“Terlepas Kaesang dinyatakan gratifikasi atau bukan, sebagai contoh yang baik, saya tetap meminta Kaesang menyerahkan uang sejumlah yang diakui itu, untuk fasilitas kelas bisnis. Saya tetap berharap membayar itu ke KPK. Sebagai bentuk kepatuhan dari menyelesaikan polemik ini,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id (02/11).

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan sempat menyebutkan bahwa harga tiket pesawat jet pribadi sekitar Rp90 juta. Artinya jika Kaesang dan istrinya ditemani dua orang pengawal, maka Kaesang harus mengganti Rp360 juta.

Boyamin menilai, jika Kaesang tidak mengganti nilai fasilitas yang dia terima, maka masyarakat tetap menganggap Kaesang menerima gratifikasi. “Untuk itu Saya minta Kaesang membayar sejumlah diakui dari sisi biaya tiket untuk kelas bisnis untuk 4 orang,” ujarnya.

Boyamin juga berharap agar KPK tak menutup perkara dan tetap menelusuri potensi gratifikasi. Menurutnya, potensi tersebut juga bisa dilakukan oleh penyelenggara negara lainnya.

“Ada satu paket laporan dugaan berkaitan dengan pengaduan masyarakat KPK. Kita percayakan penuh ke KPK untuk ditelaah,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan bahwa Kaesang bukan penyelenggaraan negara. Karena itu, menurut KPK, penggunaan jet pribadi ke AS tidak termasuk dalam gratifikasi.

Baca juga:
Nikmati Fasilitas Jet Pribadi Sea Group, Kaesang Diadukan, Langgar FCPA!

“Dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas pada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orang tuanya,” kata Ghufron.

[red]

The post Bukan Gratifikasi, Boyamin Tetap Minta Kaesang Bayar Fasilitas Jet Pribadi Rp360 juta appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena pelesiran dengan jet pribadi, banyak masyarakat menduga bahwa Kaesang mendapatkan fasilitas mewah dengan gratis. Bahkan hingga tudingan Kaesang menerima gratifikasi.

Baca juga:
Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution

Untuk mengklarifikasinya, Kaesang pun mendatangi KPK. “Di dalam [gedung KPK] mengklarifikasi tentang perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke AS,” katanya.

Kaesang mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK adalah inisiatif sendiri. “Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi jnisiatif saya sendiri,” ujar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini kepada awak media.

Ketika ditanya tentang siapa saja yang ikut dalam rombongan pesawat, Kaesang enggan berkomentar. “Lebih lanjutnya tanya ke KPK,” katanya.

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Belakangan ini kepergian Kaesang dan istrinya, Erina Sofia Gudono ke Amerika Serikat mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Keluarga istana tersebut dianggap mendapatkan fasilitas mewah karena diduga pengaruh Presiden Jokowi.

Merujuk RZJets, jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dimiliki Garena Online (Pvt) Ltd, pengembang game di bawah Sea Limited asal Singapura. Sea adalah induk usaha dari e-commerce Shopee. Sea saat ini dipimpin oleh Forrest Li dan Gang Ye.

[red]

The post Anak Jokowi Hobi Nebeng Naik Jet Pribadi appeared first on INDONESIAWATCH.

“Iya pasti, cuma apakah harus dipanggil duluan atau belakangan itu bisa dilihat nanti,” ujar Pimpinan KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, (11/09).

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Saat ini laporan masyarakat tentang dugaan gratifikasi jet pribadi untuk Kaesang dan Bobby, sedang diproses di Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). “Sampai saat ini masih terus dilakukan penelaahan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK sempat membatalkan klarifikasi terhadap Bobby dan Kaesanag. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, KPK tidak mendapat tekanan dari siapapun, terkait persoalan Kaesang dan Bobby.

Tessa mengatakan, Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang putra bungsu Presiden Jokowi itu lantaran laporan yang diterima KPK terkait Kaesang difokuskan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Baca juga:
Heboh! Beredar Foto Bobby Nasution Naik Jet Pribadi, Netizen: KPK Gerak Dong..

Menurut Tessa, pengalihan ke PLPM dilakukan agar jangkauan mendapatkan keterangan, akan lebih luas dibandingkan di Direktorat Gratifikasi. Sementara laporan akan diverifikasi di Direktorat PLPM selama dua hari. Lalu laporan ditelaah selama 8-14 hari.

