Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang digelar pada Senin, 4 November 2024. Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar dalam keterangan resminya.

Diketahui, Simon sudah 4 bulan belakangan ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhenti sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024.

Sebelum menjabat Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bahkan, Simon Aloyisus sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masuknya nama Simon di dalam jajaran Direksi Pertamina memantik kontroversi tersendiri. Pasalnya, pemerintah melalui ketentuan yang ada melarang anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya.

“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan penelusuran Indonesiawatch.id, Simon Aloyisus saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Hal ini merujuk pada salinan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi juru bicara hingga politisi Gerindra untuk mengkonfirmasi apakah saat ini Simon Aloyisus masih aktif di kepengurusan Gerindra. Sayangnya pengurus Gerindra mulai dari Habiburrokhman, Ahmad Riza Patria, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak yang dihubungi tidak merespons hingga berita ini ditulis.

[red]

The post Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Menariknya, Gus Irawan Pasaribu merupakan paman dari Dolly Pasaribu. Duel paman-ponakan ini menjadi dinamika politik yang menarik dalam Pilkada 2024 kali ini. Dilansir dari Antara, Dolly Pasaribu menjadi sosok nama yang semakin banyak dibicarakan dalam dinamika politik Tapanuli Selatan.

Tak lagi diusung Gerindra, pasangan Dolly Pasaribu dan Ahmad Buchori Siregar maju lewat jalur perseorangan. Saat ini, pasangan tersebut telah mengantongi 23.753 dukungan sesuai dengan berita acara rapat pleno KPU Tapsel Nomor: 219/PL.02.2 BA/1203/2/2024.

Diketahui, syarat minimal jalur perseorangan pada Pilkada Tapsel, yakni sebanyak 21.894 dukungan. Hal ini mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 532, dan Surat KPU RI Nomor 815 dan Nomor 959.

Karena itu, dinamika politik Pilkada Tapsel menjadi makin dinamis menjelang dan pasca pendaftaran calon kepala daerah. Sosok Dolly tidak hanya muncul sebagai pemimpin, tetapi juga simbol harapan masyarakat yang menginginkan kemajuan nyata di daerahnya.

Di tengah peta politik Tapanuli Selatan yang dinamis, Dolly tampil sebagai pemimpin yang visioner, memahami kompleksitas politik lokal yang kerap diwarnai oleh persaingan kepentingan dan perbedaan pandangan.

Meski cukup belia dalam politik, politisi 44 tahun yang pernah menjabat Anggota DPRD Kabupaten Tapsel dari Fraksi Gerindra ini berhasil merangkul merangkul berbagai pihak dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk kemajuan bersama.

Selama menjabat bupati, kebijakan-kebijakan yang diluncurkan Dolly Pasaribu tidak lepas dari perhatian publik. Ia tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum, tetapi juga berupaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui program bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.

Salah satu contoh inisiatifnya, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dengan pemanfaatan akses pasar nasional dan global, yang merupakan tulang punggung ekonomi Tapanuli Selatan. Melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, Dolly berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Langkah-langkah konkret ini menunjukkan komitmennya untuk membangun Tapsel dari akar, dengan fokus pada potensi lokal dan kearifan budaya.

Di sisi lain, Dolly juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap stabilitas sosial dan politik. Di tengah berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, dirinya mampu mempertahankan kestabilan politik dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan semua elemen.

Popularitasnya yang terus menanjak tidak hanya karena keberhasilannya dalam menjalankan program-program pemerintah, tetapi juga karena integritas dan komitmennya terhadap kemajuan masyarakat. Dolly berhasil menjadi “Top of Mind” di kalangan masyarakat Tapsel dan sekitarnya terutama dalam menghadapi isu-isu krusial yang memerlukan solusi cepat dan tepat.

