‎“Pemerintah akan berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi,” ujar Pratikno, Menko PMK dalam keterangan diterima pada Rabu, (11/12).

Baca juga:

Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian Terpusat di Sukabumi

Salah satunya, lanjut dia dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek di Kemenko PMK, Jakarta, yakni akan terus melakukan modifikasi cuaca oleh BNPB dan BMKG.

“Modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadaka, tidak mungkin tapi mengurangi,” ujarnya.

Ia mengingatkan petugas teknis di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apel siaga harus terus dilakukan untuk memastikan kesiapan para personel.

“Jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu [pekan] ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu,” katanya.

Pratikno berharap, dari sejumlah langkah yang telah diupayakan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan datang.

“Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespons cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat yang berlangsung pada Selasa tersebut, (10/12), menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi curah hujan yang turun.

“OMC ini sangat bagus, sangat efektif meskipun bukan satu-satunya cara mengungrangi bencana yang datang,” katanya.

Ia menyatakan BNPB siap melakukan OMC jika ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memintanya dengan adanya status darurat.

‎“Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan,” ujarnya.

Suharyanto mengungkapkan, ‎pihaknya telah melakukan OMC di Jakarta untuk mengurangi curah hujan. Pihaknya siap kembali melaksanakan jika dinilai masih kurang dan adanya prediksi banjir.

“Ancaman banjirnya diprediksi bisa datang dan diperlukan OMC terbang malam, silakan,” ujarnya.

Lebih lanjut Suharyanto menyapaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah menetapkan siaga darurat. “Nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara masif,” kataya.

Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan, khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir.

“BNPB siap memberikan penebalan logistik dan pralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan,” kata Suharyanto.

Khusus untuk Provinsi Jabar, BNPB telah meberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun demikian, BNPB tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.

“Kemarin sudah dilaksanakan [pemberian bantuan] di Jawa Barat, kabupaten/kota di Jawa Barat sudah ditebalkan, baik anggaran dan logistik peralatanya,” katanya.

“Mungkin ada yang belum terdukung, silakan masing-masing evaluasi kondisi logistik peralatannya dan dalam kesempatan pertama bisa mengajukan [ke BNPB],” tuturnya.

Upaya berikutnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan prasarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.

“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana prasarana dan personel dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar,” katanya.

Selanjutnya, Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.

“BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya,” kata dia.

“Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponsnya,” ujar dia.‎

[red]

The post Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah ‎Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem di Jobodetabek appeared first on INDONESIAWATCH.

‎“Kita mendorong investor-investor untuk, yuk buka yuk bioskop-bioskop dengan yang secara menengah di kabupaten-kabupaten,” kata Giring di Jakarta pada awal pekan ini.

Baca juga:

“Suami yang Lain”, Konflik Rumit Keluarga, Dibintangi Acha Septriasa

Giring menyampaikan, pihaknya mengajak para investor untuk membuka bioskop, khususnya di kabupaten ‎karena potensi penontonnya cukup besar.

Di samping itu, produksi film karya anak bangsa atau Indonesi saat ini cukup tinggi. ‎Film-film karya sineas dalam negeri ini mulai mendominasi layar kaca dan layar lebar.

Giring mengungkapkan, sekitar 60% dari total jumlah penonton saat ‎ini, adalah mereka yang menyaksikan film-film produksi atau karya sineas Tanah Air.

Ia opitmistis, sampai akhir tahun ini jumlah penonton film Indonesia bisa mencapai 75 juta orang dari total penonton, baik dari layar lebar maupun daring (online).

‎Menurut Giring, besarnya potensi tesebut mendorong Kemenbud mengajak para investor untuk memperluas jaringan bisnisnya dengan mendiringan bioskop di daerah hingga tingkat kabuten yang belum mempunyai gedung bioskop.

‎“Ini yang sebetulnya dibutuhkan, tidak hanya untuk masyarakat kabupaten tetapi juga pelaku budaya setempat dan juga butuh lebih banyak layar lainnya,” ujar Giring.

Wamenbud Giring Ganesha dan Menko PMK, Pratikno, memberikan keterangan kepada wartawan terkait pembangunan bioskop di daerah. (Indonesia.id/Ist)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, pihaknya mendukung segala upaya untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan.

Kemenko PMK selaku kementerian yang menghubungkan kementerian maupun institusi terkait ‎akan berkoordinasi untuk mewujudkan upaya-upaya memajukan dan melestarikan berbagai kebudayaan masyarakat Indonesia tersebut.

Lebih lanjut ia mencontohkan, Kemenko PMK akan akan berkoordinasi dengan DPR dan Pemda jika pemajuan dan pelestarian kebudayaan itu terdapat di suatu daerah.

“Kalau itu terkait dengan dukungan infrastruktur, ya dengan Kemenko Infrastruktur,” ujarnya.

Sedangkan kalau upaya itu terkait dengan anggaran atau dana, kata dia, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi tugasnya Kemenko adalah menjadi connecting karena ini semua target pemerintah membutuhkan kerja sama antapihak,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

The post Wamen Giring Ganesha Ajak Investor Bangun Bioskop di Daerah appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Praktikno, penerima beasiswa LPDP wajib pulang ke Tanah Air usai studi di luar negeri. Pasalnya, beasiswa LPDP adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang sudah dikeluarkan negara dari uang rakyat.

Baca juga:
Pengamat Pendidikan: Kebijakan Keliru jika Penerima Beasiswa LPDP Tidak Wajib Kembali ke Indonesia

Negara, katanya, perlu mendapat return atau imbal balik.”Jadi kalau saya kan begini, kita ini kan, pemerintah itu, negara itu kan investasi besar untuk pengembangan SDM,” kata Pratikno, seperti dilansir dari kanal YouTube Antara TV Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, investasi yang sudah dilakukan, harus digunakan untuk membangun bangsa dan negara, menyejahterakan masyarakat. “[Negara] Investasi besar sejak awal ya, mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi, dan lain-lain. Oleh karena itu negara berhak untuk mendapatkan return dari investasi itu,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri mengatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke Indonesia, setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Menurutnya, para alumni beasiswa LPDP dapat berkontribusi untuk Indonesia, walaupun tinggal di luar negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi kesempatan pada alumni penerima beasiswa LPDP untuk berkarya di mana saja.

“Tidak harus (pulang), karena kita tidak bisa maksa dia pulang. Karena kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasian dia nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya,” ujarnya.

[red]

The post Beda Pendapat Menko PMK & Menteri Diktisaintek tentang Kewajiban Alumni Beasiswa LPDP Pulang ke Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.