Pengamat Kebijakan Publik Wibisono menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pertemuan tersebut. Terlebih dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo secara gentle mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pemerintahannya.

“Pak Prabowo membuka diri dan dia mengakui dalam wawancaranya juga bahwa ada kelemahan komunikasi dari pemerintah ke rakyatnya. Dia mengakui itu harus dievaluasi meskipun ada apologi (pembelaan). Misalnya, ini kan pejabatnya baru-baru, belum terlatih, tapi saya sangat mengapresiasi atas pernyataan presiden ini,” ujar Wibisono.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) itu menyebut, sebagai seorang pemimpin, Prabowo telah menunjukkan sikap patriotik dan kenegarawannya. Hal itu ditunjukkan oleh Prabowo yang bahwa ada kekurangan di kabinet pemerintahan yang ia pimpin. “Itu salah satu potensi ada perbaikan,” kata Wibi.

Diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri jurnalis senior Najwa Shihab (founder Narasi). Menurut Najwa, para pemred diberikan kebebasan penuh untuk bertanya tanpa harus menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Najwa menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada daftar pertanyaan yang diserahkan sebelumnya.

Semua pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan isu yang berkembang, dalam wawancarai tersebut dibahas banyak isu sehingga menghabiskan durasi sampai tiga jam. “Ini pertanyaannya murni spontanitas, bahkan sesama jurnalis kita tidak tahu akan saling nanya apa. Jadi, semua pertanyaan spontan, kita yang siapkan sendiri, tak perlu kirim list pertanyaan dan akhirnya yang ditanyakan beragam banget,” ujar Najwa.

Wibisono menambahkan, wawancara dengan petinggi media tersebut merupakan jawaban dari Presiden Prabowo terhadap banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kinerja 150 hari Presiden Prabowo yang sebelumnya dinilai sangat tertutup dalam berkomunikasi ke rakyat. Bahkan, lebih lanjut, banyak pernyataan dari pejabatnya yang kadang menimbulkan pro dan kontra.

“Semoga dengan mulai terbukanya komunikasi presiden ini akan diikuti oleh pejabat di bawahnya untuk bisa lebih komunikatif dan transparan agar tidak adalagi informasi yang salah persepsi,” pungkasnya.

[red]

The post Wibisono Apresiasi Pertemuan Presiden dengan 7 Pemred Media appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono

Program pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya pengentasan kemiskinan. Sehingga ada utusan khusus presiden dalam bidang pengentasan kemiskinan.

Menurut data statistik, persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen.

Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Dari data statistik di atas, maka diperlukan suatu program yang konkret untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pertanyaannya, untuk pengentasan kemiskinan, negara atau rakyatnya yang harus kaya duluan? Kalau kita menganut prinsip ekonomi, tentunya negara harus kaya duluan baru bisa menolong rakyatnya yang miskin.

Padahal saat ini negara kita belum kaya, dan masih tergantung dengan utang luar negeri. Oleh karena itu, untuk memberantas kemiskinan harus ada suatu gerakan, yakni “Gerakan Berantas Buta Finansial”, seperti dulu di zaman Orde Lama dan Orde Baru untuk berantas buta aksara dengan gerakan berantas buta huruf dengan program wajib belajar 9 tahun.

Apa itu gerakan buta finansial? Suatu gerakan yang memakai dasar prinsip ekonomi, yakni pemasukan untuk negara yang sebesar besarnya tapi pengeluaran se-efisien mungkin, sehingga negara kita tidak besar pasak daripada tiang.

Seperti hemat belanja negara, dengan hemat belanja barang, pembangunan infrastruktur dengan investasi dari swasta (bukan dari APBN), seperti pernyataan presiden Prabowo untuk berhemat biaya anggaran perjalanan keluar negeri, seminar dan lain lainnya.

Maka dari itu, selayaknya negara juga harus menerapkan prinsip ekonomi sesuai pasal 33 dan sila ke 5 Pancasila. Dengan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, percepat swasembada pangan, dan kurangi impor, serta perbanyak ekspor.

Dengan demikian, negara akan surplus APBN dan bisa menolong rakyatnya yang miskin, sehingga program bansos dan BLT-pun bisa tepat sasaran, maka cita cita Indonesia menjadi negara maju Indonesia emas 2045 akan terwujud.

*Penulis pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Pengentasan Kemiskinan dengan Gerakan “Berantas Buta Finansial” appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam proses pelantikan itu, Prabowo Subianto menyampaikan pidato untuk pertama kali sebagai presiden Republik Indonesia. Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan dalam pidatonya Prabowo sangat optimis dan menegaskan kapasitasnya sebagai pemimpin negara besar seperti Indonesia.

“Pidato Prabowo menunjukkan kualitasnya, tidak hanya karena isi pidatonya yang relevan dan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi juga karena cara penyampaian yang menunjukkan karisma kepemimpinan Prabowo,” ujar Wibisono.

