Jakarta, Indonesiawatch.id – Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto) sebesar US$ 4.580 per kapita. Dengan tolok ukur di atas, mengacu pada pengeluaran US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia setara 60,3% dari total penduduk atau setara dengan 171,91 juta jiwa.

Persoalan kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar Bank Dunia, seyogianya menjadi perhatian pemerintahan presiden Prabowo, bukan ditepis dengan berbagai narasi pembelaan oleh institusi pemerintah. Ketika berbicara soal kemiskinan di Indonesia, lebih tepatnya jika menggunakan diksi dimiskinkan.

Hal ini akan memberi gambaran yang lebih komprehensif soal kemiskinan di Indonesia. Indonesia adalah sebuah wilayah, ibarat surga yang diturunkan Tuhan ke dunia, tidak berlebihan jika kekayaan alam Indonesia disebut sebagai untaian ratna mutu manikam.

Di saat menyongsong kemerdekaan Indonesia ke 80, satu hal yang tidak berubah sejak Indonesia merdeka yaitu kemiskinan dan rakyat semakin tersisih, hanya sebagai objek dari proses pembangunan. Ironinya pemerintah yang berkuasa lebih nyaman menjadi kacung asing, oligarki dan taipan, penegakan hukum menjadi alat represif untuk kepentingan politik dan profit, korupsi tidak sekedar menjadi budaya, tapi sudah dijadikan ibadah fardu ain oleh para pemangku kebijakan dari tingkat daerah sampai pusat.

Fenomena kemiskinan di Indonesia, bukan semata-mata sebagai lemahnya usaha rakyat sebagai individu, untuk merubah nasibnya, tetapi akibat buruknya kualitas mental para pemangku kebijakan yang mengumbar syahwat duniawi. Kondisi faktual selama periode 10 tahun kekuasaan Jokowi, nawacita cuma slogan kosong dan tipu muslihat politik yang berakhir menjadi dukacita.

Rakyat tidak hanya kehilangan akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga akses layanan kesehatan, pendidikan dan hukum yang berkeadilan. Kekayaan alam Indonesia telah dijadikan bancakan oleh pejabat negara berkolaborasi dengan oligarki tambang. Itulah sebabnya di wilayah-wilayah dengan kekayaan alam melimpah, dapat dipastikan rakyatnya melarat dan rusaknya lingkungan, akibat regulasi pertambangan disiasati.

Kasus kemiskinan di Indonesia adalah potret tata kelola negara yang salah urus. Oleh sebab itu, kemiskinan struktural yang diderita rakyat dihadapkan oleh kekayaan alam yang melimpah, patut disebut sebagai kejahatan negara terhadap rakyatnya. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas anak bangsa yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, agar dapat merubah nasibnya.

Selain didera oleh kemiskinan, rakyat kecil harus menerima nasib tersisih secara hukum, akibat mahalnya keadilan bagi rakyat. Disisi lain, rakyat selalu dieksploitasi demi kepentingan penguasa, seperti program ambisius swasembada pangan, sementara nasib para petani terus tergerus menjadi kelompok termarjinalkan dalam struktur sosial. Hari ini tidak satupun anak-anak Indonesia yang bercita-cita menjadi petani, alasannya cukup rasional karena tidak ingin miskin.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Kemiskinan yang Dimiskinkan appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono

Program pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya pengentasan kemiskinan. Sehingga ada utusan khusus presiden dalam bidang pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik, persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen.

Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Dari data statistik di atas, maka diperlukan suatu program yang konkret untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pertanyaannya, untuk pengentasan kemiskinan, negara atau rakyatnya yang harus kaya duluan? Kalau kita menganut prinsip ekonomi, tentunya negara harus kaya duluan baru bisa menolong rakyatnya yang miskin.

Padahal saat ini negara kita belum kaya, dan masih tergantung dengan utang luar negeri. Oleh karena itu, untuk memberantas kemiskinan harus ada suatu gerakan, yakni “Gerakan Berantas Buta Finansial”, seperti dulu di zaman Orde Lama dan Orde Baru untuk berantas buta aksara dengan gerakan berantas buta huruf dengan program wajib belajar 9 tahun.

Apa itu gerakan buta finansial? Suatu gerakan yang memakai dasar prinsip ekonomi, yakni pemasukan untuk negara yang sebesar besarnya tapi pengeluaran se-efisien mungkin, sehingga negara kita tidak besar pasak daripada tiang.

Seperti hemat belanja negara, dengan hemat belanja barang, pembangunan infrastruktur dengan investasi dari swasta (bukan dari APBN), seperti pernyataan presiden Prabowo untuk berhemat biaya anggaran perjalanan keluar negeri, seminar dan lain lainnya.

Maka dari itu, selayaknya negara juga harus menerapkan prinsip ekonomi sesuai pasal 33 dan sila ke 5 Pancasila. Dengan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, percepat swasembada pangan, dan kurangi impor, serta perbanyak ekspor.

