‎“Pemerintah akan berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi,” ujar Pratikno, Menko PMK dalam keterangan diterima pada Rabu, (11/12).

Baca juga:

Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian Terpusat di Sukabumi

Salah satunya, lanjut dia dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek di Kemenko PMK, Jakarta, yakni akan terus melakukan modifikasi cuaca oleh BNPB dan BMKG.

“Modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadaka, tidak mungkin tapi mengurangi,” ujarnya.

Ia mengingatkan petugas teknis di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apel siaga harus terus dilakukan untuk memastikan kesiapan para personel.

“Jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu [pekan] ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu,” katanya.

Pratikno berharap, dari sejumlah langkah yang telah diupayakan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan datang.

“Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespons cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa tersebut, (10/12), menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi curah hujan yang turun.

“OMC ini sangat bagus, sangat efektif meskipun bukan satu-satunya cara mengungrangi bencana yang datang,” katanya.

Ia menyatakan BNPB siap melakukan OMC jika ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memintanya dengan adanya status darurat.

‎“Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan,” ujarnya.

Suharyanto mengungkapkan, ‎pihaknya telah melakukan OMC di Jakarta untuk mengurangi curah hujan. Pihaknya siap kembali melaksanakan jika dinilai masih kurang dan adanya prediksi banjir.

“Ancaman banjirnya diprediksi bisa datang dan diperlukan OMC terbang malam, silakan,” ujarnya.

Lebih lanjut Suharyanto menyapaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah menetapkan siaga darurat. “Nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara masif,” kataya.

Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan, khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir.

“BNPB siap memberikan penebalan logistik dan pralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan,” kata Suharyanto.

Khusus untuk Provinsi Jabar, BNPB telah meberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun demikian, BNPB tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.

“Kemarin sudah dilaksanakan [pemberian bantuan] di Jawa Barat, kabupaten/kota di Jawa Barat sudah ditebalkan, baik anggaran dan logistik peralatanya,” katanya.

“Mungkin ada yang belum terdukung, silakan masing-masing evaluasi kondisi logistik peralatannya dan dalam kesempatan pertama bisa mengajukan [ke BNPB],” tuturnya.

Upaya berikutnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan prasarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.

“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana prasarana dan personel dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar,” katanya.

Selanjutnya, Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.

“BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya,” kata dia.

“Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponsnya,” ujar dia.‎

[red]

The post Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah ‎Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem di Jobodetabek appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurutnya, kebijakan ini mengarah pada pencabutan subsidi ongkos KRL. “Para pejabat negeri ini memang terbukti tidak kompeten. Subsidi KRL mau dicabut karena penerimaan negara anjlok, (padahal) pemerintah tidak mampu menjaga atau meningkatkan penerimaan negara. Tapi rakyat yang dikorbankan dengan kenaikan harga,” kata Anthony, kepada media Jumat (30/8).

Baca juga:
Indonesia Darurat Transportasi Umum

Ia bahkan menyebut subsidi yang diberikan berdasarkan NIK demi alasan adil, justru merupakan pemikiran sesat dan sangat menyimpang.

“Harga tiket kereta harus berlaku sama bagi semua pihak, sesuai konstitusi pasal 28i ayat 2, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah hanya bisa memberlakukan harga diskriminatif (price discrimination) melalui perbedaan pelayanan atau perbedaan fasilitas, seperti pembagian kelas VVIP, kelas bisnis, atau kelas ekonomi.

Oleh karena itu, bila pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan ini, maka sudah melanggar hak asasi manusia (HAM). “Artinya, subsidi KRL berbasis NIK melanggar HAM seperti diatur di dalam konstitusi,” katanya.

Kebijakan ini tertuang di Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) sebesar Rp4,79 triliun.

Anggaran ini untuk operasional KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Baca juga:
Ini Gurita Bisnis Ratu Batubara Tan Paulin dan Suaminya

Namun, ada catatan yang menyertai penyaluran subsidi angkutan kereta api ini. “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” seperti dikutip dari Buku Nota Keuangan 2025, Kamis (29/8/2024).
[red]

The post Wahai Para Anker, Subsidi Ongkos KRL Rencana Mau Dihapus appeared first on INDONESIAWATCH.