Andhika menempuh pendidikan dasar di SD Islam Avicenna Jakarta, kemudian melanjutkan ke SMP Al Ikhlas Jakarta, dan SMA Islam Al Azhar Syifa Budi Kemang. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana ia memperoleh gelar Sarjana Manajemen.

Selain aktif dalam dunia akademik, ia juga berperan aktif dalam sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua AMPG (Anggota Muda Partai Golkar) wilayah Jawa Tengah, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Ketua GEMA MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, Andhika juga berperan aktif dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang, dari sana ia membuktikan bahwa keterlibatannya dalam organisasi telah membawa dampak nyata dalam memperjuangkan kepentingan generasi muda.

Sebagai Anggota DPR RI termuda, Andhika Pangorso bertekad memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sosoknya yang penuh semangat punya visi mulia yakni mewujudkan Indonesia Emas Muda Siap Berkarya 2029.

“Jadi, nanti aspirasi yang disampaikan kepada saya memang murni dari tim desa. Kecamatan dan kabupaten hanya memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan di parlemen,” ujar Andhika Pangorso dalam keterangannya di Gedung DPR, pada Selasa, 18 Februari 2025.

“Saya ingin sebagai anak muda bisa mengkolaborasi dan menata anak muda sebagai generasi emas punya pekerjaan yang layak. UMKM juga bisa naik kelas,” beber Wakil Ketua AMPG Jawa Tengah ini.

Hal tersebut menurutnya selaras dengan apa yang dibutuhkan generasi muda di dapilnya. Di mana ke depannya ia berharap anak-anak muda terutama di dapilnya tidak hanya bercita-cita untuk jadi PNS saja.

Bicara soal pencegahan stunting, saat reses dirinya berjanji turun untuk mengumpulkan data yang akan dibawa ke sidang paripurna. “Di dapil saya, angka stunting cukup tinggi. Ini juga yang akan saya perjuangkan,” ucap Andhika.

Sebelumnya, dilansir dari video pendek laman Instagram @sedulurawp pada saat pemilu tahun 2024, ia membangun komunitas yang responsif dan peduli dengan menyeruakan aspirasi untuk menghadirkan Rumah Aspirasi di Dapil II Jawa Tengah.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Andhika untuk berjuang dalam pemilu sebagai calon DPR RI mewakili Dapil II Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Selain itu, dala laman Instagram-nya, Andhika Pangorso mengusung slogan “Muda Siap Berkarya”.

Dengan latar belakang yang dimilikinya, Andhika Pangarso berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang amanah, berintegritas, serta membawa perubahan positif bagi Indonesia. Ia bertekad untuk mendorong kebijakan yang inklusif dan transparan, guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pemuda siap berkarya.

Kehadiran Andhika Pangarso di kancah politik nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

[red]

The post Mengintip Profil dan Visi Andhika Satya Pangarso, Legislator Termuda Senayan appeared first on INDONESIAWATCH.

Sari Yuliati memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016. Hal itu diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

“Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati.

Di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Sari mengungkap bahwa izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong.

Menurutnya, jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh Tom Lembong, yaitu 2015 dan 2016, maka terdapat dua peraturan yang berlaku. Pertama, untuk izin impor gula diterbitkan pada 2015, yang berlaku adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmen Perindag) Nomor 527/2004 Pasal 2 ayat 2.

“Diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula,” kata polisi Golkar tersebut.

Lebih lanjut, pada Pasal 4 ayat 1 Kepmen Perindag Nomor 527/2004 untuk izin impor yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2 ayat 4 menyebutkan, gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah hasilnya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri.

“Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di Pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri,” ujarnya.

Sari Yuliati juga memberikan gambaran mengenai alasan pemerintah menerbitkan izin impor gula. Alasannya karena harga gula yang tinggi membebani masyarakat khususnya yang kurang mampu.

“Saya memberikan ilustrasi, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya yang kurang mampu,” ucapnya.

Sari membeberkan, sebagai tindak lanjut dari MoU antara KASAD dan Menteri Perdagangan pada 2013, induk koperasi Angkatan Darat (Inkopkar) meminta izin kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar dengan tujuan menstabilkan harga gula.

