Jakarta, Indonesiawatch.id – Upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, ibarat mengejar maling di kampung maling. Membuat aparat penegak hukum, dituntut bekerja ekstra, karena tidak hanya mengejar sang maling, tetapi harus berhadapan dengan praktik obstruction of justice.

Banyak kalangan terlibat mempengaruhi opini hukum untuk melepaskan sang maling dari jeratan hukum. Kasus mega korupsi Pertamina yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto, putra sang God Father Gassoline, adalah episode teranyar dari sinetron pemberantasan korupsi, dengan judul “Selamatkan Kerry”.

Menjelang sidang pembacaan tuntutan hukum terhadap Kerry Adrianto, telah terjadi secara masif framing yang dipandang sebagai strategi menghalang-halangi jalannya proses hukum. Berkembang narasi keterlibatan Kerry melalui perusahaannya, seperti PT Orbit Terminal Merak (OTM), adalah hubungan bisnis antar perusahaan (Business to Business) yang sah.

Mereka berargumen bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM). Menyerang aspek teknis dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diklaim dakwaan bersifat kabur (obscuur libel) karena adanya perbedaan tempus delicti (waktu kejadian) antara surat penetapan tersangka dengan surat dakwaan.

Bahkan Rhenald kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli menyatakan, kekhawatirannya bahwa kasus ini akan membuat pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar.

Persidangan kasus Kerry Adrianto, patut dicurigai dan membutuhkan pengawasan publik, agar koruptor tidak seenaknya bisa gunakan uang haram, untuk membangun opini menyesatkan. Amat kasat mata, ada upaya untuk mengaburkan fakta persidangan yang dapat dijadikan bukti untuk mematahkan argument, bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).

Mengamati proses sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry, sesungguhnya mengungkap sepak terjang mafia migas di pertamina.

Merujuk pada pengakuan di persidangan Karen Agustiawan mantan dirut Pertamina, dalam sidang kasus korupsi Kerry, menjadi kunci untuk membuka kotak pandora. “Kebusukan bisnis Kerry” yang mengeksploitasi relasi kekuasaan untuk menekan Pertamina.

Karen memberikan kesaksian bahwa, saat menghadiri resepsi pernikahan seorang pejabat di Hotel Darmawangsa, telah didatangi Kerry untuk memperkenalkan diri sebagai anak Riza Chalid. Masih di acara resepsi pernikahan tersebut, karen dihampiri oleh dua orang pejabat negara dan duduk dalam satu meja.

Kedua pejabat negara tersebut meminta Karen memfasilitasi dan membantu bisnis Riza Chalid dan anaknya, khususnya untuk terminal bahan bakar minyak PT Orbit Terminal Merak.

Pertemuan Karen dengan Kerry, kemudian disusul dengan 2 orang pejabat negara belakangan diketahui bernama Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Radjasa. Patut diduga ini bagian dari skenario Kerry untuk menekan Karen.

Modus intimidasi halus dengan menggunakan pejabat negara, untuk dapat menguasai bisnis tertentu, adalah salah satu praktik organisasi mafia. Dihadapkan pada fakta di atas, sangat naif jika seorang profesor Kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli, memberikan keterangan tendensius “ menimbulkan kecemasan pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar”.

Apakah mengeksploitasi relasi kekuasaan yang dilakukan Kerry, untuk mendapat fasilitas bisnis di pertamina, dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang wajar. Bercermin dari kasus korupsi Kerry, tidak saja terkait soal kerugian negara, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terkikisnya etika moral dan hukum, untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Kita harus berani jujur untuk memandang kasus Kerry, sebagai pelajaran berharga bagi pengusaha muda, agar menjauhkan cara-cara tidak elok dalam berbisnis, karena kesuksesan yang bermartabat, hanya dapat diraih oleh kerja keras, bukan dengan mendompleng sukses orang tua.

Kuatnya indikasi terjadinya peradilan sesat dalam kasus korupsi Kerry, perlu keterlibatan publik untuk melakukan pengawasan, sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Waspada Manipulasi Opini Publik Demi Operasi Penyelamatan Kerry Riza Chalid appeared first on INDONESIAWATCH.

Tidak banyak informasi relevan yang disampaikan Ahok, bahkan Ahok mengatakan penyidik Kejagung memiliki data yang lebih lengkap dibanding yang Ahok miliki.

Sebelum Ahok diperiksa, sebenarnya sudah beredar luas informasi dalam bentuk rekaman di media sosial, yang konon berdasarkan hasil penggeledahan rumah Riza Chalid dan pengakuan 9 tersangka bahwa perampokan uang negara mencapai hampir Rp1.000 triliun.

Dan aksi lancung ini dilakukan oleh jaringan terorgnisir yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya. Sejak beredarnya rekaman tersebut hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkannya.

Jaringan terorganisirnya ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapora. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral.

