Dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%. Artinya, sejak 2022 – 2024, pertumbuhan ekonomi nasional konsisten melambat.

Baca juga:
Ekonomi Lesu, Prabowo Diminta Benahi Manufaktur sebagai Lokomotif Pertumbuhan

Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional gagal target ABPN 2024 yaitu sebesar 5,2% year on year. “Target Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yoy dan outlooknya 5,0% yoy,” ujarnya, (06/01).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa di Kuartal I tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 5,11%. Kemudian di Kuartal II ekonomi tumbuh 5,05%.

Lalu di Kuartal III pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95%. “Di kuartal IV tumbuh sekitar 5%. Sehingga keseluruhan tahun, untuk pertumbuhan ekonomi, kita perkirakan masih ada di 5%,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan untuk target nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga meleset dari target ABPN 2024. Realisasi nilai tukar Rupiah misalnya, berada di level Rp16.162 per US dolar.

Sementara target di APBN, ditahan di level Rp15 ribu US dolar. “Nilai tukar terus mengalami tekanan karena berbagai faktor global termasuk policy dari fed fund rate, penguatan dolar, capital outflow. Tadinya kita asumsikan Rp15 ribu per dolar, realisasinya di Rp16.162 per US dolar,” ujarnya.

Sedangkan target Yield SBN 10 tahun, ditargetkan hanya 6,7%. Realisasinya ternyata lebih tinggi di angka 7%. Jika yield SBN semakin tinggi, maka pengembalian investasi oleh negara ke investor semakin besar.

“Lebih tinggi, namun pembiayaan tetap prudent, aman dan terkendali. Yield SBN 10 tahun, yang sempat mengalami tekanan di atas 7% pada pertengahan tahun 2024, kembali bisa distabilkan meskipun di atas asumsi. Asumsinya, 6,7% yieldnya per tahun, untuk realisasinya yiled mencapai 7% untuk SBN 10 tahun,” ujarnya.

[red]

The post Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi di 2024 Cuma 5%, Melambat Sejak 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Sri Mulyani mengatakan realisasi produksi minyak nasional hanya sebesar 571,7 ribu barel per hari (update di November). Angka tersebut lebih rendah dari target APBN yang diasumsikan 635 ribu BPH. “Produksi minyak di bawah asumsi,” ujarnya.

Baca juga:
Menteri ESDM Klaim Produksi Minyak Meningkat dalam 2 Bulan

Kondisi ini menambah rapor gagal target pemerintah dalam produksi minyak. Pasalnya kinerja lifting nasional di 2023 juga gagal target.

Realisasi produksi minyak pada 2023 hanya 605,5 ribu barel per hari. Capaian tahun lalu tersebut masih di bawah target lifting dalam APBN 2023 sebesar 660 ribu BPH.

Mundur lagi ke 2022, juga sama. realisasi lifting minyak di hanya 612,3 ribu BPH. Gagal target dari yang direncanakan sebesar 703 ribu BPH.

Lalu di 2021, capaian lifting minyak sebesar 660,3 ribu BPH. Tahun 2021 juga gagal target, karena diasumsikan lifting minyak 2021 dipatok sebesar 705 ribu BPH.

Baru-baru ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim selama 2 bulan terakhir, lifting dalam negeri meningkat. Bahkan kata Bahlil, mencapai 600 ribu barel per hari (bph).

“Kami juga laporan kepada teman-teman bahwa lifting kita 2 bulan terakhir, lifting kita 2 bulan terakhir ini sudah naik di angka 600 ribu barel per day, 2 bulan terakhir ya,” jelas Bahlil dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Anehnya, klaim Bahlil berbeda dengan data realisasi Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengatakan lifiting minyak cuma 517,7 ribu BPH.

