“Perintah. Kami mesti menjaga wajah presiden [Jokowi]. Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam sembilan bulan dan proyeknya mesti jadi. Kami babak-belur,” ujar Aguan dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo, seperti dilansir, (08/12).

Baca juga:
Pengamat: Pembangunan IKN Diprediksi Lambat dan Tidak Tuntas

Pria yang sering disebut sebagai Bos Kelompok Pengusaha 9 Naga ini menjelaskan, meskipun memiliki risiko bisnis tinggi, tetapi dalam jangka panjang investasi di IKN akan menguntungkan.

“Kami melihat jangka panjang dan pasti menguntungkan. Melihatnya dalam kacamata future. Memindahkan aparatur sipil negara itu tidak gampang. Menumbuhkan ekosistem itu tak mudah,” ujarnya.

Aguan meyakini, proyek pembangunan IKN sudah jelas. “Dalam empat tahun sudah diselesaikan ini-itunya. Kalau keputusan pemindahan ibu kota sudah diteken, lalu duta besar masuk dan aparatur sipil negara pindah, ekonomi akan langsung jalan,” katanya.

Kelahiran Palembang, 9 Januari 1951 itu mengatakan, IKN diciptakan bukan untuk menunjukkan kehebatan dan menjadikannya sebagai pusat keramaian. Melainkan agar pemeritahan berjalan efektif.

“Kota itu diciptakan agar pemerintah bekerja lebih efektif. Demonstrasi tak mungkin terus-terusan di sana. Kalau banyak unjuk rasa di sini, kapan pemerintah bekerja? Lalu lintas jalanan di Jakarta sudah macet. Banyak teman saya tanya, “Aguan, masih adakah tanah di sana? Gue mau beli,” kata Aguan menceritakan.

Aguan menilai, Presiden Prabowo Subianto tidak separuh niat melanjutkan pembangunan proyek IKN. Meski demikian, Aguan menilai, ada beberapa program prioritas lain yang harus dikerjakan Prabowo.

“Bukan setengah-setengah [bangun IKN]. Ada program prioritas yang hendak diselesaikan. Bujet pun sudah dibagi. Membangun infrastruktur di sana dulu mahal sekali, tapi sekarang sudah jadi dan tinggal finishing,” katanya.

Aguan mencontohkan program prioritas presiden Prabowo seperti, mengatasi kesenjangan perumahan dan program makan bergizi gratis. “Itu namanya prioritas,” Aguan menjelaskan.

Menurut Aguan, tampilnya dirinya ke publik dalam urusan proyek IKN, merupakan permintaan. “Saya sengaja ditampilkan, Sungguh, saya enggak mau begitu. Sebab, makin tinggi pohon, angin akan makin kencang menerpa,” ujarnya.

Tujuan kemunculan Aguan dalam proyek IKN, agar bisa menarik para investor luar negeri masuk ke IKN. “Saya diminta tampil agar ada kepercayaan dari luar negeri. Ini buat show. Dalam berbisnis, kalau kamu sendiri enggak beli, siapa orang dari luar yang mau beli? Kami membawa rombongan. Bisnis memang harus begitu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, proyek IKN sepi investor, khususnya dari luar negeri. Bahkan ada yang sudah masuk, seperti Softbank, belakangan balik kanan dari penanaman modal di proyek IKN.

Pada medio 2024 kemarin, Konsorsium Nusantara yang dipimpin Agung Sedayu Grup, secara resmi menyatakan akan menguncurkan investasi Rp20 triliun. Bahkan Aguan dan beberapa pengusaha datang langsung ke IKN.

Adapun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara selain Agung Sedayu, seperti Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group dan Alfamart group.

