Susunan kabinet merah putih yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 berjumlah 136 orang, terdiri dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga dan utusan khusus Presiden, adalah potret kompromi politik yang tidak saja memberi konsekuensi, menambah beban berat anggaran negara, tetapi berpotensi menjadi bom waktu yang dapat merusak kekuasaan Presiden Prabowo.

Masuknya sejumlah nama lama dan kroni Jokowi dengan gray track record, hal ini mengisyaratkan penyusunan kabinet merah putih, amat dipengaruhi oleh ambisi liar Jokowi, untuk tetap memiliki akses kekuasaan, bahkan disinyalir merupakan bagian dari grand scenario politik Jokowi, untuk mengantar sang putra mahkota merebut kursi RI 1.

Belum 100 hari pemerintahan Prabowo, sejumlah sepak terjang anak haram kabinet merah putih, menunjukan itikad politik yang merongrong kewibawaan kekuasaan presiden Prabowo, seperti sikap arogansi Yandri Susanto untuk menangkan istrinya calon Bupati Serang, kemudian tindakan Emanuel Ebenezer dan Maruarar Sirait, dipandang tidak tunjukan loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo.

Belum lagi prilaku Raffi Ahmad yang belum mampu menjaga citra diri sebagai pejabat negara. Selanjutnya dalam penanganan beberapa kasus hukum yang viral, diantaranya tindakan Jaksa Agung, menangkap Tom Lembong yang disinyalir pesanan Jokowi, maupun kegamangan beberapa institusi negara, dalam penanganan kasus pagar laut illegal, walaupun sudah ada perintah tegas Presiden Prabowo.

Konfigurasi kabinet merah putih, menunjukan gejala kerawanan yang berpotensi merongrong kewibawaan dan kebijakan Presiden Prabowo, dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor krusial potret kabinet merah putih, terjadinya dualisme loyalitas terhadap kekuasaan negara, masih bercokolnya pejabat kotor, gerbong yang gemoy tidak berbasis profesionalisme dan loyalitas pimpinan institusi hukum kepada oligarki.

Sesungguhnya kemungkinan kontinjensi yang membutuhkan penanganan berdasarkan vital interest, dalam rangka menjawab persoalan mendasar bangsa ini, adalah pembersihan lingkungan internal kekuasaan dan penegakan hukum tanpa kompromi. Sementara persoalan internasional Indonesia, ditempatkan pada strata marginal interest.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kelakuan Anak Haram Kabinet Merah Putih Rongrong Kewibawaan Pemerintah Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari jumlah 136 pejabat negara tersebut, terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri. Postur kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo dikritik sejumlah kalangan. Pasalnya, belum ada kabinet Orde Baru atau pascareformasi yang memiliki jumlah anggota seperti yang dibentuk Prabowo.

Menariknya, sejumlah personel di Kabinet Merah Putih diisi oleh figur yang memiliki latarbelakang militer dan polisi. Setidaknya terdapat 23 purnawirawan dan satu perwira militer aktif yang ada di Kabinet Prabowo.

Sebagai seorang militer, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), dan bekas Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo mengadopsi pola penunjukan orang-orang terdekatnya yang berlatar militer.

Tercatat 5 prajurit Kopassus yang bercokol di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan), Sugiono (Menteri Luar Negeri), Muhammad Herindra (Kepala Badan Intelijen Negara/BIN), Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet), dan Lodewijk Freidrich Paulus (Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan).

“Secara khusus, Prabowo telah menunjuk para loyalis berlatar belakang Kopassus. Sejumlah posisi penting diberikan kepada eks Kopassus yang memiliki hubungan dekat dengan presiden baru,” kata Analis Politik dan Pertahanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhamad Haripin kepada Indonesiawatch.id.

Tak hanya di kabinet, Prabowo juga mempercayakan lingkaran Kopassud di badan yang dibentuknya. Misalnya, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana anggaran negara.

“Prabowo menunjuk Aries Marsudiyanto, mantan perwira Kopassus dan Tim Kampanye Prabowo di Jawa Barat untuk mengepalai BBPIK,” ujar Haripin.

