Prajurit Gedung Bundar, telah berhasil menetapkan kembali sembilan tersangka pada ‘kloter’ ketiga terhadap korupsi tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM periode 2018 sampai dengan 2023 oleh Subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Sebelumnya, pada ‘kloter’ 1 pada 25 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Pada ‘kloter’ kedua pada 26 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dengan perkiraan kerugian negara awalnya Rp 193,7 triliun sekarang menjadi Rp 285 triliun.

Jadi, hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan total 18 tersangka yang terdiri dari pejabat Pertamina dan mitra swastanya. Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jumat (11/7/2025) di Jakarta.

“Terkhusus kami mengapresiasi Kejagung telah menetapkan ‘The Gasoline Godfather’ Mister Moch Reza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk dugaan korupsi kontrak terminal BBM PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina Patra Niaga yang menurut perhitungan BPK RI telah merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, CERI tak mempersoalkan dimana keberadaan MRC sekarang, apakah di Singapura atau Kuala Lumpur atau London atau dimanapun dia berada, termasuk di kutub utara maupun selatan.

“Sebab kami percaya negara pasti bisa menghadirkan MRC di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yusri.

Namun, kata Yusri, CERI perlu mendapatkan penjelasan dari Kejagung atas beredarnya informasi bahwa pada hari Kamis 10 Juli 2025 beredar informasi bahwa petugas Pidsus Kejagung sempat menjemput mantan Dirut Pertamina NW dari Rumah Sakit Medistra untuk dibawa ke Kejagung.

“Namun katanya atas usulan Dirdik ke Jaksa Agung untuk mencabut status tersangka yang sempat dilekatkan terhadap NW, untuk hal ini perlu penjelasan apakah benar informasi yang beredar ini?,” tanya Yusri.

Menurut Yusri, penjelasan atas kesimpangsiuran informasi di atas perlu diluruskan agar publik paham apa sebenarnya yang terjadi dan mencegah beredarnya informasi liar yang bisa mengotori niat baik menuntaskan kasus penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak yang sangat merugikan rakyat sebagai konsumen BBM.

“Harapan kami, ke depan Kejagung berhasil menetapkan tersangka lagi pada ‘kloter-kloter’ berikutnya, termasuk peran Mister James dan kawan kawan dan adanya dugaan kartel lima perusahaan tanker di PT Pertamina International Shipping dan penjualan minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina di Sub Holding PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS lainya atas kuasa yang diberikan oleh SKK Migas,” beber Yusri.

Mengingat korupsi tata kelola minyak ini sistemik, terstruktur dan masif serta melibatkan banyak pihak, kata Yusri, maka CERI mendesak Kejagung menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap semua pihak yang terlibat agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera serta rasa adil bagi masyarakat yang menjadi korban mafia BBM.

[red]

The post Apresiasi Kejagung, CERI Juga Minta Diperjelas Keterlibatan Eks Dirut Pertamina di Kasus Korupsi Pengadaan Minyak appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari Instagram resmi Kejagung, penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif itu dilakukan pada Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Aula lantai 11 Gedung Bundar Jampidsus. Laporan tersebut langsung diterima oleh Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Laporan dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPK RI atas Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero) dan Sub holding Kontraktor Kontrak Kerja Sama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kementerian ESDM dan Instansi lainnya,” dikutip dari Instagram Kejagung, (21/06).

Meski demikian, angka kerugian tersebut masih misteri. Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi tentang hasil perhitungan kerugian negara tersebut. Hanya saja Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar belum mendapatkan informasi dari penyidik. “Kita belum diinformasikan penyidik,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (21/06).

Sebelumnya, Kejagung memperkirakan nilai kerugian negara atas kasus minyak mentah Pertamina sekitar Rp193,7 triliun. Kerugian itu bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri dan impor minyak mentah melalui broker.

Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, enam di antaranya adalah pejabat Sub Holding Pertamina dan tiga lainnya dari pihak swasta. Termasuk di dalamnya Riva Siagaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga serta Yoki Firnandi atau YF yang menjabat Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini mencapai kurang lebih 147 orang per pertengahan Juni 2025. Mereka adalah pejabat PT Pertamina, anak perusahaan, mitra kerja, hingga pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

[red]

The post Kerugian Negara Kasus Minyak Mentah Pertamina Masih Misteri appeared first on INDONESIAWATCH.

Ia diduga terlibat kasus suap perkara Ronald Tanur. Rudi Suparmono selanjutnya oleh penyidik Jampidsus, digiring ke kompleks Kejagung di kawasan Blok M.

Penangkapan eks Ketua PN Surabaya, berarti sudah empat hakim PN Surabaya yang ditangkap dalam kasus suap Ronald Tanur.