“Kemudian disetujui dalam pelaksanaannya Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri,” Sari Yuliati menuturkan.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberikan izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih.

“Lalu didistribusikan kepada masyarakat di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga,” imbuhnya.

Dengan alasan tersebut, Sari Yuliati berpendapat bahwa penerbitan izin impor oleh Menteri Perdagangan saat itu sah dan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jadi, di sini bisa juga kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekadar mencari untung tapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional,” cetusnya.

Sari Yuliati mengatakan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengimporan gula tidak melanggar ketentuan yang ada meski penerbitan izin impor tersebut melibatkan pihak yang memiliki hubungan dengan sektor militer.

“Di sini menimbulkan pertanyaan buat saya, penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Menurut Pasal 23 membolehkan Pak Menteri melakukan hal itu,” pungkasnya.

[red]

The post Terungkap! MoU KASAD dan Mendag di Izin Impor Gula Tom Lembong appeared first on INDONESIAWATCH.

Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali menyatakan, memang ada gugatan yang diajukan Muhammad Kadafi selaku kuasa hukum dari llhamsyah Ainul Mattimu. Gugatan itu mempersoalkan hasil Munas yang memutuskan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pali mengatakan perkara Nomor 389/G/2024/PTUN.JKT terkait pengesahan perubahan AD/ART Partai Golkar masih dalam tahap pembacaan gugatan yang terjadwal pada Rabu, 20 November 2024 mendatang. Ia mengatakan isu adanya pembatalan SK Munas tak benar.

“Pemberitaan bahwa Hakim PTUN telah membatalkan SK Menkumham RI terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar adalah pemberitaan bohong, tendensius dan tidak benar,” kata Sattu Pali dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024 dilansir Detik.com.

“Bagaimana mungkin sudah muncul putusan PTUN, kalau sidang pertamanya saja baru dimulai minggu depan tanggal 20 November 2024. Ini jelas pemberitaan bohong atau hoaks,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Sattu Pali mengaku pihaknya sudah membaca isi gugatan yang dilayangkan di PTUN Jakarta. Ia meyakini PTUN Jakarta akan menolak gugatan tersebut.

“Kami yakin bahwa PTUN Jakarta akan menolak gugatan tersebut, karena secara hukum, Menkumham RI dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Golkar sudah memenuhi aspek substansi, aspek kewenangan, dan aspek prosedural, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

[red]

The post Golkar: Pembatalan SK Menkumham oleh PTUN Hoaks, Sidangnya Minggu Depan appeared first on INDONESIAWATCH.

Sidang promosi Doktor Bahlil berlangsung pada Rabu 16 Oktober 2024 dan sidang promosi Doktor Hasto pada jumat 18 Oktober 2024. Uniknya keduanya lulus dari program dan universitas yang sama, yaitu Program Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.

Baca juga:
Foto Viral Bahlil di Samping Whisky! Gaya Pejabat yang Super Kebangetan

Meskipun programnya sama, tetapi Bahlil menempuh studi S-3 lebih cepat yaitu hanya 4 semester, sedangkan Hasto yaitu 7 semester.

Disertasi Bahlil berjudul, Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bahlil mengangkat persoalan hilirasi nikel di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Kebaruan (novelty) yang ditawarkan Bahlil dalam disertasinya berupa kajian-kajian. Seperti kajian hilirisasi nikel di tingkat daerah, dampak hilirisasi secara komprehensif, dengan melihat seluruh aspek pembangunan berkelajnjutan secara holistik, serta kajian solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan hilirisasi nikel.

Sementara itu, judul disertasi Hasto yaitu, Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan, serta Relevansinya terhadap Ketahanan partai Studi pada PDI Perjuangan. Dari penelitiannya, Hasto menghasilkan teori Avantgrade Party Institutionalization (API) dan Strategi Kepemimpinan Politik model Megawati Seven Principles (MSP).

Dikutip dari buku berjudul Disertasi yang Benar (Lily Montarchi, dkk.: 2014), disertasi harus ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Disertasi umumnya menggambarkan penguasaan ilmiah atau akademik sehingga luarannya, lulusan program doktor bisa menghasilkan temuan atau teori baru.

