Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Atgas, yang menghadiri deklarasi, mengatakan, pembubaran organisasi JI merupakan peristiwa bersejarah.

Baca juga:

Jamaah Islamiyah Bubar, Pengawasan Pemerintah Tak Boleh Kendor

Ia berharap mantan anggota JI mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana isi deklarasinya.

“Kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Supratman juga mengajak para eks anggota JI untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta menjauhkan diri dari tindakan anarkistis.

“Tentunya Pemerintah Indonesia menantikan kontribusi positif mereka dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bukan dengan tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan,” ujarnya.

Supratman ‎menceritakan, deklarasi puncak pembubaran JI di Surakarta dibacakan oleh eks anggota JI. Pembacaan deklarasi tersebut menandai kembalinya mereka ke pangkuan NKRI.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol. Eddy Hartono; ‎Kepala Densus 88 Anti Teror, Brigjen Sentot Prasetyo; dan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf.

Deklarasi ini adalah rangkaian dari kegiatan serupa yang pertama kali dilakukan pada 30 Juni 2024 di Bogor, Jawa Barat (Jabar).‎
[red]

The post Menkum: Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah Peristiwa Bersejarah appeared first on INDONESIAWATCH.

Tak hanya itu, acara deklarasi pembubaran yang digagas Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga dihadiri sekitar 130 anggota JI dari seluruh Indonesia. Dalam deklarasinya, Abu Rusydan menyatakan, pembubaran JI disepakati oleh majelis para senior dan para pemimpin pondok pesantren (ponpes) yang berafiliasi dengan JI.

Mereka menegaskan komitmen untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mematuhi aturan hukum di Indonesia, dan memastikan kurikulum dan materi pengajaran di ponpes atau sekolah-sekolah yang berafiliasi JI sesuai dengan kurikulum keagamaan Islam moderat yang tidak mengajarkan materi atau paham ekstremisme.

“[Kami] menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Abu Rusydan. Secara garis besar, deklarasi pembubaran JI memuat sejumlah poin berikut. Pertama, hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah.

Kedua, menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat, sikap tatharuf dan merujuk kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Keempat, membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. Kelima, siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Keenam, siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. Terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara Cq Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Pakar Terorisme Muhamad Syauqillah turut mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam memerangi dan memberangus tindak pidana terorisme. Kendati demikian, dirinya meminta agar proses hukum terhadap anggota JI yang melakukan pelanggaran hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Aparat penegak hukum harus tetap melakukan proses penegakan hukum atas eks anggota Jamaah Islamiyah yang terlibat dalam tindak pidana terorisme,” ujar Muhamad Syauqillah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) itu menyatakan, pembubaran JI sebaiknya dilanjutkan dengan program deradikalisasi berkelanjutan yang melibatkan seluruh pihak, baik elemen negara maupun organisasi masyarakat.

Pihaknya berharap pembubaran diri organisasi JI sebaiknya tidak diikuti dengan mengendorkan pola pembinaan dan kewaspadaan yang selama ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga.

“Hal itu, mengingat adanya perubahan strategi JI dari Pedoman Umum Perjuangan Al Jamaah Al Islamiyah (PUPJI), Tastos hingga strategi Tamkin Al Jamaah Al Islamiyah,” katanya.

Karena itu, Syauqi meminta eks petinggi JI dan pengikut dari level markaziyah hingga thaifah perlu membuktikan diri kepada negara dan masyarakat bahwa telah benar-benar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Eks petinggi JI dan lembaga pendidikan yang berada di bawahnya perlu kembali menyelaraskan kurikulum dan semua aktifitas dengan menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebangsaan dengan melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan,” pungkasnya.

[red]

The post Jamaah Islamiyah Bubar, Pengawasan Pemerintah Tak Boleh Kendor appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam deklarasinya, Abu Rusydan menyatakan, pembubaran JI disepakati oleh majelis para senior dan para pemimpin pondok pesantren (ponpes) yang berafiliasi dengan JI. Mereka menegaskan komitmen untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mematuhi aturan hukum di Indonesia, dan memastikan kurikulum dan materi pengajaran di ponpes atau sekolah-sekolah yang berafiliasi JI sesuai dengan kurikulum keagamaan Islam moderat yang tidak mengajarkan materi atau paham ekstremisme.

Saat membacakan deklarasi pembubaran, Rusydan dikelilingi 15 tokoh senior JI lainnya. Mereka di antaranya Zarkasih (mantan Amir JI), Para Wijayanto (mantan Amir JI), dan Arif Siswanto alias Abu Mahmudah (kandidat Amir JI), Abu Dujana (mantan Kepala Operasi Militer JI) dan Mustaqim Safar (mantan Kepala Urusan Dakwah JI).

Acara deklarasi juga dihadiri Bambang Sukirno yang sempat memimpin sejumlah misi pelatihan militer JI ke Suriah. Juga terlihat Abdullah Anshori alias Abu Fatih yang pernah menjadi Kepala Mantiqi (wilayah gerak) II JI di Indonesia.

Abu Rusydan menyebut, anggota JI menyetujui agar kurikulum dan materi ajar di ponpes yang berafiliasi dengan JI terbebas dari sifat dan sikap tatharuf atau ekstrem, merujuk pada ajaran Islam dan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga bersedia membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar, serta generasinya siap terlibat mengisi kemerdekaan mendukung Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Abu Rusydan merupakan tokoh senior JI yang dikenal sebagai Hamzah dan bernama asli Thoriquddin. Ia pernah dihukum penjara dalam kasus terorisme pada 2003. Abu Rusydan merupakan alumni pelatihan militer mujahidin Afghanistan angkatan ke-2 tahun 1990. Ia juga disebut-sebut sempat berinteraksi langsung dengan pimpinan Al Qaeda Osama bin Laden.