Tessa mengakan, jika laporan layak ditindaklanjuti, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atau pengumpulan informasi (pulinfo) dalam jangka waktu 30 hari. Ia menambahkan, laporan tersebut bisa naik ke tahap penyelidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Atau masih dibutuhkan dokumen pendukung lainnya atau keterangan lainnya dari pihak-pihak yang terkait pelaporan tersebut,” katanya.

Seperti diketahui foto Walikota Bobby Nasution dan istrinya sekaligus anak Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu viral naik jet pribadi. Bobby diduga menerima gratifikasi dari pemilik jet pribadi.

Sementara Bobby menampik kalau dirinya menerima gratifikasi. Dia menegaskan biaya sewa jet pribadi itu bukan bersumber dari uang negara.

“Silakan dicek, silakan di-cross-check, diperiksa, apakah ada pakai uang dari APBD? Apakah ada uang korupsi? Saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ semua,” kata Bobby, (03/09).

[red]

The post Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi dengan enteng beralasan istri Kaesang, Erina Gudono tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan sehingga tidak diperbolehkan menaiki pesawat umum. “Istrinya Mas Kaesang itu hamil sudah 8 bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh,” kata Budi Ari Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.

Baca juga:
Kaesang dan Jet Pribadi, Dimana Letak Moral dan Etika Anak Presiden

Budi juga menyebut jet pribadi yang digunakan Kaesang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Ia tak merinci siapa teman yang ia maksudkan. Budi menyatakan Kaesang tak bisa dituduh menerima gratifikasi lantaran menggunakan fasilitas tersebut. “Enggak ada (gratifikasi), dia kan pribadi. Nah, itu dari temannya,” tuturnya.

Celakanya pernyataan Menkominfo Budi Ari Setiadi justru menjadi bulan-bulanan publik. Sutradara kondang sekaligus komika Ernest Prakasa menyebut pernyataan Budi sebagai komentar yang menggelikan. Lewat cuitan X atau Twitter pribadinya, Ernest Prakasa meminta Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkominfo agar tutup mulut dan tidak ikut berkomentar dalam polemik yang mengusik publik tersebut.

“Mendingan diem kata gue mah,” tulis Ernest Prakasa, dikutip dari akun X @ernestprakasa pada Selasa, 10 September 2024. Ia pun turut mengunggah berita dari media online soal Erina Gudono yang kesulitan angkutan umum lantaran sedang hamil besar.

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Mereka juga sependapat dengan Ernest Prakasa dan ramai-ramai menghujat Budi Arie yang membela menantu Presiden Jokowi. “Emang yang lagi/pernah hamil Erina doang yah sampai bisa dijadiin alasan nggak bisa naik angkutan umum,” komentar akun @glow***

“Ya ampun belain anak mantu Mulyono sampai segininya, enggak ngerti lagi tupoksi kementerian tuh apa ya, giliran judol/pinjol lembek banget,” tulis @rahm**

Tak sedikit netizen membandingkan Erina dengan rakyat kecil yang tengah menghadapi kondisi yang sama, yakni mengandung anak. Mereka juga membagikan sejumlah artikel mengenai perjuangan ibu hamil di Indonesia, mulai dari naik KRL hingga naik mobil pikap.

Presenter Feni Rose turut nimbrung menyindir pernyataan Ketua Relawan Projo tersebut. “Hamil nggak bisa naik angkutan umum…,” tulis Feni Rose di akun X-nya pada Rabu, 11 September 2024.

Komika, Pandji Pragiwaksono juga tak ketinggalan mengunggah foto tangkapan layar berita Budi Arie ini. Ia menyertakan video dirinya dengan ekspresi khas menanggapi pernyataan Budi Arie. Dalam unggahan di Instagram, Pandji memutar sebaris lirik lagu Vierratale, ‘Rasa’ dengan lantunan “Ku tak percaya…”

Pandji juga menyindir dengan menggunakan lirik lagu Ozy Syahputra berjudul ‘Sungguh’ dengan lantunan “Sungguh aku tak percaya, aku tahu siapa dirimu, baru kau bilang cinta, esok lusa kau kata dusta.”

[red]

The post Bela Kaesang-Erina Soal Jet Pribadi, Menkominfo Disemprot Public Figure! appeared first on INDONESIAWATCH.