[red]

The post Beda dengan Klaim Bahlil, Menkeu Sebut Produksi Minyak Gagal Target APBN 2024, Cuma 517,7 Ribu BPH appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam UU 7/ 2021 disebutkan bahwa tarif PPN 12% harus dilakukan paling lambat 1 Januari 2025. Hanya saja dalam beleid tersebut, tidak spesifik diatur bahwa PPN 12% hanya untuk produk barang mewah. Artinya, PPN 12 persen jika mengacu UU HPP, berlaku untuk barang mewah dan non mewah.

Baca juga:
Pengamat: Sikap Rieke Tolak Kenaikan PPN Belum Ada Usur Langgar Etik

Karena PPN 12 persen mendapat banyak penolakan, akhirnya pemerintah, melalui Kementerian Keuangan melakukan akrobat dengan memasukkan nilai lain sebagai koefisien 11/12 sebagai pengali dalam formula penetapan tarif PPN 12% untuk barang yang non mewah. Sehingga, dengan kata lain, barang non mewah tetap memiliki tarif 11%.

Sehingga formula tarif untuk barang non mewah menjadi 12% dikali 11/12 dikali harga. Artinya, PPN tidak berubah, atau tetap di 11% untuk barang non mewah.

Menurut Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, akrobat tersebut justru terkesan memaksakan. Apalagi, kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah baru disampaikan secara resmi di akhir tahun.

“Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan di tengah injury time terkesan memaksakan aturan PMK soal PPN 12%. Yang terjadi pengusaha bingung, konsumen bingung. Formula 11 dari 12 yang dikaitkan dengan PPN tetap 11% sebenarnya kan bisa dibuat lebih mudah,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id (02/01/2025).

Bhima menilai, ada ketakutan bagi Kementerian Keuangan jika menetapkan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah saja. Karena itu Kemenkeu melakukan akrobat UU HPP. Menurutnya, Kementerian Keuangan takut dianggap melanggar UU HPP yang disepakati ketika era Presiden Joko Widodo.

“Tapi karena takut melanggar UU HPP, bahasa hukumnya jadi rumit sekali. Khawatir kehadiran PMK ini kalau Ditjen Pajak tidak lakukan sosialisasi ke pelaku usaha, akan terjadi inflasi lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Bhima menyarankan, dengan munculnya koefisien 11/12 di formula tarif 12% tersebut, setiap Kantor Wilayah Pajak harus menyampaikannya secara jelas ke masyarakat. “Sekarang tiap Kanwil Pajak harus jemput bola, jelaskan maksud dari formula di PMK. Jangan cuma lewat sosial media saja,” saran Bhima.

[red]

The post Akrobat UU HPP agar PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Ekonom: Terkesan Maksain appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, BPS sedang meramu data tersebut, yang disesuaikan dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca juga:
BPS Sebut Tren Deflasi Berakhir, Ekonom: Daya Beli Masyarakat Belum Membaik

“Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (16/12/2024).

Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

“Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung. “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang Insyaallah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya.

[red]

The post Data Penerima Subsidi BBM dan BLT Diramu BPS, Bakal Tepat Sasaran? appeared first on INDONESIAWATCH.

Berkebalikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia justru akan menaikkan PPN dari 11% ke 12% di tahun 2025.

Baca juga:
Kenaikan PPN 12% Serampangan, Kepercayaan Rakyat terhadap Pengelolaan Uang Negara Bisa Luntur

Pengurangan PPN di Vietnam tidak berlaku untuk barang dan jasa di sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Perpanjangan pengurangan tarif PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa.

Kementerian Keuangan Vietnam sendiri sadar bahwa pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (setara 1,028 miliar dollar AS) pada paruh pertama tahun 2025.

Meski demikian, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha. Yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan untuk negara melalui pajak lainnya.

Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung peningkatan aktivitas produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19. Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong Vietnam, yang membantu mempercepat konsumsi domestik.

Sebagai informasi, pengurangan PPN hingga Juni 2025 itu merupakan perpanjangan dari pengurangan PPN yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam sejak awal tahun 2022.Pengurangan tarif PPN ini sudah diperpanjang sekali. Artinya, ini adalah perpanjangan penurunan PPN untuk kedua kalinya.

