“Kalau Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas, bubarkan saja,” katanya dalam keterangan dikutip pada Selasa, (10/12).

Baca juga:

Menteri Bahlil Larang Ojek Online Pakai BBM Subsidi, Asosiasi Ojol: Ya Jadi Mahal Tarifnya

Ia berpandangan, pecuma bicara kedaulatan energi jika Pertamina dan pemerintah menjerat rakyat dengan harga BBM yang mahal dan tidak berkualitas.

‎Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, keluhan rusaknya mesin diduga akibat menggunakan BBM jenis Pertamax dari ‎Pertamina ini sudah disampaikan sejak tahun 2023.

‎Karena itu, pria yang karib disapa Gus Mufti ini meminta Pertamina selaku BUMN penyedia BBM, harus memastikan kualitas bahan bakar sebelum menjualnya kepada masyarakat.

“Pertamina harus membuktikan komitmennya terhadap kualitas dan tanggung jawab sebagai penyedia energi nasional,” ujarnya.

Selain itu, Gus Mufti juga meminta Pertamina mengawasi SPBU agar menaati ‎standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Ini demi mencegah menurunnya kualitas BBM dari Pertamina akibat ulah oknum dari SPBU.

“Pastikan setiap SPBU mematuhi standar operasional yang ditetapkan. Harapan kami Pertamina bisa menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas,” tandasnya.

Gus Mufti menegaskan, jika Pertamina tidak becus menghadirkan BBM yang berkualitas, tugas ini kasih saja ke BUMN negara tetangga.

“Kalau tidak bisa memberikan komitmen itu, kasih saja ke Petronas agar bisa menghadirkan BBM yang murah untuk masyarakat kita,” kataya.

Terkait rusaknya sejumlah mobil diduga akibat mengonsumsi BBM jenis Pertamax yang sempat beredar di media sosial (medsos), Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan, pihaknya telah melakukan pengujian sampel dari beberapa SPBU di Cibinong, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Menurut Simon, Pertamina melakukan pengujian tersebut bersama LAPI ITP dan Lemigas RI. Hasilnya, Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

Meski demikian, Simon menegaskan, ‎Pertamina akan menerima masukan dari masyarakat untuk menjaga mutu atau kualitas BBM.

[red]

The post Legislator Ini Minta Pertamina Dibubarkan appeared first on INDONESIAWATCH.

Ilustrasi pekerja sedang mencatat semen. Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, kalau terjadi impor semen maka diduga ada mafia semen.(Indonesiawatch.id/Ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, akan menelisik Permendag tentang impor untuk memastikan penyebab melimpahnya semen.

‎“Komisi VI [DPR mohon] diberi tahu bagaimana tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 7  ahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,” kata Rieke.

Meskipun sejumlah pemberitaan menginformasikan bahwa tidak ada impor semen, kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), ini harus dicek lebih lanjut.

“Apakah kalau dari beberapa pemberitaan dikatakan tidak ada impor di tahun 2023, benarkah?” ucapnya.

Sedangkan jika sebaliknya, yakni ada impor semen, lanjut Rieke, apakah jumlahnya banyak sehingga semen menjadi melimpah di pasaran dan semen produksi nasional tidak terserap.

‎“Kalau terjadi impor semen yang banyak, berarti ada [impor], bolehlah kita katakan, ada mafia semen di sini,” ujarnya.

‎Selain soal impor, Rieke juga mendesak pemerintah melakukan moratorium bahkan penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen baru.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[red]

The post DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia‎ Semen appeared first on INDONESIAWATCH.

Kami mendesak pemerintah untuk tetap bersikap tegas dengan memberikan pembatasan atau moratorium terhadap izin pembangunan pabrik semen,” kata Rieke.

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), tegas menyatakan, tidak perlu lagi membangun pabrik semen.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Rieke ‎lebih lanjut menyampaikan, desakan moratorium atau penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen di Indonesia ini sangat penting. “Ini over produksi,” ucapnya lantang.

Rieke yang sewaktu kecil kerap mencari uang jajan di toko material, mempersilakan untuk mengecek ke toko-toko bangunan guna membuktikan bahwa saat ini terjadi over produksi semen di Tanah Air.

“Nah, di toko bangunan itu semen-semennya sebagian sudah jadi batu,” ucapnya.

Karena itu, ia mengharapkan agar moratorium atau penghentian pemberian izin membangun pabrik semen baru ini masuk menjadi poin kesimpulan RDP.

“Agar moratorium izin pembangunan pabrik semen baru itu menjadi salah satu dukungan keputusan dari Komisi VI,” katanya.

Ia menegaskan, moratorium ini harus dilakukan karena over produksi telah menggerus pendapatan perusahaan semen Indonesia. ‎Moratorium ini demi menyelamatkan pabrik semen di Indonesia, termasuk perusahaan BUMN, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan sejumlah anak usahanya.

“Save semen Indonesia. Selamatkan Semen Indonesia,” ujar Rieke.

Ia menegaskan, sama seperti para anggota Komisi VI DPR lainnya, ‎tidak ingin pabrik semen Indonesia, khususnya PT Semen Indonesia yang mengiri sejarah perjalanan Republik Indonesia ini sampai tutup.

‎“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” tandasnya.

“Ini adalah salah satu industri kebanggaan kita. Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[Red]

The post Save Semen Indonesia: DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Pembangunan Pabrik Semen appeared first on INDONESIAWATCH.

Darmadi menegaskan agar pejabat tidak hanya mengejar jabatan. Ia mencontohkan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Saya menyoroti ketaatan kita sama hukum. Sebetulnya saya ingin Kementerian BUMN taat sama hukum dalam upaya GCG (Good Corporate Governance). Ini kan ada larangan Wamen itu kan enggak boleh rangkap jabatan,” kata Darmadi Durianto.

Dirinya menyinggung terdapat sejumlah aturan yang dilabrak dengan penunjukan Wakil Menteri sebagai pengurus BUMN. Di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan lain lewat putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, lalu pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beserta TAP MPR No. 6. Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Darmadi mengaku heran apa lagi yang dikejar oleh para wakil menteri ini. “Tapi kok ini enggak memberikan contoh. Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda? Mari kita bersama-sama kita ikutin instruksi Pak Presiden betul-betul kita menghormati proses hukum, pemerintahan yang bersih, ini yang kita harapkan,” ujar Darmadi.

Dirinya meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan ke publik dan DPR terkait pengangkatan Dony Askaria sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Kita minta ini jadi contoh, belum apa-apa pagi-pagi saya sudah lihat [nama] Pak Dony jadi Komisaris. Kalau hukumnya terjemahannya enggak bener, coba sosialisasi kepada kami,” kata Darmadi.

Ia meminta Erick Thohir berhati-hati dalam penempatan posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah di tengah kinerja BUMN yang naik-turun. “Orang luar menganggap kita enggak efisien, GCG jelek, sinergi enggak tercapai, paling jeleknya dianggap penuh dengan intervensi politik,” pungkasnya.

[red]

The post Langgar Aturan! Legislator PDIP ‘Skakmat’ Wamen BUMN jadi Komisaris Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.