“Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,”‎ ujar Firnando dalam keterangan dikutip pada Selasa, (14/1).

Baca juga:
Tersangkut Kasus Tanah Rasuna Epicentrum, Eks Direktur Umum Pertamina Ditetapkan Tersangka

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hilangnya seratusan aset BUMN ID Food senilai triliunan rupiah tersebut merupakan pelanggaran hukum.

“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini bisa berdampak pada hilangnya hak penggunaan aset tersebut,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firnando mendorong Komisi VI DPR untuk memanggil seluruh jajaran direksi ID Food‎ yang dipimpin Sis Apik Wijayanto untuk dimintai klarifikasi soal dugaan raibnya sejumlah aset BUMN tersebut.

“Saya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil Dirut ID Food dan meminta penjelasan lengkap terkait persoalan aset tersebut,” ujarnya.

Firnando mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh BUMN agar memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara harus transparan dan akuntabel.
[red]

The post Komisi VI DPR Meminta APH Usut ‎Temuan BPK Raibnya Aset ID Food Rp3,2 Triliun appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami mendukung langkah Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang PSN PIK 2,” ujar Yohan dalam keterangan dikutip pada Jumat, (10/1).

Baca juga:
‎Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Bongkar Pagar Laut di Dekat PIK 2

‎Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tersebut juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, yang juga menyatakan agar PSN Tropical Coastland PIK 2 itu dikaji ulang.

‎“Pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasco juga membuka peluang kaji ulang proyek tersebut,” ujarnya.

Yohan menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi munculnya pagar sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten, dekat PIK 2 yang tengah menjadi sorotan publik.

‎Yoan lebih lanjut menyampaikan, akan mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, ‎Eli Susiyanti, kepada wartawan menyampaikan, pihaknya telah menerjunkan tim setelah menerima laporan dari masyakat.

Eli pada Selasa, (7/1), menyampaikan, berdasarkan tim yang diterjunkan ke lokasi, saat itu pagar laut di perairan Tangerang tersebut baru sekitar ‎7 km.

‎Ia lebih lanjut menyampaikan, tim dari DKP Banten dan Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September lalu.

Menurut Eli, sesuai temuan tim, pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten, tersebut tanpa izin dari camat atau kepala desa setempat alias ilegal.

Lebih lanjut Eli menyampaikan, pihaknya bersama tim dari elemen terkait, yakni TNI AL, Polairud, PSDKP, dari PUPR, Satpol PP‎, dan DKP Tangerang melakukan inspeksi gabungan.

“‎Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ujarnya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto, mengatakan, pihaknya tidak tahu siapa yang membuat pagar laut sepanjang itu dan apa tujuannya.

Pasalnya, ujar Suharyanto, tidak ada pengajuan permohonan izin kepada Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP.‎ Ia juga menyebut bahwa tidak ada proposal untuk penggunaan perairan itu.

“Ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” katanya.
[red]

The post ‎Pagar Laut 30,16 KM, Komisi IV DPR ‎Dukung Kaji Ulang PSN PIK 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

“Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga,” ujar Yohan dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, (10/1).

Baca juga:
Jokowi Muluskan Ekspor Pasir Laut, Berdampak Buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat

‎Yohan menegaskan, atas nama pembangunan ‎jangan sampai merugikan masyarakat. Menurutnya, parga laut tersebut membuat para nelayan kesulitan untuk mencari ikan.

“Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan,” ujarnya.

Legislator dari Frasi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tegas menyatakan bahwa rakyat atau masyarakatlah sebagai pemilik negara, bukan individu atau segelintir orang atau perushaan.

Karena itu, Yohan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh satu atau dua orang maupun perusahaan pengembang kasawan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka,” katanya.
[red]

The post ‎Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Bongkar Pagar Laut 30,16 KM di Dekat PIK 2 appeared first on INDONESIAWATCH.