“Ada 12 perwakilan, dari Astra tadi sudah lihat, dari Sinar Mas Pak Franky (Oesman Widjaja), dari Mulia Pak Eka Tjandra, dari Ace Hardware (Kawan Lama) Pak Kuncoro Wibowo, dari Alfamart Pak Djoko (Susanto), dari Adaro Boy Thohir, dari Pulau Intan Pak Ara (Maruar Sirait), ini untuk konsorsium pembangunan,” ungkap Aguan saat groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kalimantan Timur.

[red]

The post Bos 9 Naga Aguan Ungkap Alasan Investasi di IKN: Permintaan Jaga Wajah Presiden Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Presiden Direktur PT Astra Graphia Tbk, Hendrix Pramana mengatakan, peningkatan laba bersih Astragraphia didorong oleh peningkatan laba operasional sebesar 17%. “Penerapan operational excellence dan manajemen pengelolaan kas yang lebih baik turut berkontribusi pada pertumbuhan laba bersih Astragraphia di kuartal ketiga tahun 2024,” kata Hendrix.

“Perusahaan juga menetapkan beberapa langkah inisiatif strategis yang dilakukan sepanjang tahun buku 2024, seperti penguatan bisnis inti, peningkatan kapabilitas layanan, serta peningkatan daya saing di sektor percetakan, dan teknologi digital,” Hendrix menambahkan.

Dalam upaya untuk mendorong inovasi dan efisiensi di perkantoran, pada September 2024 Astragraphia melalui unit usaha Solusi Dokumen meluncurkan printer multifungsi A3 berwarna, Fujifilm Apeos C2450 S.

Printer ini didesain untuk memenuhi kebutuhan modern akan kreativitas, produktivitas, dan teknologi terkini yang dapat mengubah cara bekerja. Dengan kombinasi sempurna antara kecepatan, konektivitas, akurasi cetak, dan keamanan dalam penggunaan printer multifungsi berwarna, Astragraphia menjadi solusi ideal untuk berbagai sektor bisnis dan industri kreatif.

Perusahaan kini terus menjaga semangat kolaborasi berkelanjutan dalam rangka memperluas kontribusi dan dampak bagi sektor industri kreatif di Indonesia. Baru-baru ini, Astragraphia bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengadakan Bedah Desain Kemasan (BEDAKAN) batch ke-17 di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya penguatan identitas visual dari kemasan produk.

Melalui kontribusi pada program BEDAKAN, Astragraphia mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi kebutuhan kemasan, khususnya wilayah IKN yang memiliki banyak pelaku UKM dengan berbagai jenis produk kreatif.

[red]

The post Penerapan Operational Excellence Kunci Pertumbuhan Bisnis Astragraphia appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung.

“Sesuai prediksi tiga tahun lalu saya menilai bahwa IKN tidak akan mudah dilaksanakan tuntas dengan baik kalau hanya mengandalkan sumber dana dari APBN saja,” kata Wibisono kepada Indonesiawatch.id.

Wibi menyebut, sinyalemen kegagalan IKN terlihat dari minimnya investor yang menanamkan investasi di IKN. “Sedangkan investor swasta masih enggan investasi di sana, apalagi kalau mengandalkan keberlanjutan presiden terpilih Prabowo, tidak yakin akan memprioritaskan pembangunan IKN sampai tuntas,” ujar Wibisono.

Menurutnya, program utama Prabowo dengan memberikan makan bergizi gratis ke masyarakat tidak akan terakomodasi dengan baik sebab pemerintah harus berbagi konsentrasi untuk pembangunan IKN. Terlebih, Prabowo berjanji akan mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skala jumbo untuk strategi pertahanan ke depan.

Lebih lanjut,  Wibi menyebut termasuk aspek lain yang diperhatikan, yakni pembiayaan infrastruktur pendukung, pemukiman dan aspek lingkungan serta mobilisasi ASN atau SDM untuk pindah ke IKN.

“Dengan terburu burunya mencabut status ibu kota negara dari Jakarta juga blunder bagi pemerintahan Jokowi, sehingga status IKN sebagai ibu kota negara sekarang tidak jelas dengan belum ditandatanganinya Keppres pemindahan ibu kota,” ungkapnya.