[red]

The post Bahlil atau Hasto, Mana yang Lebih Layak Jadi Doktor? appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Pertahanan RI itu tak merinci siapa pihak haus kekuasaan yang ia maksudkan. Prabowo hanya menyinggung filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan mengayominya. Prabowo mengecam karakter tamak kekuasaaan yang menurutnya dapat merugikan bangsa.

“Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa,” ujar Prabowo.

Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu menegaskan, dalam negara demokrasi kekuasaan diraih dengan adanya dukungan dari rakyat. Karena itu, pemimpin harus lahir dari rakyat, didukung rakyat, dan meminta restu dari rakyat ketika ingin berkuasa.

Di kesempatan itu, Prabowo meminta jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik dalam situasi bangsa yang damai. Menurutnya, kegiatan intelijen politik sudah tidak relevan di era reformasi dan kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku.

“Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu,” tegas Mantan Danjen Kopassus itu.

Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut bersinggungan dengan peristiwa politik mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar. Airlangga mundur secara mendadak dengan meneken surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar pada 10 Agustus 2024. Posisi Airlangga kemudian digantikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pernyataan mundur Airlangga tersebut cukup mengagetkan sejumlah pihak sebab suara Golkar naik cukup signifikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Peristiwa suksesi Golkar kemudian dikaitkan dengan operasi politik Jokowi menjelang periode lengsernya. Sejumlah pihak menduga keterpilihan Bahlil tidak lepas dari tangan Istana dan kehendak Jokowi yang ingin menguasai Golkar.

Analis Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman menyatakan, terdapat kemungkinan Jokowi memainkan instrumen politik kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan. Mengandalkan popularitas dan kepercayaan dari “wong cilik”, Jokowi mengambil langkah mengunci partai politik hingga ormas untuk investasi politiknya di masa datang.

“Sekarang Jokowi nguasain NU lewat proyek bagi-bagi tambang. Menguasai Golkar lewat Bahlil. Dan, Golkar sendiri seperti kita tahu adalah partai yang cukup oportunis,” kata Yohanes Sulaiman ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Menurut Yohanes, operasi politik terhadap Golkar bukan kali ini terjadi. Pasca Pilpres 2014, partai beringin pernah mengalami kisruh internal antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie yang disebut sebagai Golkar Munas Bali vs Golkar Munas Ancol.  “Yang kita tahu, Golkar dulu pernah menentang Jokowi di masa Aburizal Bakrie. Habis itu balik kanan [mendukung Jokowi],” ujarnya.

Yohanes menyebut, kemunculan Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar juga tidak lepas dari permainan pion Jokowi. Menurutnya, Jokowi butuh tangan kanan atau orang kepercayaan yang bisa mengamankan kepentingan politiknya pasca lengser. “Karena Bahlil ingin dijadikan pion sama Jokowi. Karena satu-satu kepercayaan Jokowi sudah redup. Erick (Erick Thohir) udah mundur [semangatnya], dan Luhut Binsar Pandjaitan juga udah capek [berpolitik],” papar Yohanes.

Ia menggarisbawahi peristiwa pengambil-alihan Golkar melalui Munas Partai oleh Bahlil akan menjadi preseden yang kurang baik bagi Golkar. Yohanes berkeyakinan, kursi Bahlil akan rentan digoyang terlebih kualitas figurnya juga bermasalah. “Dia (Bahlil) mau main [merebut Golkar], tapi main gaya Maluku kayak gitu enggak cocok. Karena yang bertahan itu politik Jawa, lihai tapi tidak kasar,” katanya.

Persoalan pelik di tubuh Golkar, yakni partai ini rawan “digoyang” atau dikerjai secara internal maupun eksternal. “Kelemahan Golkar meski dia bikin sistem konvensi untuk menarik orang terbaiknya, partai ini rawan dikerjain. Sehingga konvensi malah enggak berfungsi, akhirnya terjadi stagnasi, tidak ada pemimpin baru,” tutur Yohanes.