Garena dilaporkan ke lembaga antikorupsi negara terkait dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Sebelumnya, diberitakan Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono terbang ke Amerika Serikat (AS) menggunakan jet pribadi Gulfstream G650ER yang diduga disiapkan oleh taipan atau pemilik Garena atau SEA Group.

“Di tengah krisis konstitusional di Tanah Air di Indonesia, putra dan menantu Mulyono (Joko Widodo) sedang dalam perjalanan mewah ke AS menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura,” tulis Septian memulai utasannya di akun X @septian pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Septian mendorong agar CPIB menindaklanjuti dugaan pelanggaran kasus tersebut. “Perlu dicatat bahwa jangkauan @CPIBsg luas hingga ke luar negeri. Undang-Undang Pencegahan Korupsi juga berlaku bagi warga negara Singapura, jika mereka melakukan tindakan korupsi di luar Singapura,” ujar Septian.

Diketahui, Garena merupakan perusahaan yang berbasis di Singapura, yang dinaungi oleh perusahaan induk SEA Limited, yang membawahi e-commerce Shopee. Anak dan menantu Jokowi itu diketahui menumpang pesawat privat jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE, yang diketahui memiliki biaya sewa fantastis sekitar Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam.

Garena dan Shopee, keduanya lini usaha SEA Group, diketahui menjalin kerja sama dengan Pemerintah Solo, yang dipimpin putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Shopee membuka Hub di Solo Technopark pada Desember 2021. Selain itu, Free Fire buatan Garena juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaesang sejak 2021. Pesawat pribadi itu diduga sebagai gratifikasi dari SEA Group kepada keluarga Jokowi.

“Setelah pemeriksaan lebih lanjut, beberapa pihak menunjukkan bahwa jet pribadi tersebut terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, yang menimbulkan pertanyaan apakah ada pelanggaran di sini,” tulis warga Negeri Singa tersebut.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kaesang Pangarep segera mengklarifikasi polemik penggunaan jet pribadi bersama dengan istrinya, Erina Gudono. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku sudah memberikan informasi kepada KPK terkait nota kesepahaman antara Pemkot Solo dengan PT Shopee International, yang diduga terkait dengan pengadaan jet pribadi yang digunakan Kaesang.

Boyamin meminta KPK melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terkait dengan pengadaan jet pribadi tersebut, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Terpisah, pemerhati kebijakan publik sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyatakan, penggunaan fasilitas mewah oleh anak pejabat negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, dan harus diproses secara hukum.

Didik menyatakan, penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah fasilitas tersebut diterima sebagai imbalan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Menurutnya, penting untuk menginvestigasi hubungan antara Kaesang, Presiden Jokowi, dan peminjam pesawat jet, baik dalam konteks kasus ini maupun hubungan-hubungan yang telah terjalin sebelumnya.

“Meski anak tersebut bukan pejabat negara, namun ada kekhawatiran bahwa fasilitas atau uang tersebut diberikan dengan harapan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat terkait,” ujar Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada akhir Agustus lalu.

Didik menegaskan bahwa meskipun Kaesang bukan pejabat negara, tindakan ini tetap berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuka peluang bagi pejabat negara untuk memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Ia mengingatkan bahwa momentum transisi pemerintahan saat ini seharusnya menjadi peluang bagi aparat hukum, seperti KPK, untuk bertindak tanpa takut akan kekuasaan yang ada.

“Banyak contoh kasus keluarga pejabat yang terlibat dalam korupsi dan gratifikasi, meskipun bukan mereka yang langsung menjabat. Kasus Kaesang ini sudah menjadi perhatian publik, dan sekarang mutlak harus masuk ke ranah hukum,” katanya.

Menurutnya, meski Jokowi mungkin tidak terlibat langsung dalam penerimaan gratifikasi, namun tindakan membiarkan anak menantunya menikmati fasilitas yang terindikasi tidak legal justru lebih berbahaya. “Kasus ini harus ditangani dengan serius agar hukum dapat ditegakkan kembali,” pungkas Didik.

[red]

The post Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura appeared first on INDONESIAWATCH.

Surat tersebut mencantumkan potensi pelanggaran FCPA yang diduga terjadi ketika Kaesang menggunakan jet pribadi milik Sea Group, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE).

