Hal ini disampaikan pihak KCIC, merespon investigasi Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas pengadaan jasa pengangkutan rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga:
KPPU Sinyalir Dugaan Persekongkolan di Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa menegaskan investigasi KPPU dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Depo Tegalluar.

EMU merupakan rangkaian kereta cepat yang akan digunakan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di berbagai media pernah mengatakan bahwa EMU merupakan jenis rangkaian kereta yang canggih dan mampu memonitor bahaya.

Seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. “Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi,” kata Dwiyana Agustus 2022 lalu.

Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU, ditopang oleh berbagai instrumen keamanan. Seperti Dispatching Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase kereta, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegalluar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan.

Selain itu, terdapat juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke command center kereta cepat untuk mengirim informasi visual.

Menurut Dwiyana pengiriman perdana EMU dari China ke Indonesia, merupakan sejarah bagi negara China sendiri. “Ini akan menandai sejarah pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri,” kata Dirut KCIC itu.

Nah, balik lagi ke bantahan KCIC. Menurut Eva Chairunisa, pengadaan penyedia jasa pengangkutan EMU dilakukan secara internal oleh CRRC Sifang, produsen kereta cepat, sebagai bagian dari konsorsium High-Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC).

“KCIC tidak terlibat dalam proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan tersebut dan KCIC menghormati proses yang dilakukan KPPU terkait dengan investigasi tersebut,” ujar Eva dalam pernyataan resmi, Senin (16/12).

Proses pengangkutan EMU berlangsung mulai September 2022 sampai dengan Juni 2023 menyesuaikan dengan jadwal kedatangan EMU di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada kurun waktu tersebut, Eva mengatakan secara total terdapat 12 EMU yang diangkut dalam beberapa batch ke Depo Tegalluar.

Menurutnya, sesuai kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) antara KCIC dengan konsorsium HSRCC, KCIC menerima EMU dari pabrikan CRRC Sifang dalam kondisi siap operasi dan sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

“Ini yang perlu diluruskan, bahwa investigasi KPPU dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan sarana, dimana KCIC sebagai penerima jasa tidak ikut serta pada proses tersebut, jadi sebagai penerima jasa lingkup kami memastikan sarana tersebut tiba di depo Tegalluar, sehingga kalau kita melihat informasi KPPU yang dilaporkan itu bukan KCIC,” papar Eva.

[red]

The post KCIC Bantah Ikut Bersekongkol di Proyek Rangkaian Kereta Cepat Jakarta – Bandung appeared first on INDONESIAWATCH.

KPPU mendapatkan laporan dari masyarakat atas PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II. Para terlapor diduga culas di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Baca juga:
Setelah KPK, KPPU Selidiki Kasus Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem 2

Dalam laporan dugaan pelanggaran, investigator penuntun menjelaskan bahwa Terlapor I tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang dan/atau jasa, tidak melakukan penerimaan dan atau pembukaan dan atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, serta tidak memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

“Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persengkongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut,” ujar Deswin dalam siaran persnya, (15/12)

Lebih lanjut, Deswin mengatakan bahwa KPPU menduga PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I telah melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II.

Terlapor tersebut dinilai oleh investigator tidak layak menjadi pemenang tender, karena tidak memenuhi persyaratan modal disetor sebesar 10 miliar, tidak memiliki pengalaman sejenis atau pengalaman pekerjaan terkait dengan obyek yang ditentukan, serta tidak mendapatkan nilai atau skor tertinggi pada tender.

“Kami menduga persekongkolan tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain menjadi pemenang tender. Sebagai catatan, pemenang seharusnya dipilih dengan metode tender Penilaian Bentuk, Penilaian Kualifikasi, dan Penilaian Responsif,” jelas Deswin.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan tender oleh kedua Terlapor.
Setelah mendengarkan paparan investigator, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi Terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya tanggal 7 Januari 2025 dengan agenda Tanggapan Terlapor Terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen.

[red]

The post KPPU Sinyalir Dugaan Persekongkolan di Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung appeared first on INDONESIAWATCH.