Penemuan uang sejumlah Rp21 Miliar, di mobil milik istri Eks Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono, saat menggeledah rumah milik Rudi di Jakarta Pusat dan Palembang, semakin memperkuat keterlibatan Rudi dalam kasus suap dan markus.

Anggota komisi III DPR RI dari fraksi Nasdem Rudianto Lallo memberi apresiasi langkah tegas Jampidsus, untuk masuk ke ranah institusi peradilan yang diduga terjadi praktek markus.

Diharapkan pengungkapan kasus markus empat hakim PN Surabaya, dapat dikembangkan oleh Jampidsus, untuk mengungkap gurita kejahatan, hakim PN Surabaya lainnya, seperti yang saat ini mulai viral, diantaranya kasus sengketa tanah Jl. DR. Sutomo No 55 Surabaya, antara komplotan mafia tanah yang diotaki Handoko Wibisono dengan tergugat Ibu Tri Kumala Dewi.

Hakim PN Surabaya, dengan sangat tidak bermartabat, memenangkan gugatan Handoko Wibisono, hanya mendalilkan kepemilikan tanah tersebut, menggunakan dokumen yang sebelumnya telah dua kali kalah pada tingkat PK.

Berdasarkan sumber-sumber terpercaya, sepak terjang Handoko Wibisono sangat dikenal di Surabaya sebagai mafia tanah dan mampu menyuap para hakim tak bermoral di lingkungan PN Surabaya. Rakyat para pencari keadilan berharap, Jampidsus terus melakukan langkah hukum yang tegas, untuk membersihkan PN Surabaya dari para hakim markus perusak marwah institusi peradilan.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap, Jampidsus Harus Bongkar Kasus Markus Lainnya appeared first on INDONESIAWATCH.

Para Jaksa Agung Muda nampaknya kompak menggunakan kemeja putih. Tiba di Istana yakni, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna.

Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho, hingga Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan pada 7 Januari 2025, namun ditunda karena kesibukan Presiden Prabowo, berlangsung mulai pukul 14.30 hingga 16.45. Ketika selesai menerima pengarahan Presiden Prabowo selama 2 jam, sejumlah pejabat tersebut keluar dari ruang pertemuan secara bersamaan.

Mereka enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar materi arahan Presiden Prabowo, hanya memberi jawaban seragam, banyak yang diarahkan Bapak Presiden, tanpa memberikan rincian dari pertemuan tersebut.

Menurut bocoran dari lingkungan istana, pemanggilan oleh Presiden Prabowo, kepada para Jaksa Agung Muda dan pimpinan PPATK serta BPKP, dalam rangka menerima arahan Presiden, terkait dengan pentingnya meningkatkan kinerja penegakan hukum.

Prabowo menginstruksikan agar menekan kebocoran keuangan negara dan kerugian negara akibat praktek ilegal, seperti judi online, pinjaman online dan modus korupsi yang disebabkan kongkalikong antara pengusaha nakal dengan pejabat negara.

Presiden Prabowo juga memerintahkan kepada jajaran Kejagung dan lembaga pengawas keuangan negara, untuk tidak ragu dalam melaksanakan tugas, memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, mengakibatkan kebocoran keuangan negara atau menyebabkan kerugian negara.

[red]

The post Presiden Panggil Jampidsus ke Istana appeared first on INDONESIAWATCH.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2024‎ di Kejagung, Jakarta, Selasa, (31/12/2024).

Baca juga:
Catatan Akhir Tahun 2024, 6 Kasus Korupsi Diusut Kejagung Ini Tarik Perhatian Publik

Harli menyampaikan, dari 2.316‎ penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut, sebanyak 1.589 kasus yang dinaikkan ke tahap penyidikan pada tahun 2024.

Selanjutnya, untuk penuntutan kasus dugaan korupsi selama setahun‎ kemarin adalah 2.036 perkara. Sedangkan eksekusi terhadap koruptor sebanyak 1.836 perkara.

“[Untuk] upaya hukum sebanyak 511 banding, 420 kasasi, dan 59 peninjauan kembali (PK),“‎ ujarnya.

Selain tindak pidana korupsi Jampidsus Kejagung juga menangani tindak pidana perpajakan. Jumlah penuntutan pada 2024 sebanyak 73 perkara dan eksekusi 51 perkara.

“Dengan upaya hukum sebanyak 8 banding, 3 kasasi, dan 3 peninjauan kembali (PK),” katanya.

Selanjutnya, Jampidsus Kejagung menangani perkara tindak pidana kepabeanan. Selama setahun kemarin, Pidsus melakukan penuntutan sebanyak 51 perkara dan eksekusi 35 perkara.

