Larangan ekspor ini disampaikan oleh Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Andri Gilang Nugraha. Menurutnya, kebijakan ini tertuang dalam Permendag No 10 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor per 1 Januari 2025.

“Saat ini larangan ekspor tersebut masih berlaku sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 10 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor per 1 Januari 2025,” ujar Andri kepada awak media, seperti dikutip (03/01).

Andri menerangkan bahwa dalam Permendag No 10/2024 terdapat daftar mineral yang dilarang diekspor terhitung sejak 1 Januari 2025. Adapun dalam daftar, mineral tembaga yang dilarang diekspor adalah adalah bijih tembaga dengan Harmonized System Code (HS Code) ex 2603.00.00 dan konsentrat tembaga dengan HS Code ex 2603.00.00.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan hal yang sama. Budi mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) No 06/2024 yang digunakan sebagai dasar relaksasi ekspor konsentrat mineral.

“Karena belum ada perubahan, sesuai Permendag 20/24 dan Permendag 21/24 konsentrat mineral per 1 Januari 2025 barang ini (konsentrat tembaga) masuk larangan ekspor,” kata Budi.

Beberapa waktu lalu PTFI mengalami insiden kebakaran pada fasilitas pengolahan dan permurnian (smelter), yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, Senin (14/10). Ini mendapat persoalan bagi kelancaran operasional PT FI.

[red]

The post Pemerintah Larang Ekspor Konsentrat Tembaga Per 1 Januari 2025, Freeport Gigit Jari appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan surat no 001/AAK/SPP/XI/2024, PT Adi Artha Karya (AAK) mensomasi PT Freeport Indonesia. Surat somasi itu ditujukan kepada Direktur Utama PT. Freeport Indonesia (PT FI), Clayton Allen Wenas.

Baca juga:

Otoritas AS & Kementerian ESDM Investigasi Pembangungan Smelter Freeport Indonesia di Gresik

Ada dua jenis tagihan yang disomasi PT AAK. Pertama invoice termin III nomor 010/INV/AAK/VI/2024, nilainya sebesar Rp1.627.736.261. Batas pembayaran 28 Agustus 2024. Artinya over due 92 hari.

Tagihan kedua adalah invoice Top Up #1 termin I 90% nomor invoice 011/INV/AAK/IX/2024 sebesar Rp863.034.611. Batas pembayaran yaitu tanggal 12 Oktober 2024. Artinya over due 50 Hari.

“Invoice di atas tersebut belum kami terima di rekening PT. Adi Artha Karya. Mengingat sudah melebihi batas waktu pembayaran invoice maka dengan ini kami mohon sangat segera dibayarkan invoice tersebut diatas,” seperti tertulis di surat somasi AAK ke PT FI, (29/11).

Selain proyek CPVC Pipes Supply, Petrosea, MSP Manyar – Gresik. Jatim, PT AAK juga menggarap beberapa proyek PT FI. Seperti SMOKE TESTING, BGH & ESP WHB MSP Manyar – Gresik, Jatim dan FLUORECENT TEST, BGH & ESP WHB MSP Manyar – Gresik, Jatim. Kedua proyek tersebut memiliki tahun kontrak 2024.

Surat somasi tersebut juga ditembuskan Ke Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso. Redaksi Indonesiawatch.id, masih berupaya untuk mengkonfirmasi surat somasi tersebut.

[Red]

The post Freeport Disomasi Vendor, Diduga Ngemplang Tagihan Miliaran appeared first on INDONESIAWATCH.

Mereka menyelidiki kemungkinan Freeport-McMoRan Inc (FCX) telah gagal melaporkan adanya ancaman yang dapat ditimbulkan gempa bumi dahsyat terhadap kompleks smelter milik anak usahanya, PT Freeport Indonesia (PTFI).

Baca juga:
Laba 3 Anggota MIND ID Anjlok Semester 1 2024

Sebagai badan usaha yang tercatat di bursa AS, seharusnya FCX membuat pengungkapan tersebut kepada investor. Dikutip dari bloombergtechnoz.com seorang whistleblower dari seorang insinyur senior yang pernah bekerja sebagai kontraktor untuk Freeport, melaporkan bahwa FCX diduga telah melakukan pelanggaran.

Mantan kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya tersebut menduga kompleks smelter katoda tembaga PTFI di Manyar berisiko runtuh ke laut jika terjadi gempa besar.