Surat pengaduan tersebut ditulis oleh seseorang bernama Joandreko yang mendesak tim investigasi FCPA untuk menyelidiki apakah fasilitas tersebut diberikan untuk memengaruhi hubungan bisnis dengan pemerintah Indonesia.

“Mengingat status Sea Group sebagai perusahaan publik di AS, situasi ini menimbulkan kekhawatiran berdasarkan FCPA apakah manfaat [pemberian fasilitas] ini digunakan untuk memengaruhi atau mendapatkan keuntungan dalam transaksi bisnis dengan pemerintah Indonesia,” tulis Joandreko dalam sulit berbahasa Inggris tersebut.

Menurut pengadu, Kaesang berpotensi melanggar FCPA dalam relasinya dengan keluarga pejabat publik Indonesia, yakni Presiden Jokowi dan sejumlah kerabatnya yang diketahui juga menjabat posisi sebagai pejabat pemerintah.

Joandreko juga menekankan pentingnya memeriksa pelanggaran terkait suap dan ketentuan akuntansi dalam FCPA. Diketahui, Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, baru-baru ini melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan jet pribadi Gulfstream G650ER yang terdaftar dengan nomor registrasi N588SE.

Saat tiba di Bandara Solo, salah seorang sumber melihat Kaesang berjalan ke arah mobil dan menghampiri sosok yang diduga kuat sebagai Gang Ye. Gang Ye adalah seorang pebisnis asal Singapura yang dikenal sebagai salah satu pendiri Sea Limited atau Sea Group, perusahaan induk dari Shopee, Sea Money, dan Garena (Sea). Perusahaan ini terdaftar di bursa saham Singapura, Bursa Efek Frankfurt, dan Bursa Efek New York.

Sea Limited sendiri merupakan perusahaan terkemuka di Asia Tenggara yang menguasai pasar e-commerce melalui platform Shopee, yang tersedia di sejumlah negara seperti: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain di Asia Tenggara, Shopee juga hadir di Amerika Latin, termasuk Brasil, Meksiko, dan Argentina.

Shopee sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta dan diketahui juga memiliki dua kantor cabang di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Gang Ye diduga sebagai taipan yang memberikan fasilitas jet pribadi kepada Kaesang dan istrinya dalam keberangkatannya ke AS beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Forbes per 26 Agustus 2024, kekayaan bersih Gang Ye mencapai 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp50,9 triliun. Peningkatan kekayaan tersebut seiring dengan kenaikan nilai saham Sea Limited yang berhasil mencatat laba bersih sebesar 163 juta dolar AS pada tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami kerugian sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi Sea Limited sebagai perusahaan raksasa di Asia Tenggara.

[red]

The post Nikmati Fasilitas Jet Pribadi Sea Group, Kaesang Diadukan, Langgar FCPA! appeared first on INDONESIAWATCH.

Netizen menyoroti harga sewa pesawat jet pribadi tersebut yang ditaksir mencapai Rp8,7 miliar. Masyarakat menduga penggunaan fasilitas jet pribadi itu diduga diberikan pihak tertentu kepada Kaesang secara cuma-cuma atau gratis. Belakangan terungkap, jet pribadi tersebut diduga milik perusahaan game online, Garena yang berada di bawah naungan perusahaan Singapura Sea Limited.

Kaesang memang bukan pejabat publik. Namun, ia dikelilingi oleh keluarga pejabat publik atau penyelenggara negara. Ayahnya, Presiden Jokowi, pemimpin nomor satu RI, kakaknya Gibran Rakabuming Raka menjabat Wali Kota Solo, dan kakak iparnya, Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan.

Dugaan publik terkait gratifikasi yang diterima Kaesang lewat pengaruh keluarganya memang harus dibuktikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, komisi antirasuah akan mengecek informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaesang dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, yakni kerabat Kaesang.

KPK akan meminta klarifikasi langsung kepada Kaesang melalui Direktorat Pelaporan Gratifikasi KPK. Klarifikasi tersebut penting dilakukan untuk membuat terang persoalan dan menjawab keraguan publik.

Pengusutan dugaan gratifikasi Kaesang sebelumnya diungkap oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, gratifikasi bukan semata-mata diberikan kepada penyelenggara negara. Tetapi juga bisa melalui keluarga atau orang terdekat penyelenggara negara tersebut.