Dirinya menilai pembangunan IKN perlu didukung kebijakan dan regulasi yang memadai. “Saya tidak ingin IKN mangkrak, tapi harus dibuat program jangka panjang untuk mewujudkannya, sehingga tidak menganggu fiskal dalam APBN,” pungkas Wibi.

[red]

The post Pengamat: Pembangunan IKN Diprediksi Lambat dan Tidak Tuntas appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan, kita hendaknya tidak mengabaikan kebutuhan mendesak kawasan metropolitan lain yang sudah lebih dulu ada, semisal: Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Makassar, dan lainnya. Betapa tidak, kawasan-kawasan urban ini merupakan pusat perputaran ekonomi nasional, yang keberlanjutannya sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Sebagai contoh, Jabodetabek dipenuhi dengan setidaknya 23 juta kendaraan milik pribadi. Tentu hal ini menciptakan tantangan serius berupa kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna mobil di kawasan ini menghabiskan rata-rata 225 jam per tahun di jalan, dengan 117 jam di antaranya terjebak dalam kemacetan! Ditengarai, hal ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US$36 triliun setiap tahun—dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Dampak lingkungan dan kesehatan juga sangat memprihatinkan. Kualitas udara di kawasan metropolitan di Indonesia secara rutin melebihi batas aman, yang berkontribusi terhadap ribuan kematian dini setiap tahunnya. Adapun EV (electronic vehicle) yang meskipun penggunaannya mengurangi emisi CO2, malahan meningkatkan polutan lain seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) dibandingkan mobil bensin. Ini menunjukkan bahwa transisi ke EV saja tidak cukup untuk mengatasi masalah polusi perkotaan. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan transportasi umum yang efisien dan perencanaan kota berkelanjutan.

Baru-baru ini laporan “Sebuah Agenda Inovasi Untuk Pemerintah Indonesia” yang dirilis Center for Market Education (CME), yang ditulis bersama dengan Chandra Rambey dari Real Estat Indonesia (REI), menyoroti kompleksitas masalah urban ini sembari mengajukan solusi inovatif.

Tidak seperti IKN yang dibangun dari nol, wilayah-wilayah metropolitan di Indonesia sudah hidup dan bergeliat sejak puluhan tahun silam, dengan berbagai fasilitas penunjang yang sudah ada. Karenanya, laporan CME mengangkat gagasan Smart Transit City (STC) dan Entrepreneurial Rail Model (ERM), yang pada intinya mengintegrasikan transportasi umum dengan pengembangan lahan, didorong oleh investasi sektor swasta.

STC adalah konsep kota yang menggunakan teknologi cerdas untuk mengoptimalkan dan menghubungkan berbagai moda transportasi, seperti kereta api dan bus, untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Sementara itu, ERM adalah pendekatan di mana pengembang swasta tidak hanya mendanai tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur transportasi. Model ini menggunakan keuntungan dari pengembangan lahan di sekitar proyek untuk mendanai infrastruktur, sehingga mengurangi beban finansial pemerintah dan menjadikan pengembang swasta mitra aktif dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap pasar.

Bagi megapolitan seperti Jakarta dan Surabaya, hal ini berarti berkurangnya kemacetan, udara yang lebih bersih, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Model ini tidak hanya mengurangi beban finansial pada pemerintah tetapi juga memastikan bahwa proyek pembangunan responsif terhadap pasar dan memiliki perspektif keberlanjutan.

*Penulis merupakan Country Manager dari Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Meski IKN Bersolek, Jangan Abaikan Metropolitan Lain appeared first on INDONESIAWATCH.

Kehadiran Prabowo melengkapi perhelatan upacara yang diselenggarakan di lapangan terbuka yang megah dan penuh dengan ornamen kebangsaan. Dalam acara tersebut, Prabowo duduk di barisan depan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di panggung kehormatan yang disiapkan khusus untuk para tamu penting.

