Mantan Kapolri tidak setuju atas usulan tersebut karena reformasi mengamanatkan Polri di bawah Presiden. “Itu kan sudah dipisahkan di bawah presiden. Itu kehendak reformasi, amanat reformasi, [Polri] di bawah Presiden,” ujarnya.

Baca juga:
Mencermati Keputusan Prabowo Tempatkan Polri di Bawah Menko Polkam

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus sebelumnya menerangkan bahwa PDI Perjuangan mengusulkan agar Polri berada di bawah Kemendagri. Menurut Deddy, saat ini banyak masalah di internal Polri. Utamanya, Polri cawe-cawe di bidang politik.

Deddy menjelaskan, pemisahan Polri dari TNI pada tahun 2000 merupakan keputusan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, pemisahan Polri dan TNI agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Ternyata, kata Deddy, keputusan itu menjadikan banyak masalah di internal Polri. Persoalan tak hanya di tingkat bawah, tapi juga atas. Deddy mencontohkan kasus pidana yang menjerat eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan eks Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa.

Menurut Deddy, wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya juga sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP.

“Kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab, ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita,” katanya.

[red]

The post Mendagri Tito Karnavian Tegas Tolak Polri di Bawah Kemendagri, Bawa-bawa Amanat Reformasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Catatan tersebut disampaikan sebagai upaya mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan fokus pada program-program yang berdampak nyata untuk Aceh. Pernyataan tersebut tertuang pada Salinan Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 900.11.4-4365 Tahun 2004 tentang evaluasi rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun 2024 dan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2024.

Berdasarkan keputusan tersebut, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp739.610.010.085 berkurang Rp29.171.830 menjadi Rp739.580.838.255 atau 6,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp750.000.000.000 disampaikan: (a) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) semula Rp64.016.593.200, (b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP kelas 3 Rp621.635.715.553, dan (c) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP (Bukan Pekerja) Kelas 3 Rp49.727.679.601.

Kesemuanya dianggarkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Aceh untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI.

Poin yang tak kalah penting, yakni wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan. Pengaturan tersebut berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Mendagri Tito Karnavian memberikan dua catatan terkait Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Pertama, Pemerintah Aceh tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda).

Kedua, dalam hal Pemerintah Aceh memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya.

[red]

The post Mendagri Terbitkan SK, Pemerintah Aceh Dilarang Kelola Belanja Jaminan Kesehatan Rp739,5 Miliar appeared first on INDONESIAWATCH.