“Pro kontra Kaesang dan istrinya yang memakai fasilitas jet pribadi ke AS masuk dalam kategori gratifikasi,” ujar Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Wibisono menjelaskan, gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka Pn/PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Menurutnya, definisi gratifikasi diatur lewat penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” katanya.

Menurutnya, pasal gratifikasi tidak akan dikenakan apabila Kaesang mengikuti ketentuan untuk melaporkan penerimaan fasilitas tersebut ke KPK. “Namun, ketentuan gratifikasi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK terhitung 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut,” papar Wibi.

[red]

The post Jauh dari Kesan Merakyat, Gaya Hedon Kaesang Tercium KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Netizen ramai-ramai mengulik informasi pesawat tersebut dan mempertanyakan sumber uang Kaesang untuk membayar biaya sewa pesawat jet pribadi yang ditaksir mencapai Rp8,7 miliar. Masyarakat menduga fasilitas jet pribadi itu diduga diberikan pihak tertentu secara cuma-cuma alias gratis.

“Kita perintahkan [penyidik menelusuri informasi], jalan atau belum ya nanti kita monitor,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Alex menyatakan, KPK menjunjung tinggi prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu meminta klarifikasi kepada Kaesang. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK.

“Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” ucap Alex.

Diketahui, persoalan dugaan gratifikasi jet pribadi yang diterima Kaesang tengah menjadi sorot perhatian dan mengusik rasa keprihatinan publik. “Tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya, harus clear,” ujar Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengatakan, KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara. Alex mengatakan, komisi antirasuah memegang prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Klarifikasi penting dilakukan KPK karena Kaesang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberian fasilitas mewah dinilai bisa memengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Diketahui, Kaesang Pangarep bukan pejabat publik. Ia merupakan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan.

Yang termasuk pejabat publik ataupun kategori penyelenggara negara adalah ayahnya, Presiden Jokowi, kakaknya yang menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan kakak iparnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution. “Tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya,” tutur Alex.

Namun demikian, klarifikasi itu bisa dibatalkan jika Kaesang memastikan penyewaan jet pribadi tersebut memakai uang pribadi. Penjelasan bisa diikuti dengan memberikan bukti sewa ke publik. “Kalau membayar sendiri kan selesai, enggak ada persoalan. (Tegaskan) ‘saya bayar sendiri Pak’, ya sudah,” kata Alex.

Sebelumnya, penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang diketahui dari sejumlah story istrinya, Erina Gudono dan pelacakan melalui situs pemantau penerbangan. Kala itu, Kaesang dan istrinya sedang bepergian ke Amerika Serikat (AS). Belakangan terungkap, jet pribadi tersebut diduga milik perusahaan game online, Garena yang berada di bawah naungan perusahaan Singapura Sea Limited.

Kepemilikan tersebut terkonfirmasi ketika seorang warganet mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan pesawat itu memiliki tipe Gulfstream G650ER dengan nomor penerbangan N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Pengusutan dugaan gratifikasi Kaesang sebelumnya diungkap oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, gratifikasi bukan semata-mata diberikan kepada penyelenggara negara. Tetapi juga bisa melalui keluarga atau orang terdekat penyelenggara negara tersebut.

“Sebenarnya secara hukum, bisa dimaknai yang menerima adalah penyelenggara negaranya atau presidennya dalam hal ini,” ujar Boyamin dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.

Diketahui, gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak 2001. Jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka ia dapat dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Boyamin menilai Kaesang harus melaporkan pemberian tersebut ke KPK dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Lalu, lembaga antirasuah yang akan menentukan Kaesang boleh menerimanya atau tidak. Apabila hal itu tidak dilakukan, putra bungsu Jokowi itu bisa terjerat ketentuan tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi.

“Jika tidak, Kaesang harus memulangkan atau membayar senilai harga sewa (pesawat jet pribadi) itu kepada negara lewat KPK,” tutur Boyamin.

Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan mengatakan, pengusutan dugaan gratifikasi terhadap Kaesang dapat memenuhi unsur pidana apabila terbukti pemberian tersebut memiliki sangkut paut dengan keluarganya yang penyelenggara negara. “Bisa menjadi pidana korupsi bila terkait dengan keluarganya yang sebagai penyelenggara negara,” kata Novel Baswedan ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id.