Dukungan akar rumput semakin kuat mendukung bupati petahana ini. Berdasarkan hasil survei terakhir dari Saifulmujani Research and Consulting (SRMC) pada 27 Mei-5 Juni 2024 dinyatakan sebanyak 54% masyarakat di Kabupaten Tapsel, Sumatera Utara masih menginginkan Dolly Pasaribu menjadi bupati.

Selanjutnya, sebanyak 32% warga tidak menginginkan Dolly Pasaribu untuk menjadi bupati dan 14% masih belum menjawab. Lembaga survei SMRC juga merilis tingkat kepuasan terhadap kinerja Bupati Tapsel Dolly Pasaribu sejak awal dilantik hingga saat ini. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Dolly mencapai 68%.

Sedangkan responden yang kurang atau tidak puas masing-masing sebanyak 29% dan 26%. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berdomisi di Kabupaten Tapsel, yakni, mereka yang sudah berumur 17 tahun.

Sampel survei dipilih dengan metode multistage random sampling dengan jumlah proporsional. Sedangkan, untuk margin of error diperkirakan lebih kurang 5%.

Selain itu, lembaga survei Poltracking Indonesia juga melakukan survei yang sama. Hasilnya, 67,6% masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dengan capaian sebesar 67,6%. Secara rinci, masyarakat yang mengaku cukup puas dengan kinerja Pemkab Tapsel 54,1% dan sangat puas 13,5%.

Selanjutnya, sebanyak 16,0% responden mengaku kurang puas, 14,8% menjawab tidak tahu dan hanya 1,6% mengaku sangat tidak puas.

[red]

The post Dolly Pasaribu, Bupati Petahana, Top of Mind dalam Dinamika Politik Tapsel appeared first on INDONESIAWATCH.

Alhasil, rivalitas politik trah Pasaribu terjadi di Pilkada 2024. Di mana terjadi duel politik antara paman dan keponakan, yakni Gus Irawan kontra Dolly Pasaribu. Gus Irawan sendiri merupakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Sumatra Utara (Sumut). Gus Irawan Pasaribu pernah kalah ketika mengikuti Pikada Sumut pada 2013. Saat itu, pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi keluar sebagai pemenang.

Di Pilkada 2024, Gus Irawan Pasaribu akan berpasangan dengan Ja’far Syahbuddin Ritonga. Langkah politik Gus Irawan cukup mengejutkan. Meski terpilih sebagai anggota DPR 2024-2029, ia memutuskan mundur demi mengikuti Pilkada Tapsel. Meski banyak beranggapan pencalonannya “turun kasta”, Gus Irawan bergeming. Ia membulatkan tekad maju sebagai calon bupati Tapsel, menantang keponakannya sendiri.

Pasangan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Ahmad Buchori Siregar resmi mendaftar ke KPU Tapsel, pada 28 Agustus 2024. Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori sebelumnya dikabarkan akan maju lewat jalur perseorangan, bukan diusung partai politik. Saat ini, pasangan tersebut telah mengantongi 23.753 dukungan sesuai dengan berita acara rapat pleno KPU Tapsel Nomor: 219/PL.02.2 BA/1203/2/2024.

Diketahui, syarat minimal jalur perseorangan pada Pilkada Tapsel, yakni sebanyak 21.894 dukungan. Hal ini mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 532, dan Surat KPU RI Nomor 815 dan Nomor 959.

Ketua KPU Tapsel, Zulhajji Siregar mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi berkas dukungan pasangan perseorangan, pasangan Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk berlaga di Pilkada Tapsel pada 27 November mendatang.

Seruan kepada Bupati Tapsel, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, kembali maju pada Pilkada Tapsel 2024 mendatang menggema dari kalangan akar rumput. Salah seorang warga Dusun Sirumbi, Kecamatan Angkola Timur, Tapsel, Bakti Saputra Harahap (33) mengaku tidak mempersoalkan apakah Dolly Pasaribu bakal maju diusung partai politik atau bahkan lewat jalur perseorangan (independen).

