Namun demikian, kata Barri dalam keterangan pada Minggu, (8/12), Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) di Indonesia justru mengecilkan peran masyarakat adat.

Baca juga:

WALHI Kritik Pembentukan UU KSDAHE‎ Minim Partisipasi Masyarakat Adat

“Paradigma konservasi kita belum bergeser, padahal Masyarakat Adat terbukti menjadi aktor utama dalam menjaga biodiversitas,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk
‎“Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Merespon Kebijakan Konservasi Pasca COP16” di Rumah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
‎
Mirisnya lagi, DPR dan pemerintah tidak menjaga dan pro masyarakat adat yang sudah ada jauh dari Indonesia terbentuk. Mereka sudah nyaris 20 tahun tak mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Tommy Indyan dari ‎Direktorat Advokasi kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),‎ menegaskan, pengesahan RUU Masyarakat Adat adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Ia menekankan perlunya definisi yang jelas, mekanisme pendaftaran yang sederhana, dan pengakuan hak-hak perempuan, pemuda, serta anak-anak adat dalam RUU Masyarakat Adat.

“RUU yang ideal harus berbasis pada prinsip HAM dan mencakup mekanisme pemulihan hak, penyelesaian konflik, serta penguatan hak atas identitas budaya dan wilayah adat,” ujarnya.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mencapai target KM-GBF secara inklusif.

“Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan konservasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia,” katanya.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari YLBHI, HuMa, Seknas WALHI, KPA, KEMITRAAN, ICEL, Debt Watch, PEREMPUAN AMAN, Yayasan PUSAKA, Kaoem Telapak, Yayasan Madani Berkelanjutan, BRWA, JKPP, merDesa Institute, RMI, EPISTEMA, Greenpeace Indonesia, Lakpesdam NU, KIARA, LOKATARU, Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit Watch, PPMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Yayasan Jurnal Perempuan (YPJ), Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P), Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), SATUNAMA, Protection International Indonesia, KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Working Group ICCAs Indonesia, AMAN, Samdhana, EcoAdat.

‎Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari puluhan organisasi menyatakan, pasca-Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) ‎di Cali, Kolombia, beberapa waku lalu, DPR dan Pemerintahan Prabowo Subianto harus segera mengesahkan RUU Masyakat Adat menjadi UU.

‎Adapun Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari YLBHI, HuMa, Seknas WALHI, KPA, KEMITRAAN, ICEL, Debt Watch, PEREMPUAN AMAN, Yayasan PUSAKA, Kaoem Telapak, dan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Kemudian, BRWA, JKPP, merDesa Institute, RMI, EPISTEMA, Greenpeace Indonesia, Lakpesdam NU, KIARA, LOKATARU, dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Selanjutnya, Sawit Watch, PPMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Yayasan Jurnal Perempuan (YPJ), Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P), Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Anggot lainnya yakni SATUNAMA, Protection International Indonesia, KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Working Group ICCAs Indonesia, AMAN, Samdhana, dan EcoAdat.
[red]

The post ‎Mayoritas ‎Keanekaragaman Hayati ‎di Hutan Adat, UU KSDAHE Dikritik appeared first on INDONESIAWATCH.

Teo dalam keterangan pada Minggu, (8/12), melontarkan kritik lantaran menuru WALHI, DPR dan pemerintah mengabaikan
partisipasi bermakna dari masyarakat adat, termasuk ‎puluhan organisasi yang terhimpun dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

Baca juga:

Pasca-COP16 Kolombia, Indonesia Harus Sahkan RUU Masyarakat Adat

“Banyak fakta lapangan yang diajukan oleh koalisi diabaikan tanpa alasan jelas dari DPR,” kata Teo dalam diskusi bertajuk ‎“Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Merespon Kebijakan Konservasi Pasca COP16” di Rumah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2012 telah mengamanatkan pemerintah untuk membentuk peraturan terkait Masyarakat Adat, namun hingga kini belum terealisasi.

“Sayangnya, dalam gugatan AMAN, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) gagal menilai prinsip-prinsip judicial order yang ada di beberapa putusan MK terkait urgensi UU Masyarakat Adat,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Teo, dari segi legislasi dan kebijakan, masyarakat adat dinomorduakan. Tidak heran kita lihat situasi Masyarakat Adat yang berada dalam dan dekat dengan kawasan hutan semakin buruk dan memprihatinkan.

Dinamisator Regional Sulawesi Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH AKKM), Rukmini Paata Toheke, menjelaskan bahwa Masyarakat Adat Ngata Toro telah lama mempraktikkan konservasi berbasis kearifan lokal.

Upaya ini dilakukan di antaranya dengan mendokumentasikan hukum adat, mengelola tempat-tempat yang dapat dikelola dan sekolah adat.

“Kami memiliki filosofi tiga tungku kehidupan, Taluhi Takuhua, di mana masyarakat menjaga hubungan baik dengan pencipta Bumi yang telah memberikan isinya dengan sesama manusia serta alam,” katanya.

Berdasarkan filosofi tersebut, ujar Rukmini, ‎ketika merusak alam, maka telah merusak kehidupan. Ini menjadi landasan Masyarakat Adat Ngata Toro untuk menjaga kearifan leluhur.

“Ini menjadi kebanggaan kami sebagai Masyarakat Adat. Namun, negara kurang menghargai upaya kami,” ujarnya.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari puluhan organisasi menyatakan, pasca-Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati (COP16) ‎di Cali, Kolombia, beberapa waku lalu,
DPR dan Pemerintahan Prabowo Subianto harus segera mengesahkan RUU Masyakat Adat menjadi UU.

‎Adapun Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat terdiri dari YLBHI, HuMa, Seknas WALHI, KPA, KEMITRAAN, ICEL, Debt Watch, PEREMPUAN AMAN, Yayasan PUSAKA, Kaoem Telapak, dan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Kemudian, BRWA, JKPP, merDesa Institute, RMI, EPISTEMA, Greenpeace Indonesia, Lakpesdam NU, KIARA, LOKATARU, dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Selanjutnya, Sawit Watch, PPMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Yayasan Jurnal Perempuan (YPJ), Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P), Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Anggot lainnya yakni SATUNAMA, Protection International Indonesia, KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Working Group ICCAs Indonesia, AMAN, Samdhana, dan EcoAdat.

[red]

The post WALHI Kritik Pembentukan UU KSDAHE‎ Minim Partisipasi Masyarakat Adat appeared first on INDONESIAWATCH.