Jakarta, Indonesiawatch.id – Mr. Gasoline Godfather Muhammad Reza Chalid, setelah mangkir 3 kali untuk memenuhi panggilan Kejagung, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasusnya dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Tauke minyak yang kerap disebut sebagai the untouchable adalah beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM). Sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia, kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di depan Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis, 10 Juli.

Riza bukan baru kali ini terlibat dalam skandal bisnis. Riza pernah terafiliasi dengan sejumlah perusahaan, diantaranya adalah Global Resources Energy dan Gold Manor. Kedua perusahaan tersebut pernah menjadi perantara Pertamina Energy Trading Limited (Pertal) untuk membeli minyak campuran yang diberi nama Zatapi pada 2008 lalu.

Terungkap Riza bersama Schiller Marganda Napitupulu dan Irawan Prakoso terlibat dalam patgulipat impor 600 ribu barel minyak mentah Zatapi. Meski begitu, polemik kasus impor minyak Zatapi tersebut pada akhirnya dihentikan oleh Bareskrim Polri karena dinilai tidak merugikan negara. Sejak itu nama Riza Chalid tak pernah tersentuh.

Berdasarkan informasi yang didapat dari mantan anggota DPR RI, ketika yang bersangkutan cukup vocal membicarakan bisnis reza, sempat dijumpai oleh reza dan ditunjukan daftar nama anggota DPR penikmat uang minyak reza. Sikap arogan reza, menjadi sinyal bahwa reza tidak ingin terjerat hukum sendiri. Dengan kata lain reza ingin mengatakan, segala nikmat meminta syarat. Kita tunggu aksi kejagung mengejar sang gasoline godfather.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Reza Chalid Ditetapkan Tersangka, Apakah akan Menyeret Nama Pejabat Penikmat Uang Minyak appeared first on INDONESIAWATCH.

Saat pihak awak media mencoba konfirmasi terhadap pemanggilan Gading ke Kejagung, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar irit komentar. “Aku tanya ke Pidsus dulu ya,” ungkap Harli singkat.

Perlu diketahui, Gading Ramadhan Joedo merupakan pengusaha Indonesia yang telah menjabat sebagai Direktur PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi sejak 2012. Perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran dan logistik, khususnya pengangkutan komoditas energi seperti minyak dan gas bumi (Migas).

Dikutip dari berbagai media, Gading adalah orang kepercayaan dari Mohammad Riza Chalid, seorang pebisnis yang dikenal dengan julukan “Saudagar Minyak” atau “The Gasoline Godfather” karena dianggap mendominasi impor minyak melalui Petral dan kerap disebut sebagai “penguasa abadi bisnis minyak” di Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai direktur, Gading bertanggung jawab atas operasi serta pengelolaan perusahaan, memastikan pendistribusian Migas dilakukan secara efisien dan andal melalui layanan pelayaran yang terpadu. Keterlibatannya di sektor pelayaran dan logistik—khususnya dalam pengangkutan migas.

Sebelumnya PT Orbit Terminal Merak yang dinahkodai Gading sempat mencuat kepublik pada saat kasus “Papa Minta Saham” lagi heboh. Terungkap salah satu tokohnya Setya Novanto sebagai ketua DPR saat itu membuat memo ke Direksi Pertamina (Persero) untuk membayarkan invoice PT Orbit Terminal Merak, tapi tidak digubris Direksi Pertamina lantaran ada memo dari KPK.

Ketika soal pemeriksaan Gading ditanyakan kepada Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman yang sedang berada di Medan, dia menjawab santai. “Oh, Gading diperiksa penyidik ya?,” jawab Yusri.

Yusri lantas mengaku merasa aneh atas sikap Kejagung soal penyidikan umum soal impor BBM dan Minyak Mentah ini.

“Respon Kejagung soal kabar pemeriksaan Gading ini beda sekali dengan acara penggeledahaan di Ditjen Migas seminggu lalu yang terkesan telah didramatisir seolah-olah epicentrum kasusnya ada di Ditjen Migas Kementerian ESDM, padahal tidak dan jauh dari adanya keterlibatan” ungkap Yusri.