“Mau maju dari parpol atau perseorangan, bagi kami tak jadi soal. Intinya, harus maju di Pilkada nanti dan dapat kembali memimpin Tapsel,” kata Harahap.
Dorongan tersebut, bukan tanpa alasan. Sebab, Harahap dan keluarga besarnya, telah merasakan manfaat keberadaan Dolly Pasaribu sejak memimpin Tapsel pada 26 Februari 2021.

“Ini bukan hanya dirasakan keluarga besar saya saja, tetapi juga masyarakat secara luas di Tapsel. Kami melihat ada kesungguhan Pak Dolly dalam memajukan Tapsel. Itu kita rasakan betul selama ini,” ujar Harahap.

Pendaftaran calon kepala daerah (cakada) Tapsel telah usai. Saat ini hanya terdapat dua kandidat yang berlaga di Pilkada Tapsel. Yakni, petahana Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Ahmad Buchori Siregar berkompetisi Gus Irawan Pasaribu dan Ja’far Syahbuddin Ritonga.Banyak hal menarik yang bisa dicermati pada Pilkada Tapsel kali ini dan isu-isu yang berseliweran WA-Group maupun medsos warga Tapsel khususnya dan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) pada umumnya. Salah seorang sumber Indonesiawatch.id, putra asli Tapsel yang aktif bergiat di media sosial mencermati fenomena kenapa Gus Irawan Pasaribu mau berkontesasi di Pilkada Tapsel kali ini.

“Padahal kita tahu bersama GIP (Gus Irawan Pasaribu) sudah 2 kali menjadi anggota DPRD pusat dari Partai Gerindra mewakili Dapil Sumut 2 dan bahkan hattrick pada Pileg yang baru selesai, GIP kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra,” bisik sumber tersebut.

Ia mempertanyakan kenapa meninggalkan posisi yang demikian strategis sebagai legislatif dan mengikuti Pilkada Tapsel kali ini. “Apakah bener alasan utama GIP adalah untuk membenahi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tapsel? Tentu ini masih menjadi pertanyaan karena secara obyektif kita belum bisa membaca dan mencermati visi dan misi kedua kandidat, atau mungkin belum dipublikasi kepada masyarakat luas,” katanya.

Menurut sumber Indonesiawatch.id yang juga politisi tersebut bau tak sedap Pilkada Tapsel bermunculan di kalangan elite Jakarta. GIP sebenarnya dianggap dianggap kurang berhasil mensukseskan target yang diberikan Partai Gerindra untuk meloloskan kandidat ke DPR pusat dari Partai Gerindra. Diketahui GIP sebelumnya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sumut yang sekarang sudah digantikan oleh Ade Jona Prasetyo.

Konon salah satu sumber di DPP Partai Gerindra menyebut, GIP langsung dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan digantikan langsung oleh Sabam Rajagukguk. “Isu tak sedap dengan PAW GIP dari DPR pusat sudah berembus kencang sejak lama karena GIP dianggap tidak berhasil memenangkan dua kandidat DPR Partai Gerindra dari Sumut 2,” tuturnya.

“Yang menarik adalah isu yang dikembangkan GIP dan timnya yang mengatakan, Ketum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menugaskan GIP untuk membenahi pembangunan di Tapanuli Selatan. Tentu pernyataan ini sangat cocok untuk menarik simpati masyarakat Tapanuli Selatan,” ucapnya.

Ia mencurigai manuver yang dilakukan Gus Irawan Pasaribu di Pilkada Taspel semata-mata dilatarbelakangi oleh pergantiannya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut oleh Prabowo. “Kalau ini yang terjadi tentu kesan haus kekuasaan dan jabatan tidak akan memberikan dampak yang baik ke masyarakat Tapsel. Kita tahu klan Pasaribu sangat kuat cengkeramannya di Tapsel. Masyarakat tentu harus hati-hati dengan manuver keluarga Pasaribu kali ini,” tuturnya.

[red]

The post Pilkada Tapsel, Duel Paman-Ponakan, Pertarungan Trah Pasaribu appeared first on INDONESIAWATCH.

