Gekanas menggugat Bahlil karena mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Kepmen ESDM No. 188.K/TL.03/MEM.L/2025. Beleid ini mengatur tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034.

Sebelumnya, Gekanas juga sudah mengirimkan surat keberatan dan penolakan atas Kepmen ESDM No.188 tersebut kepada Menteri ESDM pada tanggal 16 Agustus 2025.

Menurut Presidium Gekanas, Abdul Hakim, kebijakan Bahlil tersebut berbahaya, karena memberikan porsi pembangunan dan pengelolaan pembangkitan tenaga listrik kurang lebih 73% dari total penambahan 69,5 GW. Durasinya hingga 10 tahun kepada pihak Independen Power Producer (IPP).

Menurutnya, pemberian porsi ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 39/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan bahwa sistem pemisahan atau unbundling usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan sebagai inkonstitusional.

Kebijakan Bahlil tersebut dapat menyebabkan pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP), semakin meningkat. Pada tahun 2024 secara total Pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi listrik sebesarlebih dari 177 Triliun rupiah.

Karena itu, menurut Abdul, kebijakan Bahlil hanya akan meningkatkan beban negara yang semakin berat karena pemberian subsidi dan kompensasi kepada PT PLN (Persero) yang semakin tinggi. Ini menambah tren pemberian “uang segar” untuk listrik naik dari tahun ke tahun.

Menurut Abdul, tenaga listrik telah secara konsisten dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan mengusasi hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu kemandirian dan kedaulatan bangsa, khususnya dalam energi, oleh karena itu pengelolaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terdiri dari Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik haruslah tetap dilaksanakan secara terintegrasi dan dikuasai oleh Negara.

Gekanas menilai bahwa Kepmen ESDM No. 188/2025 adalah bentuk nyata pembangkangan konstitusi oleh Pejabat Negara karena bertentangan dengan Putusan MK perkara nomor 39/PUU-XXI/2023.

Aturan yang dibuat Bahlil juga bertentangan dengan setidaknya 4 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan.

“Kepmen tersebut berpotensi menaikan tarif listrik kepada masyarakat atau setidaknya berpotensi makin meningkatnya subsidi dan kompensasi dari APBN,” ujar Abdul, dalam keterangan resminya, (03/09).

Gekanas sendiri adalah aliansi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja, Advokat, Praktisi dan Peneliti Perburuhan yang bertujuan untuk memastikan kebijakan-kebijakan Pemerintah berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Gekanas adalah satu-satunya pihak yang menjadi pemohon Judicial Review untuk pengajuan Materiil Pasal 42 dalam UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan nomor perkara 39/PUU-XXI/2023.

[red]

The post Gekanas Gugat Bahlil Lahadalia karena RUPTL PLN 2025-2034 appeared first on INDONESIAWATCH.

BPS mencatat nilai impor minyak mentah Indonesia pada Oktober 2024 sebesar USD 1,2 miliar melonjak signifikan sebesar 61,86% dibandingkan September 2024 sebesar USD 750 juta. Jika dibandingkan periode Oktober 2023, nilai impor naik signifikan sebesar 17,74% di Oktober 2024.

Baca juga:
Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain

Bukan hanya minyak mentah, komoditas hasil minyak pada Oktober 2024 juga meningkat 37,86% menjadi USD 2,45 miliar dibandingkan periode September 2024 yang sebesar USD 1,77 miliar. Nilai impor hasil minyak Oktober 2024 tersebut juga naik 12,7% dibandingkan Oktober 2023 sebesar USD 2,17 miliar.

Jika ditotal maka impor migas Indonesia naik 45% per Oktober 2024 dibandingkan September 2024. Pada Oktober 2024, nilai impor migas sebesar USD 3,6 miliar, meningkat dari USD 2,5 miliar di September 2024.

Impor migas Indonesia juga meningkat 14,32% pada Oktober 2024 dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar USD 3,2 miliar. Tingginya nilai impor di sektor migas tersebut, berkontribusi sebesar 15,77% terhadap total impor Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebenarnya sudah berkali-kali diingatkan agar bisa mengerek produksi minyak dan gas (migas) nasional. Bahkan ketika menjadi Menteri ESDM pada Agustus 2024, Bahlil berkomitmen untuk mengurangi impor migas.

Terakhir, Bahlil kembali menjanjikan akan mengurangi impor migas, khususnya minyak mentah. Toh, sampai sekarang impor minyak mentah tidak bekurang, bahkan bertambah.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11).

[red]

The post Alamak! Impor Minyak Mentah Melonjak 61,86% Pada Oktober 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Dia meminta bagi K3S yang sudah eksplorasi, agar mempercepat tahapan Plant of Development (PoD) atau pengembangan lapangan migas.

Baca juga:
Menteri ESDM Mau Reaktivasi Sumur Nganggur, Eks Pimpinan SKK Migas: Bisa Tambah Lifting Tapi Volumenya Tidak Signifikan

“Kami sudah melakukan konsolidasi sejak kemarin sampai dengan tadi dengan K3S. Dari 301 Wilayah Kerja (WK) yang sudah dilakukan eksplorasi, dan belum POD, kita akan memaksa untuk POD,” ujarnya dalam RDP dengan anggota DPR Komisi XII, (13/11).

Bahlil mengatakan, bagi K3S yang tidak segera melakukan POD dan tidak serius, wilayah kerja yang dikelola K3S tersebut bisa dialihkan ke investor lain.

Baca juga:
Lembaga Ini Ragu Pimpinan SKK Migas yang Baru Bisa Capai Target Lifting

“Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menutup kemungkinan kita melakukan peninjauan. Dan bisa2 kalau mereka memang tidak memiliki keseriusan, maka kita tawarkan ke investor lain,” katanya tegas.

Bahlil mencontohkan salah satu wilayah kerja Migas yaitu Blok Masela. Jika proses produksi dan liftingnya lelet, maka investornya bisa diganti.

“Salah satu contoh yang da di Maluku, blok masela. Tapi Sekarang sudah mulai proses tender, itu kalau mereka sampai lambat, nanti bisa diganti,” ujarnya.

Dari 301 Wilayah kerja tadi, ternyata ada sekitar 195 dikuasai pertamina. “Kami meminta komitmen K3S, tadi saya memberikan arahan ke SKK Migas, itu menyangkut dengan lifiting,” ujarnya.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini Indonesia memproduksi 600 ribu barel per hari. Sementara konsumsi minyak per hari sekitar 1,6 juta barel. Karena itu, Negara harus mengimpor minyak mentah 1 juta barel per hari.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya,” ujar Bahlil.

[red]

The post Menteri Bahlil Ancam K3S: Yang Belum POD akan Ditawarkan ke Investor Lain appeared first on INDONESIAWATCH.