Jaksa Agung menyampaikan keempat poin penting tersebut saat membuka ‎Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Selasa, (14/1).

Baca juga:
Jaksa Agung Sebut Pejabat KLHK Terlilit Korupsi Sawit

Adapun keempat poin penting yang disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut, yakni:

‎• ‎Wujudkan model penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata Kelola dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan hukum serta penyempurnaan sistem penerimaan negara;

• ‎Penguatan Kejaksaan sebagai Central Authority pemulihan aset nasional dan Rupbasan;

• ‎Optimalkan kontribusi dan peran aktif Kejaksaan dalam menyongsong pelaksanaan KUHP Nasional dan penyusunan peraturan pelaksananya, serta pengawalan perubahan KUHAP; dan

• ‎Bangun pola pembentukan Aparatur Kejaksaan yang terstandarisasi dan professional sebagai role model penegakan hukum.

Adapun Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni mulai Selasa‎–‎‎Kamis, (14–‎16/1), bertema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern”.

‎Burhanuddin menegaskan pentingnya Rakernas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025–‎2029.

Visi Kejaksaan untuk menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, kemudian dijabarkan melalui lima misi utama Kejaksaan yakni:

1. ‎Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

2.‎ Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh

3. ‎Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

4. ‎Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

5. ‎Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Jaksa Agung juga menekankan implementasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memberikan landasan bagi transformasi sistem penuntutan menuju “single prosecution system” dan memperkuat peran Kejaksaan sebagai “advocaat generaal”.

Burhanuddin lebih lanjut menyampaikan, ‎segala prestasi, capaian, dan usaha untuk penguatan institusi Kejaksaan harus kita dukung bersama.

Jaksa Agung juga mengajak jajaran untuk tidak melakukan segala hal yang bersifat kontraproduktif dengan semangat pengembangan institusi.

“Laksanakan tugas dengan bersandar pada rasio yang objektif dan terukur,” ujarnya.

Ia juga mengingatakan semua jaksa agar bertindak sesuai dengan koridor hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita adalah satu, satu pikiran dan satu semangat untuk menggapai cita bangsa dan kejayaan kejaksaan!” ujarnya.

Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, serta diikuti secara virtual oleh ara Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia.
[red]

The post Ini 4 Poin Penting Arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Rekernas Kejaksaan 2025 appeared first on INDONESIAWATCH.

“Yang pasti ada,” ujar Burhanuddin usai menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto di Kejagung, Jakarta, Rabu, (8/1).

Baca juga:
Kok Bisa Kursi Dinas Kapolda Riau Diduduki Cukong Cangkang Sawit?

Namun orang nomor satu di Korps Adhyaksa ini enggan menyebut nama maupun jabatan di kementerian yang kini dipecah dua tersebut.

Setelah ditanya lebih lanjut, Burhanuddin hanya menyebut dari pejabat eselon I dan II telah menjadi tersangka. Namun ia enggan lebih lanjut memberikan bocoran. “Nanti saja, jangan tergesa-gesa,” ucapnya.

Burhanuddin lebih lanjut menyampaikan, penyidik masih terus mengembangkan kasus duagaan korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit ini.

Menurut dia, penyidik telah menemukan beberapa perbuatan yang diduga melawan hukum. Perbuatan-perbuatan itu sudah diinventarisir dan tengah dilakukan pendalaman.

‎“Tentunya dalam waktu, ya mungkin sebulan lagi baru kita akan apa yang disampaikan kita akan jawab,” katanya.

Adapun perbuatan melawan hukumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Febrie Ardiansyah, menyampaikan, perusahaan sawit ‎yang menanam sawit di kawasan hutan tanpa mengantongi izin pelepasan.

Febrie menyampapaikan, perusahaan tersebut menanam sawi‎t di kawasan hutan, lahan konservasi hingga hutan lindung.