Diketahui, gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara tersebut dapat berupa pejabat negara pada lembaga tinggi negara atau pejabat negara lainnya. Karena itu, Novel berpandangan klarifikasi dan pemeriksaan oleh KPK harus bisa membuktikan keterkaitan gratifikasi tersebut terhadap keluarga Kaesang yang penyelenggara negara. “Kaesang kan bukan penyelenggara negara?” ucap Novel.

Terkait keharusan wajib lapor gratifikasi ke KPK dengan jangka waktu maksimal 30 hari, Novel menyebut hal tersebut sudah masuk dalam wilayah pertimbangan penyidik. “KPK lebih tepat menjawab itu,” singkatnya.

Sebelumnya, pihak Istana turut merespons pertanyaan awak media soal gaya hidup mewah keluarga Presiden Jokowi yang hingga saat ini menjadi pergunjingan di masyarakat. “Saya rasa biar itu nanti ditanggapi oleh pihak lain ya. Tapi dari pihak pemerintah tidak mau menanggapi itu,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni tidak mau berkomentar banyak terkait penyewaan pesawat mewah Gulfstream yang digunakan Kaesang dan istrinya. Menurutnya, kritik masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. “Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi. Itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati, untuk saran, kritik, ya kadang tajam, terlalu tajam ya monggo. Itu bagian dari demokrasi,” kata Raja Juli.

Ia juga enggan berkomentar terkait gaya hidup Kaesang dan Erina yang glamor dan dinilai tak peka dengan gejolak politik dan ekonomi di dalam negeri. “Saya no comment terhadap itu, ya, karena itu urusan personal,” ucap Raja Juli.

[red]

The post Buntut Fasilitas Mewah Jet Pribadi, Kaesang Bisa Berurusan dengan KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Dengan adanya pembatalan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 atau UU Pilkada, batas usia minimal untuk calon gubernur mengikut pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga:
Ini Profil Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang dan Erina Liburan ke Amerika Serikat

Keberadaan Putusan MK tersebut menganulir rencana politik dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Kaesang baru berusia 29 tahun dan tidak memenuhi syarat untuk melaju di kontestasi Pilkada apabila merujuk pada Putusan MK.

Sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu itu digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Meski demikian, sejumlah pihak menilai Kaesang masih berkesempatan maju di Pilkada tetapi tidak sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, tetapi maju sebagai calon walikota atau calon wakil wali kota.

Diketahui Pasal 7 ayat 2 huruf (e) UU Pilkada menyatakan syarat usia minimum untuk kandidat kepala daerah, yakni “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikot”.

Karena itu, Kaesang berkesempatan mendaftar sebagai bakal calon wali kota untuk Pilkada Solo, Pilkada Semarang, hingga Pilkada Depok. Tiga area kontestasi ini dianggap cocok dengan karakteristik Kaesang maupun dari sisi pemberitaan. Meski terdapat peluang maju di tiga daerah tersebut, politisi dan analis politik meyakini Kaesang tidak akan mengambil peruntungan dalam kontestasi Pilkada 2024 ini.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memprediksi Kaesang Pangarep akan absen dalam kontestasi Pilkada 2024. Adi menyangsikan Kaesang akan maju di Pilkada level wali kota seperti Depok, Solo, dan Semarang. “Pikiran saya Kaesang tidak akan maju di Depok ataupun di Semarang mengingat posisi ini sebenarnya terlampau sempit bagi Kaesang mengingat posisinya sebagai anak presiden, dan posisinya juga sebagai Ketua Umum PSI,” kata Adi Prayitno ketika dihubungi Indonesiawatch.id pada Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut Adi, putra bungsu Presiden Jokowi itu kerap digadang-gadang maju di Pilkada level provinsi seperti Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Tengah. “Apalagi sebelumnya Kaesang dikaitkan dengan Jakarta dan Jawa Tengah, tentu kalau Kaesang maju di Semarang ataupun di Depok ini dikhawatirkan akan menurunkan grade politik Kaesang yang sebenarnya levelnya itu udah level provinsi,” ujar Adi.

