Di era Menteri Desa adalah kader PKB, tidak sedikit TPP yang harus berpindah tempat tugasnya, karena bersebrangan dengan kepentingan PKB. Saat ini Menteri Desa Yandri Susanto adalah petinggi PAN.

Nasib ribuan TPP di ujung tanduk, karena kebijakan baru Menteri Yandri yang tidak memperpanjang kontrak TPP, dengan alasan pernah ikut Caleg pada Pemilu 2024. Kebijakan menteri Yandri, dipandang sangat mencederai rasa keadilan.

Mengingat para TPP yang telah mengabdi selama 10 tahun, telah melalui proses evaluasi kinerja, dengan nilai evaluasi rata-rata A dan B. Sekitar 1.040 TPP terancam kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi pegangan hidup untuk menafkahkan keluarganya, karena kebijakan menteri Yandri yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Akibat adanya kontradiksi kebijakan antara dua menteri desa, telah mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu menafkahi keluarganya di bulan ramadhan ini. Lebih ironi lagi ternyata menteri Yandri menerapkan standar ganda dalam perpanjangan kontrak TPP.

Karena bagi kader partai PAN yang ikut nyaleg pada pemilu 2024, tetap diperbolehkan memperpanjang kontrak TPP. Kepada Presiden Prabowo, hendaknya perlu mengambil langkah tegas, terhadap kebijakan menteri desa yang dipandang maladministrasi dan inkonstitusional, semata mata hanya mengedepankan kepentingan sektoral partai serta mengabaikan nilai kemanusiaan.

Negara harus hadir melindungi rakyatnya dari kesewenang wenangan pejabat negara yang berdampak terhadap ribuan rakyat kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan untuk menafkahkan keluarganya.

TPP adalah pejuang yang berada digaris terdepan, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Sudah selayaknya TPP memperoleh penghargaan, bukan dijadikan objek politik oleh para politisi yang selalu berdalih atas nama undang-undang untuk membohongi rakyat.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Jangan Jadikan Pendamping Desa, Objek Politik Praktis Menteri appeared first on INDONESIAWATCH.

Saat ini terjadi lagi kebijakan Menteri Desa Yandri yang melarang Tenaga Pendamping Profesional (TPP), untuk melakukan kontrak, bagi mereka yang telah ikut mencalonkan diri sebagai Caleg pada pemilu 2024.

Sementara menurut keterangan Menteri Desa sebelumnya dan KPU, tidak ada larangan yang diatur Undang-undang, soal keikutsertaan TPP sebagai caleg pada pemilu 2024.

Dari data yang ada, lebih dari 1000 orang TPP pernah mencalonkan diri sebagai Caleg. Sementara umumnya mereka telah bekerja sebagai TPP lebih dari 10 tahun dan menggantungkan hidupnya dari gaji yang diterima sebagai TPP.

Tentunya kebijakan Menteri Desa tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga patut diduga menteri desa telah mengambil kebijakan yang inkonstitusional dan adanya praktik standar ganda.

Berdasarkan temuan di lapangan, ternyata diperoleh fakta, seorang politisi Partai PAN Sulawesi Tenggara An. Al Qadri Arief, lulus perpanjangan kontrak TPP Kemendes. Sekalipun yang bersangkutan terbukti pernah mencalonkan diri sebagai Caleg pada pemilu 2024.

Baru memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo, Menteri Desa Yandri Susanto telah dua kali melakukan tindakan yang menciderai rasa keadilan. Menteri Desa cenderung mendahului kepentingan sektoran, tentunya patut menjadi catatan presiden Prabowo, untuk dipertimbangkan dalam mereshuffle kabinet merah putih.

Di tengah keterpurukan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tentunya dibutuhkan pembantu presiden yang cermat dan bermoral, dalam rangka memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Sri Rajasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Menteri Desa Masuk Radar Reshuffle? appeared first on INDONESIAWATCH.