Dikutip dari Instagram resmi Kejagung, penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif itu dilakukan pada Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Aula lantai 11 Gedung Bundar Jampidsus. Laporan tersebut langsung diterima oleh Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Laporan dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPK RI atas Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero) dan Sub holding Kontraktor Kontrak Kerja Sama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kementerian ESDM dan Instansi lainnya,” dikutip dari Instagram Kejagung, (21/06).

Meski demikian, angka kerugian tersebut masih misteri. Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi tentang hasil perhitungan kerugian negara tersebut. Hanya saja Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar belum mendapatkan informasi dari penyidik. “Kita belum diinformasikan penyidik,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (21/06).

Sebelumnya, Kejagung memperkirakan nilai kerugian negara atas kasus minyak mentah Pertamina sekitar Rp193,7 triliun. Kerugian itu bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri dan impor minyak mentah melalui broker.

Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, enam di antaranya adalah pejabat Sub Holding Pertamina dan tiga lainnya dari pihak swasta. Termasuk di dalamnya Riva Siagaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga serta Yoki Firnandi atau YF yang menjabat Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini mencapai kurang lebih 147 orang per pertengahan Juni 2025. Mereka adalah pejabat PT Pertamina, anak perusahaan, mitra kerja, hingga pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

[red]

The post Kerugian Negara Kasus Minyak Mentah Pertamina Masih Misteri appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini terjadi di tengah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri. Informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, saat ini Kejagung sedang menyelidiki dugaan persoalan hukum impor minyak yang terjadi di tubuh kuda laut tersebut sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM

Tersiar kabar ada potensi kemahalan mencapai sekitar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahunnya yang bisa dianggap sebagai kerugian. Infonya, BPK lagi menghitungnya atas permintaan Kejagung.

Patut diduga penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung ini, untuk menelisik dugaan mark up pengadaan BBM dan minyak mentah. Dengan tujuan, agar ke depan proses bisnisnya lebih transparan dan akuntabel serta untuk memperoleh efisiensi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkali-kali memberikan sinyal kuat terkait masalah impor minyak mentah dan BBM di berbagai kesempatan. Dia mengungkapkan saat ini Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, terdiri dari BBM dan minyak mentah.

Besarnya perputaran uang dalam praktik impor telah memberikan “defisit current account” yang menekan neraca keuangan negara. Besarnya angka impor minyak tersebut rawan menimbulkan penyelewengan, jika tidak dilakukan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi.

Sudah satu bulan lebih, Simon menggantikan Dirut Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati. Sejauh ini belum ada gebrakan berarti.

Ketika terpilih, Simon sempat menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk membawa Pertamina menjadi lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” ujarnya Simon, seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina, (5/11).

Hanya saja untuk mewujudkan itu, Simon membutuhkan bukan saja orang-orang yang profesional dan berintegritas, tetapi juga loyal. Hingga saat ini, berdasarkan pantauan Indonesiawatch.id, belum ada tanda-tanda adanya pergantian direksi di holding dan subholding Pertamina.

Sebelumnya diduga telah terjadi penggeledahan sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina. Proses tersebut berlangsung pada Selasa (10/12) subuh-subuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar tujuh orang direksi Pertamina holding dan Subholding yang rumahnya digeledah penyidik Kejagung. Kabarnya pada saat penggeledahan ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk semua telepon seluler (ponsel) para pejabat yang rumahnya digeledah Kejagung.

Ponsel tersebut disita lalu data-datanya dikloning guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang beredar di kalangan internal Pertamina, muncul nama nama inisial AN, EW, RS, MK, SD, EC dan YF.

Ketika Indonesiawatch.id mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut kepada Corpotare Secretary Pertamina Holding dan PT PPN serta PT KPI, mereka tidak menjawab tegas alias hanya memberikan respon “belum terinfo”.

[red]

The post Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Berikut sejumlah kasus korupsi di Pertamina yang berhasil dirangkum:

Baca juga:

Anggota DPR Komisi III Pertanyakan Dugaan Kejagung Geledah & Sita Rp1,7 Triliun dari Pertamina

1.‎ Korupsi Pengadaan LNG

Kasus korurpsi ‎yang terbilang masih hangat adalah terkait pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang merugikan negara sebesar US$113,84 juta atau sekitar Rp1,77 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Karen ‎Agusiawan, mantan Pelaksana Tugas Dirut Yenni Andayani, dan mantan Corporate Secretary Hari Karyuliarto.

‎Dalam perkara ini, Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Juni 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2024.

‎Sedangkan para mantan petinggi Pertamina lainnya masih menjalani proses hukum dalam perkara korupsi ‎pengadaan LNG tersebut.

2. ‎Korupsi Penjualan Tanah Pertamina

Kasus dugaan korupsi penjulan tanah seluas 1.088 meter persegi milik PT Pertamina ‎di Simprug, Jakarta Selatan (Jaksel), ini disidik oleh Baresrim Polri.

Kasus ini membelit mantan Senior Vice Presiden PT Pertamina, Gathot Harsono.‎ Sempat buron dan dinyatakan DPO, tersangka Gathot akhirnya menyerahkan diri.

Gathot Harsono diduga menyalahgunakan wewenang terkait penjualan aset milik Pertamina tersebut sehingga merugikan negara sekitar Rp40,9 miliar.

Gathot dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Kemudian 4 bidang tanah dirampas untuk dikembalikan ke Pertamina.

3. Korupsi Pengadaan Lahan

Kasus dugan korupsi pengadaan lahan untuk Pertamina menyerat mantan Dirut PT Pertamina,‎ Luhur Budi Djatmiko. KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jaksel ini diduga merugikan keuangan negara ‎sekitar Rp348 miliar. Kasusnya masih bergulir di lembaga antirasuah.

4. Kasus Baru di Pertamina

KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Pertamina sebagaimana disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu, 18 September 2024.

Tanpa mau menyebut nama dan kronologi kasusnya, Asep hanya menyampaikan bahwa dugaan rasuah ini menuju tahap penyidikan dari penyelidikan.

KPK sempat memanggil Koordinator Amatir, Nardo Ismanto Pasaribu, terkait laporan yang disampaikan kepada lembaga antirasuah.

Nardo menyebut, dimintai keterangan terkait ‎supply geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan yang nilai tendernya sekitar Rp209 miliar.

4. ‎Akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG)

Kasus akusisi 10% Blok ‎Basker Manta Gummy (BGM) milik ROC Oil Limited Australia pada tahun 2019 itu disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung kemudian menetapkan mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agutiawan; mantan Direktur Keuangan Frederick S.T. Siahaan, mantan Manager Merger dan Akuisisi Bayu Kristiano, dan Legal Consul dan Complaince Genades Panjaitan sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp568 miliar ini terus bergulir hingga akhirnya Karen dijatuhi 8 tahun penjara.

Pada tingkat kasasi, MA membebaskan Karen dari semua tuntutan karena perkara Karen dkk itu murni k‎eputusan bisnis, bukan tindak pidana korupsi.

[red]

The post Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung appeared first on INDONESIAWATCH.