Menurut sumber itu kepada Bloomberg, Freeport diduga telah mengabaikan saran para ahli dan mengandalkan desain teknik yang tidak memenuhi standar Indonesia untuk bangunan tahan gempa. Saran para ahli itu pernah disampaikan ke pihak Freeport pada 2022 yang lalu.

Dari paparan sumber tersebut, risiko runtuhnya smelter dapat mengancam nyawa manusia dan lingkungan, menyebabkan kekacauan di pasar logam, dan merugikan bisnis Freeport serta harga sahamnya.

Sejauh ini, SEC belum mengeluarkan tuduhan resmi bahwa Freeport melakukan kesalahan. Penyelidikan pun dapat berakhir jika tidak ada kasus yang diajukan dan dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Namun, bagi perusahaan atau orang yang terbukti melanggar aturan sekuritas AS, SEC dapat mengenakan denda atau hukuman perdata lainnya. Kepada Bloomberg, juru bicara SEC menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan.

Sementara pihak Freeport-McMoRan (FCX) membantah klaim pengaduan whistleblower tersebut. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan proyek smelter di Gresik itu sudah melalui tinjauan para pakar.

Hasilnya, bahwa desain teknik dan konstruksi smelter PTFI sepenuhnya mematuhi semua kode bangunan Indonesia yang berlaku. “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama Freeport, ” kata Linda Hayes, juru bicara Freeport-McMoRan, seperti dikutip dari bloombergtechnoz.com.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri ternyata juga sedang menginvestigasi smelter katoda tembaga single line terbesar di dunia itu. Investigasi tersebut dilakukan pasca smelter PTFI terbakar pada 14 Oktober 2024.

“Iya [kami sedang menginvestigasi],” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz.

Menurut Tri, jika Freeport tidak membangun smelter sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, Kementerian ESDM akan menindak tegas. “Hal ini merupakan komitmen yang tidak dapat kami kompromikan,” ujarnya.

[red]

The post Otoritas AS & Kementerian ESDM Investigasi Pembangungan Smelter Freeport Indonesia di Gresik appeared first on INDONESIAWATCH.

PASTI-Papua bertujuan mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan gizi anak-anak di Kabupaten Mimika dan Nabire di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan.

PASTI-Papua merupakan kegiatan tiga tahun senilai 4 juta dolar AS, termasuk kontribusi 500.000 dolar AS dari USAID. Program ini mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dengan tujuan menurunkan angka stunting di Indonesia dari 21,5 persen menjadi 14 persen.

“Pemerintah Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia mencegah stunting pada anak di provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan,” ujar Direktur USAID Indonesia, Jeff Cohen.

“Melalui kemitraan dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, USAID akan mengembangkan solusi berkelanjutan yang akan mengatasi akar masalah stunting,” ia menambahkan.

Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Papua Selatan dan Papua Tengah mempunyai angka stunting tertinggi di Indonesia, masing-masing lebih dari 28 persen dan 40 persen.

Jika tidak segera diatasi, anak stunting berisiko mengalami keterlambatan perkembangan otak yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan kognitif sehingga memengaruhi produktivitasnya di masa depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan, upaya promotif dan preventif menjadi landasan dalam pencegahan terjadinya stunting baru di Indonesia termasuk perubahan perilaku masyarakat.

“Semoga dengan adanya PASTI-Papua dapat mewujudkan koordinasi dan konvergensi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting di wilayah Papua,” kata Maria.

Upaya penurunan angka stunting di Papua terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan setelah melahirkan, serta kurangnya perhatian terhadap gizi ibu hamil dan anak kecil.

Sementara itu, Direktur Wakil Presiden Eksekutif Pembangunan Berkelanjutan PTFI Claus Wamafma mengatakan, Freeport Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, salah satunya melalui investasi program kesehatan.

“Melalui program PASTI-Papua yang terpadu dan terintegrasi serta gotong royong semua pihak, kami berharap dapat mengakselerasi upaya penurunan stunting dan meningkatkan status gizi anak sehingga kesehatan masyarakat Papua terlindungi.”

PASTI-Papua bertujuan meningkatkan kualitas praktik kesehatan gizi berbasis masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mendorong praktik gizi dan kesehatan bagi keluarga dan meningkatkan kualitas layanan di Puskesmas dengan memperkuat layanan kesehatan primer yang terintegrasi dan komprehensif, dengan penekanan pada upaya promotif preventif bagi ibu, anak, dan remaja.

[red]

The post Upaya Kolaboratif Turunkan Stunting di Papua appeared first on INDONESIAWATCH.