“Dengan upaya hukum sebanyak 2 banding, 3 kasasi, dan 3 peninjauan kembali (PK),” katanya.

Kemudian, untuk‎ penanganan perkara tindak pidana cukai selama setahun lalu, rinciannya, penuntutan sebanyak157 perkara dan eksekusi 131 perkara.

“Dengan upaya hukum sebanyak 17 banding dan 13 kasasi,” kata Harli.

Selama setahun kemarin, Jampidsus berhasil menyelamatkan keuangan negara seluruh Indonesia yaitu dengan jumlah penyitaan dan pemblokiran sebesar Rp44.138.007.447.462 (Rp44,1 triliun).

“Jumlah penyelamatan keuangan negara seluruh Indonesia yang berhasil disetorkan ke kas negara berdasarkan PNBP Kejaksaan RI sebesar Rp1.697.121.808.424 (Rp1,6 triliun),” katanya.

‎Harli menjelaskan, Jampidsus melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus (Pidsus) yang meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, dan penuntutan.

Kemudian, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.
[red]

The post Jampidsus Selidiki 2,3 Ribu Kasus Dugaan Korupsi pada 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Program Doktoral tersebut ditempuh Abdul Qohar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dirdik Jampidsus itu melaksanakan ujian promosi doktor pada 7 Agustus 2023 di Aula Pancasila Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Baca juga:
Bukan Menggeledah, Pertamina Sebut Kejagung Cuma Minta Data & Dokumen

Pada saat itu, Abdul harus memperjuangkan disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Perspektif Pemidanaan di hadapan para penguji.

Dikutip dari Airlangga Law Library, salah satu penguji disertasi Abdul kala itu adalah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana. Lalu ada tim promotor, Prof. Didik Endro Purwoleksono, dan Bambang Suheryadi.

Baca juga:
Heboh Kasus Jam Tangan Mewah Dirdik Jampidsus, KPK Siap Turun Gunung

Dalam disertasinya, Abdul membahas tentang filsafat pemidanaan yang mengacu pada UU No 20 tahun 2001 tentang Revisi UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam penelitiannya, Abdul melihat pada Pasal 4 UU Tipikor, yaitu Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Abdul melihat aturan ini sering diterjemahkan berbeda-beda di antara penegak hukum.

Menurutnya, perlu pengembangan konsep pemidanaan yang mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian ekonomi negara dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif, kepastian hukum, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya ramai diberitakan Abdul Qohar memiliki jam tangan dengan nilai fantastis sekitar 69.100 euro atau setara Rp1,18 miliar.

Publik mencurigai latar belakang Abdul Qohar. Nilai jam tangan yang dipakainya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, hartanya yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya sebesar Rp5 miliar.

[red]

The post Dirdik Jampidsus Kejagung yang Pakai Jam Tangan Mahal, Ternyata Doktor (S3) Hukum Unair appeared first on INDONESIAWATCH.

KSST sendiri muncul ke publik pada Mei 2024. Ronald menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang tergabung dalam KSST, seperti IPW, MAKI, INDEF, dan JATAM.

Meskipun demikian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menolak dikaitkan dengan KSST. “Aku hanya sebatas perbedaan harga (lelang) saja. Cuma jadi narasumber diskusi yang diadakan KSST,” ujar Boyamin kepada Indonesiawatch.id, beberapa waktu lalu.

Sementara ketika dikonfirmasi Melky Nahar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bungkam terkait masuk KSST atau tidak. Setali tiga uang, Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso juga bungkam ketika dikonfirmasi tentang keterlibatan IPW di KSST.

KSST awalnya dipimpin oleh A. Saefudin. Dalam surat yang beredar di media, Saefudin sempat menandatangani surat pemberitahuan rencana kegiatan aksi unjuk rasa pada 22 Mei 2024 di kantor Kejagung.

Saat itu KSST mendorong agar aparat penegak hukum menangkap Andrew Hidayat dan kawan-kawan untuk diadili dan copot Jampidus Febri Ardiansyah dan proses hukum. Meskipun faktanya ternyata tidak ada aksi unjuk rasa tersebut.

Surat pemberitahuan dilayangkan ke Kapolda Metro Jaya C.q. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya. Ketika dikonfirmasi, Saefudin mengaku tidak lagi mengurus KSST. Saefudin juga enggan mejelaskan struktur organisasi KSST saat ini. “Saya nggak ada ikutan (KSST) lagi,” katanya kepada Indonesiawatch.id.
[red]

The post JATAM dan IPW Bungkam Terkait Gabung Dengan KSST Lapor Jampidsus Ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.