Yusri kemudian menjelaskan, episentrum dugaan permainan impor untuk BBM dan LPG itu adanya di PT Pertamina Patra Niaga dan untuk impor minyak mentah itu proses bisnisnya di PT Kilang Pertamina International, sementara soal minyak mentah dan kondensat bagian negara dari hasil produksi dalam negeri proses bisnisnya ada di Pertamina Hulu Energi.

Lanjut Yusri, untuk mengangkut semua minyak dari suatu tempat ke tempat lainnya tersebutlah kegiatannya dilaksanakan oleh PT Pertamina International Shipping, nah di subholding subholding itulah muncul dugaan ada cawe cawe mister James.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, berdasarkan indikasi tersebut di atas, CERI berharap kasus yang sedang disidik Kejagung ini sebaiknya mendapat supervisi dari KPK agar kerja Tim Pidsus tidak masuk angin dipanjat oleh oknum-oknum yang mudah tergiur oleh mafia Migas, bahkan jika dianggap perlu KPK bisa mengambil alih proses penyidikannya.

“Karena soal dugaan permainan impor BBM, Minyak Mentah dan LPG ini terkait langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak,” pungkas Yusri.

[red]

The post Orang Kepercayaan Riza Chalid Dipanggil Kejagung, Kapuspenkum: Aku Tanya Pidsus Dulu appeared first on INDONESIAWATCH.

Media tersebut menuliskan bahwa petinggi Direksi Pertamina dari holding dan subholding telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus impor minyak mentah dan BBM sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Direksi Pertamina Dipanggil Kejagung, Diperiksa Kasus Apa?

Redaksi Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi pihak Kejagung. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dirinya belum mendapat info terkait penetapan tersangka direksi Pertamina dan direksi Sub holding Pertamina.

“Kita belum ada info, sekiranya ada penetapan tersangka akan diumumkan,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (04/01).

Redaksi juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak Pertamina. Salah seorang pegawai Pertamina sempat merespon. Sayangnya, pernyataannya enggan dikutip terkait tentang penetapan tersangka Direksi Pertamina dan Direksi Sub Holding Pertamina.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kejagung sudah melakukan penggeledahan di kantor Pertamina dan sub holding Pertamina untuk mencari bukti-bukti tentang dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Kejagung juga sudah menggeledah rumah beberapa direksi Pertamina dan Sub Holdingnya.

Baca juga:
Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina?

Berdasarkan informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, direksi Pertamina juga sudah mendatangi Gedung Bundar, kantor tim penyidik pidana khusus Kejagung, pada Kamis pagi 19 Desember 2024.

Praktisi Hukum dari SHP Law Firm, Syaefullah Hamid, mengatakan bahwa publik sangat menantikan kejelasan soal perkembangan kasus tersebut.

“Minyak mentah sebagai bahan BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika dugaan mark-up terbukti, rakyat akan menanggung beban kemahalan harga BBM,” tegas Syaefullah, yang juga pengamat hukum energi seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, (04/01).

Menurut Syaefullah, penggeledahan yang berulang biasanya menandakan bahwa Kejagung sudah memasuki tahap penyidikan. “Jika sudah ada penggeledahan, berarti kasus ini serius dan biasanya sudah ada tersangka,” ujarnya.

[red]

The post Dugaan Direksi Pertamina Tersangka, Kejagung: Kita Belum Ada Info, Sekiranya Ada Akan Diumumkan appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, direksi datang atau dipanggil ke Pidsus Kejagung, pada Kamis 19 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. “Beberapa anggota BOD Pertamina diundang ke Pidsus Kejagung,” begitu informasi yang diterima redaksi Indonesiawatch.id, (20/12).