“[Kami] menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Abu Rusdan seperti terekam dalam video. Menurut sumber, acara deklarasi Eks tokoh JI itu difasilitasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri.

Secara garis besar, deklarasi pembubaran JI memuat sejumlah poin berikut. Pertama, hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Kedua, menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat, sikap tatharuf dan merujuk kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Keempat, membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. Kelima, siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Keenam, siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. Terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara Cq Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

JI sendiri merupakan organisasi teror berafiliasi ke al-Qaeda yang berada di balik serangkaian serangan teroris paling mematikan di Asia Tenggara, termasuk Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang.

Dalam menjalankan misinya, kelompok teror bawah tanah ini melancarkan sejumlah serangan yang menyasar kepentingan Barat dan aparat keamanan Indonesia. Misalnya, pengeboman di Bali pada 2002 dan 2005, pengeboman di hotel Marriott di Jakarta pada 2003 dan 2009, dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004. JI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pengadilan Indonesia pada 2008.

JI didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar pada 1993 dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam di seluruh Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menindak dan mempersempit ruang kelompok JI pasca Bom Bali 2002 dengan menangkap dan memenjarakan banyak pemimpinnya, termasuk Ba’asyir.

Sejak 2008, organisasi terlarang ini dipimpin Para Wijayanto sebagai Amir. Ia dikenal sebagai tokoh JI yang menganjurkan jalan dakwah dan pendidikan untuk mendirikan negara Islam. Selama JI berada di bawah kepemimpinannya hingga ditangkap pada 2019, terjadi dua kali serangan bom di Jakarta, yakni bom Marriott dan Ritz-Carlton pada 2008.

Lembaga riset Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan keputusan pembubaran JI disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengaruh kaum intelektual JI yang sejak lama lebih tertarik pada dakwah dan pendidikan dibandingkan aksi jihad.

Kedua, analisa untung rugi (cost-benefits) menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi aset terbesar JI termasuk sekolah (Ponpes) adalah dengan menanggalkan statusnya sebagai organisasi rahasia atau tanzim sirri dan bekerja secara terbuka sebagai jaringan atau “organisasi di atas tanah”. Para Wijayanto sudah bergerak ke arah tersebut pada saat penangkapannya di 2019.

Ketiga, keterlibatan intensif Densus 88 menggalang kalangan intelektual JI khususnya Abu Rusydan, Arif Siswanto alias Abu Mahmuda, dan Bambang Sukirno. IPAC melaporkan tidak semua kalangan JI akan happy dengan keputusan deklarasi tersebut. Riak-riak akan bermunculan di mana pendukung JI di Poso, Banten, dan Lampung penting untuk diwaspadai.

Menurut IPAC, keputusan deklarasi tersebut hampir pasti berarti nama “Jemaah Islamiyah” dan menciptakan entitas baru yang berfokus pada pendidikan. Hal ini juga ditafsirkan dengan berakhirnya upaya untuk memeroleh pelatihan militer asing. “Akan lebih sulit untuk membatalkan tujuan pendirian Negara Islam di Indonesia (perhatikan bahwa pernyataan deklarasi tidak menyebutkan demokrasi), meski perjuangan JI kini dilakukan melalui cara damai,” tulis IPAC.

IPAC mencatat, pada 2007, Jamaah Islamiyah nyaris binasa pasca-bentrokan bersenjata dengan polisi di Poso, Sulawesi Tengah. Saat itu, 40 anggota JI ditangkap termasuk sejumlah petingginya. Namun, perlahan JI membangun ulang kekuatannya. Setahun setelahnya, dalam sebuah pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, Para Wijayanto terpilih menjadi Amir baru. Di bawah pimpinannya, JI mengalihkan fokus pada dakwah dan penyebaran pengaruh politik alih-alih jihad dengan jalan kekerasan.

“Keputusan untuk fokus pada dakwah dibandingkan operasi atau amaliyah merupakan pengakuan atas kelemahan [Jamaah Islamiyah] yang ada saat ini sekaligus sebagai perhitungan strategis ke depan,” tulis IPAC dalam laporannya pada 2017 berjudul “The Re-emergence of Jemaah Islamiyah”.

IPAC menggarisbawahi bukan berarti JI sepenuhnya meninggalkan jihad. Apabila operasi jihad dinilai melemahkan tujuan utama untuk membangun basis massa melalui dakwah maka ia harus dihentikan atau ditinjau ulang.

Penasihat senior IPAC, Sidney Jones mengatakan sulit bagi Densus 88 Antiteror Polri menangkap seluruh anggota JI mengingat keterbatasan sumber daya mereka. Di sisi lain, para petinggi JI juga menghadapi situasi sulit. Bila organisasi terus beroperasi seperti biasa, akan lebih banyak anggotanya yang ditangkap dan aset-aset penting organisasi – terutama pesantren –akan disita negara.

“Para petinggi JI terpaksa menghadapi kenyataan pahit: eliminasi atau kooperasi,” ujar Sidney.

Menurut catatan IPAC, polisi mulai berdialog secara intensif dengan sejumlah petinggi JI sejak 2022, termasuk Abu Rusydan, Arif Siswanto, dan Para Wijayanto yang tengah menjalani masa tahanan serta Bambang Sukirno dan Abdullah Anshori.

Para petinggi JI sejatinya setuju membubarkan organisasi itu, yang ditengarai bertanggung jawab atas rentetan Bom Natal pada 2000, Bom Bali pada 2002, dan sejumlah teror lainnya. Karena itu, terjadi deklarasi pembubaran JI pada 30 Juni lalu.

[red]

The post Deklarasi Pembubaran, Akankah JI Meninggalkan Ideologi Ekstrem Radikal? appeared first on INDONESIAWATCH.