Hal itu yang membedakan Golkar dengan partai ideologis seperti PDI Perjuangan (PDIP). Golkar bersifat terbuka dan peka terhadap perubahan. “Generasi muda Golkar dan generasi partai lain seperti Kaesang, Gibran, bahkan AHY sekalipun tidak mempunyai kemampuan yang benar-benar membuat kita yakin. Ketika politisi kawakan sudah hilang, kita tidak melihat generasi mudanya punya kelihaian, punya instinct politik, ujung-ujungnya transaksional”.

Yohanes meyakini operasi menganggu lawan politik tidak terlepas dari intervensi kekuasaan. Apa yang terjadi pada Golkar menurutnya bisa dianulir apabila penguasa menginginkan kondusivitas. Yohanes menyebut, Presiden Jokowi memegang kendali untuk “menertibkan” sekaligus “menekuk” lawan politik.

Hanya saja, tradisi tersebut tidak dipastikan berlanjut di periode pemerintahan baru.  “Ini kan bisa cawe-cawe karena BIN (Badan Intelijen Negara) segala macam [institusi penegak hukum] masih dipegang Jokowi. Begitu Prabowo naik, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI semua diganti. Sementara militer, posisinya mengikuti yang di atas aja [presiden],” katanya.

Ia tidak meyakini, Prabowo akan menjadi presiden boneka atau presiden yang berada di bawah bayang-bayang pengendalinya. Diketahui, keterpilihan Prabowo sebagai presiden tidak lepas dari restu dan dukungan dari sekutu politiknya, Jokowi.

“Saya sangat percaya Prabowo tidak akan pernah mau jadi presiden boneka. Dia dari dulu ambisius mau jadi presiden dan menjadi yang utama. Bertahun-tahun mengejar tahta dan sekarang mendadak presiden, jadi pemain pinggir, tetap enggak mau dia (Prabowo),” ujar Yohanes.

Yohanes menyatakan, “bulan madu” Jokowi-Prabowo tidak akan berlangsung lama mengingat dinamika politik yang terjadi. Terutama blunder politik yang dilakukan Jokowi bersama klannya akan menyulut sumber konflik dengan Prabowo. “Prediksi saya 6 bulan atau setahun ke depan pasti pecah kongsi, kemesraan Jokowi dengan Prabowo tidak akan lama,” pungkasnya.

[red]

The post Bahlil, Dinamika Golkar, Operasi Politik Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan dukungan sehari usai Airin hadir di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) dan menerima surat rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin, 26 Agustus 2024. Padahal, Golkar bersama Gerindra sebelumnya sempat menyatakan dukungan ke Andra Soni.

“Ibu Airin adalah anak dari kandung Partai Golkar, sebagai ibu daripada anak yang dilahirkan dan dibesarkan, rasanya tidak pas kalau tidak diantarkan oleh ibunya untuk ikut berkompetisi,” ujar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Selain balik arah mendukung Airin, Golkar memastikan juga mendukung Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP. Menurut Bahlil, langkah itu menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka dan inklusif. “(Golkar) tidak pernah membeda-bedakan siapa, calon dari (parpol) mana,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut sikap Golkar yang berbalik arah mendukung Airin merupakan bagian dari politik yang dinamis. Menurutnya, partai selalu melihat konstelasi politik yang cair dan membangun komunikasi dengan semua pihak. “Saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis. Dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir, itu biasanya selalu ada dinamika,” tutur Bahlil.

Ia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerindra dan sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) baik-baik saja. Bahlil mengaku terus berkomunikasi dengan partai-partai di KIM. Menurutnya, Golkar menghargai keputusan politik KIM untuk mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten.

“Saya pikir enggak ada persoalan, dan itu enggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten,” katanya.

[red]

The post Galau, Balik Arah, Golkar Kembali Dukung Airin appeared first on INDONESIAWATCH.

“Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Banten,” kata Hasto Kristiyanto saat mengumumkan Calon Kepala Daerah Gelombang III yang diusung PDIP.

Diketahui, Golkar sendiri sudah mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Andra Soni merupakan politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Sementara Dimyati Natakusumah merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan keputusan tersebut, Airin bersama Ade Sumardi akan menantang Andra Soni yang diusung partainya. Sebelumnya, Airin menanggapi terkait partainya yang telah resmi mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten. Airin mengaku memahami hal tersebut.

“Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan walaupun sedikit tidak paham. Bisa dimengerti ya?” kata Airin yang juga menjabat Ketua Perempuan Partai Golkar (PPG) tersebut.

Ketika ditanya mengenai posisinya apakah telah keluar dari Golkar dan bergabung dengan PDIP, Airin mengaku ingin fokus ke Pilgub Banten terlebih dulu. Ia menyampaikan dalam waktu dekat akan bergegas mendaftar ke KPU.

“Sampai hari ini saya enggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu, kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan,” ujar Airin dalam keterangannya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons soal PDIP yang mengusung kadernya, Airin Rachmi Diany maju Pilgub Banten. Doli menyebut, Golkar menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya,” kata Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya di gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2024.

Doli menyebut, Golkar menghargai sikap politik Airin. Dirinya menyarankan DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi kepada Airin. “Tapi dalam praktiknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu,” katanya.

Pemerhati Politik Emrus Sihombing menyatakan, manuver Airin maju lewat PDIP berangkat dari kekecewaan terhadap keputusan DPP Golkar Pusat yang mengusung  Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Menurut Emrus, kekecewaan tersebut dilatarbelakangi dua hal. Pertama, DPP Golkar melalui Ketum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto sudah merekomendasikan Airin untuk maju di Pilgub Banten. Namun, keputusan tersebut dianulir di Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

Kedua, Airin merupakan aset sekaligus kader “kinclong” dari Partai Golkar. Ia memiliki elektabilitas yang mumpuni dan selalu memuncaki papan survei. Golkar justru memilih mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang keduanya bukan kader Golkar.

“Ada kekecewaan yang mendalam dari Airin terhadap DPP Golkar dan pernyataan dari Bahlil. Kalau DPD Golkar saya pikir solid mendukung Airin,” kata Emrus Sihombing kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, Airin ingin mendapatkan dukungan penuh dari Golkar di tingkat DPP maupun DPD. Airin sendiri merupakan klan dinasti Ratu Atut Chosiyah yang menduduki sejumlah posisi strategis di Pemerintahan Banten. Trah dinasti Atut diisi oleh kader Golkar yang dimulai dari Airin Rachmi Diany, Andika Hazrumy, Andiara Aprilia, Haerul Jaman, Ratu Tatu Chasanah dan banyak lagi.

“Keluarga Airin adalah Golkar tulen. Karena keluarga inilah suara atau dukungan masyarakat terhadap Golkar tinggi. Mulai dari mereka (Dinasti Ratu Atut) yang menjabat wali kota, bupati, keseluruhannya Golkar,” ujar Emrus.

Founder Gogo Bangun Negeri (Gobari), Lembaga Survey & Konsultan Komunikasi Politik menyatakan, Airin merupakan salah satu kader Golkar yang bisa diterima PDIP. “Airin ini keluarga Golkar yang bisa merangkul banteng. Bahwa Airin akan berlabuh ke PDI Perjuangan. Saya pikir pergeseran itu menunjukkan tidak solidnya pendukungan Golkar terhadap Airin di Banten,” tuturnya.

Ia menyayangkan Golkar yang tidak melihat potensi Airin yang dapat melenggang maju di Pilkada Banten. Dukungan Golkar terhadap kader asal Gerindra juga menjadi keputusan politik yang mengagetkan banyak pihak.

“Sejatinya partai mendukung kadernya untuk maju, itu yang menjadi keutamaan. Airin punya potensi memenangkan Pilkada, jadi sejatinya Golkar harus mendukung penuh di DPP maupun DPD. Sekarang Airin berlabuh ke PDI Perjuangan. Ketika Airin maju saya melihat peluang menang itu tinggi,” pungkasnya.

[red]    

The post PDIP Usung Airin di Pilkada Banten, Golkar Dalam Kegalauan appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurutnya, karakter tamak kekuasaaan adalah sikap yang dapat merugikan bangsa. “Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa,” kata Prabowo.

Meski demikian, Menteri Pertahanan RI itu tak merinci siapa pihak haus kekuasaan yang ia maksudkan. Prabowo menjelaskan filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan mengayominya.

“Untuk memperbaiki kepentingan rakyat perlu untuk berkuasa,” ucapnya.

Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu mengatakan, dalam negara demokrasi kekuasaan diraih dengan adanya dukungan dari rakyat. Karena itu, pemimpin harus lahir dari rakyat, didukung rakyat, dan meminta restu dari rakyat ketika ingin berkuasa.

“Dengan minta izin dengan rakyat kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasan kepada kita,” ujar Prabowo.

Di kesempatan itu, Prabowo meminta jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik dalam situasi bangsa yang sudah damai. Menurutnya, kegiatan intelijen politik sudah tidak relevan di era reformasi dan kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, operasi intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk membela bangsa dan negara, membasmi musuh negara serta menjaga pertahanan dan keutuhan bangsa dari ancaman pihak lain. Ia menilai intelijen sudah tidak selayaknya beroperasi membidik orang tertentu.

“Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu,” tegas Prabowo.

Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut bertepatan dengan peristiwa politik mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Airlangga mundur secara mendadak dengan meneken surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar pada 10 Agustus 2024. Pernyataan mundur Airlangga mengagetkan sejumlah pihak sebab suara Golkar naik cukup signifikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

[red]

The post Prabowo: Jangan Haus Kuasa, Jangan Ngintelin Lawan Politik! appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu baru saja digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis (22/8) terkait status dan keabsahannya sebagai Ketum Golkar. Bahlil dan panitia Munas XI Golkar juga dituduh melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Salah satu penggugat yang juga kader Partai Golkar Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah mengemukakan pandangannya bahwa Munas XI yang berlangsung 20-21 Agustus 2024 lalu melanggar Anggaran Dasar (AD) hasil Munas X 2019. Para penggugat menolak hasil Munas XI yang menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto.

“Kami ada beberapa orang Kader Partai Golkar menggugat keabsahan penyenggaraan Munas XI tersebut karena jelas-jelas di Anggaran Dasar tertulis bahwa Munas XI PG (Partai Golkar) itu Desember,” kata Muhammad Rafik dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Lelaki yang menjabat Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia ini menyatakan bahwa dirinya dan sejumlah kader sudah mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Barat dengan harapan membatalkan seluruh hasil Munas XI Partai Golkar, termasuk menganulir pengangkatan Bahlil sebagai ketua umum.

Rafik menilai Munas XI Partai Golkar adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Golkar Pasal 39 ayat 2 poin (a) yang menyatakan bahwa Munas dilaksanakan pada Desember 2024.

“Karena perintah melaksanakan Munas XI tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai Golkar (PG) hasil Munas X Partai Golkar tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap lima tahun di bulan Desember,” ujar Rafik.

Rafik menjelaskan, Airlangga Hartarto mundur per 10 Agustus 2024, kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar oleh DPP Golkar Pleno pada 13 Agustus 2024. Menurutnya, seharusnya Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen bersama kepengurusan lainnya melanjutkan sisa masa jabatan kepemimpinan Airlangga Hartarto sampai Desember 2024 mendatang.

Ia mempertanyakan kenapa Munas harus dipercepat dan menjadi dalih untuk memberikan kursi kepemimpinan Golkar segera kepada Bahlil. “Kan Airlangga Hartarto mundur tanggal 10 Agustus 2024, DPP Partai Golkar Pleno pada Tanggal 13 Agustus 2024 dan menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Plt Ketua Umum,” kata Rafik.

Pada kenyataannya pengurus langsung menetapkan Munas di tanggal 20 -21 Agustus 2024 dan menerbitkan SK Kepanitiaan tanggal 15 Agustus 2024. “Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN tuh membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI Inkonstitusional tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah,” ujar Rafik.

Karena itu, ia berkeyakinan proses penunjukan Bahlil dan penyelenggaraan Munas XI Partai Golkar inprosedural dan cacat hukum. “Harusnya kalau DPP Golkar mau konstitusional tuh barang buat aja Munaslub, karena diselenggarakan sebelum jadwalnya makanya harus Munaslub, kan di konstitusi Anggaran dasar dibolehkan tuh Munaslub dengan syarat syarat yang salah-satunya atas dasar permintaan 2/3 DPD Provinsi,” kata Rafik.