Presiden Prabowo Menyampaikan Pidato (Doc. ANTARA Foto)

Menurutnya, penampilan Prabowo yang percaya diri, tegas, dan bersemangat memunculkan optimisme bagi masyarakat Indonesia dan juga kalangan negara sahabat. “Prabowo dalam menyampaikan pidato tanpa membaca teks, terutama ketika menyapa satu per satu kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat, adalah salah satu indikator yang menunjukkan kepercayaan diri dan kapabilitas Prabowo sebagai pemimpin di kancah internasional,” kata Wibisono.

Wibi menyebut, mantan Menteri Pertahanan itu sukses menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi politik internasional. “Pidato Prabowo tadi memperlihatkan kedalaman kapasitasnya dalam diplomasi dan politik internasional, serta kesiapan dirinya untuk membawa Indonesia ke dalam percaturan global dengan penuh percaya diri,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, lanjut Wibi, Prabowo menyampaikan beberapa isu kritis yang menjadi perhatian bangsa Indonesia ke depan. Salah satu isu utama adalah tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Prabowo menyinggung tentang potensi ancaman yang muncul dari berbagai bidang, termasuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan stabilitas politik,” kata Wibi.

Selain itu, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas dalam pidato tersebut. Prabowo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dalam upaya melawan korupsi. Baginya, korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.

“Salah satu yang membuat saya kagum adalah ajakan Prabowo untuk konsolidasi seluruh komponen bangsa adalah salah satu pesan penting dari pidato tersebut. Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan agar masyarakat Indonesia bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” Wibi menjelaskan.

Salah satu aspek penting lainnya yang disoroti Wibi dari pidato tersebut adalah komitmen Prabowo untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Wibi menambahkan, kepercayaan diri Prabowo dalam menyampaikan pidato tanpa teks, serta penggunaan bahasa Inggris yang lancar, tampaknya merupakan cara dia memberi sinyal bahwa Indonesia berada di bawah kepemimpinannya siap menghadapi tantangan global dengan penuh keyakinan.

“Optimisme yang lain adalah terkait swasembada pangan yang akan diwujudkan dalan waktu sesingkat singkatnya, minimal dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang, saya ikut merasakan optimisme itu akan bisa diwujudkan Prabowo,” pungkas Wibi.

[red]

The post Pengamat: Optimisme Prabowo dalam Orasi Perdananya Sangat Berkelas appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Konsekuensi lainnya dari kabinet pemerintahan baru yang besar, pastinya membuat ruang oposisi semakin kecil. Peran dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah,akan semakin sulit dilakukan.

Dalam pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dikabarkan, komposisi jumlah kementerian dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengalami penambahan yang signifikan. Semula kursi kabinet pada era Presiden Jokowi berjumlah 34 kini diprediksi menjadi sebanyak 46.

Kabar mengenai hal ini lantas menjadi perhatian publik, Sebab, rencana penambahan jumlah kementerian ini sering dipandang sebagai politik balas budi.

Saya menilai hal ini sah-sah saja bagi Prabowo dalam menyusun kabinetnya dengan memilih para pembantunya di pemerintahan yang akan datang. Namun, dalam pandangan saya, kabinet yang terlalu banyak atau gemuk justru tidak akan efektif.

Sejumlah kalangan memprediksi kursi kabinet akan minim figur profesional, namun justru banyak diisi utusan partai atau relawan pendukungnya. Yang dikhawatirkan ini adalah bias dari politik balas budi, sehingga kursi menteri akan diisi oleh banyak politisi—bukan dari kalangan profesional yang memang kompeten di bidangnya.

Konsekuensi lainnya dari kabinet pemerintahan baru yang besar, pastinya membuat ruang oposisi semakin kecil. Peran dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah,akan semakin sulit dilakukan.

Dampak yang juga penting, fiskal APBN akan tergerus untuk membayar pegawai yang tentunya akan membengkak dari jumlah kementrian yang ada.

Lalu pertanyaannya, dari mana pos anggaran untuk biaya pegawai? Dari perspektif birokrasi, belanja rutin adalah semua belanja APBN di luar belanja modal. Artinya, “belanja rutin” terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (termasuk biaya pemeliharaan), pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Dan total belanja rutin ini sudah mencapai 86-88 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat. Itupun sudah termasuk utang dari defisit anggaran yang pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp337 triliun, saat ini pendapatan negara sudah habis untuk “belanja rutin”.

Anggaran pembangunan zaman Pak Harto sekarang dinamakan belanja modal, dan sepenuhnya juga dibiayai dari utang. Yaitu, belanja modal hanya Rp303 triliun tetapi defisit atau utang anggaran mencapai Rp337 triliun.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang memang sangat rigid. Hampir tidak mungkin dipangkas. Kalau tidak salah, kedua pos anggaran ini saja sudah mencapai 40-45 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

Tetapi, belanja barang, subsidi, dan bantuan sosial kan masih bisa fluktuasi atau dipangkas. Karena ketiganya tidak murni belanja rutin.

