Hal yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia, adalah TNI sejak awal berdirinya berasal dari kekuatan rakyat yang datang bersama rakyat, berjuang bersama rakyat dan selalu bersama rakyat, demi mengawal kedaulatan Negara.

Oleh sebab itu mengapa diawal kelahiran TNI diberi nama Badan Keamanan rakyat (BKR), selanjutnya pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Guna menyelaraskan dengan kaidah militer internasional maka TKR dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Kemudian untuk mempersatukan kekuatan bersenjata dengan elemen perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden resmi menggantika nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Guna menyatukan kekuatan angkatan bersenjata dengan kepolisian, tahun 1962 TNI berubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tetapi karena adanya tuntutan reformasi nasional, tahun 1999 ABRI kembali menjadi TNI dan memisahkan polri dari angkatan bersenjata.

Pada 26 Oktober 1945 pecah pertempuran Surabaya, dipicu oleh agresi militer sekutu yang terdiri dari 3 Divisi pasukan Inggris didukung 2 Divisi pasukan Australia dan militer Belanda sekitar 200.000 personel, dengan persenjataan modern.

TKR bersama rakyat secara heroik melakukan perlawanan yang dasyat, karena sebelumnya pada 22 Oktober 1945 KH. Hasyim Asy`ari, mengumumkan fatwa Resolusi Jihad, berisi tentang kewajiban rakyat muslim yang berada pada radius 94 Km dari datangnya musuh, untuk berjihad menghadapi musuh.

Inggris sebagai pemenang perang dunia ke II dengan persenjataan modern dan didukung kapal perang dan pesawat tempur, akhirnya dapat dipatahkan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Kemudian sejarah panjang TNI, dalam mengawal kewibawaan kedaulatan negara, tidak selalu mengedepankan operasi tempur, tetapi juga mengimplementasikan operasi teritorial yang melibatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Oleh karenanya pembinaan rakyat sebagai kekuatan pendukung, menjadi kewajiban TNI dalam mengembangkan system pertahanan rakyat semesta.Sejarah TNI yang lahir dari rakyat, telah membentuk jatidiri TNI sebagai Tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Hal inilah yang membedakan TNI dengan militer di Negara lain yang lahir dari tentara bayaran.

Oleh karenanya komitmen TNI tunduk kepada keputusan politik Negara, demi menjaga stabilitas nasional dan sebagai bukti sikap kesatria TNI untuk menjalankan reformasi TNI, walaupun TNI harus tersisih dari politik dan menghadapi tuduhan sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Namun demikian perlu diketahui, bahwa TNI adalah satu-satunya institusi Negara yang sejak lahir sudah dibekali kaidah HAM, sebagaimana yang tercantum dalam 8 Wajib TNI. Dirgahayu TNI ke 79, semoga TNI tetap memiliki komitmen, sebagaimana yang diamanatkan oleh sejarah dan jatidirinya.

Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen

The post 79 Tahun TNI Sejarah Panjang Perjalanan Angkatan Bersenjata Berasal dari Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

Profesionalisme TNI: Pilar Kedaulatan Negara

Profesionalisme prajurit TNI diutamakan untuk menjaga negeri tercinta, Ibu Pertiwi Indonesia. Tentara hadir sebagai pelengkap kedaulatan sebuah negara berdaulat, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menjunjung tinggi nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme, TNI mengawal kedaulatan dari berbagai sektor penting negara Indonesia. Mereka siap ditugaskan untuk mendukung kebijakan negara dimanapun, dari terjun ikut dalam misi perdamaian di Lebanon hingga mengawal excavator pertanian masuk ke Merauke, Papua Selatan.

Misi Perdamaian di Lebanon

Pemerintah Indonesia, dalam misi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirim lebih dari 1.000 prajurit untuk bertugas di Lebanon. Terdapat Satgas FHQSU, Satgas MCOU (Military Community Outreach Unit), CIMIC (Civil Military Coordination), INDOMEDIC (Indonesian Medic), MTF (Maritime Task Force), serta HQ (Headquarters) Staff Officer. Misi kemanusiaan tersebut dihadapkan pada perang milisi Hizbullah dengan negara Israel, suatu tantangan yang menguji profesionalisme prajurit di sana.

Peran TNI di Dalam Negeri

Di dalam negeri, siaran pers solidaritas masyarakat adat korban investasi pada 3 Oktober 2024 di Merauke menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan pembentukan kesatuan tentara baru, yakni batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Lima Batalyon Baru di Papua

-Yonif 801/KesaJra Yuddha Kentsuwridi Kabupaten Keerom, Papua
-Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Papua
-Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan
-Yonif 804/ Dharma BhakTI Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan
-Yonif 805/ Ksatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

“Lima batalyon di lima daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi”, jelas Agus Subiyanto dalam jumpa pers selepas acara peresmian di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024, sebagaimana diliput media.

Kontroversi Proyek PSN Merauke

Korban investasi mengungkapkan dalam dokumen “Siaran Pers – Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua”, bahwa proyek PSN Merauke melibatkan aparat militer dalam pembentukan batalyon baru untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di Papua. Pembentukan batalyon ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke yang terancam oleh proyek strategis tersebut. Masyarakat adat secara terang-terangan menolak proyek tersebut yang mengancam tanah adat dan sumber kehidupan mereka tanpa musyawarah yang bebas. Proyek ini dinilai melanggar hak dasar masyarakat adat, hak hidup, hak atas pembangunan, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat.

Pelibatan militer dalam proyek PSN Merauke dianggap mengancam dan menghilangkan hak hidup Orang Asli Papua serta berpotensi melanggar hak asasi manusia, kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel meminta pembatalan pembentukan batalyon baru di Papua serta evaluasi keterlibatan militer dalam proyek komersial tersebut. Pesan dari #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel adalah untuk menghentikan proyek PSN Merauke demi kebaikan masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Profesionalisme TNI: Batasan dan Tantangan

Agar tidak ugal-ugalan, profesionalisme TNI jaga negeri ada batasnya. Saya terkesima saat ikut acara diskusi RUU TNI dan POLRI beberapa bulan lalu yang diselenggarakan oleh Menkopolhukam di Jakarta.

Hal krusial yang dibahas saat itu tentang usia pensiun, dibukanya jabatan sipil dijabat oleh prajurit aktif, hingga kewenangan tentang keamanan.

Tupoksi dalam hal keamanan negara belum bisa membagi kewenangan yang jelas antara kepolisian dengan TNI. Contoh nyata ketika penerapan Undang-undang dalam praktik pengamanan di Papua.

Watak asli TNI-Polri muncul di Tanah Papua, begitulah pernyataan saya waktu itu pada forum yang dihadiri juga oleh prajurit bintang 3 sampai pangkat paling bawah, bahwa urusan tupoksi lembaga penjaga negeri belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat profesionalisme.

Arki/Red

The post 79 Tahun TNI: Profesionalisme Jaga Negeri “Dari Lebanon Asia Barat Hingga Merauke Papua Selatan” appeared first on INDONESIAWATCH.