[red]

The post PPN Vietnam Turun dari 10% ke 8%, Indonesia Sebaliknya appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Praktikno, penerima beasiswa LPDP wajib pulang ke Tanah Air usai studi di luar negeri. Pasalnya, beasiswa LPDP adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang sudah dikeluarkan negara dari uang rakyat.

Baca juga:
Pengamat Pendidikan: Kebijakan Keliru jika Penerima Beasiswa LPDP Tidak Wajib Kembali ke Indonesia

Negara, katanya, perlu mendapat return atau imbal balik.”Jadi kalau saya kan begini, kita ini kan, pemerintah itu, negara itu kan investasi besar untuk pengembangan SDM,” kata Pratikno, seperti dilansir dari kanal YouTube Antara TV Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, investasi yang sudah dilakukan, harus digunakan untuk membangun bangsa dan negara, menyejahterakan masyarakat. “[Negara] Investasi besar sejak awal ya, mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi, dan lain-lain. Oleh karena itu negara berhak untuk mendapatkan return dari investasi itu,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri mengatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke Indonesia, setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Menurutnya, para alumni beasiswa LPDP dapat berkontribusi untuk Indonesia, walaupun tinggal di luar negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi kesempatan pada alumni penerima beasiswa LPDP untuk berkarya di mana saja.

“Tidak harus (pulang), karena kita tidak bisa maksa dia pulang. Karena kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasian dia nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya,” ujarnya.

[red]

The post Beda Pendapat Menko PMK & Menteri Diktisaintek tentang Kewajiban Alumni Beasiswa LPDP Pulang ke Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertama, belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu dalam daerah pabean, mekanisme pemberitahuan penetapan Barang Tertentu kepada Menteri Keuangan, serta pemeriksaan pabean terhadap Barang Tertentu sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan.

Baca juga:
Banyak Politisi Jadi Pimpinan BPK, MAKI Mau Gugat ke MK

Dengan belum ditetapkannya PMK sebagai peraturan pelaksanaan sampai dengan tahun 2023, belum terdapat instansi teknis terkait, yang menyampaikan penetapan Barang Tertentu yang perlu dilakukan pengawasan antar pulau.

“Akibatnya, terdapat peluang penyalahgunaan/penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau,” dikutip dari IHPS Semester 1 tahun 2024, (28/10).

Temuan kedua, pendokumentasian Kertas Kerja Audit (KKA) kepabeanan dan cukai tidak sesuai standar. Penyebabnya karena dokumen pendukung KKA tidak ditatausahakan Ditjen Bea dan Cukai, alias tidak lengkap.

Dasar pertimbangan penetapan tarif dan/atau nilai pabean juga tidak didokumentasikan secara tertib. Hal ini semakin diperparah dengan pedoman penyusunan dan penatausahaan KKA yang belum ditetapkan.

“Akibatnya, Laporan Hasil Audit (LHA) DJBC tidak dapat dievaluasi dan KKA tidak dapat dijadikan rujukan untuk audit berikutnya,” seperti dikutip dari sumber yang sama.

[red]

The post Ini Temuan BPK Atas Masalah di Ditjen Bea & Cukai appeared first on INDONESIAWATCH.

Hanya saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan, anggaran yang diberikan ke KESDM, cekak.

Baca juga:
KPK Mulai Penyelidikan, Pokja Proyek Pipa Gas Cisem 2 Kementerian ESDM Irit Bicara

“Pembangunan Cisem 2, kemudian untuk gas di Sumatera, itu nggak akan bisa kita lakukan, kalau tidak dibiayai oleh negara. Terkecuali ini, kita kerjasamakan dengan swasta murni,” ujarnya dalam rapat kerja Bersama Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta (12/09).

Bahlil menilai, jika proyek Cisem 2 tidak dianggarkan di APBN, ini sama saja Kementerian Keuangan sengaja mau menggagalkan proyek tersebut.