Politisi Gerindra sekaligus mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menjadi kandidat kuat bakal calon gubernur (bacagub) Jawa Barat. Di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi akan bersanding dengan Erwan Setiawan. Pasangan Dedi-Erwan diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan PSI, yang dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Selain itu ada sembilan partai non parlemen yang mendukungan pasangan Dedi-Erwan, yakni Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan merupakan pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Keduanya mendatangi Kantor KPU Jabar, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (27/8).

Dedi Mulyadi mengaku bersyukur akhirnya bisa memastikan dirinya mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat. “Hari ini (27/8) kami berucap terima kasih sudah diterima di sini (KPU Jabar) kemudian sudah menyampaikan pendaftaran calon Gubernur Jabar,” kata Dedi Mulyadi.

Selain Dedi, kandidat lain yang disebut maju sebagai bakal calon kepala daerah Jawa Barat, yakni Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Syaikhu dikabarkan akan maju dengan putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Habibie. Pasangan Syaikhu-Ilham akan diusung oleh partai NasDem dan PKS.

Kabar Syaikhu maju didampingi Ilham di Pilkada Jabar dibenarkan oleh Sekjen NasDem, Hermawi Taslim. Begitu juga dengan PKS yang melempar sinyal akan mengusung Syaikhu-Ilham. Politikus PKS Tifatul Sembiring mengunggah foto Syaikhu-Ilham Habibie lewat akun X-nya pada Senin (26/8).

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, Pilkada Jabar sejauh ini cukup kompetitif lantaran tidak adanya petahana atau incumbent yang maju. Menurutnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi menjadi kandidat yang dijagokan setelah Ridwan Kamil dikabarkan maju di Pilkada Jakarta.

“Dedi Mulyadi sepertinya harus kerja keras melawan jagoan-jagoan dari partai lain. Sudah mulai bermunculan misalnya PKS mengusung Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie saya kira itu juga menjadi penantang yang serius,” kata Adi Prayitno kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, langkah politik parpol di luar KIM seperti PKB, PPP, dan PDIP juga menjadi penentu konfigurasi di Jawa Tengah. “Yang jelas peta di Jawa Barat lebih kompetitif karena tidak ada petahana. Dan Dedi Mulyadi sekalipun elektabilitasnya paling tinggi masih belum aman, masih rentan disalip oleh calon-calon lain,” ujar Adi.

[red]

The post Pilkada Jabar, Kesaktian Dedi Mulyadi, Turun Gunungnya Presiden Syaikhu appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebagai informasi, KIM merupakan koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi bahwa bakal ada KIM Plus di sejumlah Pilkada 2024. Poros ini akan menjadi amunisi baru karena terdapat penambahan kekuatan partai politik pendukung. “Ada Koalisi Indonesia Maju Plus nanti,” kata Dasco dalam keterangannya di iNews Tower, Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Ia juga melempar sinyal bahwa akan terbentuk KIM Plus untuk Pilkada Jakarta dan Jateng. Meski demikian, Dasco tidak mengungkap partai apa yang akan bergabung dengan KIM Plus ini. Yang jelas, para Ketua Umum (Ketum) di KIM Plus, lanjut Dasco, sudah mengantongi nama yang akan diusung di Pilkada. Ia juga enggan membocorkan siapa saja nama kandidat tersebut.

“Ya kan tadi saya bilang sudah kita sampaikan namanya sudah ada di Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Kalau bocoran enggak boleh dong sekarang,” ujar Dasco usai menghadiri Mukernas Partai Perindo, iNews Tower, Jakarta Pusat, pada akhir Juli 2024.

Dasco menyebut, politik di Pilkada sangat cair. Kerja sama politik Pilkada tidak bergantung pada konfigurasi Pilpres. “Itu kan dinamika yang terjadi, aspirasi yang terjadi itu silakan saja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus,” katanya.

