KPK memeriksa Ahok dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas cair alam atau Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina (Persero).

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

‎Pemeriksaan tersebut terungkap setelah Ahok menyambangi KPK, Jakarta, pada Kamis, (9/1). Ia mengaku dipanggil KPK terkait kasus LNG.

“Buat saksi untuk urusan LNG Pertamina,” ucap Ahok singkat mejawab pertanyaan sejumlah wartawan soal kedatangannya ke KPK.

Ahok mengaku bahwa pihaknya menemukan dugaan korupsi pengaaan LNG pada saat menjabat Komisaris di perusahaan pelat merah di bidang minyak dan gas (Migas) tersebut.

‎“Ya karena kan kita yang waktu itu yang temukan juga. Kami kirim surat ke menteri BUMN juga waktu itu,” ucapnya.

Sedangkan ketika ditanya pemeriksaan sebagai saksi untuk tersanga siapa, Ahok mengaku lupa. “Eng‎gak inget aku‎,” katanya kemudian masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasus ini, pada 2 Juli 2024 KPK menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi LNG pada PT Pertamina, yakni Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014, Yenni Andayani; dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012-2014, Hari Karyuliarto.
[red]

The post KPK Periksa Ahok soal Korupsi LNG Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

“Pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) 2013–2014, tidak terdapat kajian risiko dan studi kelayakan,” katanya.

Baca juga:
Mengupas Sisi Dalam Buku “Pertamina Untung Karen Agustiawan Buntung”

Karena itu beberapa hari lalu penyidik KPK memeriksa VP Corporate Strategic Direktorat Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina 2013–2017 Heru Setiawan. Penyidik ingin mendalami soal studi kelayakan dan kajian risiko pengadaan LNG di PT Pertamina.

Sementara diketahui dari fakta persidangan, pengadaan LNG Corpus sudah melalui studi kelayakan dan kajian risiko konsultan kakap seperti Facts Global Energy Pte Ltd dan McKinsey. Kajian tersebut juga sudah dilakukan internal Direktorat Gas Pertamina dan sudah ada di Rencana Umum Energi Nasianal (RUEN).

Dalam buku yang ditulis Karen Agustiawan berjudul Pertamina Untung Karen Agustiawan Buntung, dituliskan bahwa Karen dalam dakwaannya, juga dituduh mengeluarkan persetujuan izin prinsip tanpa adanya kajian keekonomian, studi kelayakan (feasibility study/ FS).

“Namun kalau dibaca lebih teliti, permohonan izin prinsip ini untuk penandatanganan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement/ CA) dan MoU, agar Pertamina bisa mendapatkan saham di LNG receiving terminal Amerika Serikat Bersama-sama dengan Cheniere Energy Inc,” tertulis di buku Karen.

Intinya, tulis Karen, izin prinsip bukanlah untuk pengadaan LNG. Menurutnya, tanpa persetujuan izin prinsip, justru Pertamina tidak dapat melakukan FS dan kajian keekonomian.

Baca juga:
Fakta Pertamina Untung Jualan LNG Corpus Christi 2016-2023, Tapi Karen Masuk Penjara

“Karena semua data tersebut hanya akan diperoleh setelah Pertamina menandatangani CA dengan pihak Cheniere Energy. Mungkin JPU menganggap bahwa izin prinsip ini sama dengan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada developer property, dimana IMB diberikan setelah ada pengukuran tanah oleh BPN, desain bangunan, Amdal dan sebagainya,” tulis Karen.

Seperti diketahui, kasus pengadaan LNG Corpus ini sebenarnya menguntungkan Pertamina hingga akhir 2023 sudah meraih untung USD 91,6 juta atau setara Rp 1,46 triliun (USD = Rp 16.000) Hanya saja, Hakim memvonis mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan pidana 9 tahun penjara, karena dianggap merugikan negara.

[red]

The post KPK Sebut Pengadaan LNG Corpus Tanpa FS & Kajian Risiko, Padahal Sudah Pakai Konsultan Kakap appeared first on INDONESIAWATCH.

Berikut sejumlah kasus korupsi di Pertamina yang berhasil dirangkum:

Baca juga:

Anggota DPR Komisi III Pertanyakan Dugaan Kejagung Geledah & Sita Rp1,7 Triliun dari Pertamina

1.‎ Korupsi Pengadaan LNG

Kasus korurpsi ‎yang terbilang masih hangat adalah terkait pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang merugikan negara sebesar US$113,84 juta atau sekitar Rp1,77 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Karen ‎Agusiawan, mantan Pelaksana Tugas Dirut Yenni Andayani, dan mantan Corporate Secretary Hari Karyuliarto.

‎Dalam perkara ini, Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Juni 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2024.

‎Sedangkan para mantan petinggi Pertamina lainnya masih menjalani proses hukum dalam perkara korupsi ‎pengadaan LNG tersebut.

2. ‎Korupsi Penjualan Tanah Pertamina

Kasus dugaan korupsi penjulan tanah seluas 1.088 meter persegi milik PT Pertamina ‎di Simprug, Jakarta Selatan (Jaksel), ini disidik oleh Baresrim Polri.

Kasus ini membelit mantan Senior Vice Presiden PT Pertamina, Gathot Harsono.‎ Sempat buron dan dinyatakan DPO, tersangka Gathot akhirnya menyerahkan diri.

Gathot Harsono diduga menyalahgunakan wewenang terkait penjualan aset milik Pertamina tersebut sehingga merugikan negara sekitar Rp40,9 miliar.

Gathot dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Kemudian 4 bidang tanah dirampas untuk dikembalikan ke Pertamina.

3. Korupsi Pengadaan Lahan

Kasus dugan korupsi pengadaan lahan untuk Pertamina menyerat mantan Dirut PT Pertamina,‎ Luhur Budi Djatmiko. KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jaksel ini diduga merugikan keuangan negara ‎sekitar Rp348 miliar. Kasusnya masih bergulir di lembaga antirasuah.

4. Kasus Baru di Pertamina

KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Pertamina sebagaimana disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu, 18 September 2024.

Tanpa mau menyebut nama dan kronologi kasusnya, Asep hanya menyampaikan bahwa dugaan rasuah ini menuju tahap penyidikan dari penyelidikan.

KPK sempat memanggil Koordinator Amatir, Nardo Ismanto Pasaribu, terkait laporan yang disampaikan kepada lembaga antirasuah.

Nardo menyebut, dimintai keterangan terkait ‎supply geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan yang nilai tendernya sekitar Rp209 miliar.

4. ‎Akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG)

Kasus akusisi 10% Blok ‎Basker Manta Gummy (BGM) milik ROC Oil Limited Australia pada tahun 2019 itu disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung kemudian menetapkan mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agutiawan; mantan Direktur Keuangan Frederick S.T. Siahaan, mantan Manager Merger dan Akuisisi Bayu Kristiano, dan Legal Consul dan Complaince Genades Panjaitan sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp568 miliar ini terus bergulir hingga akhirnya Karen dijatuhi 8 tahun penjara.

Pada tingkat kasasi, MA membebaskan Karen dari semua tuntutan karena perkara Karen dkk itu murni k‎eputusan bisnis, bukan tindak pidana korupsi.

[red]

The post Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung appeared first on INDONESIAWATCH.