Atas kasus tersebut, Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total Rp73,7 miliar pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya, Budi Arie Setiadi juga disebut-sebut karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa polisi harus memeriksa Budi Arie sebagai pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap karena kasus judi online. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi ribuan situs judi online agar tidak bisa diblokir.

Terlebih, ada salah satu pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Arie menurutnya akan membuka kotak pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah.

“Iya dong, seharusnya (Budi Arie) diperiksa, bagaimana orang seperti ini (pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol) dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu, siapa yang bisa mengerjakan (tugas di Komdigi) ini?” kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten itu hanya ada dua kemungkinan. Yaitu, karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada ‘permainan’ di dalam kasus tersebut.

“Karena kemungkinannya dua, satu Anda (Budi Arie) lalai, dan yang kedua Anda sengaja. Hanya itu kemungkinannya. Dia (Budi Arie) enggak mungkin bicara ini sudah baik, nyatanya enggak baik,” lanjut Mahfud.

[red]

The post Mahfud MD Minta Budi Arie Diperiksa untuk Buka Kotak Pandora Judol di Komdigi appeared first on INDONESIAWATCH.

Zarof Ricar yang pernah menjabat posisi mentereng di MA sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mencoreng marwah lembaga hukum di Indonesia. Selain menangkap produser eksekutif film layar lebar “Sang Pengadil”, Kejagung juga menemukan uang tunai lebih dari Rp920 miliar dan emas Antam seberat 51 kilogram di rumah Zarof yang berada di Senayan, Jakarta.

Kasus Zarof Ricar menjadi sinyalamen makelar kasus alias markus sudah bersarang di tubuh MA. Hal itu diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam siaran podcast channel YouTube Deddy Corbuzier “Close the Door” pada Selasa, 12 November 2024.

Mahfud membeberkan bahwa terungkapnya jejak Zarof Ricar sebagai markus berawal dari putusan kontroversi atas kasus pembunuhan yang menjerat Ronald Tanur. Mahfud meyakini, bahwa uang Rp1 triliun yang disimpan dalam rumah Zarof merupakan duit hasil kerja sebagai markus.

“Rp1 triliun itu menurut saya, saya yakin itu uang haram. Itu artinya urusan perkara. Apalagi dia statusnya mengaku sebagai markus lah bahasa sekarang, karena ini dia bilang untuk urusi perkara,” kata Mahfud.

Mahfud MD meyakini, ada banyak hakim yang terlibat dalam urusan kongkalikong perkara di pengadilan. “Itu sebabnya menurut info yang saya peroleh ya, nampaknya ada keengganan dari MA untuk membongkar kasus (Ronald Tannur) ini,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyebut, putusan hakim terhadap penanganan kasus Ronald Tannur cenderung tak masuk akal. “Karena begini, Tanur dibebaskan itu putusannya sama sekali enggak masuk akal. Kejaksaan yang sudah bekerja keras merasa dalilnya dibolak balik. Akhirnya dihujat rakyat, lalu kasasi,” kata Mahfud.

Dirinya melanjutkan dalam proses kasasi itu, sudah ada Komisi Yudisial (KY) yang bisa menjatuhkan sanksi berat pada hakim yang terlibat. “Tapi MA enggak mau (melibatkan KY), karena diduga takut Rp1 triliun ini terbongkar. Nah, pada akhirnya setelah ini (Zarif) ditangkap akhirnya MA membuat keputusan,” ujarnya.

Mahfud menyebut terbongkarnya keberadaan markus di lembaga tinggi negara seperti MA merupakan tamparan bagi institusi tersebut. “Jadi sebelem penangkapan, diumumkan dulu agar MA enggak kehilangan muka bahwa kami sudah bertindak, itu kira-kira,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Mahfud juga menceritakan tentang adanya jalur khusus bagi para mafia kasus di MA. Untuk memasuki lift tersebut terdapat sandi khusus yang hanya diketahui oleh oknum tertentu.

“Di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift Kompi A. Tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu yang sudah punya janji bertemu dengan pejabat di atas,” tuturnya.

Mahfud menyatakan biasanya di tempat-tempat tertentu memang ada lift yang disediakan untuk tamu. Namun, keberadaan lift khusus menjadi pintu yang dirahasiakan. “Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu untuk ketua atau siapa, pasti disediakan, tapi dia (markus) bisa masuk. Nanti ada orang tertentu yang sebelum masuk itu diarahkan. Nanti di atas itu cincai,” pungkasnya.

[red]

The post Geger! Mahfud MD Ungkap Kompi A, Lift Khusus Markus di Gedung MA appeared first on INDONESIAWATCH.

Kewajiban sertifikasi halal tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH juga menetapkan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha di Indonesia dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory.

Ketetapan wajib halal mencakup produk berupa: makanan dan minuman; obat dan kosmetika; produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika; barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara, jasa halal mencakup penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan, produk yang tidak dikenakan kewajiban sertifikasi halal adalah produk yang mengandung bahan nonhalal. Produk ini tetap boleh beredar dengan label khusus.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khusunya pasal 2 ayat 3 yang menyatakan, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian wajib diberikan keterangan tidak halal seperti pada ayat 3 Pasal tersebut.