Tetapi fluktuasinya tidak bisa terlalu besar. Belanja barang, namanya saja belanja barang, tetapi sebenarnya adalah belanja operasional rutin juga, termasuk biaya pemeliharaan rutin. Jadi tidak bisa dipangkas terlalu banyak. Belanja barang saja sudah mencapai sekitar 22 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat, yang sudah termasuk utang anggaran tadi.

Sedangkan, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial sebenarnya juga termasuk “belanja rutin”. Selama kondisi sosial masyarakat tidak banyak berubah, seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini, maka kebutuhan belanja subsidi dan belanja bantuan sosial juga masih sama saja.

Bahkan, kondisi sosial selama lima tahun belakangan ini malah memburuk, sehingga belanja subsidi dan bantuan sosial seharusnya naik. Tetapi di era pemerintahan Jokowi malah dipangkas.

Kalau belanja subsidi atau bantuan sosial dikurangi hanya untuk membiayai penambahan jumlah kementerian yang membengkak, risikonya cukup besar. Daya beli masyarakat kelompok bawah akan turun drastis, dan tingkat angka kemiskinan akan naik.

*Penulis Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Kabinet Gemuk Prabowo, Berpotensi Gerus Fiskal APBN? appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung.

“Sesuai prediksi tiga tahun lalu saya menilai bahwa IKN tidak akan mudah dilaksanakan tuntas dengan baik kalau hanya mengandalkan sumber dana dari APBN saja,” kata Wibisono kepada Indonesiawatch.id.

Wibi menyebut, sinyalemen kegagalan IKN terlihat dari minimnya investor yang menanamkan investasi di IKN. “Sedangkan investor swasta masih enggan investasi di sana, apalagi kalau mengandalkan keberlanjutan presiden terpilih Prabowo, tidak yakin akan memprioritaskan pembangunan IKN sampai tuntas,” ujar Wibisono.

Menurutnya, program utama Prabowo dengan memberikan makan bergizi gratis ke masyarakat tidak akan terakomodasi dengan baik sebab pemerintah harus berbagi konsentrasi untuk pembangunan IKN. Terlebih, Prabowo berjanji akan mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skala jumbo untuk strategi pertahanan ke depan.

Lebih lanjut,  Wibi menyebut termasuk aspek lain yang diperhatikan, yakni pembiayaan infrastruktur pendukung, pemukiman dan aspek lingkungan serta mobilisasi ASN atau SDM untuk pindah ke IKN.

“Dengan terburu burunya mencabut status ibu kota negara dari Jakarta juga blunder bagi pemerintahan Jokowi, sehingga status IKN sebagai ibu kota negara sekarang tidak jelas dengan belum ditandatanganinya Keppres pemindahan ibu kota,” ungkapnya.

Dirinya menilai pembangunan IKN perlu didukung kebijakan dan regulasi yang memadai. “Saya tidak ingin IKN mangkrak, tapi harus dibuat program jangka panjang untuk mewujudkannya, sehingga tidak menganggu fiskal dalam APBN,” pungkas Wibi.

[red]

The post Pengamat: Pembangunan IKN Diprediksi Lambat dan Tidak Tuntas appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Wibisono*

Fenomena pecahnya beberapa organisasi atau perkumpulan kelompok masyarakat yang disebut Organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi Pemuda maupun organisasi profesi, serta partai politik semakin marak di Republik ini.

Yang terbaru adalah organisasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sedang mengalami guncangan hebat dengan adanya Musyawarah Nasional luar biasa (Munaslub) yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau menunggu Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan pada 2026 yang akan datang.

Maraknya perpecahan organisasi ini juga dialami oleh sejumlah organisasi masyarakat. Di antaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pecah jadi tiga, Pemuda Panca Marga pecah jadi tiga, dan organisasi advokat yang pecah menjadi anak cucu, dengan nama yang berbeda.

Konflik atau pertentangan dalam kondisi tertentu akan mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, konflik mampu mempertajam gagasan bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman (Mitchell, B., Setiawan, B. dan Rahmi, D.H, dalam Wahyudi, 2006).

Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat dan tujuan mereka (Cummings, P.W. dalam Wahyudi, 2006).

Konflik merupakan perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama (Alisjahbana, S.T. dalam Wahyudi, 2006).

Konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: “Conflict in the context used, refers to the positions of persons of forces that gives rise to some tension. It occurs when two or more parties (individuals, groups, organization) perceive mutually exclusive goals, or events”. (Dubrin, A.J., dalam Wahyudi, 2006).

Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda (Stoner dan Wankel, 1986).

Politik adu domba bangsa ini akan menimbulkan konflik horizontal yang menjadi embrio perpecahan (dis-integrasi) bangsa, bukankah politik adu domba ini merupakan strategi yang di buat kolonial Belanda dalam mengadu domba antar anak bangsa?

Salah satu strategi Perang Modern (Proxy War), politik adu domba sering terjadi diterapkan oleh kekuatan kekuasaan yang kuat untuk mencapai tujuannya, yakni menguasai bidang tertentu dalam mencapai misi perang modern sebagai kekuatan yang mengedepankan otoriter yang cenderung haus kekuasaan.

*Penulis Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN)

The post Fenomena Pecahnya Organisasi di Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.