Menurut Haripin, masuknya purnawirawan atau perwira militer yang pensiun ke dalam kabinet Prabowo memiliki manfaat politik praktis. “Pemberian sejumlah posisi kunci kepada mantan loyalis militer oleh Prabowo menjadi bentuk upaya untuk membentengi diri dari banyaknya pemimpin dan elite partai politik yang harus diakomodasi dalam Kabinet Merah Putih,” tutur Haripin.

Peneliti pada Pusat Riset Politik BRIN itu mengungkap, meski pejabat partai Gerindra berjanji bahwa presiden akan membentuk kabinet zaken yang terdiri dari para ahli, kenyataannya lebih dari separuh kabinet terdiri dari tokoh-tokoh yang terkait dengan 12 partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Militer tampaknya akan menjadi sekutu kuat presiden dan penyeimbang pengaruh partai politik, seperti yang terlihat di bawah kepemimpinan Jokowi, yang mencari dukungan militer ketika ia menghadapi kekacauan politik,” katanya.

[red]

The post Jejak Kopassus di Kabinet Merah Putih, Upaya Prabowo Membentengi Diri? appeared first on INDONESIAWATCH.

“Ada praktik-praktik yang harus kita singkirkan yaitu praktik-praktik transaksional dan inilah yang merusuh bersama kita,” kata Surya Paloh saat memimpin Apel Siaga dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.

Surya menegaskan hal-hal tersebut perlu dikesampingkan untuk menguatkan bangsa. Khususnya dalam membangun kekuatan karakter. Dirinya menyentil politisi yang hipokrit yang lebih mengedepankan kepentingan partai dan golongan di atas kepentingan negara.

“Maka keterusterangan adalah merupakan karakter yang harus kita kedepankan daripada kepura-puraan,” ujar Surya.

Dirinya menjelaskan, legalitas dan peraturan formal saja tidak cukup dalam menjalankan politik yang sehat. Surya menekankan tentang pendekatan politik yang saat ini berfokus pada transaksional sehingga melemahkan pembangunan karakter bangsa yang kuat dan bermoral.

“Kita tahu dalam realisme kehadiran yang ada pada saat ini, seluruh aspek pendekatan, baik itu berdasarkan pemahaman atas dasar-dasar legalitas formalitas yang kita miliki, Undang-undang dan seluruh peraturan yang ada,” tegasnya.

Surya menuturkan NasDem ingin memberikan pembelajaran sebagai partai politik (parpol). Sehingga, kemajuan bangsa yang tertata dapat tercapai.

“Kita ingin memberikan sesuatu yang berarti bukan hanya pada generasi yang kita miliki pada saat ini. Tapi kita juga harus mempersiapkan sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki,” kata Surya.

Dirinya juga menyampaikan harapan agar pemerintahan Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik. Soliditas jajaran kabinet menurutnya penting agar pemerintahan berjalan sukses.

Pernyataan itu diutarakan Paloh saat mengomentari ihwal Prabowo yang mengumpulkan Ketua Umum partai koalisi di Istana Negara pada awal November lalu. “Saya tetap ingin memberikan katakanlah kesempatan di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dengan harapan kita juga agar success story bisa kita mulai lagi dari apa yang kita capai,” pungkasnya.

[red]

The post Di HUT NasDem, Surya Paloh Senggol Politik Transaksional appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, ada tujuh Perpres tentang nomenklatur Kementerian Koordinator yang diteken Prabowo. Pertama adalah Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Baca juga:
Kabinet Gemuk Prabowo, Berpotensi Gerus Fiskal APBN?

Kedua, yaitu Perpres No. 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga, Perpres No. 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Keempat, Perpres No. 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kelima, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Baca juga:
Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran Kental Politik Kekuasaan

Keenam, Perpres No. 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terakhir, Perpres No. 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Berdasarkan 7 Perpres tentang Kementerian Koordinator tersebut, maka susunan nomenklatur cabinet Merah Putih Prabowo adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

• Kementerian Hukum
• Kementerian Hak Asasi Manusia
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

• Kementerian Agama
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Kementerian Pemuda dan Olahraga

3. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

• Kementerian Sosial
• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Koperasi
• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Transmigrasi
• Kementerian Perhubungan

5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Badan Pangan Nasional
• Badan Gizi Nasional

6. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Kementerian Pariwisata

[red]

The post Pilih Dulu Menterinya, Aturan Nomenklaturnya Kemudian appeared first on INDONESIAWATCH.