Burhanuddin menyampaikan respons melorotnya peringkat IPK Indonesia dalam sambutan yang dibacakan Wakil Jaksa Agung (Waja), Feri Wibisono, dalam upacara Peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) 2024 di Kejagung, Jakarta, Senin, (9/12).

Baca juga:

Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung

Berdasarkan laporan Transparency International, kata Feri, skor IPK Indonesia pada angka 34 sehingga peringkat Indonesia berada di 115. Fakta ini mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi harus lebih intensif.

“Kejaksaan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola penanganan kasus korupsi,” ujar Feri selaku pembina upacara.

Feri lebih lanjut menyampaikan, Kejagung akan memperbaiki tata kelola pemberantasan korupsi dengan pendekatan yang profesional, berintegritas, dan progresif.

“Selain penindakan represif, upaya perbaikan sistem, koordinasi, dan sinergi dengan lembaga lain juga menjadi fokus utama,”‎ kata dia.

Menurut dia, komitmen Kejagung ini sejalan dengan tema Hakordia 2024 bertema “Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju”. Ini juga sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi demi pemberantasan korupsi sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut Burhanuddin menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Kejaksaan telah mendapatkan penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Badan Pemulihan Aset (BPA). Badan ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas insan Adhyaksa dalam menghadapi tantangan penanganan korupsi yang semakin kompleks.

Ia mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih, seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, menjaga moralitas dan integritas adalah keharusan bagi setiap jaksa.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum Hari Anti-Korupsi se-Dunia ini sebagai pengingat akan pentingnya kerja sama dan sinergi dalam memberantas korupsi.

Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi adalah kunci menuju pembangunan bangsa yang bersih dan berintegritas.

“Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara. Kita kawal Indonesia menuju masa depan yang bebas dari korupsi,” katanya.

The post Hakordia 2024, Jaksa Agung Soroti Melorotnya Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Penandatanganan ini menandai komitmen berkelanjutan antara Australia dan Indonesia dalam memperkuat manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan di Indonesia dan di tingkat regional. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath mengatakan, Australia dan Indonesia memiliki kemitraan yang telah lama terjalin dalam bidang manajemen risiko bencana.

“Kami memuji upaya BNPB dalam membantu memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana dan berharap dapat terus melanjutkan kerja sama yang erat di masa depan,” ujar Gita Kamath.

Menurut Gita, Indonesia dan Australia bekerja sama melalui program SIAP SIAGA untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, dan pemulihan dari bencana alam, baik yang terjadi secara cepat maupun lambat. Program ini juga bertujuan memperkuat kerja sama Australia-Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik.

Penandatanganan tersebut bertepatan dengan Bulan Pengurangan Risiko Bencana, sebuah acara tahunan yang diselenggarakan BNPB untuk memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Tahun ini, Provinsi Aceh menjadi tuan rumah acara tersebut, yang menandai peringatan 20 tahun gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia yang meluluhlantakkan wilayah Aceh.

Program SIAP SIAGA berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah Indonesia, termasuk BNPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil.

[red]

The post Australia dan Indonesia Perluas Kerja Sama dalam Manajemen Risiko Bencana appeared first on INDONESIAWATCH.

INL bekerja sama dengan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC). Kenneth Zurcher, Direktur INL Kedutaan Besar AS di Jakarta, menandatangani perjanjian serah terima dengan Agus Irianto, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, dan M. Rizki Baidillah, Wakil Direktur DJBC.

Alat deteksi narkotika ini diklaim mampu memindai wadah plastik dan kaca serta mengidentifikasi lebih dari 530 zat terlarang. Karena memungkinkan pengujian tanpa kontak langsung, alat ini meminimalkan kontaminasi, mengurangi paparan, dan mengawetkan barang bukti.

DJBC berencana menempatkan dua alat deteksi narkotika di Kalimantan Barat. Sementara BNN akan menempatkan tiga alat deteksi di Papua, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Menurut Erik Van der Veen, Kepala Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, kepentingan kasih alat di atas untuk pengendalian narkotika. “Pengendalian yang efektif adalah kemampuan untuk melakukan identifikasi zat-zat terlarang secara cepat dan andal,” katanya dalam keterangan resmi, (02/08).

Erik meyakini lima hibah perangkat deteksi narkotika tersebut akan membantu petugas mengidentifikasi dan menganalisis narkotika dan bahan kimia prekursor.

Duta Besar Terpilih Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Lakhdhir menambahkan bahwa berinvestasi dalam infrastruktur anti-penyelundupan di Indonesia, membantu masyarakat berkembang. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dan para mitra untuk mencegah perdagangan narkotika lintas batas,” ujarnya.
[red]

The post AS Pasok Perangkat Digital untuk Lawan Perdagangan Narkotika di Perbatasan Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.