Berhubung tidak memiliki kewenangan penyidikan, Tim melaporkan temuan itu ke KPK. Dalam diskusinya, KPK juga menyatakan memiliki informasi serupa tapi tidak menemukan alat bukti dan kesulitan dalam penyelidikan lantaran Petral berada di Singapora, di luar teritorial Indonesia,

Tim akhirnya merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral yang menjadi sarang Mafia Migas.

Pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral. Hanya, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan melaporkan hasil audit forensik dari KordaMentha, auditor asal Australia, ke KPK, menurut Sudirman Said, Joko Widodo mencegahnya.

Sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu pun yang ditersangkakan. Agar penyidikan megakorupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo harus berkomitmen dan serius membongkar siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum.

Fahmy Radhi
-Pengamat Ekonomi Energi UGM & Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas

The post Penyidikan Megakorupsi Pertamina yang Terorganisir appeared first on INDONESIAWATCH.

Kedekatan dengan keluarga cendana, dipadukan oleh kepiawaian Riza dalam melobby, menjadi modal dasar Riza mampu bertahan, menguasai bisnis sebagai makelar minyak.

Berawal dari Petral Oil anak perusahaan Pertamina, komposisi pemegang sahamnya: 40 persen PT Pertamina (Persero), 20 persen Bob Hasan, 20 persen Tommy Soeharto, dan 20 persen sisanya yayasan karyawan Pertamina.

Ketika terjadi reformasi, keluarga cendana dan pemegang saham lainnya menarik diri dari Petral Oil, selanjutnya berubah jadi Petral dan Pertamina menguasai saham 99,9%.

Tahun 2000, terjadi turning poin, ketika Indonesia tidak lagi pengekspor minyak, tapi pengimport minyak. Momentum ini dimanfaatkan oleh Riza Chalid bersama Rosano Barack, membangun bisnis trader untuk memasok minyak kepada Petral.

Disinilah Riza meraup keuntungan fantastic, karena mampu mengkoordinir para trader lain dan modal import digelontorkan oleh Pertamina. Kebutuhan Pertamina untuk Import minyak dan BBM per hari sebanyak 400.000 sd 500.000 barel, sebagai trader Riza Chalid digadang-gadang menerima fee sebesar 1 dollar US per barel.

Setiap hari Riza Chalid akan menerima 400.000 Dollar US. Modus operandi kejahatan import minyak dan BBM, karena tidak adanya transparansi Petral dan kejanggalan mekanisme import minyak dan BBM melalui pihak ketiga yaitu Riza Chalid, padahal Petral sebagai anak perusahaan Pertamina, dapat langsung bernegosiasi dengan produsen minyak dan BBM.

Dugaan mega korupsi import minyak dan BBM melibatkan Pertamina, Petral dan Riza Chalid serta para pejabat negara, adalah kejahatan yang terang benerang mengakibatkan rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Keterlibatan Riza Chalid dalam kasus perampokan uang negara, juga terjadi pada kasus papa minta saham. Riza bersama Setnov menemui Presiden Freeport Maruf Syamsudin. Agenda pembicaraan menyangkut kebutuhan energi listrik Freeport, namun pembangunan pembangkit listrik ditawarkan kepada pihak swasta.

Setya Novanto kemudian menawarkan ada pihak swasta yang bersedia membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Freeport. Disela-sela pembicaraan, Setnov dengan mengatasnamakan presiden Jokowi dan Luhut, sebagai kompensasi dari pembangunan pembangkit listrik, meminta saham Freeport.

Tentu saja Presiden Freeport menyatakan keberatan, mengingat keputusan saham, menjadi otoritas owner.

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 yang melibatkan Muhammad Kerry Andrianto Riza, anak kandung Mohammad Riza Chalid, menjadi pintu masuk untuk mengungkap, mega korupsi yang diduga melibatkan “God Father” Riza Chalid.

Kasus ini menjadi ujian professionalism Kejagung, yang akhir-akhir ini dianggap sebagai institusi hukum pembongkar kasus besar korupsi. Kejagung jangan lagi bermain-main untuk meraup keuntungan dalam kasus Reza Chalid. Terlebih lagi diketahui, Reza Chalid kerapkali mangkir untuk memenuhi panggilan aparat hukum. Sikap Riza Chalid tersebut, sebagai bentuk pelecah terhadap penegak hukum yang dianggap mudah disogok.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Sehebat Riza Chalid Berkelit, Akhirnya Terungkap Juga appeared first on INDONESIAWATCH.

Tidak tanggung-tanggung, ketujuh tersangka itu terdiri sejumlah Direktur Utama (Dirut), Vice President (VP) anak perusahaan Pertamina dan perusahaan swasta.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, sejumlah Dirut dan Komisaris Perusahaan Swasta. Salah satunya, konon putra dari tokoh yang dulu ditenggarai sebagai pentolan mafia migas.