“Pimpinan terdahulu [Menteri ESDM sebelumnya], sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan [proyek Cisem 2], artinya memang kita, khususnya Kementerian Keuangan, mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal,” kata Bahlil dengan nada kesal.

Baca juga:
Setelah KPK, KPPU Selidiki Kasus Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem 2

Menurut Bahlil, jadi tidaknya proyek pipa gas Cisem 2 berkaitan dengan wewenang anggota DPR RI Komisi VII, sebagai wakil rakyat. Jika proyek ini terseok-seok, menurut Bahlil, akan merusak marwah anggota DPR.

“Ini menyangkut dengan marwah daripada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII. Sebagai pertanggungjawaban moralitas kita dalam mendorong program-program kerakyatan,” katanya.

Kekesalan Bahlil berlanjut. Bahlil meminta agar anggota DPR tidak perlu lagi menanyakan perkembangan proyek gas Cisem 2 di setiap agenda rapat.

“Kalau boleh rapat-rapat berikutnya, jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya, untuk kami mengerjakan. Jadi kalau nggak ada pekerjaan, apa yang mau ditanyakan,” ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa persoalan minimnya anggaran proyek pipa gas Cisem 2 harus disampaikan ke masyarakat. “Bahwa pipa ini tidak bisa berjalan. Jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” katanya.

Baca juga:
Siapa Dibalik Timas Suplindo, Perusahaan Pemenang Rp3 triliun Proyek Cisem Tahap 2?

Ketua Umum Partai Golkar ini meminta, kalaupun proyek Cisem 2 tidak dianggarkan di APBN, maka pihaknya diberi izin untuk mengambil anggaran proyek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Bahlil Kesal di DPR, Sebut Kemenkeu Sengaja Mau Buat Gagal Proyek Pipa Gas Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Sedangkan target yang harus dikumpulkan yakni Rp110,45 triliun. Sementara masa tugas Satgas BLBI hanya sampai 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023.

Baca juga:
Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso

Capaian itu ditagih dari para obligor/debitur yang memiliki utang ke negara dalam perdoalan BLBI. Capaian itu terhitung sejak dibentuk 2021.

Rincian Rp38,88 triliun tersebut berasal dari PBNB ke kas negara sebesar Rp1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan sebesar Rp18,13 triliun dan penguasaaan aset properti sebesar Rp9,21 triliun.

Lalu Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah sebesar Rp5,93 triliun dan PMN Non tunai sebesar Rp3,77 triliun.

Untuk mencapai target, Satgas BLBI harus bekerja keras mengejar hak tagih negara yang masih tersisa sebesar Rp 71,65 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, berbagai upaya sudah dilakukan.

“Dari inventarisasi dokumen aset, pemanggilan debitur, pengelolaan barang jaminan yang dioptimalkan dengan pemblokiran, penyitaan dan lelang. Lalu ada penetapan PP No 28 tahun 2022 sebagai payung hukum pembatasan keperdataan,” ujarnya, Senin (9/9/2024) di DPR.

Di tahun 2025, tugas Satgas BLBI digantikan dengan pembentukan komite. Dalam RDP dengan Komisi XI, Kemenkeu menargetkan pengumpulan tagihan pada obligor dan debitur BLBI sebesar Rp2 triliun pada tahun 2025. Dengan rincian, dari PNBP sebesar Rp500 miliar, dari penugasaan fisik sebesar Rp500 miliar dan penyitaan sebesar Rp1 triliun.

Baca juga:
Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK

Untuk mendukung penarikan Rp2 triliun tersebut, Suahasil mengatakan, Kemenkeu membutuhkan anggaran sebesar Rp10,25 miliar. Uang tersebut akan digunakan untuk pembentukan komite penanganan hak tagih dana BLBI, sebagai pengganti Satgas.

Lalu digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri.

“Meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor yang nilai kewajiban besar dan pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing,” ujar Suahasil.

[red]

The post Jabatan Sri Mulyani Mau Habis, Capaian Satgas BLBI Baru Rp38,88 Triliun, Jauh dari Target appeared first on INDONESIAWATCH.