Baca juga:
Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

Ketika dikonfirmasi, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui soal bos-bosnya yang datang ke Kejagung kemarin, (19/12). “Tidak ada info agenda tersebut,” ujarnya kepada INdonesiawatch.id, (20/12).

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, belum merespon konfirmasi redaksi.

Sebelumnya, Tim Pidsus Kejagung mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina, akhir Oktober 2024. Informasinya, Kejagung mengumpulkan data-data impor BBM di Patra Niaga dan import minyak mentah di Kilang Pertamina periode 2018 sd 2023.

Lalu pada, Senin 9 Desember 2024, sekitar jam 04.30 WIB, tim Pidsus menggeledah rumah direksi Pertamina. Informasi yang diperoleh, beberapa telepon seluler direksi Pertamina dan Subholdingnya, disita dan laptop dikloning alias data-datanya disalin penyidik.

Selanjutnya, Tim Pidsus mendatangi kantor Pertamina Hulu Energi yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta pada hari Selasa 17 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menggeledah kanto PT PHE sampai pukul 20.00 WIB.

Baca juga:
Pidsus Kejagung Datangi Pertamina Hulu Energi, Terkait Kasus Apa?

Informasinya, ponsel Direktur Utama PT PHE, Direktur Keuangan dan VP Comercial dan VP Legal PHE disita penyidik termasuk laptop, dikloning. Tim penyidik Kejagung mencari data-data PI ( Participating Interest) blok migas PHE dan penjualan minyak mentah yang dijual ekspor karena tidak diserap di kilang Pertamina.

[red]

The post Direksi Pertamina Dipanggil Kejagung, Diperiksa Kasus Apa? appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan informasi yang diterima Indonesiawatch.id, penyidik Pidsus Kejagung mendatangi kantor PT PHE sekitar pukul 11.00 WIB. Jumlah tim Pidsus Kejagung yang datang sekitar 5 orang.

Baca juga:
Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina?

Sumber Indonesiawatch lainnya mengatakan bahwa, para penyidik Kejagung memeriksa bagian pengadaan (Supply Chain Management) di PHE. Kedatangan para penyidik Kejagung ini menyebabkan beberapa rapat PT PHE dibatalkan.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan belum ada tim Pidsus Kejagung yang ke kantor PT PHE. “Belum, belum,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (17/12).

Indonesiawatch.id juga sudah mengkonfirmasi Direktur Utama PT PHE Chalid Said Salim dan Corporate Secretary PT PHE, Arya Dwi Paramita. Sayangnya hingga berita ini ditulis, keduanya belum merespon.

Sebelumnya Tim Kejagung diduga sudah melakukan penggeledahan kantor PT Pertamina (persero), pada akhir Oktober 2024 lalu. Penggeledahan berlanjut pada 10 Desember 2024.

Redaksi Indonesiawatch.id mendapatkan informasi bahwa pada 10 Desember tersebut diduga Kejagung juga menggeledah sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina.

[red]

The post Pidsus Kejagung Datangi Pertamina Hulu Energi, Terkait Kasus Apa? appeared first on INDONESIAWATCH.

Menyikapi putusan ini, Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung, Sutikno mengatakan pihaknya tidak hanya menyasar periode Tom Lembong 2015 – 2016. Tetapi juga dugaan korupsi impor gula dari 2016 – 2023.

Baca juga:
Terungkap! MoU KASAD dan Mendag di Izin Impor Gula Tom Lembong

“Kegiatan yang kita lakukan, yang kita periksa ini mulai dari 2015 – 2023. Ini (kasus Tom Lembong) yang awal. Tolong kami dikasih kesempatan membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu, percaya itu. Akan kita lakukan seperti itu,” ujarnya di PN Jaksel, (26/11).

Menurutnya, korps Adhyaksa akan terus mendalami dugaan korupsi impor gula 2015 – 2023 dengan mencari alat bukti. “Tentunya nanti akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu,” katanya.