Selain dari kemunculan polemik revisi UU Pilkada yang menguat di publik, Adi menyebut alasan personal menjadi latar kuat kenapa Kaesang dipastikan absen dalam Pilkada tahun ini. “Apalagi misalnya Kaesang ini sudah kelihatan mempersiapkan istrinya yang lagi study di Amerika, rasa-rasanya sulit mengharapkan Kaesang maju di Pilkada apalagi ada pernyataan Sekjen PSI bahwa Kaesang tidak akan maju di Pilkada,” tutur Adi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni dan Juru Bicara (Jubir) PSI Dedek Prayudi tidak merespons pertanyaan Indonesiawatch.id terkait kemungkinan Kaesang mempertimbangkan maju di kontestasi Pilwakot dan Pilbup. Meski demikian, Raja Juli Antoni sempat merilis pernyataan resminya kepada awak media pada 24 Agustus 2024.

Sekjen PSI itu memastikan Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah melihat hasil keputusan MK dan hasil konsultasi antara KPU dan DPR. “Sebagai teman yang hampir tiap hari berinteraksi dengan Mas Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya tahu persis bahwa Mas Kaesang sangat taat konstitusi,” kata Raja Juli.

Menurutnya, dorongan Kaesang maju di Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah dilatarbelakangi adanya kesempatan, peluang, beserta landasan konstitusional pasca terbitnya keputusan Mahkamah Agung (MA). Raja Juli menambahkan, sejak awal Kaesang tidak berminat untuk maju di Pilkada 2024. Ia sebenarnya lebih memilih untuk konsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga dan menemani sang istri, Erina Gudono, bersekolah di salah satu kampus terbaik Amerika Serikat (AS).

“Namun, membaca keputusan MA soal usia kandidat, internal PSI mendesak Mas Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024. Sampai menjelang keberangkatannya ke AS, Mas Kaesang belum 100% memutuskan apakah akan mengambil kesempatan menjadi cawagub di Jateng,” ucap Raja Juli.

Dirinya tak menampik bahwa PSI sudah mempersiapkan Kaesang untuk bertarung di Pilkada Jateng dengan membangun komunikasi dengan partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena keluarnya Putusan MK. “Poin pentingnya, pengurusan persyaratan tersebut dilakukan sebelum keputusan MK. Semua proses administrasi itu dihentikan setelah keputusan MK. PSI taat konstitusi dan sepenuhnya mengikuti keputusan MK,” kata Raja Juli.

[red]

The post Gagal di Pilgub, Masihkah Ada Peluang Kaesang Maju di Pilwakot Semarang hingga Depok? appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kita kan nggak bisa milih, jadi anak siapa. Apa bisa milih,” ujarnya ketika berpidato di Muktamar PKB.

Menurutnya, jika setiap orang bisa memilih, maka akan memilih menjadi anak presiden. “Kalau bisa milih, tentu semua orang pilih jadi anak presiden, semua. Tapi kan nggak bisa milih,” kata Wapres singgung anak presiden, disambut riuh peserta Muktamar.

Kata Ma’ruf, setiap orang juga ingin memiliki rupa yang bagus. “Rupa kita apa cantik apa buruk, hitam apa putih. Mancung apa pesek, nggak bisa milih. kalau boleh milih, semua pengen jadi, ibu-ibu pilihannya cantik semua. tapi nggak bisa milih,” katanya.

Dalam Muktamar PKB tersebut juga, Ma’ruf Amin resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029. Menurut Ma’ruf, jabatan Ketua Dewan Syuro sudah dua kali dijabatnya.

Sebelumnya, kata Ma’ruf, dirinya pernah menjadi sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB pada tahun 1998. “Jadi kalau saya sekarang Dewan Syuro lagi, berarti Dewan Syuro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor MURI ini kayaknya,” katanya.

Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa juga menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai ketua umum. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB.

Cak Imin aklamasi usai 38 dewan pimpinan wilayah meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2. Cak Imin pun bersedia memimpin kembali partai tersebut.“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” kata Cak Imin.

@indonesiawatch.id

Di Akhir Jabatan, Wapres Singgung Anak Presiden di Pidato Mukhtamar PKB. #wapresRI Ma’rufAmin #MuktamarPKB #bali #jokowi

♬ suara asli – indonesiawatch.id – indonesiawatch.id

[red]

The post Wapres Singgung Anak Presiden di Pidato Muktamar PKB appeared first on INDONESIAWATCH.