Ia membeber kisi-kisi bahwa KIM Plus kemungkinan juga akan mengusung calon di Pilgub Jateng. “Ya, termasuk Pilkada Jateng. Ini nunggu Pak Prabowo pulang. Akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi. Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus,” ujar Dasco.

“Plus, ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai Pilkada tadi. Ada (KIM Plus) Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Jawa Tengah. Iya (Jawa Barat) KIM Plus,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Terpisah, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mengungkap tiga partai yang bakal jadi anggota KIM Plus. Tiga partai tersebut di antaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ada NasDem, ada PKB dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS,” kata Idrus kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Diketahui, NasDem dan PKB sudah lebih dulu merapat dengan KIM setelah pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Sementara itu, PKS menunjukkan sinyal untuk berlabuh ke KIM.

Menurut Idrus, KIM Plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga ditambah embel-embel plus. “Nah, ini kan sebenarnya masih menggunakan ya KIM plus karena memang belum resmi,” kata Idrus.

Dirinya mengamini pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa KIM Plus akan menggalang kerja sama di Pilgub Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Ya kenapa kita menggunakan KIM Plus ya? Kemungkinan kata Mas Dasco di DKI Jakarta. Kemudian kemungkinan di Jawa Barat, kemungkinan di Jawa Tengah dan tentu di kabupaten-kabupaten lain,” ucap Idrus.

[red]

The post Manuver KIM Plus di Pertarungan Pilkada Jakarta dan Jateng appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pesta kemenangan Pemilu 2024 belum lagi usai, Partai Gerindra justru mulai menabur krikil konflik. Kondisi ini dapat mengancam soliditas koalisi, menjelang Pilkada 2024.

Di beberapa wilayah seperti Banten, Jakarta dan Jawa Barat, Gerindra tidak lagi bisa seiring sejalan dengan Golkar. Banyak perbedaan dalam menentukan Cagub maupun Cabub/Cawalkot.

Bahkan persaingan politik mulai dihembuskan oleh Gerindra. Sufmi Dasco yang ditunjuk sebagai panglima perang Gerindra pada Pilkada 2024, nampaknya mengedepankan strategi politik yang kontroversial.

Dasco juga mengabaikan kaidah-kaidah rekruitmen dan kaderisasi politik, dalam menetapkan kandidat Kepala Daerah yang diusung Gerindra.

Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tangerang, dapat dijadikan sampel dukungan politik Gerindra. Potret ini dipandang tidak mengedepankan aspek kaderisasi dan proses rekrutmen politik berkaitan dengan ideologi kader, loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih.

Kisruh dukungan Gerindra untuk Cabub Kab. Bandung Barat, dipicu oleh sikap arogansi Dasco. Dasco terkesan mengeksploitasi otoritas Pusat, dengan secara sepihak memberikan dukungan kepada TB Ardi.

Keputusan tersebut ternyata mendapat penolakan dari DPC Gerindra Bandung Barat dan Ormas Kedaerahan. Pasalnya TB Ardi tidak mengikuti skema penjaringan bakal calon.

Di kasus Kota Tangerang, Dasco memberikan dukungan Gerindra kepada pasangan Cawalkot Faldo Maldini (PSI) dan Fadlin (Nasdem). Dukungan Gerindra kepada Pasangan Calon Walikota tersebut, disamping sangat mencederai rasa keadilan kader, Gerindra tidak mempertimbangkan pendekatan elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih.

Apa yang terjadi dengan Gerindra menjelang berakhirnya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum? Dinamika politik yang sedang berlangsung di internal Gerindra, ditandai oleh munculnya potensi konflik internal dan rentannya koalisi.

Kondisi ini mengisyaratkan proses suksesi kepemimpinan, tidak menutup kemungkinan akan dihadapkan oleh silent rebellion yang menghendaki kepemimpinan Gerindra tidak dari mashab Prabowo.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

The post Gerindra Berubah, Banyak Calon Kepala Daerah Tanpa Kaderisasi appeared first on INDONESIAWATCH.