Namun demikian, penyelesaiannya tidak semuanya dilakukan dari sisi pidana‎, tetapi juga ada yang melalui skema denda administratif. Saat ini pihaknya tengah memilahnya.
[red]

The post Jaksa Agung Sebut Pejabat KLHK Terlilit Korupsi Sawit appeared first on INDONESIAWATCH.

DIRHUBAG MSPI, Thomson Gultom, dilansir dari LimitNews pada‎ Senin, (6/1), menyampaikan, pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan KKN terkait Pembangunan dan Peningkatan Waduk Sunter Selatan, sisi Timur, Jakarta Utara, Tahun Anggaran 2019.

Baca juga:
Menkum Sebut Jaksa Agung Bisa Ampuni Koruptor, Ini Penjelasannya

‎Ia menyebut demikian karena surat Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) telah didisposisi Jaksa Agung Burhanuddin kepada Jamwas Rudi Margono pada 20 Desember 2024.

“Kita membuat pengaduan kepada Bapak Jaksa Agung atas ketidakprofesionalan Jaksa penyelidik pada Asisten Intelijen Kejati DKJ,” ujarnya.

Adapun surat MSPI Nomor: 039/Supervisi-Lapdu/MSPI/XII/2024/Jkt, Jakarta, 16 Desember 2024, sebelumnya telah dilayangkan kepada Jaksa Agung.

Surat tersebut merupakan permintaan supervisi dan atau pengambilalihan kasus Laporan Informasi Surat Nomor : 013/Lapdu/MSPI /VI/2024/Jkt , Jakarta, 5 Juni 2024, Atas Dugaan KKN.

KKK tersebut‎ diduga dilakukan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta /PA/KPA/PPK/ PT Fujitama (Konsultan Pengawas), PT Sinar Mardagul (KSO), PT Jaya Beton Indonesia (Pelaksana/Pemenang Tender), Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta (Konsultan Perencana) dalam Pembangunan dan Peningkatan Kontruksi Waduk Sunter Selatan Sisi Timur TA 2019 dari Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Kita telah mengirimkan surat pengaduan ke Kejati DKJ dengan Surat Nomor : 013/Lapdu/MSPI/VI/2024/Jkt , Jakarta, 5 Juni 2024,” katanya.

Lebih lanjut Thomson menyampaikan, bahkan pihaknya sudah mengirimkan juga Surat Konfirmasi Nomor : 038/Konfirmasi-Lapdu/MSPI/XII /2024/Jkt, Jakarta, 9 Desember 2024, yang memuat kemajuan penanganan laporan pengaduan dugaan KKN tersebut.

“Namun belum memberikan tanggapan positif dari penyelidik hingga sampai kami mengirimkan surat kepada Bapak Jaksa Agung,” katanya.

Ia menyampaikan, dugaan KKN dalam pembangunan sisi selatan dan timur Waduk Sunter itu sangat kentara, termasuk jumlah kerugian keuangan negaranya sekitar Rp10 miliar.

“Proyek Peningkatan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur dengan Kontrak Rp45,8 miliar,” ujarnya.

Proyek Tahun Anggran 2019 itu katanya termasuk dalam Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati DKI Jakarta.

“Sementara TP4 Pusat dan Daerah sudah resmi dibubarkan Prof. H. Sanitiar Burhanuddin, setelah dua bulan menjabat Jaksa Agung RI, tahun 2019,” katanya.

Menurutnya, dugaan KKN yang terjadi dalam pembangunan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur dengan cara melakukan pekerjaan tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau BoQ.

Adapun pekerjaan yang tidak sesuai tersebut mulai dari persiapan pekerjaan, yakni pemagaran sementara menggunakan seng gelombang setinggi 2 meter sejumlah 1000 meter tidak dilakukan pemborong.

Selanjutnya pekerjaan tanah. Urugan atau timbunan tanah sebanyak ‎1999,00 m3 diganti dengan material puing-puing dan lumpur galian pembuangan dari proyek tempat lain.
‎Kemudian, pekerjaan lembar tanggul waduk. Pengadaan Sheetpile CCSP W 450 B 1000 : 20.400 M; (Sheetpile dengan vibro hammer di atas ponton: 20.400 M; tidak dilakukan seluruhnya tetapi hanya sekitar 12.120 M).