Mantan Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta mengatakan, penyelidikan perkara dugaan korupsi impor gula dimulai sejak tahun 2023. Karena itu pihaknya membutuhkan waktu untuk mengungkap impor gula ilegal sepanjang 2015 – 2023.

“Penanganan perakara ini 2015 – 2023. Makanya saya minta dukung kami, sabar, ayo kita kawal perakara. Menyelidikan, pengumpulan fakta-fakta. Nggak ada kaitannya dengan politik,” ujarnya.

Sutikno juga menghimbau kepada kementerian terkait tidak lagi melakukan impor ilegal. Dia meminta agar kementerian melakukan tata kelola sesuai regulasi.

“Segera dihentikanlah impor-impor ilegal seperti ini. Perbaiki tata kelola. Agar tujuan negara ini segera tercapai. Apa itu, salah satunya mensejahterakan rakyat. Melalui penegakan hukum ini, tentunya bisa akan menuju ke arah sana,” ujarnya.

[red]

The post Tok! Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Kejagung: Kita Dalami Menteri Periode 2015 – 2023 appeared first on INDONESIAWATCH.

Almuni Universitas Harvard, Amerika Serikat itu dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang salah, karena memberikan izin impor gula kristal mentah di tahun 2015. Padahal saat itu, menurut temuan Kejagung, Indonesia mengalami surplus gula.

Baca juga:
Agar Kejagung Tetap Dipercaya, Jaksa Agung Baru harus Tukang Sikat Koruptor & Karier

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Thomas Lembong memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih.

Selain itu, kata Abdul, izin impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN. “Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Abdul Qohar ketika konferensi pers di Kejagung, Selasa (29/10).

Menurut Abdul, eks penulis pidato Presiden Jokowi itu langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan. Selain Tom, tersangka lainnya dalam kasus ini adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS.

“Keduanya dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Untuk TTL di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel dan untuk tersangka CS di Rutan Salemba cabang Kejagung,” kata Abdul.

Abdul mengurai modus yang dilakukan Thomas Lembong dan CS. Menurut Abdul, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Abdul menjelaskan, kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang pemberian izin impor gula ini sekitar Rp400 miliar.

“Penyidik Jampidsus menetapkan status saksi terhadap dua orang (Thomas Lembong dan CS) menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Abdul.

[red]

The post Thomas Lembong, Lulusan Universitas Harvard, Masuk Pemerintahan & Berakhir di Bui appeared first on INDONESIAWATCH.

Kemudian berlanjut dengan terbongkarnya kasus korupsi di ASABRI, dengan modus yang mirip Jiwasraya. Nampaknya Kejagung dengan leading sektor Jampidsus, diuji nyalinya untuk menyeret Menkominfo yang saat itu dijabat oleh Jhonny G Plate, dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) Kominfo.

Belum lagi sejumlah keberhasilan Kejagung, menjaring sejumlah koruptor seperti anggota BPK-RI, Dirut Garuda Indonesia dan PT Timah. Kasus tindak pidana pencucian uang, tidak luput dari kejaran Kejagung, diantaranya korporasi PT Duta Palma Group, dalam kasus ini Jampidsus berhasil menyita Rp.450 Milyar uang kontan.

Dari prestasi Kejagung tersebut, Survey Indikator Politik Indonesia, merilis tingkat kepercayaan publik terhadap korp adhyaksa mencapai 69%. Keberhasilan Korp Adhyaksa menjerat para koruptor kakap, dihadapkan pada bursa calon Jaksa Agung yang sebentar lagi akan ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Tentunya dibutuhkan ketelitian Presiden untuk menetapkan Jaksa Agung yang baru, demi keberlanjutan suksesi kinerja Kejagung. Mulai muncul harapan masyarakat, Jaksa Agung idealnya dijabat oleh Jaksa karier dan tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan emosional dengan kekuatan dan tokoh politik tertentu.

Sehingga tidak lagi terjadi, Korp Adhyaksa dijadikan alat pemukul lawan politik atau praktek politik sandera. Jika harapan besar bertumpu pada Jaksa Karier, maka pilihan ada pada jajaran Jaksa Agung Muda.