Dengan demikian, negara akan surplus APBN dan bisa menolong rakyatnya yang miskin, sehingga program bansos dan BLT-pun bisa tepat sasaran, maka cita cita Indonesia menjadi negara maju Indonesia emas 2045 akan terwujud.

*Penulis pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Pengentasan Kemiskinan dengan Gerakan “Berantas Buta Finansial” appeared first on INDONESIAWATCH.

Atas pernyataan ini, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) angkat bicara. Menurut peneliti INDEF, Agus Herta Sumarto, respon tersebut menunjukkan bahwa Muhadjir Effendy bukan seorang ekonom.

Baca juga:
Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

“Ini memperlihatkan bahwa Pak Menko memang bukan seorang ekonom,” ujar Agus.

Muhadjir sendiri merupakan Guru Besar Sosiologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Sebelum menjadi Menko PMK, Muhadjir pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

“Saya kira permasalahannya tidak sesederhana yang disampaikan Pak Menko, yaitu yang penting kelas menengah tidak menjadi kelas miskin atau miskin ekstrem,” ujar Agus.

Baca juga:
KKKS PetroChina Jambi Bungkam Atas Dugaan Tipikor Proyek Betara Gas Plant Lidik Polda Metro

Menurutnya, yang harus menjadi perhatian utama ketika kelas menengah turun kasta atau daya belinya turun adalah efek dominonya. “Selama ini perekonomian kita ditopang oleh sektor konsumsi dan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor konsumsi tersebut adalah kelas menengah,” kata Agus.

Menurunnya daya beli kelas menengah ini, sambung Agus, akan berdampak pada turunnya permintaan terhadap barang-barang manufaktur. “Turunnya permintaan barang-barang manufaktur akan mengakibatkan turunnya kinerja sektor tersebut,” ujar Agus.

Nah, ketika sektor manufaktur turun maka akan tercipta tambahan pengangguran. “Ingat, sektor manufaktur adalah sektor padat karya. Jika terjadi penurunan kinerja maka akan tercipta banyak pengangguran baru,” Agus mengingatkan.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

Menurut Agus, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak bisa berharap dari konsumsi kelas bawah dengan kategori miskin dan miskin ekstrem. Pasalnya, konsumsi masyarakat miskin selama ini ditopang oleh bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

“Jadi konsumsi kelas menengah ini sangat penting. Jika mereka turun kasta maka efeknya akan sangat terasa sekali terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan,” pungkas Agus.

[red]

The post Sebut “Yang Penting Kelas Menengah tidak Miskin Ekstrem”, INDEF: Pak Menko PMK Bukan Seorang Ekonom appeared first on INDONESIAWATCH.

“Yang penting menjaga dampak dari kerentanan kelas menengah ini tidak sampai masuk ke ranah miskin, apalagi miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyayangkan respon Muhadjir tersebut. “Sangat disayangkan statemen Menko PMK, padahal masyarakat kelas menengah yang turun kelas jadi rentan perlu menjadi perhatian,” ujar Bhima kepada Indonesiawatch.id, (03/08).

Menurut Bhima, acuan garis kemiskinan di Indonesia sebenarnya cukup rendah. Di Indonesia, warga dianggap miskin, jika pengeluaran per orang per bulannya paling banyak Rp582 ribu.

Sementara, menurut Bhima, masyarakat di Indonesia banyak yang berada di posisi nyaris miskin. Karena pengeluarannya berkisar Rp600 ribu per orang per bulan.

“Artinya, jika tekanan ke kelas menengah berlanjut, biaya hidup tak diimbangi pendapatan, maka orang miskin akan bertambah,” ujarnya.

Karena itu Bhima menyarankan, agar pemerintah tidak terfokus ke masyarakat miskin saja. “Jangan seolah hanya fokus ke miskin ekstrim, karena rentan miskin akan mengakibatkan banyak masalah jangka panjang,” katanya.

Menurut Bhima, semakin besar kelompok rentan miskin maka semakin besar Bantuan Sosial (Bansos) yang dibutuhkan. “Semakin besar biaya kesehatan juga,” ujarnya.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Di sisi lain, menurunnya kasta menengah jadi pertanda bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. “Ada masalah serius di perekonomian. Bagaimana bisa jadi negara maju, Indonesia jelas terjebak pada pendapatan menengah (middle income trap),” katanya.

Akhirnya, sambung Bhima, periode bonus demografi di Indonesia menjadi sia-sia. “Bonus demografi jadi sia-sia karena kelas menengah susah cari kerja, dan pendapatan rendah. Bahkan turunnya kelas menengah jadi tanda Indonesia berisiko masuk ke krisis ekonomi,” pungkas Bhima.

[red]

The post Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin appeared first on INDONESIAWATCH.