‎Bukan hanya itu, realisasi pekerjaan mulai 23 Agustus 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 baru mencapai 30%, tetapi PPK menyetujui pembayaran 100% pada Februari 2020.‎
[red]

The post Jaksa Agung Disebut Perintahkan Jamwas Periksa As‎intel Kejati Jakarta soal Proyek Waduk Sunter appeared first on INDONESIAWATCH.

“Pelanggaran disiplin harus ditindak tegas,” kata Burhanuddin dalam usai melantik Rudi Margono dan Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI di Kejagung, Jakarta, Rabu, (18/12).

Baca juga:

‎Jaksa Agung: Natal Momentum Teladani Kristus jadi Garam dan Terang dalam Penegakan Hukum

Ia juga memerintahkan Jamwas Rudi‎ untuk meningkatkan pengawasan internal sebagai jaminan mutu (quality assurance) dalam pelaksanaan tugas para aparatur Kejaksaan.

Menurut dia, pengawasan juga mencakup penegakan kode etik, disiplin, dan evaluasi sikap, perilaku, serta tutur kata, guna menjaga marwah institusi.

“Bidang pengawasan harus memberi saran untuk perbaikan serta motivasi bagi seluruh pegawai Kejaksaan,” ujarnya.

Sedangkan untuk ‎Kabadiklat Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Burhanuddin menyampaikan, Badiklat Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk pegawai Kejaksaan yang profesional, tangguh, dan berintegritas.

Badiklat Kejaksaan RI, lanjut Burhanuddin merupakan
kawah candradimuka institusi untuk mencetak jaksa-jaksa andal, profesional, serta berintegritas.

Jaksa Agung berharap Badiklat Kejaksaan RI terus menghasilkan aparatur yang siap menghadapi tantangan hukum yang berkembang cukup pesat dan kompleks.

Ia menjelaskan, ‎pelantikan, termasuk di jajaran pejabat eselon I ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjaga dinamika, regenerasi, dan kualitas institusi Kejaksaan.

Burhanuddin menyampaikan, kedua pejabat yang baru dilantik tersebut ‎merupakan individu atau sosok berintegritas tinggi dengan pengalaman dan kompetensi yang mendukung visi dan misi Kejaksaan.

“Tentunya, para pejabat yang saya lantik adalah insan terbaik Adhyaksa,” ujarnya.

‎Sebelum dilantik, lanjut dia, Rudi Margono dan Leonard Eben Ezer Simanjuntak telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang objektif.

“[Masing-masing] untuk mengisi jabatan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan,” ujarnya.

Terakhir, ‎Jaksa Agung mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang menjadi teladan, kerja sama tim yang solid, serta dukungan keluarga dalam keberhasilan tugas.

Ia mengharapkan kedua pejabat baru di lingkungan Kejasaan RI ini dapat menjalankan amanah dengan baik demi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelantikan ini dihadiri ‎Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, serta Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). ‎

[red]

The post Jaksa Agung Instruksikan Jamwas Baru Tindak Tegas Jaksa Nakal appeared first on INDONESIAWATCH.

“Untuk meneladani ajaran Kristus, menjadi garam dan terang di tengah dunia melalui pelaksanaan tugas yang penuh integritas,” kata Burhanuddin dikutip pada Minggu, (15/12).

‎Baca juga:

‎Ivan Paulus: “Goodness of God” Sangat Istimewa, Semoga Hiasi Suasana Natal

Burhanuddin dalam acara Perayaan Natal Warga Kristiani Kejasaan Republik Indonesia menyampaikan, makna Natal juga sebagai momentum refleksi dan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas.

Burhanuddin menyampaikan, masyarakat telah menaruh kepercayaan terhadap Kejaksaan untuk menjadikan hukum sebagai supremasi tertinggi di negeri ini.

