2020 di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020. Menurutnya dengan persoalan pabrik semen di Aceh, Hendi Prio tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut.

“Pabrik semen di Aceh dikelola oleh PT Semen Indonesia Aceh kerjasama dengan PT Semen Indonesia, secara sepihak oleh PT Semen Indonesia dihentikan pembangunannya yang telah menelan biaya sekitar Rp 680 Miliar. Disinyalir penghentian pembangunan tersebut, karena PT Semen Indonesia mengalihkan anggaran untuk mengakuisisi PT Holcim,” ungkapnya.

Dapat diduga, lanjut Sri Radjasa, pembelian saham PT Holcim lebih menggiurkan bagi pemburu rente para petinggi PT Semen Indonesia. Terlebih lagi Hendi Prio Santoso, sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Perusahaan Gas Negara, diduga terlibat kasus korupsi yang kemudian perkaranya lenyap di gedung bundar.

“Sepak terjang Hendi Prio Santoso yang patut diberi nilai merah sebagai CEO BUMN, di antaranya penunjukan dirinya sendiri sebagai Wakil Presiden Komisaris Vale Indonesia yang kemudian secara aklamasi ditolak Dewan Komisaris, tapi kemudian terjadi campur tangan Menteri BUMN yang mengokohkan posisi Hendi Prio Santoso,” beber Sri Radjasa.

Belum lagi, kata Radjasa, keterkaitan Hendi Prio di kasus BLBI. Menurut Sri Radjasa, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pernah memanggil Hendi Prio Santoso terkait hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp 10,93 miliar. Nominal ini belum termasuk biaya administrasi untuk pengurusan piutang negara.

The post Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso appeared first on INDONESIAWATCH.