Terlepas dari kepentingan apapun, nampaknya Jampidsus sebagai leading sector pemberantasan korupsi, akan lebih objektif untuk melanjutkan suksesi Jaksa Agung, dalam pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Agar Kejagung Tetap Dipercaya, Jaksa Agung Baru harus Tukang Sikat Koruptor & Karier appeared first on INDONESIAWATCH.

Beberapa modus kasus mega korupsi yang terungkap, seperti adanya pemufakatan jahat antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta, untuk merugikan negara. Yaitu, kasus korupsi dengan modus pencucian uang, yang melibatkan mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rahman dan PT Duta Palma Group.

Baca juga:
Sidang Korupsi Timah Digelar Besok Siang, JPU Akan Baca Dakwaan

Kasus ini telah diungkap oleh Jampidsus Febrie Adriansyah dan pada tanggal 1 Oktober 2024. Gedung Bundar berhasil menyita uang kontan sebesar Rp450 miliar, dari gudang PT Asset Pasific. Uang haram itu merupakan mata rantai dari kejahatan pencucian uang oleh PT Duta Palma Group.

Berdasarkan keterangan pihak Kejagung, selain uang kontan, Jampidus juga melakukan penyitaan aset dalam perkara PT Duta Palma Group, berupa puluhan ribu hektar lahan yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

Tak sampai di situ, Jampidsus Kejagung juga menyita sejumlah apartemen dan rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Dalam perkara kasus PT Duta Palma Group, Jampidsus telah membuktikan adanya tindak pidana usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di kawasan hutan milik Negara.

Selain PT Asset Pasific, penyidik Kejagung telah menetapkan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani dan PT Darmex Plantation, sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Upaya pemberantasan korupsi dan ditindaklanjuti penyitaan aset untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi, oleh Jampidsus Febrie Adriansyah, dipandang sebagai langkah positif aparat penegak hukum. Dalam rangka mengembalikan kerugian negara dan memberi efek jera kepada para koruptor.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kejagung Miskinkan Koruptor Modus Cuci Uang di Kasus Duta Palma appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam laporannya, KSST juga menduga bahwa ada pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pagu Rp2,4 triliun ke PT Indobara Utama Mandiri (IUM). PT IUM, yang saat itu baru berdiri, merupakan pemenang lelang aset.

Laporan KSST sendiri telah diterima KPK. KSST melaporkan kasus lelang aset kasus Jiwasraya pada 27 Mei 2024. Adapun barang rampasan benda sita kasus Jiwasraya yang dilelang, yaitu berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan menjelaskan secara rinci perkembangan kasus PT IUM. Menurut Tessa, jika laporannya masuk tentu akan ditelaah lebih dahulu.

“Kalau posisinya baru masuk laporan, tentunya akan ditelaah terlebih dahulu. Dan saya tidak punya akses untuk kesana karena sifatnya rahasia,” ujar Tessa kepada Indonesiawatch.id, (31/07).

Sebelumnya, pihak Bank BNI menampik telah memberikan pinjaman kepada PT Indobara Utama Mandiri (IUM) untuk membeli objek lelang kasus Jiwasraya. Hal ini disampaikan Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo kepada Indonesiawatch.id.

“Kami menegaskan bahwa tidak terdapat pemberian kredit kepada PT Indobara Utama Mandiri untuk membeli objek lelang saham PT Gunung Bara Utama sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan fakta,” ujar Okki, (29/07).

Menurut Okki, PT IUM bukan merupakan debitur BNI. “Oleh karena itu, kami tidak pernah memberikan kredit atau pembiayaan kepada PT Indobara Utama Mandiri dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun,” katanya.
[red]

The post KPK Masih Telaah Pelaporan Jampidsus Kejagung dan Kredit BNI di Kasus Lelang Aset Jiwasraya appeared first on INDONESIAWATCH.