Laporan tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Jamintel, untuk mengawal proyek strategis nasional. Menurut JAM-Intelijen, capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Laporan Jamintel Reda Manthovani tersebut, menjadi kontradiktif ketika dihadapkan oleh realitas di lapangan. Merebaknya kasus Proyek Strategis Nasional Rempang dan PIK 2, merupakan akumulasi persoalan yang terus bergulir sejak beberapa tahun sebelumnya.

Kemudian meledak menjadi konflik terbuka, antara pengembang dengan masyarakat, ternyata menyingkap tabir adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaksana proyek strategis nasional.

Kemudian muncul pertanyaan, dimana Jamintel ketika merebak ke permukaan, kasus PSN Rempang dan PIK 2 yang sangat mengganggu keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional?

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang berada di pundak Jamintel, untuk mengamankan dan mengawal proyek strategis nasional.

Karena itu, pendeteksian dini Jamintel perlu diperkuat agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung.

Mungkin perlu dipertegas, tentang tugas dan tanggung jawab Jamintel mengamankan dan mengawal proyek strategis nasional, dititikberatkan pada aspek kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan oligarki yang memonopoli proyek strategis nasional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Dimana Jamintel Ketika PSN Rempang & PIK 2 Kisruh? appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertumbuhan total belanja pengunjung diperkirakan mencapai 6% per tahun selama 5 tahun ke depan, dan total belanja pengunjung di Australia diperkirakan mencapai US$223,3 miliar pada tahun 2028 atau 61% di atas tingkat sebelum pandemi.

Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia saat ini merupakan pengunjung terbesar kedua ke Australia, dengan jumlah kedatangan diperkirakan mencapai 202.100 kedatangan pada 2023. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 80% dalam 5 tahun ke depan. Secara total, diperkirakan ada 2,1 juta kedatangan pengunjung dari kawasan Asia Tenggara pada 2028.

Untuk membantu mencapai perkiraan tersebut, Tourism Australia telah mengumumkan penunjukan Jennifer Doig untuk menjabat sebagai Regional General Manager Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jennifer Doig, punya segudang pengalaman pemasaran di kawasan Asia, terakhir ia bekerja untuk Dubai Tourism sebagai Director of Global Campaigns.

Jennifer Doig mulai menjabat di Singapura pada 16 September 2024, di mana ke depannya ia akan melapor kepada Executive General Manager, Eastern Markets & Aviation Tourism Australia, Andrew Hogg.

“Kami sangat gembira menyambut Jennifer Doig untuk bisnis kami pada saat kritis ketika kami terus membangun kembali pariwisata Australia untuk kembali hinggg ke level tahun 2019 di pasar utama kami di Asia Selatan dan Asia Tenggara,” ujar Andrew Hogg dalam keterangan resminya.

Andrew menjelaskan, hal yang menggembirakan adalah bahwa dari pasar utama di kawasan Asia Tenggara, India telah melampaui tingkat kunjungan pada 2019, sementara Singapura, Indonesia, dan Malaysia terus berupaya tumbuh. “Dengan pengalaman pemasaran selama 20 tahun di Asia, kami sangat gembira menyambut Jennifer Doig untuk memimpin strategi perdagangan dan pemasaran konsumen Tourism Australia di Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk membantu mendorong keterlibatan dan kunjungan yang berkelanjutan dari kawasan ini ke Australia,” tutur Andrew Hogg.

The post Tourism Australia Prediksi Tingkat Kunjungan Internasional ke Australia Meningkat pada 2025 appeared first on INDONESIAWATCH.

Nampaknya Jamintel Reda Manthovani menerapkan standar ganda, ketika lelang pengadaan material khusus intelijen, meminta perlakuan khusus dengan alasan, menyangkut perangkat intelijen berklasifikasi rahasia.

Baca juga:
TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung

Tapi ketika diminta tanggapannya, Jamintel selaku pembina intelijen di Kejagung dan memiliki otoritas atas seluruh material khusus intelijen, justru menyerahkan kepada Kapuspen untuk memberikan tanggapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, menanggapi soal pemberitaan dugaan markup pengadaan material khusus intelijen di Kejagung, bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur.

Harli menambahkan bahwa proses pengadaan barang yang dilaksanakan di Kejagung, telah ditinjau oleh wakil ketua komisi III DPR-RI Ahmad Sahroni, hal ini merupakan bukti akuntabilitas dan pengawasan proses pengadaan material khusus intelijen di Kejagung.

Tanggapan Kapuspen Harli Siregar di atas, justru semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan penyelewengan dalam lelang pengadaan matsus intel. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA.

Namun demikian, kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah kewenangan BPK sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Oleh sebab itu kunjungan dan statement komisi III DPR ahmad Sahroni, saat meninjau lelang pengadaan matsus intel di Kejagung, adalah statement politik, tidak bisa disejajarkan dengan statement auditor negara (BPK) maupun statement penegak hukum (KPK) yang memiliki legitimasi dihadapan hukum.

Di saat jajaran Kejagung sedang berbenah, demi memenuhi harapan rakyat Indonesia, Kejagung menjadi penjuru dibidang penegakan hukum, seyogyanya Jamintel Reda Manthovani bersikap kesatria dan bertanggung jawab untuk mengungkap tabir kecurigaan atas lelang pengadaan matsus intel, dengan nilai fantastic Rp 5, 78 Triliun.

Mungkin Badan Intelijen Negara sebagai punggawa intel di negeri ini, belum pernah membeli matsus intel sebesar Rp5,78 Triliun, dalam satu tahun anggaran.

[red]

The post Transparansi Jamintel Kejagung Diuji Dalam Dugaan Kasus Mark Up Pengadaan Alat Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.