“Penegakan hukum yang adil hanya dapat diwujudkan melalui integritas dan kejujuran dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Orang nomor satu di Korps Adhyaksa ini mengingatkan,
‎tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks. Semua insan Kejaksaan harus terus menguatkan tekad, semangat, dan keikhlasan untuk mengatasi semua rintangan penegakan hukum.

“Perayaan Natal ini menjadi momentum untuk memperbarui komitmen dalam mewujudkan supremasi penegakan hukum dengan membawa harapan dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam acara yang berlangsung di Badan Diklat (Badilat) Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, pada Sabtu, (14/12), Burhanuddin menyampaikan selamat Natal kepada semua warga Kristiani Kejaksaan, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring di seluruh Indonesia.

“Saya sungguh mengapresiasi antusias saudara untuk bergabung dan terlibat dalam Perayaan Natal malam hari ini,” ujarnya.

Acara perayaan Natal ini mengusung‎ tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem” yang terinspirasi dari Injil Lukas 2:15, Jaksa Agung menekankan pentingnya merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai simbol kerendahan hati, harapan, dan kasih.

Adapun subtema Natal tahun ini “Dengan Semangat Natal, Warga Kristiani Kejaksaan RI Bertekad Menjadi Garam dan Terang dalam Penegakan Hukum yang Berintegritas”.

“Ini menegaskan peran strategis Insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum,” ujarnya.

Jaksa Agung Burhanuddin juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2025 kepada ‎seluruh warga Kristiani Kejaksaan RI. Ia berharap damai sejahtera dan sukacita Natal senantiasa menyertai seluruh insan Adhyaksa, serta semangat pengabdian terus berkobar demi kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara.

Acara perayan Natal 2024 ini dihadiri ‎Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil).

Kemudian, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, turut dihadiri juga oleh Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini beserta jajaran serta Keluarga Besar Purna Adhyaksa.‎

[red]

The post ‎Jaksa Agung: Natal Momentum Teladani Kristus jadi Garam dan Terang dalam Penegakan Hukum appeared first on INDONESIAWATCH.

Burhanuddin menyampaikan respons melorotnya peringkat IPK Indonesia dalam sambutan yang dibacakan Wakil Jaksa Agung (Waja), Feri Wibisono, dalam upacara Peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) 2024 di Kejagung, Jakarta, Senin, (9/12).

Baca juga:

Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung

Berdasarkan laporan Transparency International, kata Feri, skor IPK Indonesia pada angka 34 sehingga peringkat Indonesia berada di 115. Fakta ini mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi harus lebih intensif.

“Kejaksaan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola penanganan kasus korupsi,” ujar Feri selaku pembina upacara.

Feri lebih lanjut menyampaikan, Kejagung akan memperbaiki tata kelola pemberantasan korupsi dengan pendekatan yang profesional, berintegritas, dan progresif.

“Selain penindakan represif, upaya perbaikan sistem, koordinasi, dan sinergi dengan lembaga lain juga menjadi fokus utama,”‎ kata dia.

Menurut dia, komitmen Kejagung ini sejalan dengan tema Hakordia 2024 bertema “Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju”. Ini juga sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi demi pemberantasan korupsi sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut Burhanuddin menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Kejaksaan telah mendapatkan penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Badan Pemulihan Aset (BPA). Badan ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas insan Adhyaksa dalam menghadapi tantangan penanganan korupsi yang semakin kompleks.

Ia mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih, seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, menjaga moralitas dan integritas adalah keharusan bagi setiap jaksa.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum Hari Anti-Korupsi se-Dunia ini sebagai pengingat akan pentingnya kerja sama dan sinergi dalam memberantas korupsi.

Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi adalah kunci menuju pembangunan bangsa yang bersih dan berintegritas.

“Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara. Kita kawal Indonesia menuju masa depan yang bebas dari korupsi,” katanya.

The post Hakordia 2024, Jaksa Agung Soroti Melorotnya Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.