“Konsumsi produk itu pilihan. Yang halal boleh beredar dengan bersertifikat halal. Yang enggak halal gimana? Ya boleh banget (beredar) asal dikasih label nonhalal, tidak halal,” kata Haikal Hassan dalam jumpa pers di Kantor BPJPH, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Lelaki yang karib disapa Babe Haikal itu menegaskan, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal dapat berupa: gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Klarifikasi Haikal Hasan terkait kewajiban sertifikasi halal melegakan publik. Pasalnya, baru-baru ini Haikal Hasan menjadi sorotan hingga dihujat warganet terkait pernyataannya soal sertifikat halal. Di mana ia mengatakan semua produk dan pelaku usaha wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur UU. Baik itu produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, fesyen, hingga sembelihan harus mencantumkan sertifikat halal.

Buntutnya, Babe Haikal menjadi sasaran warganet dan disentil mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.  Melalui akun Twitter-nya, Mahfud MD menilai penjelasan Haikal tentang sertifikasi halal adalah salah dan tidak realistis. Mahfud menyampaikan bahwa pernyataan tersebut bisa mempersulit dinamika perdagangan di Indonesia, yang kaya akan beragam produk.

Haikal buru-buru mengklarifikasi pernyataannya. Dirinya juga menyebut terbitnya PP Nomor 42 Tahun 2024 memastikan ketersediaan dan keterjaminan produk halal untuk konsumen. “Sedangkan bagi produsen produk, mereka juga dipermudah dalam menghadirkan produk berkualitas dan bernilai tambah karena berstandar halal, sekaligus mewujudkan pelayanan prima bagi konsumen,” ujar Haikal.

Menurut Haikal, penyelenggaraan JPH juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis terkait. Tujuannya, agar implementasi kewajiban sertifikasi halal terlaksana tanpa menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha.

Di antaranya, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal diterapkan bagi produk dengan batasan yang jelas. BPJPH, lanjut Haikal, terus mengedukasi pelaku usaha agar melaksanakan sertifikasi halal dengan penuh kesadaran.

“Jangan jadikan sertifikasi halal sebagai beban, pemenuhan kewajiban regulasi, atau persoalan administratif saja. Terlebih saat ini kesadaran konsumen atas preferensi produk halal semakin tinggi,” pungkasnya.

[red]

The post Diserbu Warganet Soal Kewajiban Sertifikasi Halal, Ini Klarifikasi Babe Haikal.. appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Selama menjadi pejabat publik, Eks Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhumkam) Mahfud MD pernah menerima 7 kali gratifikasi. Semuanya dilaporkan ke KPK.

Ketujuh gratifikasi tersebut, menurut Mahfud MD, yaitu pertama hadiah Hari Raya dalam bentuk honor. Hadiah tersebut berasal dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Baca juga:
Roy Suryo: Pemilik Jet Pribadi yang Dipakai Bobby Nasution, Terlibat Konsorsium 303

“Saya pernah dapat honor, hadiah hari raya dari Pak Sutiyoso. Pak Sutiyoso waktu itu dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Lalu datang stafnya. Pak ini THR dari dari asosiasi. Loh kenapa THR? Saya serahkan ke KPK,” katanya dalam kanal youtube Mahfud MD Official.

Kedua, pada 2010 ketika Mahfud menjadi Ketua MK, pernah terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Harian Republika. Mahfud mendapat trofi dan uang puluhan juta.

“Terus saya lapor ke KPK. KPK ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu, KPK jawab suratnya, itu uang Bapak. Hak bapak. Kata KPK. Ada suratnya,” kata Mahfud.

Ketiga, Mahfud juga pernah mendapat hadiah kurma yang banyak dari Kedutaan Arab Saudi. Saat itu Mahfud masih Ketua MK. Hadiah itu pun langsung dibawa Mahfud ke KPK.

“Lalu KPK menyurati, Pak kalau begini dimakan aja, dibagi-bagi. Lah tapi ini nilainya mahal begini. Pak ini dibagi aja ke karyawanlah. Kalau di sini, mau diletakkan di mana. Sejak itu, KPK buat edaran, kalau ada parsel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Itu karena saya melapor,” ujarnya.

Keempat, hadiah dari tokoh PKB Riau, KH Badar Ali Majid. Saat itu Badar mengunjungi Mahfud. Dalam kunjungannya Badar memberikan hadiah emas kepada Mahfud.

“Pak ini souvenir. Karena bilang souvenir, saya kira kan gantungan kunci atau apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh emas. Ada tanda belinya itu loh. Saya serahkan emas itu ke KPK. Diambil KPK, lalu dilelang oleh KPK,” katanya.

Baca juga:
Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution

Kelima, ketika Mahfud MD acara pernikahan anaknya. Menurut Mahfud, saat itu banyak undangan yang memberikan hadiah.

“Saya serahkan ke KPK. Pak ini ada orang ngasih uang. Ini hak bapak, yang ini hak bapak. Kalau ini kelebihan. Ini milik negara. Satu-satu diteliti oleh KPK. Lalu dipotong, Rp160 juta kembalikan ke KPK, diambil. Padahal itu orang datang ngasih salaman, saya laporkan,” ujarnya.

Keenam, ketika Mahfud menjadi Menkopolhumkam. Seorang staf Mahfud memberikan hadiah tas mewah untuk istri Mahfud.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini 7 Gratifikasi yang Pernah Diterima Mahfud MD, Semua Dilapor ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.