Tahun ini, Presiden Jokowi memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-79 RI di Istana Negara IKN. Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin upacara di Istana Merdeka Jakarta.

HUT ke-79 RI menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya Bendera Pusaka dikibarkan saat peringatan HUT RI di ibu kota baru. Tema HUT RI tahun ini adalah “Nusantara Baru lndonesia Maju” yang menunjukkan momentum transisi Indonesia dalam menyongsong ibu kota baru Nusantara, dan transisi pemerintahan.

Sejumlah pejabat tinggi negara yang turut hadir di IKN di antaranya Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, para menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tim Nusantara Baru ditunjuk sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas untuk mengibarkan sang saka Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Paskibraka 2024 anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada Selasa, 13 Agustus 2024, di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 76 anak muda telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan siap menjalankan tugas bersejarah ini.

Kolonel Inf. Nur Wahyudi didapuk menjadi Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapten Mar Muhammad Adam Septian Keulana dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka.

Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Livenia Evelyn Kurniawan, terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Cadangan pembawa baki adalah Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Tenggara, Lutfiyah Naurasyifa Utoyo. Sementara itu, Fifandra Ardiansyah bertugas sebagai Komandan Kelompok 8.

Bertindak sebagai pengerek bendera adalah Try Adyaksa S, Paskibraka perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentang bendera yakni Akmal Faiz Ali Khadafi asal Provinsi Jawa Tengah.  Yang ditunjuk sebagai Komandan Kelompok 17, yakni Andre R.O. Kabagaimu, Paskibraka perwakilan Provinsi Papua Pegunungan.

[red]

The post Tim Nusantara Baru Kibarkan Sang Saka Merah Putih di IKN appeared first on INDONESIAWATCH.

Perpres yang diteken pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapatkan sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka peluang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Kritik soal pemberian HGU hingga 190 tahun sebelumnya telah menjadi sorotan oleh masyarakat sipil yang dianggap bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahkan melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi selama 75 tahun.

Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak pada semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute, Nabhan Aiqani memandang bahwa proses pemberian HGU dengan semangat untuk memikat investasi secara tidak sehat, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan.

“Apalagi integrasi prinsip Bisnis dan HAM sama sekali tidak menjadi konsideran kebijakan-kebijakan terkait dengan IKN dan percepatan pembangunan IKN,” kata Nabhan dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.

Menurutnya, tafsir dan pembacaan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek HAM oleh entitas bisnis dalam perjanjian investasi maupun perdagangan di mana prinsip bisnis dan HAM saat ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar global.

“Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan bagai investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN,” tuturnya.

Nabhan menerangkan, prinsip Bisnis dan HAM menekankan bahwa setiap kontrak investasi harus memastikan penghormatan perusahaan terhadap HAM. Lebih lanjut, UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa aspek meliputi penilaian dampak HAM sebelum menyelesaikan kontrak investasi.

Selain itu juga memasukkan klausul dalam kontrak investasi negara-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati hak asasi manusia, dan menerapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk HAM yang aktual dan potensial).

Hal tersebut merujuk dari pengalaman Uni Eropa melalui regulasi The 2012 ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’ yang menekankan komitmen untuk memajukan perlindungan HAM dalam hubungan eksternal, termasuk kebijakan perdagangan.

“Regulasi ini menyerukan tindakan untuk memasukkan HAM ke dalam Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan,” katanya.

Dibanding dengan mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip HAM, keberlanjutan dan antikorupsi dalam tata kelola investasi. “Karena kepastian berbisnis bukan melulu pada aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan oleh aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi bisnis,” pungkas Nabhan.

[red]

The post Bukan Mengobral HGU, Investor Butuh Jaminan Bisnis dan HAM di IKN appeared first on INDONESIAWATCH.