Rafik menambahkan, dirinya bersama sejumlah kader juga sudah bersurat secara resmi ke Kemenkumham RI agar Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak serta merta menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar priode 2019-2024.

Diketahui perkara gugatan terhadap Munas XI dan kepengurusan baru Golkar ini sudah terdaftar di PN Jakarta Barat dengan nomor Perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt tertanggal 23/08/2024.

[red]

The post Kader Gugat Munas Golkar, Kursi Ketum Bahlil Digoyang appeared first on INDONESIAWATCH.

Dengan posisi santai bersandar di kursi, Bahlil yang mengenakan celana jeans dan kaos putih terlihat memegang gagang handphone. Di ruangan itu ia tampak sedang menelepon seseorang. Dalam foto tersebut, terlihat minuman Whisky yang diduga merek Hibiki 21 Year Old. Di sampingnya terdapat gelas yang menjadi wadah penuangan minuman tersebut dan satu botol air mineral.

Dilihat dari laman Blibli.com, harga minuman Hibiki 21 Year Old mencapai Rp29.500.000. Diketahui, Hibiki 21 Year Old adalah wiski campuran Jepang dari Suntory. Wiski jenis ini merupakan perpaduan malt dan grain dari Yamazaki, Hakushu, dan Chita distilleries. Spekulasi foto tersebut menjadi buah bibir netizen.

“Mabok dululah,” ujar akun @merap*****, dalam kolom komentar, dilihat dari akun X (Twitter) pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

“Makanya langsung ngeteh dia,” timpal akun @Nicol***** yang juga menyertakan foto Bahlil. “Stress banget kayaknya urusan raja jawa,” kata akun @adrm*****. Akun @mala**** menambahkan, “pusing yah ngurusin negara? sampe megang kepala sambil mabok begitu,” sembari membubuhkan emotikon kaget.

Akun@murtadha**** menulis “Khusnuzon aja Ketum golkar yang baru dan menteri kesayangan jokowi ini lagi nenggak teh campur air putih”. Sementara itu, akun @MedyR**** menambahkan “Itu Teh merk Whiskey Hibiki Oom” sambil memajang gambar Whisky yang mengandung alkohol 43% tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut memberikan tanggapan soal ramainya sorotan netizen terhadap foto Bahlil bersama Whisky. Ia menggarisbawahi harga minuman tersebut yang luar biasa mahal.

“Beredar di media sosial soal Bahlil yang sedang menikmati Whisky seharga Rp29,5 juta. Gila ya, di tengah kemiskinan rakyat Indonesia, seorang menteri yang katanya powerfull menterinya dan selama menjabat sebagai menteri juga banyak mendapatkan gain (uang), entah dari mana. Itu sedang menikmati Whisky seharga tersebut,” kata Refly Harun dikutip dari akun YouTube-nya pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Menurutnya, wajar apabila publik bereaksi dan mengkritik sikap ambur-amburan pejabat publik di tengah tekanan ekonomi masyarakat dan pengangguran yang merajalela. “Sehingga kita melihat perilaku seperti itu terbelalak dan membelalak. Dan itu kebangetan, super kebangetan. Kok ada pejabat publik seperti itu. Kita perlu ada etika kenegaraan, ini contoh bagaimana etika itu dilanggar,” ucapnya.

Refly menyebut tak ada ruang privasi yang terganggu dari kasus foto Bahlil dan minuman keras. Menurutnya, kewajiban Bahlil sebagai pejabat publik untuk menegaskan dan mengurai garis privasinya di zaman serba digital ini.

“Pertama ini adalah minuman beralkohol, yang tentu haram hukumnya bagi seorang muslim, sepanjang saya tahu ya, karena saya juga nggak pernah minum Whisky. Kedua adalah harganya, di sini harganya di online, Rp29,5 juta,” ucap Refly.

Sampai tulisan ini diturunkan, belum ada pernyataan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia terkait foto viral dirinya bersama minuman keras tersebut. Begitu juga politisi Golkar belum ada yang bersedia menanggapi atau memberikan respons terkait foto tersebut.

[red]

The post Foto Viral Bahlil di Samping Whisky! Gaya Pejabat yang Super Kebangetan appeared first on INDONESIAWATCH.