Anggota Komisi I Sukamta saat ikut menerima kunjungan delegasi Parlemen Tunisia pada Selasa, 5 November 2024 menyatakan keprihatinan atas perkembangan situasi di negara tersebut. Menurutnya, kegagalan demokrasi di Tunisia tidak hanya akan berdampak ke dalam negeri Tunisia tetapi juga akan berpengaruh terhadap upaya demokratisasi secara regional mengingat negara tersebut memiliki sejarah institusi demokrasi yang paling awal di kawasan Afrika Utara.

“Tingkat pertisipasi pemilu di Tunisia pada Oktober lalu sangat rendah. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi sangat rendah. Sementara, kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran semakin memburuk. Sebagai negara yang bersahabat dengan Tunisia, kita tentu ikut prihatin dengan perkembangan situasi di sana,” kata Sukamta.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa jalan demokratisasi setiap negara tentu memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin monopoli kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mentradisi. Namun demikian, ada satu semangat yang sama dalam demokrasi yang harus tetap ada, yaitu kebebasan akan hak berbicara.

“Peluang Tunisia untuk kembali ke jalur demokrasi sangat terbuka, karena punya pengalaman cukup panjang dalam hal ini dan juga sikap militer Tunisia selama ini cukup berpihak kepada rakyat,” ujar Sukamta.

Menurutnya, Presiden Tunisia terpilih bisa mengawali dengan membuat agenda rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan lawan politik dan anggota parlemen oposisi yang ditahan. “Ini tentu akan disambut baik oleh semua pihak untuk kembali melakukan format ulang demokratisasi,” Sukamta memungkasi.

[red]

The post Krisis Politik di Tunisia, Sukamta Imbau Rekonsiliasi Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.

Amelia menyebut, negara juga harus memikirkan ketahanan siber mengingat maraknya insiden kebocoran data dan serangan siber yang masif. “Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan teknologi digital kepada vendor asing agar kita mampu membangun keamanan siber secara mumpuni dan meminimalisasi kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir ini,” kata Amelia Anggraini dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Amelia menekankan pentingnya membangun keamanan siber di era persaingan digital dan menjaga stabilitas rantai pasokan pangan dan energi. Hal tersebut dilakukan guna mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian pangan dan energi.

Poin tersebut disampaikannya dalam rapat tertutup Komisi I DPR dengan Kepala BIN Muhammad Herindra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024. Rapat perdana tersebut fokus membahas agenda program 100 hari kerja dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

Substansi pembahasan rapat kerja juga mengerucut pada potensi kerawanan pilkada serentak. Poin lainnya, terkait kondisi perubahan geopolitik global yang terus berubah dan berdinamika.

“Komisi I DPR siap bekerja sama dengan BIN dalam mendukung national interest atau kepentingan nasional Indonesia dalam bentuk regulasi, teknologi, dan postur anggaran,” ungkap Ketua Bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem itu.

Diketahui, saat ini terdapat berbagai ancaman yang harus diantisipasi negara melalui fungsi intelijen, termasuk di dalamnya persoalan separatisme, tantangan demokrasi, serta narkoba, judi online, dan korupsi.

[red]

The post Eskalasi Ancaman Meningkat, BIN Dinilai Memerlukan Penguatan Intelijen Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Wacana angkatan siber sendiri kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI, yakni matra siber. TB Hasanuddin mengatakan, regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.

“Konsep awal sebetulnya bukan matra. Syarat matra, salah satunya kan harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 5 September 2024.

Kang Hasan menambahkan, pembentukan matra baru di TNI bukan hal yang mudah. Mengingat dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TNI ditegaskan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Karena itu, ia menegaskan apabila hendak ada pembentukan matra baru maka regulasi yang ada harus diubah dahulu. Dalam konteks ini yakni dengan merevisi UU TNI. “Kalau ingin menambah matra atau angkatan baru, ubah dulu aturannya,” tegas purnawirawan Mayjen TNI Angkatan Darat tersebut.

Ia juga tidak sepakat dengan penyebutan Angkatan Siber untuk memperkuat kekuatan pertahanan siber. Terlebih gagasan tersebut dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahwa pasukan siber akan lebih banyak diisi kalangan sipil yang memiliki kemampuan IT.

“Jadi, bukan angkatan istilahnya. Tetapi sebuah lembaga yang khusus siber di Tentara Nasional Indonesia. Di negara-negara lain pun begitu,” kata Hasanuddin.

TB Hasanuddin menyarankan agar kekuatan pertahanan siber lebih baik dibentuk dalam sebuah lembaga. Lembaga tersebut akan meramu sejumlah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan siber.

“Jadi, kalau kalau memang dibutuhkan sekali, modelnya tetap sebuah lembaga atau komponen utama di bawah mabes TNI yang mengurusi pertahanan dan intelijen siber,” kata TB Hasanuddin.

Ia mengingatkan penting agar pasukan siber diisi dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur terbaik. “Syarat utamanya harus diisi personel yang mumpuni dan infrastrukturnya harus modern dan canggih,” ucapnya.

Menurutnya, pembentukan pasukan siber sangat dibutuhkan mengingat kemajuan zaman yang berpengaruh terhadap pertahanan negara. Meski demikian, Kang Hasan mengingatkan agar negara mempersiapkan dengan matang karena pembentukan pasukan siber membutuhkan infrastruktur yang cukup kompleks. “Karena perkembangan teknologi sangat pesat dan butuh proses adaptasi yang cepat juga dari sisi SDM, infrastruktur, dan organisasi,” pungkas TB Hasanuddin.

[red]

The post Gagasan Angkatan Siber Mengemuka, Komisi I: Revisi Dulu Undang-Undangnya appeared first on INDONESIAWATCH.