Modus yang digunakan dalam merampok uang negara kali ini serupa dengan modus mafia migas sebelumnya, yakni mark up impor minyak mentah dan BBM, serta upgrade blending BBM dari Pertalite (Ron 90) menjadi Pertamax (Ron 92).

Dalam praktiknya, minyak mentah produksi dalam negeri ditolak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kualifikasi Kilang Pertamina, sehingga harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri.

Dengan alasan kapasitas kilang tidak memenuhi, maka BBM masih harus impor dalam jumlah besar. Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah dimarkup sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal. Mark-up juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13% hingga 15%.

Tindak pidana korupsi itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM, yang membayar harga Pertamax namun yang diperoleh Pertalite yang harganya lebih murah.

Agar perampokan itu tidak terulang kembali, aparat hukum harus mengganjar hukuman seberat-beratnya bagi tersangka. Lalu Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina.

Selain itu, Presiden Prabowo harus menjadi Panglima dalam Pemberantasan Mafia Migas, yang merupakan persekutuan sejumlah pihak, di antaranya: oknum dalam Pertamina, oknum Pemerintah, oknum DPR, dan backing aparat.

Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap Mafia Migas yang powerful dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi.

Fahmy Radhi
-Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada

The post Mafia Migas Kembali Merampok Uang Negara appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut informasi terbaru, pada hari Senin (9/12) subuh Tim Kejagung telah menggeladah beberapa rumah direksi holding dan subholding Pertamina.

Baca juga:
Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

Eks Anggota Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi menilai Pertamina kerap menjadi sasaran pemburu rente impor minyak mentah dan BBM. Berkaca pada hasil temuan Tim Reformasi Mafia Migas tahun 2015, kata Fahmy, ada beberapa modus para mafia mengeruk rente.

“Dalam impor BBM, modusnya pertama markup untuk blending. Jadi untuk BBM Pertalite masih di-blending. Sehingga itu rawan untuk di mark up,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (13/12).

Kedua, sambungnya, dalam proses lelang alias bidding. ”Memang mereka [Pertamina] bilang pelelangan secara online. Tapi diduga ada yang membocorkan informasi berapa harganya, HPS. Sehingga itu yang menimbulkan potensi korupsi, dan bisa merugikan negara,” katanya.

Fahmy mengatakan, tantangan dalam pengungkapan kasus mafia migas tahun 2015, adalah letak kantor Petral, anak usaha Pertamina yang melaksanakan jual beli minyak, yang berada di Singapura.

“Kalau dulu itu yang mengendalikan Petral itu ISC (Integrated Supply Chain). Dan setelah Petral dibubarkan, tampaknya memang korupsi untuk impor BBM itu diduga masih terjadi di ISC,” katanya.

Menurut Fahmy, jika benar Kejagung sedang mengusut kasus impor BBM dan minyak mentah di Pertamina, artinya praktik korupsi dan mafia migas untuk impor BBM, masih rawan dilakukan. “Potensi korupsi pada impor BBM, sangat besar. Karena jumlah impornya besar sekali,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sepanjang 2023, Indonesia masih mengimpor minyak mencapai 297 juta barel. Terdiri dari 129 juta barel impor dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Fahmy menilai banyak persoalan dugaan praktik korupsi di Pertamina dan pengungkapan kasusnya cukup sulit. Pasalnya, sering melibatkan orang-orang kuat dan aliran uangnya ke banyak pihak.

“Saya kira dari dulu begitu. Jadi kenapa tidak mudah untuk penegakan hukumnya, karena selain tertutup, mafia migas itu sangat kuat sekali. Bekingnya sampai langit ketujuh, sehingga tidak tersentuh,” ujarnya.

Baca juga:
Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung

“Kalau dulu kesulitannya Petral itu ada di Singapura. Nah kalau sekarang ada di PPN dan kilang di indonesia, harusnya lebih mudah. Tergantung komitmennya. Apakah itu ditindak atau dibiarkan?” Fahmy menantang Direktur Utama baru Pertamina dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, jika Presiden Prabowo memang serius ingin menyelesaikan penyakit laten korupsi di Indonesia, salah satunya bisa dimulai dari Pertamina.

“Kalau komitmen Prabowo itu sangat kuat unutk memberantas korupsi, saya kira ini bisa dimulai dari Pertamina, yang selama ini tidak tersentuh penegak hukum karena bekingnyna sangat kuat. Kalau Kejaksaan Agung bisa masuk dan mengusutnya, saya kira yang lainnya lebih mudah,” ujarnya.

Fahmy berharap Prabowo bisa memulai pemerintahannya dengan membersihkan Pertamina dari mafia migas.

“Di era Prabowo ini, saya berharap tinggi, dan yang bisa memulai itu RI-1. Pada tahun 2015 ketika awal Jokowi jadi presiden, dia punya komitemen yang kuat, termasuk mendukung pembubaran Petral. Walaupun seiring berjalan waktu, tidak ada lagi komitmen dari Jokowi,” katanya.

[red]

The post Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM appeared first on INDONESIAWATCH.